Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulut meninjau pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kalasey Satu.

Kunker ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan fasilitas ekonomi desa berjalan sesuai perencanaan.

” Pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu kini telah mencapai 100 persen. Fasilitas ini diharapkan kelak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan koperasi sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk lokal,” ungkap Kabid Alex Rompies.

Dalam tahap proses pengadaan ini PT Agrinas Pangan Nusantara tengah menyiapkan berbagai sarana pendukung. Fasilitas yang akan disalurkan meliputi 1 unit truk 6 ban, 1 unit pickup 4×4, 2 motor roda tiga, rak display, meja, AC, dan perlengkapan lainnya guna menunjang operasional gerai dan gudang.

Sebelumnya, Selasa 5 Mei 2026, Komisi II bersama Komisi IV DPRD Sulut Bidang Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan audiensi dengan Kementerian Koperasi RI. Rombongan tersebut terdiri dari Inggried Sondakh SE, MM selaku Ketua Komisi II dari Partai Golkar, Dhea Lumenta SE Sekretaris Komisi II dari Partai Gerindra, Ruslan Gani, S. Sos, MM dari PDIP, Seska Budiman dari Nasdem, dan Angelia Regina Wenas, S.E. dari Demokrat.

Dalam kunjungan ke Kalasey Satu, rombongan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kementerian Koperasi RI dan PT Agrinas Pangan Nusantara kepada pengurus KDKMP dan Hukum Tua. Informasi disampaikan terkait pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan fasilitas yang menjadi bagian program penguatan koperasi desa.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried Sondakh menjelaskan bahwa setiap koperasi mendapatkan pagu anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan gerai, gudang, serta pengadaan kendaraan dan perlengkapan lainnya.

“Pembiayaan ini dicicil dan dibayarkan oleh APBN, bukan oleh KDKMP, sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2026,” ujar Inggried.

Dengan dukungan APBN, koperasi diharapkan dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani beban awal investasi. Program ini juga menjadi upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

DPRD dan Dinas Koperasi Sulut optimis pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu akan membawa dampak nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kolaborasi antara legislatif, pemerintah daerah, TNI, dan kementerian diharapkan menjadi model percepatan penguatan ekonomi desa di seluruh Sulawesi Utara

Hadir pula Danramil Minahasa dan Babinsa sebagai bentuk dukungan TNI dalam pengawalan program ekonomi kerakyatan di tingkat desa. (*/sisco)

Sulut,GN- Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Weliam Niklas Silangen S.Sos,M.Si Rabu (13/05/2026) menerima kedatangan puluhan Siswa-siswi dari Manado Independent School (MIS) yang melakukan kunjungan lapangan (field trip) di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulut.

Kunjungan puluhan siswa – siswi MIS di kantor DPRD Sulut kali ini, selain merupakan Karya Wisata juga sebagai wadah edukasi untuk memberikan wawasan langsung mengenai tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan fungsi legislatif.

Untuk diketahui, MIS berlokasi di Jalan Walanda Maramis Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, melalui Koordinator Rombongan Berry Havelaar, S.Pd., menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Pihak Sekretariat DPRD kepada Siswa-siswi peserta didiknya.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Sekwan dan jajaran yang telah menerima Kami dengan sangat dengan sangat baik,” ujar Havelaar.

“Kesempatan ini sangat berharga bagi siswa – siswi untuk belajar langsung dilapangan,”tambahnya. (sisco)

SANGIHE,GN – Bertempat di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati kamis,(13/5/2026), Sebanyak 34 pejabat terdiri dari 28 orang kepala sekolah SD,pengukuhan 4 orang UPTD RSUD Liun Paduli dan 2 orang pejabat administrator inspektur pembantu telah dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Sangihe Michael Thungari,SE,MM yang didampingi oleh Wakil Bupati Tendris Bulahari.

Pelantikan ditandai dengan Pembacaan SK, Pembacaan naskah pelantikan oleh Bupati, Pengambilan sumpah dan janji, serta penandatanganan berita acara.

Dalam sambutannya, kepada pejabat yang dilantik Bupati menyampaikan bahwa, pengisian jabatan merupakan bagian proses penguatan organisasi Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.

” Jabatan adalah amanah, juga merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat,Pemerintah maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap pejabat yang dilantik hari ini untuk mampu menunjukkan integritas, loyalitas,disiplin, profesionalisme dan semangat pengabdian yang tinggi,”kata Bupati

Thungari pun menegaskan bahwa, penempatan kepada pejabat dengan jabatan yang baru melalui berbagai pertimbangan baik dari aspek kompetensi, pengalaman, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.

” Karena itu Saya berharap saudara-saudara dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, serta mampu bekerja secara cepat,tepat dan terukur,” harap Bupati.

Thungari pun berpesan dan mengajak kepada seluruh ASN untuk terus komitmen memperkuat pelayanan,menjaga persatuan, meningkatkan disiplin kerja dan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

” Mari kita jadikan jabatan ini, sebagai sarana pengabdian untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, melayani masyarakat dengan hati, menghadirkan manfaat yang nyata,tunjukkan bahwa ASN mampu menjadi pelayan publik yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” tutup orang nomor satu di Bumi Tampunganngang Lawo ini. (RB).

SANGIHE,GN – Bupati Kabupaten Sangihe Michael Thungari,SE,MM membuka secara resmi Job Fair 2026.Kegiatan ini menjadi angin segar bagi para pencari kerja.

Saat membuka Job Fair Bupati , didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari, di lantai 1 Politeknik Negeri Nusa Utara, Tahuna, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Politeknik Negeri Nusa Utara.

Dalam sambutanya, Bupati Michael Thungari menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Job Fair 2026.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ucap Thungari.

Menurut Thungari, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun sumber daya manusia Sangihe yang mampu bersaing di tingkat global.

“Sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja,” kata Thungari.

Pun disampaikan Bupati bahwa,pelaksanaan Job Fair tahun ini dipindahkan ke lingkungan kampus Politeknik Negeri Nusa Utara agar lebih dekat dengan dunia pendidikan dan pencetak tenaga kerja siap pakai.

“Tahun ini berubah tempatnya, kita datang langsung di tempat produksinya di Politeknik Negeri Nusa Utara. Semoga dapat lebih menyemarakan acara ini dan terbukti kalau bikin di sini lebih banyak pesertanya,” lanjutnya.

Thungari juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Bagi saya kehadiran dalam berbagai kegiatan akademik seperti ini bukan acara seremonial tetapi merupakan bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Kepulauan Sangihe lewat aksi nyata,” ujarnya.

Ia menambahkan, Job Fair menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

“Karena perguruan tinggi tidak boleh hanya berfokus pada pembelajaran di ruang kelas tetapi juga harus mampu membangun jejaring dan kemitraan yang kuat dengan dunia usaha dan dunia industri baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional yang terus memperkuat pendidikan vokasi berbasis praktik dan kompetensi,” tandasnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut sangat penting agar dunia pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang.

Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara, Ferdinand Gansalangi, juga mengapresiasi kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Politeknik Negeri Nusa Utara dalam pelaksanaan Job Fair 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergitas antara pemerintah dan dunia pendidikan dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat.

“Sejak tahun lalu penyelenggaranya dampaknya sudah sangat luar biasa,” kata Gansalangi. (RB)

Manado- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD memimpin jalannya rapat pimpinan, Selasa (12/05/2026).

Agenda Rapat Pimpinan Dewan tersebut, melibatkan Sekretariat DPRD beserta jajaran, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor DPRD Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Dewan Royke Anter, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi ajang strategis mengkoordinasikan agenda, serta hal-hal teknis ini.

Rapat ini mengundang Jajaran dari Sekretariat Dewan yang dikomandoi oleh Sekretaris Dewan Wiliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si.

Rapat tersebut membahas seputaran Koordinasi, operasional, dan menyusun agenda kedewanan, termasuk Rapat Badan Musyawarah (Banmus), serta Rapat Paripurna, serta mematangkan beberapa kebijakan internal.

Rapat ini selain mempererat hubungan antara Pimpinan DPRD dan Seluruh Kesetwanan, juga sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja DPRD, dan Kesekretariatan DPRD Sulut. (sisco)

Sulut, GN- Senin (11/05/2026), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PPK Pengadaan Jalan Tol Manado- Bitung, Forum Masyarakat  Jalan Tol Sulut dan Perwakilan Masyarakat yang berdampak terkait penyelesaian masalah Lahan/Tanah terdampak Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.

RDP tersebut ikut dihadirkan Weyni Paulce D. Mawey, S.T selaku  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Manado-Bitung di bawah naungan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Kementerian PUPR bersama dua orang staf flora Kaunang dan Geret Kowaas.

Berty Kapojos selaku ketua komisi III DPRD Sulut membuka kegiatan RDP tersebut. Kapojos meminta kepada masyarakat, jangan berhenti menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sulut.

“Kami sebagai lembaga bukan hanya menampung setiap aspirasi, melainkan berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Pertemuan ini belum ada keputusan, nanti selanjutnya Komisi III akan melakukan Turun Lapangan,” ujarnya.

Rapat tersebut belum ada kesepakatan, karena pihak PPK dan masyarakat terdampak Ivone Lumempouw dan ketua Forum Masyarakat Jalan Tol Sulawesi Utara terjadi silang pendapat soal tanah yang dipersoalkan.

Ketua Komis III Berty Kapojos memperjelas masalah ini dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak Kementan PUPR lewat PPK Paulce Mawey, ST.

“Kami berharap Komisi III dapat membantu masyarakat, agar masalah ini segera dapat terselesaikan, mengingat masih banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan haknya, bahkan ada pemilik lahan yang meninggal dan saat ini ahli waris masih menantikan penyelesaian permasalahan ini,” ujar Renal Maringka perwakilan forum masyarakat jalan tol Bitung. (sisco)

Sulut, GN- Pemerintah Provinsi melalui dinas pendidikan Sulawesi Utara (Sulut) yang saat ini melakukan pembatasan mengakses media sosial (Medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Terkait dengan itu, legislator DPRD Sulut Cindy Wurangian angkat bicara saat Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Senin (11/05/1026) di ruangan rapat komisi IV.

Sekretaris Komisi IV itu, mempertanyakan langkah dinas pendidikan Sulut terkait pembatasan tersebut. “Saya ingin bertanya berkaitan dengan pembatasan mengakses media sosial yang di berlakukan bagi anak di bawah usia 16 tahun. Seperti apa implementasinya di Provinsi Sulawesi Utara ini, dan lebih dari itu, saya melihat sekolah – sekolah sekarang yang mayoritas di minta siswa dan siswi untuk membawa perangkat elektronik ke sekolah,” kata Cindy

Cindy menegaskan bagaimana dinas pendidikan ini mengatur agar supaya bisa seimbang. Karena dengan kemajuan teknologi pasti banyak menggunakan AI dan sebagainya, tetapi juga harus seimbang.

” Jangan sampai kemampuan berpikir kritis dari anak – anak kita ini di gantikan oleh AI semuanya. Nah, keterlibatan dari dinas pendidikan ini seperti apa yang akan diatur,” ujar Cindy.

Politisi Golkar ini memberikan beberapa contoh di Kota lainnya sudah ada kemajuan dalam menangani hal seperti ini. “Kita melihat contoh di kota – kota lainnya yang sudah maju, Meraka sudah ada surat edaran yang jelas dari Pemerintah setempat yang memang benar – benar mengatur sehingga ada indikator – indikator yang jelas dan tidak abu – abu dan tidak hanya wacana – wacana saja yang dilemparkan tetapi memang ada program yang sangat jelas. Jadi saya ingin tau apakah di dinas pendidikan Sulawesi Utara memiliki hal yang sama,” ucap legislator dapil Minut – Bitung itu. (sisco)

Sulut,GN – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Wurangian mengkritisi terkait bantuan studi bagi siswa yang berhak menerima. Hal itu, di sampaikan oleh Sekretaris Komisi IV saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (11/05/2026) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut.

Cindy menegaskan apakah prosentase Kabupaten Kota di atur oleh dinas atau di buka seluas – luasnya. “Pertanyaan saya terkait bantuan studi untuk SMA dan SMK ini, prosentase per Kabupaten Kota apakah diatur oleh dinas atau dibuka seluas – luasnya untuk siapa saja yang mau mendaftar,” ucap Cindy.

Lanjut Cindy mengatakan, Sulut ada 15 Kabupaten Kota dan setiap Kabupaten Kota ada yang mewakili di gedung ini,dan banyak yang bertanya – tanya prosentase berapa setiap Kabupaten Kota.

“Yang kedua berkaitan dengan bantuan studi tersebut, apakah di tahun 2026 ini ada syarat misalnya yang sudah menerima di tahun lalu, atau tahun ini di berikan kesempatan kepada yang lain. Ataukah bisa mereka berturut – turut mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut,” ujar politisi partai Golkar.

Masih berkaitan dengan bantuan studi, Cindy menanyakan bagaiman dinas pendidikan mensinkronkan data dari pemerintah pusat terkait bantuan PKH bagi anak usia sekolah.

“Ketiga masih tetap berkaitan dengan bantuan studi ini, bagaimana dinas pendidikan mensinkronkan data yang banyak digunakan oleh pemerintah pusat juga karena kita tau bersama ada bantuan – bantuan dari kementerian, kalau tidak salah PKH yang komponennya ada anak usia sekolah,” terang Cindy.

Menurut Cindy, mereka berhak mendapatkan itu, dan juga bantuan – bantuan lainnya yang ditujukan kepada anak usia sekolah mungkin dengan nama program yang beda dari kementerian yang berbeda – beda.

“Jadi bagimana dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mensinkronkan data penerima sehingga bisa ada pemerataan, artinya tidak tumpang tindi dengan apa yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat. Dan juga kami ingin tau karena program bantuan beasiswa, ini baru berjalan tahun lalu dan kendala – kendala permasalahan apa yang dihadapi. Kita tau untuk ke depan apa saja yang diperbaiki atau apakah program ini efektif atau kurang efektif untuk di lanjutkan,” pungkas Cindy.

Di ketahui, RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Sulut di Pimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Louis Chramm sementara dari Dinas Pendidikan Sulut di hadiri langsung Kepala Dinas Femmy Suluh. (sisco)

SANGIHE,GN – Dinas perpustakaan daerah dan kominfo siap berkolaborasi untuk persiapan pelaksanaan aplikasi srikandi dalam my asn
Aplikasi ini adalah aplikasi surat menyurat digital serta arsip digital yang dapat digunakan perangkat daerah dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sebagai langka awal dinas kominfo dan dinas perpustakaan akan melaksanakan uji coba/pilot projek bagi 10 perangkat daerah.

Ronal lumiu,SH Kepala dinas Kominfo Kabupaten Sangihe menyampaikan bahwa,Srikandi adalah aplikasi resmi yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia untuk mengelola arsip dan surat menyurat secara digital. Nama “SRIKANDI” sendiri merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
Fungsi utama Aplikasi ini dipakai untuk:
– Membuat dan mengelola surat dinas (masuk & keluar)
-Mengarsipkan dokumen secara elektronik
-Disposisi surat (meneruskan ke pejabat terkait)
– Menyimpan arsip dengan standar keamanan pemerintah
-Mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital (e-government).
Kelebihan:
-Terintegrasi antar instansi
-Mengurangi penggunaan kertas (paperless)
-Mempercepat proses administrasi
-Memenuhi standar arsip nasional dari Arsip Nasional Republik Indonesia (RB).