Sulut,GN- Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu di hadapan masyarakat saat menggelar kegiatan reses di tiga tempat berbeda kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

Kehadirannya ini disambut antusias warga yang datang dari berbagai desa untuk menyampaikan langsung keluhan serta kebutuhan mereka.

Adapun tiga wilayah tersebut yakni Desa Senduk, Desa Borgo dan Desa Mokupa.

Berikut Catatan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan.

Aspirasi Warga Desa Senduk, Kecamatan Tombariri. Dalam dialog terbuka bersama masyarakat Desa Senduk, sejumlah persoalan strategis disampaikan, di antaranya:

– Perbaikan jalan kebun Mawale hingga Ente, yang menjadi jalur vital bagi para petani.

– Kekecewaan warga terkait klaim wilayah teritorial Desa Senduk oleh pihak kehutanan.

– Bantuan pemerintah yang dinilai belum merata di masyarakat.

– Evaluasi mengenai batas usia kepala desa.

– Masalah ketersediaan air bersih.

– Penyediaan alat pengolahan sampah untuk Kecamatan Tombariri.

– Permintaan penambahan penerangan jalan.

Aspirasi Warga Desa Borgo. Dialog berlanjut bersama warga Desa Borgo. Sejumlah persoalan yang mengemuka antara lain:

– Keluhan mengenai penutupan jalan utama saat pelaksanaan berbagai acara.

– Permintaan bantuan perahu bagi kelompok nelayan.

– Pembangunan infrastruktur desa yang masih minim.

– Pembuatan tanggul pantai sebagai upaya mengatasi abrasi.

– Distribusi bansos yang tidak tepat sasaran, termasuk warga miskin yang belum menerima bantuan.

– Bantuan nelayan yang dinilai tidak sesuai peruntukan.

Aspirasi Warga Desa Mokupa. Di Desa Mokupa, sejumlah kebutuhan penting kembali disampaikan, di antaranya:

– Perbaikan infrastruktur jalan kebun.

– Perbaikan jalan kompleks BTN Mokupa Jaga 8.

– Bantuan modal dan peralatan untuk pelaku UMKM, termasuk alat pembuat kue.

– Bantuan kesehatan, terutama kursi roda bagi warga yang membutuhkan.

Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R. Waworuntu, memastikan seluruh masukan warga akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Semua aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulut akan saya perjuangkan di lembaga legislatif. Untuk aspirasi yang masuk ranah Pemerintah Kabupaten Minahasa, akan saya teruskan ke fraksi kami di DPRD Kabupaten serta langsung ke pemerintah kabupaten,” kata Ketua Komisi I DPRD Sulut.

Dia menambahkan reses bukan sekadar formalitas, melainkan sarana utama untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

“Berjuang bersama rakyat, mendengar suara rakyat, dan merealisasikannya untuk rakyat. Itu komitmen kami,” tukasnya. (sisco/*)

Manado,GN- Dalam rangka memperingati hari Disabilitas, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado, Rabu (03/12/2025) kembali menggelar kegiatan edukasi Kesehatan tentang Disabilitas.

Kegiatan ini menghadirkan Nara sumber yang handal di bidangnya yakni dr Ayu Kristanti Putri. Kegiatan ini di laksanakan oleh Instalasi Promosi Kesehatan (Promkes).

Direktur Utama RSUP Kandou Manado melalui Plt Kepala Promkes Ruslianto Urendeng, SH memberikan apresiasi dan terimakasih kepada pasien dan keluarga pasien dan juga masyarakat yang sudah hadir dalam kegiatan edukasi kesehatan hari ini.

“Kami memberikan apresiasi dan terimakasih kepada pasien maupun keluarga pasien yang hadir mengikuti edukasi hari ini,” kata Urendeng

Dia berharap apa yang sudah di sampaikan oleh nara sumber dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan edukasi ini.

” Tentu harapan kami, kiranya apa yang sudah disampaikan oleh nara sumber dapat memberikan manfaat bagi semua masyarkat, termasuk pasien dan keluarga pasien yang hadir hari ini,” ucap Urendeng. (sisco)

Sulut,GN- Wakil ketua DPRD Sulut Stela Runtuwene melaksanakan reses di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Senin (2/12/25). Wakil Ketua DPRD Sulut disambut antusias ratusan warga yang menunggu sejak sore hari.

Kehadiran Stela Runtuwene menjadi momentum penting bagi warga Kelurahan Ranomea menyampaikan langsung aspirasi untuk diperjuangkan di lembaga legislatif.

“Kami berharap dukungan dari ibu wakil ketua Stela Runtuwene untuk dapat memperjuangkan aspirasi kami petani dan nelayan khususnya bantuan Alsintan, Perahu dan peralatan tangkap ikan yang sangat dibutuhkan masyarakat disini.” kata salah satu warga Ranomea.

Menanggapi hal tersebut, wakil.ketua DPRD Stela Runtuwene menyampaikan komitmen serta berjanji memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mitra kerja terkait.

“Ini sudah menjadi tugas kami sebagai anggota DPRD yang menjadi wakil bapak/ibu sekalian di lembaga legislatif, apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kelurahan Ranomea juga menjadi atensi saya untuk ditindak lanjuti melalui instansi terkait,” jelasnya.

Kegiatan reses dirangkaikan dengan perayaan ibadah Natal rukun keluarga besar Amelius Polii Mangentes, menjadi lebih berkesan saat legislator dari Dapil Minsel-Mitra ini didaulat menyampaikan pesan Natal kepada masyarakat dan jemaat yang hadir.

Dalam pesa Natalnya, Stela Runtuwene mengajak umat Kristiani khususnya yang ada di Kelurahan Ranomea untuk memaknai Natal dengan penuh damai sejahtera dan sukacita seperti kisah kelahiran Yesus Kristus di kandang domba yang jauh dari kemewahan.

“Mari kita sambut Natal dengan kedamaian dan kesederhanaan tapi penuh sukacita seperti kisah kelahiran Yesus Kristus di kandang domba, Tuhan Yesus itu datang dengan kesederhanaan di dunia ini, kalau ada yang baku salah mari torang saling memaafkan dengan saudara-saudara dan sesama kita karena itulah makna Natal sesungguhnya dan kedatangan Yesus di dunia ini adalah untuk menebus dosa-dosa kita semua, ” ucapnya.

Bersamaan agenda kegiatan reses tersebut juga dilakukan sosialisasi terkait Makanan Bergizi Gratis oleh Badan Gizi Nasional yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo serta sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank SulutGo. (sisco/*)

Sulut,GN- Masa reses adalah periode waktu bagi anggota legislatif (DPRD) untuk bekerja di luar gedung, kembali ke daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan konstituen guna menyerap aspirasi dan masukan masyarakat.

Masa ini merupakan bagian dari kegiatan persidangan, tetapi dilaksanakan di luar gedung dewan dan berfungsi sebagai komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka wakili.

Tujuan utama masa reses Menampung aspirasi. Anggota dewan menjaring dan menampung aspirasi, keluhan, dan masukan dari konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Masa reses juga digunakan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap kondisi di lapangan.

Masa reses juga merupakan Tanggung jawab moral dan politis. Kegiatan masa reses ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban moral dan politis anggota dewan kepada pemilihnya.
Aspirasi yang terkumpul akan dilaporkan dalam sidang paripurna dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran oleh pemerintah.

Terkait dengan itu, Selasa (02/12/2025) Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Pierre Makisanti Menggelar masa reses ketiga tahun 2025. Makisanti turun langsung menemui dan menyerap aspirasi konstituen dari daerah pemilihannya yakni Kecamatan Tombuluan dan Kecamatan Tondano Timur.

Di Kecamatan Tombuluan, Masyarakat menyampaikan berbagai macam usulan kepada anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti. Masyarkat Kecamatan tombuluan menyampaikan aspirasinya terkait penerangan lampu jalan dan air bersih.

Selain itu, Masalah tapal batas Kabupaten Minahasa dan Kota manado, yang berbatasan Desa Koka Minahasa dan Kelurahan Winangun juga menjadi hal penting disampaikan kepada anggota DPRD Sulut. Kemudian masyarakat mengusulkan jalan alternatif dari Desa Koka menuju Desa Kali dan juga Desa Koka menuju Desa Pineleng. Jalan alternatif ini menurut warga masyarakat untuk bisa mengatasi kemacetan jalan Tomohon menuju Kota Manado.

Sementara masyarakat Kecamatan Tondano Timur juga mengusulkan penerangan lampu jalan, perbaikan saluran air dan trotoar. Ada pula masyarakat lainnya menyampaikan aspirasinya terkait irigasi, jalan paving di perumahan serta, rehab balai pertemuan.

Usai mendengar aspirasi warga masyarakat, anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti menyampaikan bahwa semua aspirasi tersebut akan diusulkan dan disampaikan kepada pemerintah provinsi Sulut. ” Aspirasi ini akan saya perjuangkan dan tentunya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi,” tandasnya. (advetorial)

Sulut,GN- Pelaksanaan kegiatan reses wakil ketua DPRD Sulut Stela Marlina Runtuwene di Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Senin, (2/12/2025) dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi diperjuangkan ke Pemerintah Provinsi Sulut.

Dalam pertemuan bersama ratusan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan, legislator dari Dapil Minsel – Mitra juga dikenal dekat dengan masyarakat ini mendapatkan beragam persoalan untuk menjadi perhatian pemerintah khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur dan sosial.

Persoalan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk diperjuangkan kepada pemerintah daerah antara lain :

1. Sungai Ranoyapo yang berada di kelurahan buyungon
2. Warga memohon agar terakomodir bedah rumah
3. Bantuan beasiswa untuk anak – kurang mampu dan berprestasi
4. Pengadaan fasilitas lampu penerangan jalan
5. Petani setempat membutuhkan bantuan di sektor pertanian khususnya bibit jagung, cabai serta alat pertanian seperti traktor maupun alat pertanian lainnya.
6. ⁠Meminta bantuan pemasangan CCTV guna mengatasi kenakalan dan kriminal di masyarakat
7. Bantuan peternakan ayam petelur
8. Bantuan bagi UMKM masyarakat seperti peralatan masak
9. ⁠Pembenahan dan pemeliharaan jalan Tabe-kilometer 3 (tempat wisata batu dinding)
10. ⁠Perbaikan jalan Uwuran, kilo 3 sampai di Ranoketang, Lobu karna jalan sudah rusak parah.

Stella berjanji pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kelurahan Buyungon dalam agenda penyampaian hasil OKEStream reses di rapat paripurna.yang dihadiri Pemerintah Provinsi.

“Aspirasi bapak ibu akan disampaikan langsung dalam rapat paripurna agar persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah lewat instansi terkait,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa tugas DPRD bukan sebagai eksekutor tetapi memiliki fungsi untuk mengingatkan pemerintah dalam hal pengawasan terkait persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Lewat aspirasi masyarakat ini Stella berharap dalam setiap kegiatan reses DPRD dapat menjadi atensi Pemerintah Daerah Sulut. (sisco/*)

SANGIHE,GN – Senin (1 desember 2025), di lapangan gelora Santiago Pemerintah Kabupaten Sangihe bersama jajaran menggelar apel bersama sekaligus upacara bendera peringatan HUT Korpri ke 54 Tahun.

Bertindak selaku inspektur upacara adalah Bupati Michael Thungari,SE,MM yang turut dihadiri Wakil Bupati Tendris Bulahari,Sekda Harry Wolff,para asisten Setda,Pimpinan OPD para Camat dan lurah dengan peserta upacara ASN,serta P3K di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pada upacara peringatan HUT Korpri ke 54 tahun,Bupati membacakan sambutan ketua umum Korpri nasional menyampaikan seruan Korpri dengan delapan tekad kesiaga-siagaan yaitu, memperkuat persatuan organisasi, menjaga netralitas dan integritas, meningkatkan profesionalisme, menjunjung kejujuran dan tanggungjawab,siap membantu dalam bencana, mendukung peningkatan pendapatan negara/daerah dan efektivitas anggaran,mengawal reformasi birokrasi agar menyejahterahkan ASN dan masyarakat serta menjaga nama baik Korpri sebagai kekuatan moral pelayan publik.

” Saya yakin dengan semangat kebersamaan, pengabdian tulus dan budaya kerja yang inovatif korpri akan menjadi pilar birokrasi negara yang berintegritas serta menjadi rumah besar ASN seluruh Indonesia, untuk Saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus bekerja sepenuh hati,berinovasi,dan memberi pelayanan terbaik bagi bangsa,” kata Bupati membacakan sambutan ketua Korpri nasional.

Dalam moment peringatan HUT Korpri ke 54 tahun ini , Bupati juga menyerahkan secara SK secara simbolis bagi 1165 P3K Paruh Waktu.

Bupati menyampaikan bahwa kesejahteraan juga akan mengikuti kedepan.

” Walaupun baru baju dan seragam yang berubah hari ini,kita sangat berharap kesejahteraan juga akan mengikuti kedepan,”harap orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(RB)

Manado,GN-Seluruh civitas hospitalia RSUP Prof Dr RD Kandou Manado melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun KORPRI ke-54, Senin (01/12/2025) di gedung CVBC.

Direktur Utama RSUP Kandou, Prof. Dr. dr. Starry H. Rampengan, Sp.JP(K)., FIHA., MARS, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup).

Pada kesempatan itu, Dirut Prof Starry membacakan sambutan resmi Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Sambutan tersebut menekankan pentingnya peran ASN sebagai motor penggerak pemerintahan, pelayan masyarakat, serta penjaga persatuan bangsa.

“ASN harus memperkuat karakter sebagai pelayan masyarakat yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan profesionalisme. KORPRI harus mampu menjadi kekuatan yang menjaga netralitas serta terus memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia maju,” kata Prof Starry.

Melalui upacara peringatan hari KORPRI ini, keluarga besar RSUP Kandou Manado diharapkan terus memperkuat solidaritas, semangat pengabdian, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan menuju transformasi sistem kesehatan nasional.

Pantauan media ini, pelaksanaan upacara bendera berlangsung dengan tertib. Seluruh pegawai RSUP Kandou Manado hadir dalam upacara tersebut termasuk tenaga medis maupun non-medis.

Tahun ini peringatan hari ulang tahun KORPRI mengusung tema nasional Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI, Mewujudkan Indonesia Maju dengan mencerminkan komitmen kuat ASN dalam mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap tantangan zaman.

Turut hadir jajaran Dewan Direksi RSUP Kandou, Direktur Medik dan Keperawatan dr. Wega Sukanto, Sp.B-TKV(K); Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian dr. Yune Laukati, MARS; Direktur Layanan Operasional Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP., M.Si serta Direktur Perencanaan dan Keuangan Ekwanto, SE, Ak., MM. (sisco)

Manado,GN- Pelaksanaan Tindakan Perdana SPECT-MPI (Single Photon Emission Computed Temography- Myocardial Perfusion Imaging) Senin, (01/12/2025) di buka langsung oleh Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP(K),FIHA,MARS di gedung CVBC.

Acara tersebut diawali dengan ibadah singkat dipimpin oleh Pdt Jeane Wotulo,MTh turut dihadiri Jajaran Direksi RSUP Kandou Manado yakni Direktur Medik Keperawatan dan Penunjang dr Wega Sukanto, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian dr June Laukati,MKes, dan Direktur Layanan Operasional Dr Erwin Sondang Siagian serta Manager dan Asisten Manager Hukum dan Humas.

Dirut Prof Starry dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran SPECT–MPI merupakan bukti keseriusan RSUP Kandou dalam memajukan pelayanan jantung.

‎”Pelaksanaan perdana SPECT–MPI ini merupakan langkah maju RSUP Kandou dalam menghadirkan layanan jantung yang lebih modern dan berkualitas. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan teknologi terbaik demi meningkatkan keselamatan dan mutu pelayanan bagi masyarakat Sulawesi Utara dan kawasan Timur Indonesia,” kata Dirut Prof Starry.

Dia mengajak dan berharap agar kerjasama, sinergitas dan kolaboratif menjadi hal penting dalam mengembangkan serta memajukan rumah sakit yang dibanggakan oleh masyarakat Sulawesi Utara ini.

Dirut juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam pencapaian ini, sehingga boleh dilaksanakan dengan segala baik.

‎”Saya memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim kedokteran nuklir, kardiologi, radiologi, fisikawan medis, perawat dan tenaga teknis yang terlibat. Kolaborasi profesional inilah yang menghadirkan terobosan besar dalam pelayanan jantung di RSUP Kandou,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian / penjelasan Gubernur terhadap ranperda tentang APBD Tahun 2026, ranperda tentang PT. Membangun Sulut Maju perseroan daerah serta ranperda tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus pemandangan umum Fraksi – fraksi.

Rapat Paripurna dilaksanakan, Senin (24/11/2025) diruangan rapat paripurna DPRD Sulut. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr Fransiskus Andi Silangen, SpB-KBD, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stela Marlina Runtuwene, dan dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay.

Turut hadir anggota DPRD Sulut, anggota FORKOPIMDA Sulawesi Utara, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Bank SulutGo, General Manager PT. PLN Suluttenggo, Pimpinan Instansi Vertikal, Pejabat Administrator, Staf Khusus Gubernur, Tenaga Ahli Fraksi DPRD serta Insan Pers.

Dalam rapat paripurna tersebut semua fraksi di DPRD Sulut, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem dan Gerindra menyampaikan pemandangan umum fraksi. Pada prinsipnya semua fraksi menyetujui ranperda tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk dibahas ketingkatan lebih lanjut.

Dalam penjelasan Gubernur Sulut mengatakan, menindaklanjuti ketentuan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

“Sebagaimana kita ketahui, APBD bukan sekedar dokumen anggaran, tapi instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan daerah, sekaligus cerminan kesungguhan kita dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara di berbagai sektor,” jelasnya.

Gubernur mengatakan, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang didukung Regulasi dan Inovasi”. Tahun ini menjadi penting dalam perjalanan pembangunan daerah, karena kita semakin memantapkan langkah untuk pencapaian visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

“Namun, kita juga harus menyadari bahwa Tahun Anggaran 2026 akan dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan, khususnya akibat penurunan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini memaksa kita untuk melakukan penyesuaian strategis dalam struktur anggaran, menata kembali prioritas pembangunan secara lebih selektif, serta memastikan efisiensi pada setiap program dan kegiatan,” ucap Gubernur.

Gubernur menambahkan, pemerintah provinsi harus semakin kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mengoptimalkan belanja agar tetap memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Tantangan ini bukan untuk melemahkan semangat kita, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal dan membangun tata kelola anggaran yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi Sulut tetap berkomitmen menjaga pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk fasilitas olahraga dan kebudayaan serta perlindungan sosial, sambil memastikan gaji dan tunjangan PNS maupun PPPK terpenuhi melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja.

“Pemerintah terus meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak, optimalisasi aset, dan kinerja BUMD seperti PT Bank SulutGo, serta memastikan kepatuhan tehadap ketentuan earmarking dan alokasi untuk pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) serta mandatory spending,” terangnya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran bagi sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk hibah, bantuan sosial, belanja barang untuk masyarakat, dan dukungan layanan sosial lainnya.

“Sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2026, kami berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat, di dalamnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” Tuturnya.

Adapun Skema Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah disetujui lewat Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, yakni sebagai berikut ini.

– Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.3.180.235.721.995,-
– Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp.3.019.612.390.563,-
Pembiayaan:
– Penerimaan Pembiayaan (berasal dari SILPA): sebesar Rp.50.000.000.000,-
– Pengeluaran pembayaran sebesar Pembiayaan (untuk utang daerah): Rp.210.623.331.432,-

Usai mendengarkan penyampaian dan penjelasan Gubernur sekaligus mendengarkan pemandangan fraksi – fraksi, Ketua DPRD Sulut langsung mengetuk palu sidang sekaligus menutup rangkaian kegiatan rapat paripurna DPRD Sulut. (Advetorial)

Sulut,GN- Tidak seperti tahun sebelumnya DPRD Sulawesi Utara banyak membahas Ranperda – Ranperda baik Prakarsa Gubernur maupun DPRD, Tahun 2026 mendatang DPRD Sulut sudah mematok 4 buah Ranperda Prakarsa Gubernur yang akan di bahas.

Hal ini disampaikan oleh anggota Banggar DPRD Sulut Cindy Wurangian ketika membahas anggaran APBD tahun 2026 bersama TAPD Provinsi Sulut, Selasa (25/11/2025) di ruang rapat paripurna.

“Saya juga ingin menyampaikan kepada pak sekprov selaku pimpinan TAPD, berkaitan dengan propemperda 2026. Kemarin dalam rapat Bapemperda sudah disodorkan ada 8 Ranperda yang menjadi prakarsa dari Gubernur. Nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati dalam nota kesepakatan APBD 2026, anggaran yang di alokasikan untuk pembahasan Ranperda di DPRD adalah 5 Pansus, termasuk dengan 1 Ranperda yang akan menjadi Perda Prakarsa DPRD,” kata Cindy.

“Oleh karena itu, dalam penetapan Propemperda nanti kami berembuk dan berdiskusi untuk menerima 4 buah Rancangan Perda Prakarsa Gubernur untuk kita bahas di tahun 2026. Dan hal itu sudah sesuai dengan tata tertib di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang mana dalam waktu yang bersamaan maksimal jumlah pansus hanya bisa maksimal sejumlah komisi yaitu 4 komisi maka harus empat pansus yang berjalan bersamaan,” sambung Cindy.

Lanjut Cindy mengatakan jika ada tambahan – tambahan maka akan disesuaikan dalam APBD perubahan. “Mungkin kalau ada tambahan – tambahan akan disesuaikan dalam APBD Perubahan di 2026,” ucapnya.

Cindy juga mengingatkan agar Ranperda tersebut dibahas Januari 2026 agar supaya cukup waktu untuk membahasnya.

“Juga saya mengingatkan agar penyampaian Ranperda – ranperda tersebut tidak lagi terjadi seperti tahun ini, karena banyak kesibukan sehingga tertumpuk di penghujung tahun, kiranya Ranperda – ranperda yang di usulkan dari perangkat daerah dari masing – masing bisa running dari bulan Januari 2026, agar supaya kita waktu yang cukup untuk membahas Ranperda yang berkualitas,” tandasnya. (sisco)