Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulawesi Utara memasuki tahun anggaran 2026 akan melakukan efisiensi atau penghematan anggaran. Penghematan anggaran mengingat kondisi keuangan terjadi pengurangan besar – besaran.

Plt Sekretaris DPRD Sulut, Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si mengatakan total anggaran yang ditata terjadi pengurangan sebesar Rp 20 Miliar dari APBD sebelumnya.

Hal ini disampaikan Niklas kepada sejumlah media dikantor DPRD Sulut, Selasa (18/11/2025).

“Untuk APBD 2025 setelah perubahan, sekretariat dewan dialokasikan anggaran Rp 103 Miliar. Nah, untuk tahun 2026 mendatang, hanya menjadi Rp 83 Miliar,” kata Niklas.

Niklas menjelaskan pos penghematan anggaran terbesar ada di Perjalanan dinas dan anggaran Makan-Minum (MaMi). Untuk rapat paripurna kata Niklas hanya disiapkan anggaran MaMi Paripurna mendengarkan pidato presiden dan hari ulang tahun provinsi.

“Tahun ini perjalanan dinas l Rp 19 milyar tahun 2026, sebesar Rp 9 Milyar. Biasanya sebulan perjalanan dinas 2- 3 kali, tahun depan hanya 1-2 kali. Untuk Makan Minum dari Rp 10 milyar menjadi Rp 6 milyar. Jadi, untuk rapat-rapat paripurna hanya mendengar pidato kenegaraan presiden 16 Agustus dan HUT Provinsi, sekretariat DPRD siapkan makanan,” jelasnya.

Sementara, Alokasi anggaran untuk reses bagi anggota DPRD tidak ada pemotongan. Bahkan pihaknya tidak akan mengurangi kinerja sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memfasilitasi kerja-kerja pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

Eksekutif dan Legislatif telah sepakat soal Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026. Untuk sekretariat DPRD Sulut di tahun 2026 mendatang terjadi efisiensi. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene memimpin rapat paripurna dalam rangka penandatanganan KAU PPAS APBD tahun 2026.

Rapat paripurna ini dilaksanakan di ruangan rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (18/11/2025) dan dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH, anggota DPRD, Forkopimda serta Kepala SKPD bersama jajarannya.

Setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026 selesai, Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada Gubernur untuk menyampaikan sambutannya.

Gubernur Sulut menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang sudah menyelesaikan pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.

“Sekali lagi Saya menyampaikan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini, sekaligus atas perkenaannya melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, serta bersama menetapkan Perubahan PROPEMPERDA Tahun 2025,” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, pihaknya berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat, di dalamnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Menjadi syukur, komitmen ini di sambut baik oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian telah memberikan masukan, informasi, rekomendasi, sekaligus koreksi maupun kritik yang membangun, dan bersama-sama menyempurnakan berbagai kekurangan dalam KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, sehingga beberapa tahapan, dan pembahasan-pembahasan telah kita lewati,” ujarnya.

“Melalui proses pembahasan intensif dan sinergis bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara, skema KUA dan PPAS Tahun 2026 telah kita sesuaikan lagi, namun tetap proporsional dan realistis, serta mempertimbangkan seluruh dinamika penerimaan, tekanan fiskal, dan kebutuhan belanja prioritas daerah,” sambungnya.

Lebih jauh Gubernur mengatakan Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026, yang sudah disinkronkan dengan Kebijakan Nasional, serta di sesuaikan dengan kondisi fiskal.

KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama hari ini kata Gubernur, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah pada Tahun 2026, termasuk sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah.

“Terkait dengan itu, maka perlu kembali disampaikan bahwa arah kebijakan Pembangunan Daerah kita di Tahun 2026 adalah Penguatan-Sumber Daya Manusia, Agro bisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasidan Inovasi,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut diakhir rapat paripurna menyampaikan harapan agar KUA PPAS APBD Tahun 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Silangen.

Silangen menegaskan keputusan ini tentunya berpihak kepada kepentingan rakyat. “Semoga keputusan yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip ini, lanjut Silangen menjelaskan, kita di ingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 6 “Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga”.

“Kita tahu bersama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Victor Mailangkay,SH,MH telah banyak menabur di Sulawesi Utara. Semoga ini menjadi pengikat bagi kita semua, bahwa setiap usaha dedikasi dalam pengabdian kita, baik dalam penganggaran dan pelayanan publik akan mendatangkan manfaat yang melimpah bagi masyarakat dan daerah yang tercinta Sulawesi Utara,” tandas Ketua DPRD Sulut.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut bersama jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (18/11/2025) bersama Pemerintah Provinsi Sulut melakukan penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella E Runtuwene. Sementara dari Pemerintah Provinsi dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH.

Usai penandatanganan nota kesepakatan, Ketua DPRD Sulut menyampaikan harapan agar KUA PPAS APBD Tahun 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Silangen.

Silangen menegaskan keputusan ini tentunya berpihak kepada kepentingan rakyat. “Semoga keputusan yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip ini, lanjut Silangen menjelaskan, kita di ingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 6 “Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga”.

“Kita tahu bersama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Victor Mailangkay,SH,MH telah banyak menabur di Sulawesi Utara. Semoga ini menjadi pengikat bagi kita semua, bahwa setiap usaha dedikasi dalam pengabdian kita, baik dalam penganggaran dan pelayanan publik akan mendatangkan manfaat yang melimpah bagi masyarakat dan daerah yang tercinta Sulawesi Utara,” tandas Ketua DPRD Sulut.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut bersama jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Manado,GN- Mengenang jasa para tokoh pendahulu RSUP Kandou Manado dan termasuk para tenaga kesehatan yang wafat ketika pandemi covid-19 lalu, maka RSUP Prof Dr R D Kandou Manado melaksanakan ziarah dan tabur bunga, Selasa (18/11/2025). Rangkaian Kegiatan ini dilaksanakan untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tahun.

Ziarah di makam Prof Dr RD Kandou di Kombos, Manado, di pimpin langsung oleh Direktur Utama RSUP Kandou, Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA,MARS. Turut mendampingi yakni Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian dr. Yune Laukati, MARS, serta Direktur Keuangan Ekwanto.‎

Untuk kegiatan Ziarah di makam Prof. Reggy Lefrandt diwakili oleh Direktur Layanan Operasional (Amurang – Minsel), Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP., MSi bersama staf lainnya.

Sementara itu, tabur bunga makam dr Viktor Pontoh, lokasi Minahasa Utara diwakili oleh Direktur Medik dan Keperawatan dr. Wega Sukanto, Sp.B-TKV(K).

Direktur Utama RSUP Kandou, Prof Starry Rampengan, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk penghargaan yang tidak boleh dilupakan atas jasa – jasanya.

“Mereka adalah pribadi-pribadi yang telah memberikan pengabdian luar biasa bagi dunia kesehatan. Melalui ziarah ini, kami ingin mengenang jasa mereka sekaligus meneguhkan komitmen untuk meneruskan dedikasi yang telah mereka teladankan,” ujarnya.

“Kami berharap generasi tenaga kesehatan yang ada saat ini dan ke depan dapat terus membawa semangat pengabdian seperti yang telah ditunjukkan para pendahulu kita,” kata Dirut.

‎Ziarah ini menjadi agenda rutin setiap tahun untuk mengenang jasa para pendahulu, di antaranya Prof Dr R D Kandou, Direktur pertama yang namanya kini diabadikan sebagai nama rumah sakit rujukan terbesar di Sulawesi Utara. Selain itu, penghormatan juga diberikan kepada Dr. dr. Viktor Pontoh, Sp.B(K) Onk, serta Prof. Dr. dr. Reggy Lefrandt, Sp.JP(K), FIHA, FSGC, FAHA, FASCC, yang gugur saat pandemi Covid-19.

Untuk diketahui ‎Kegiatan ziarah dibagi di tiga lokasi berbeda.Kegiatan ziarah ini sebagai wujud penghormatan sekaligus refleksi atas perjalanan panjang RSUP Kandou dalam melayani masyarakat di Sulawesi Utara dan sekitarnya. (sisco/*)

‎

‎

‎

Sulut,GN- Penegasan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut, Rocky Wowor untuk mendukung sepenuhnya berbagai program Pemerintah provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay.

Fraksi PDIP kata Rocky, akan mengawal program-program pemerintah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat bumi nyiur melambai.

“Kami telah melalui proses pembahasan KUA-PPAS dan fraksi PDIP mendukung total berbagai program pro rakyat,” tegasnya Selasa (18/11/2025).

Lebih jauh Rocky mengatakan, Fraksi PDIP akan tampil aktif dalam setiap kerja-kerja politik di lembaga legislatif.

“Setiap minggunya kami ada evaluasi bagi setiap anggota fraksi PDIP. Harus aktif dalam setiap rapat. Kami juga instruksikan agar anggota Fraksi PDIP harus turun ke masyarakat. Mendengar aspirasi, melihat kondisi masyarakat dan tentu saja suarakan dan berjuang untuk kepentingan rakyat,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Henry Walukow menyebutkan bahwa laporan neraca bank SulutGo bukan segalanya. Alasan Henry menyebutkan hal itu, saat mencermati total kredit bank SulutGo disepanjang tahun lalu kurang lebih 15 triliun, perkiraan 92 persen disalurkan kepada ASN lewat kredit konsumtif.

“Kenapa saya katakan neraca bukan segalanya, karena ketika mencermati total kredit bank SulutGo disepanjang tahun lalu kurang lebih 15 triliun, yang 92 persen ini disalurkan kepada ASN lewat kredit konsumtif,” ujarnya saat rapat banggar DPRD Sulut dan bank SulutGo bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (17/11/2025) di ruangan paripurna.

Lanjut kata Henry, sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang salah, tapi masalahnya ketika mencermati struktur dana pihak ketiga dana simpanan nasabah, misalnya kita bisa melihat bahwa disepanjang 2024, 15 triliun dana masyarakat 11 triliun berasal dari dana deposito jangka pendek baik trensed 3 bulan maupun 12 bulan.

“Nah ini sesuatu bisa saya katakan bom waktu, ketika 3 bulan dan sepanjang 12 bulan ini akan di tagih kurang lebih 11 triliun, yang ini menurut saya mengancam likuiditas bank BSG itu sendiri,” kata Henry.

Terkait itu, Henry pun melontarkan pertanyaan kepada direksi bank SulutGo bersama komisaris, kebijakan dan arah apa saja yang akan dilakukan.

“Saya akan bertanya apa kebijakan atau arah seperti apa yang akan dilakukan, ini menurut saya sesuatu bom waktu. Saya ingin mendengarkan kebijakan dan langkah – langkah apa yang akan diambil oleh BSG sepanjang tahun 2025 dan awal tahun 2026,” tanya Henry lagi.

Menanggapi itu, Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah, malah memuji pertanyaan anggota DPRD Sulut tersebut. “Ini bagus dan pertanyaan bankir,” ucap Pepah.

Pepah menjelaskan struktur dana tadi didominasi oleh dana jangka pendek yaitu deposito satu bulan dan tiga bulan. Dia mengakui tetap ada resiko namun menurut Pepah ini terjadi pada semua bank.

“Memang betul dana jangka pendek ini berasal dari dana pihak ketiga yaitu deposito, rata – rata deposito kita 1-3 bulan dan juga 6- satu tahun yang mirip institusi di jakarta sampai satu tahun. Tetapi masyarakat pada umumnya satu bulan rool over atau tiga bulan rool over. Kalau di kaji dari aspek manajemen dana maka ini ada Miss match antara pemberian kredit dan penghimpunan dana,” terangnya.

“Dananya kita brandit, jadi kita sudah melaksanakan beberapa tahun. Kita mengambil dana tidak bersumber dari dana pihak ketiga. Contoh kami emisi obligasi, kita emisi obligasi jangka waktunya lima tahun. Jadi kalau kita melihat di neraca ada obligasi kita 750 miliar itu selama lima tahun. Jadi bisa kita atur bahwa kita juga memiliki sumber dana jangka panjang dan pinjaman kita tarik di lembaga keuangan pemerintah. Jadi itu bisa juga kita ambil tiga sampai lima tahun. Ini kalau kita brandit maka struktur dana jangka pendek bisa kita jaga dalam jangkah menegah dan jangka panjang,” sambungnya.

Untuk yang kedua kata Pepah, pihaknya mengimbangi dan mitigasi resiko likuiditas. Kata Pepah, resiko mitigasi likuiditas dengan Many Market Line (MML). ” Jadi kita kerja sama Many Market Line dengan bank Mandiri, BNI, dan lain – lain apabila jangka pendek kita mengalami Maslah likuiditas maka kita dapat menarik dana dari mereka dalam bentuk Many Market Line untuk kita talangi likuiditas. Jadi punya manajemen seperti itu,” tandasnya. (sisco)

SANGIHE,GN – Spektakuler dan meriah di acara terakhir penutupan festival seni budaya Sangihe (FSBS), Sabtu (15/11/2025), Ribuan penonton datang memadati Pelabuhan tua Tahuna datang dari berbagai pelosok di Sangihe untuk menyaksikan penampilan artis lokal Sangihe dan artis bintang tamu.

Di Acara Penutupan FSBS panitia menghadirkan bintang tamu special yaitu Diego Garing dan Toton Caribo

Menariknya Sesudah penampilan Diego Bupati Sangihe Michael Thungari turut tampil dengan memukau dan menghibur ribuan penonton.Penampilan Bupati terlihat seperti penyanyi band yang profesional dengan suara yang merdu tidak kalah dengan suara artis Ibu Kota , hal ini pun terlihat ketika Bupati tampil menyanyi dengan alat musik gitar dan menggunakan kaca mata hitam didampingi tim musiknya.

Pada penampilannya Bupati membawakan dua judul lagu yaitu,lagu Sangihe Ikekendage dan lagu judul aku milikmu malam ini, selesai membawakan dua lagu orang nomor satu di Bumi Tampunganngang Lawo ini mendapat aplaus dari ribuan penonton.

Penampilan Bupati diatas panggung pada penutupan acara FSBS pun dapat pujian dari MC dan penonton .

” luar biasa suara dan penampilan Pak Bupati,beruntung orang Sangihe punya Bupati yang kren dan hebat ini,”kata MC diatas panggung Bupati katakan Orang Sangihe harus maju, Orang Sangihe harus selalu di depan.

” Sangihe harus menjadi lebih besar dari Kota lain untuk mencintai dan memajukan budaya,” kata Bupati Thungari.

Acara Penutupan FSBS bertambah lebih ramai suasa lagi ketika bintang tamu special yaitu,Toton Cribon naik di atas panggung membawakan beberapa lagu yang sudah viral sehingga membuat seluruh penonton ikut bergoyang,dan tidak ketinggalan Bupati Michael Thungari,wakil Bupati Tendris Bulahari,wakil wakil Wali kota Bitung,Wakil ketua DPRD Marvein Hontong,Forkopimda dan seluruh Undangan pun ikut bergoyang . (RB)

Sulut,GN- Seperti biasanya kegiatan DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dan Sekretariat dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat Minggu berjalan. Kegiatan DPRD Sulut ini menandakan betapa pedulinya anggota DPRD Sulut terhadap kemajuan di bumi nyiur melambai ini.

Berikut Update Info Agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Senin, 17 November 2025.

1. Ibadah Rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat dan Forum Wartawan DPRD
Pukul : 08.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna

2. Rapat Fraksi Partai Nasdem
Pukul : 08.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Fraksi

3. Rapat Lanjutan Pembahasan KUA dan PPAS APBD T.A 2026 Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Serta Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank SulutGo
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna.

4. Rapat Fraksi PDIP
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Fraksi
(sisco)

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di wilayah Kecamatan Tahuna Timur (Tatim) ,bertempat di Aula Kantor Camat Jumat ( 14 /11/2025 ).

Sosialisasi dibuka langsung oleh Camat Tahuna Timur Johhny S.A.Gantare,S.Mn dalam sambutanya Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah menggelar kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.

” Atas nama Pemerintah kecamatan Tahuna Timur kami tentunya memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak,” kata Gantare.

Camat pun berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti sosialisasi dengan baik dan memahami materi yang disampaikan oleh narasumber.

” Saya berharap kepada Bapak/Ibu peserta agar dapat mengikuti sosialisasi dengan baik dan memahami materi yang di sampaikan oleh narasumber,” ucap Camat Tahuna Timur ini.

Selaku narasumber pada sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu, Kapolsek Tahuna Iptu David Kojongian,SH memaparkan materi kepada peserta dengan baik, diakhiri sesi tanya jawab, peserta adalah para lurah SE Kecamatan Tahuna Timur,kepala sekolah SMP/SD,tokoh agama,tokoh masyarakat,tokoh adat dan Media.

Turut Hadir Kadis Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama staf,Pemerintah Kecamatan Tahuna Timur dan Para Undangan.(RB)

Sulut,GN– Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Ranperda) Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) menuntaskan pembahasan, Jumat (15/11/2025).

Pansus Ranperda PBD menggelar pertemuan bersama Kepala Badan Bencana dan Biro Hukum dan Pansus telah selesai melakukan penyerahan pemandangan umum fraksi- fraksi.

Pada kesempatan itu, fraksi PDIP yang mengawalinya membacakan pemandangan fraksi dan sekaligus menyerahkan pandangan fraksi yang diserahkan anggota Piere Makisanti. Pada pemandangannya Fraksi PDIP menyetujui Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda.

Selanjutnya Fraksi Golkar yang dibacakan dan diserahkan oleh Anggota Vionita Kuerah. Fraksi Golkar juga memberikan empat (4) catatan penting dan fraksi Golkar juga nenyetujui Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda.

Sementara itu, fraksi partai Nasdem yang dibacakan dan diserahkan oleh anggota Paula Runtuwene juga memberi apresiasi atas selesainya pembahasan Ranperda PBD. Fraksi Nasdem menyetujui dan menerima Ranperda PBD untuk ditetapkan menjadi Perda.

Fraksi Gerindra pada kesempatan ini dibacakan dan diserahkan oleh Ketua Fraksi Louis Carl Scrhamm. Fraksi memberi apresiasi kepada Pansus dimana selama kurun waktu tiga bulan melakukan pembahasan bahkan juga melakukan kunjungan kerja.

Maka Fraksi Gerindra menyetujui Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan menjadi Perda dengan tetap memperhatikan semua masukan dan usulan yang sudah dibahas.

Untuk selanjutnya draf Ranperda akan dikonsultasikan lagi pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan catatan dan koreksi, lalu kemudian akan di sempurnakan menjadi Rancangan Peraturan Daerah. (sisco)