Sulut,GN- Royke Anter selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara,  menyayangkan  aksi demonstrasi gabungan mahasiswa yang berakhir ricuh di halaman kantor DPRD Sulut, Rabu (17/6/2026). Aksi kericuhan tersebut mengakibatkan  sejumlah fasilitas kantor mengalami kerusakan.

Royke Anter mengatakan DPRD sejatinya telah menyiapkan diri untuk menerima dan mendengarkan tuntutan mahasiswa. Saat kejadian berlangsung, Royke Anter hadir bersama anggota DPRD Hillary Tuwo dan Jeane Laluyan serta Sekretaris DPRD Niklas Silangen guna memberikan ruang aspirasi. Namun, penyampaian aspirasi berubah menjadi tindakan yang tidak tertib dan berujung perusakan fasilitas di kantor DPRD Sulut.

“Kami pada prinsipnya ingin menerima adik-adik mahasiswa dan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan atau penyampaian kepada lembaga DPRD. Namun sangat disayangkan, saya sangat sedih ketika penyampaian ini harus dilakukan secara tidak tertib,” kata Anter kepada wartawan.

Keputusan untuk tidak menerima massa masuk ke dalam gedung kata Anter, merupakan hasil evaluasi dari pengalaman sebelumnya. Dalam koordinasi dengan pihak keamanan, disepakati pertemuan dilakukan di halaman depan pintu gedung demi mengantisipasi kekacauan yang sempat terjadi pada beberapa aksi sebelumnya.

“Memang keinginan mereka diterima di dalam kantor DPRD. Tapi karena SOP, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan agar mereka diterima saja di halaman, di depan pintu. Karena sudah pernah terjadi beberapa bulan atau tahun kemarin, ketika diterima di dalam, terjadi aksi-aksi yang tidak tertib. Berangkat dari pengalaman itu, kami tidak menerima di dalam ruangan,” ucapnya.

Dia mengimbau kepada para mahasiswa, sebagai representasi kaum intelektual dan calon penerus bangsa, dapat menyampaikan pendapat dengan lebih bijak dan tertib tanpa merusak fasilitas publik. Ditegaskannya DPRD Sulut tidak menutup pintu bagi aspirasi masyarakat, asalkan disampaikan melalui mekanisme administrasi dan perwakilan resmi.

“Kalau ada aspirasi, menyurat saja ke lembaga DPRD. Perwakilan dari adik-adik mahasiswa akan diterima secara baik di dalam kantor DPRD. Apa yang menjadi tuntutan, kalau memang menjadi kewenangan kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kami pasti akan tindak lanjuti. Sedangkan apa yang menjadi kewenangan pusat, tentu kami akan teruskan ke pemerintah pusat,”pungkasnya.

Sampai berita ini di publish, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah kerusakan atau langkah hukum yang akan ditempuh sehubungan dengan insiden tersebut. (sisco)

Sulut,GN – Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Sulawesi Utara dan menerima mandat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, memantapkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Cara yang familiar dengan melakukan pendekatan yang responsif bahkan turun langsung ke lapangan, dinilai politisi muda ini Braien Waworuntu konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai ini.

Braien menegaskan jabatan sebagai wakil rakyat tidak hanya dalam kapasitas posisi administratif di parlemen, melainkan sebuah amanah untuk memastikan setiap keluhan dan kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara nyata dalam kebijakan pemerintah yang ada.

“Tugas seorang wakil rakyat bukan hanya hadir di ruang rapat. Lebih dari itu, kami berkewajiban memastikan suara masyarakat benar-benar didengar, diperjuangkan, dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah,” kata politisi Nasdem Sulut ini kepada media.

Braien secara konsisten menyoroti isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dalam setiap kesempatan reses maupun Rapat Dengar Pendapat.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus perhatiannya terutama
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dia terus mendorong instansi pemerintah agar lebih cepat dan transparan dalam melayani warga masyarakat bumi nyiur melambai.

Selain itu, dia ingin memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel, serta mengawal program-program strategis yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Braien yang dikenal memiliki gaya komunikasi yang luwes, khususnya saat berinteraksi dengan generasi muda di pandang sebagai politisi muda yang berani menyuarakan aspirasi.

Dia mendorong pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Sehingga langkah yang diambilnya di DPRD Sulut dinilai oleh berbagai kalangan sebagai bentuk konkret dari semangat perubahan.

Konsisten dalam mengawal kepentingan rakyat menjadikannya sosok yang diharapkan mampu membawa warna baru dalam pembangunan Sulawesi Utara yang lebih baik ke depan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi warga. Komitmen ini akan terus saya jaga selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat,” tandasnya. (*/sisco)

Sulut,GN- Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriyah, Selasa (16/06/2026) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

Momentum Pergantian Tahun Baru Hijriyah ini, melalui Platform Media Sosial Facebook milik Ketua Dewan Andi Silangen menyampaikan ucapan selamat kepada segenap warga masyarakat bumi nyiur melambai.

Diketahui Peringatan Tahun Baru 1 Hijriyah adalah awal memperkuat komitmen dalam menjaga kebersamaan, toleransi, dan semangat gotong-royong, demi kemajuan daerah.

Sementara, respon dan tanggapan dari masyarakat pada linimasa juga memberikan apresiasi, serta berharap Tahun Baru Hijriyah membawa keberkahan, kedamaian, serta keselamatan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Utara. (sisco)

SANGIHE,GN -Senin (15/6/2026) Bertempat di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati, Michael Thungari,SE,MM selaku Bupati Kabupaten Sangihe melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu, Davidson Hendry Djarang,S.IP sebagai Kepala dinas definitif Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sangihe. Sebelumnya kurang lebih 2 tahun Davidson Djarang menjabat sebagai Plt.di Dinas tersebut.Pada kepemimpinannya Dengan berbagai inovasi yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pada dinas dukcapil, sehingga nama Davidson Djarang mendapat surat keputusan (SK) Mendagri dan dilantik sebagai Kepala dinas definitif pada dinas dukcapil.

Pelantikan ditandai dengan Pembacaan SK Mendagri, Pembacaan pelantikan, Pengambilan sumpah/janji, dan Penandatanganan berita acara Pengambilan sumpah/janji.

Bupati Michael Thungari SE,MM pada sambutannya menyampaikan bahwa, jabatan adalah suatu kepercayaan yang diberikan dan merupakan amanah yang harus dijaga.

” Jabatan yang saudara emban memiliki peran yang sangat strategis, dinas dukcapil merupakan salah satu wajah pelayanan pemerintah yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat,” kata Bupati.

Lanjut Bupati pilihan rakyat ini ada beberapa hal yang ditekankan yang menjadi perhatian dalam melaksanakan tanggungjawab kedepan yaitu :
Pastikan seluruh pelayanan -administrasi Kependudukan berjalan dengan cepat,mudah ,tepat dan bebas dari praktek-praktek yang mencederai kepercayaan masyarakat.

” Karena itu Saya berharap pada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terus memperkuat pola pelayanan jemput bola dan mendorong inovasi pelayanan hingga menjangkau masyarakat yang berada di pulau terluar, jangan biarkan ada masyarakat yang kehilangan hak dan pelayanannya hanya terbatas karena oleh jarak dan aksesbilitas, dan perkuat kualitas data Kependudukan, oleh karena itu Saya minta dinas dukcapil terus meningkatkan validitas, ketepatan dan pemuktahiran data secara berkelanjutan, sehingga data Kependudukan benar-benar menjadi data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Thungari.(RB).

Sulut,GN- Langkah cepat Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kembali rapat lanjutan terkait penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2025-2044.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Serbaguna Kantor DPRD Sulut, Selasa (9/6/2026). Rapat langsung dipimpin oleh Ketua Pansus Henry Walukow, bersama sejumlah anggota Pansus diantaranya Cindy Wurangian, Roy Roring, dan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sulut, turut hadir Sekretatis Provinsi (Sekprov) Sulut Tahlis Gallang, didampingi sejumlah Kepala SKPD terkait, diantaranya Kadis DLH Weldie Poli, Kadis Kehutanan Rainer Dondokambey, Kadis ESDM Fransiscus Maindoka, serta Sekwan Niklas Silangen.

Sementara itu, Cindy Wurangian menanggapi positif langkah maju pemerintah daerah yang telah menindaklanjuti poin-poin krusial terkait keterbukaan informasi data spasial melalui peta dan kepastian luas zonasi kawasan bagi masyarakat.

Salah satu poin pentingnya adalah, berkaitan dengan format dokumen peta yang sebelumnya sempat dikeluhkan karena sulit diakses secara detail oleh masyarakat dan anggota dewan.

”Peta yang sebelumnya diberikan masih berbentuk PDF biasa, sehingga ketika diperbesar atau di-zoom in, gambarnya pecah dan batas-batas wilayahnya tidak terlihat jelas. Namun, dalam dokumen penyempurnaan kali ini, pemerintah daerah sudah memenuhinya dengan menyediakan format peta digital yang jauh lebih rinci,” kata Cindy.

Adapun rapat lanjutan berhasil merampungkan draft dokumen penyempurnaan final, dan dilanjutkan dengan penyerahan berita acara.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut (Sekdaprov) Sulut, Tahlis Gallang menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas rampungnya pembahasan penyempurnaan Ranperda RTRW tersebut. “Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya RTRW yang telah rampung dibahas akan kami bawa ke Kemendagri,” ucap Tahlis.

Kedepan Dokumen tersebut tinggal di Laporkan ke Pimpinan DPRD Sulut. Kemudian sesegera mungkin dikirimkan ke Kemendagri untuk di proses agar Ranperda RTRW Sulut 2025-2044, dapat secepatnya terealisasi dan sesuai dengan mekanisme yang ada. (advetorial)

SANGIHE,GN – Kehadiran Bupati Michael Thungari,SE,MM dan Wakil Bupati Tendris Bulahari Kepulauan Sangihe bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ,kamis (11/6/2026), di Kecamatan Kepulauan Marore tidak hanya membawa bantuan logistik bagi masyarakat terdampak, tetapi juga menghadirkan dukungan moril yang sangat dibutuhkan warga, khususnya anak-anak yang hingga kini masih berada di lokasi pengungsian.

Dengan penuh keakraban, Bupati terlihat berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai keluhan serta memberikan semangat kepada warga yang sedang menghadapi masa sulit. Sementara itu, kebersamaan yang terjalin bersama anak-anak melalui berbagai permainan sederhana menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pemulihan psikologis korban bencana.

Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir mendampingi masyarakat Marore selama masa pemulihan pascabencana. Menurutnya, selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan mental dan trauma masyarakat juga menjadi perhatian penting agar warga dapat kembali menjalani aktivitas dengan rasa aman dan optimisme.

“Kami berharap kehadiran kami bersama Bapak Wakil Bupati dan Forkopimda dapat memberikan kekuatan serta semangat bagi masyarakat yang terdampak. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah selalu hadir bersama rakyat, terutama saat menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga.(RB).

SANGIHE,GN – Kamis, 11 Juni 2026  Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kunjungan tanggap darurat bencana ke Kecamatan Kepulauan Marore, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi yang terjadi pada Senin, 8 Juni 2026.

Berdasarkan data sementara, Kampung Kawio menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa tersebut. Tercatat sebanyak 55 unit rumah mengalami kerusakan berat, 16 unit rusak sedang, dan 6 unit rusak ringan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Kampung Kawio 177 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 483 jiwa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam atas musibah yang dialami masyarakat.

“Atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta seluruh masyarakat Sangihe, kami menyampaikan turut berduka dan prihatin atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Kampung Kawio dan wilayah terdampak lainnya,” kata Bupati Thungari.

Meski mengalami kerugian material yang cukup besar, Bupati mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur karena tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Di tengah situasi yang penuh duka ini, kita patut bersyukur karena Tuhan masih melindungi kita sehingga tidak ada korban jiwa. Bangunan yang rusak dapat dibangun kembali, namun keselamatan manusia adalah yang utama,” tambahnya.

Pada Kunjungan tersebut juga diisi dengan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, BUMN, BUMD, serta berbagai pihak dan donatur yang turut memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan tidur, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah memastikan bahwa seluruh masyarakat akan menerima bantuan sesuai tingkat kebutuhan dan dampak yang dialami.

“Bantuan ini diberikan tidak hanya kepada warga yang rumahnya terdampak langsung, tetapi juga kepada masyarakat yang turut membantu saudara-saudara mereka sejak hari pertama bencana terjadi. Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi kekuatan besar dalam menghadapi musibah ini,” (RB).

SANGIHE,GN – Ronald Lumiu,SH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kepulauan Sangihe, memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai pengadaan kendaraan dinas (mobnas) untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati Sangihe.

Lumiu mengatakan bahwa, pengadaan kendaraan dinas tersebut telah melalui mekanisme perencanaan yang sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Pengadaan kendaraan dinas itu sudah tertata dalam perencanaan dan telah disetujui serta disepakati bersama DPRD,” ujar Lumiu saat diwawancarai, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, secara protokoler kendaraan dinas yang saat ini digunakan pimpinan daerah sudah layak untuk diganti karena telah beroperasi selama lebih dari 13 tahun. Selain faktor usia kendaraan, biaya pemeliharaan yang terus meningkat juga menjadi pertimbangan utama.
“Mobnas yang lama telah digunakan oleh empat bupati sebelumnya, makanya direkomendasikan untuk pengadaan baru karena biaya perawatan kendaraan dinas lama terbilang tinggi. Dari sisi anggaran, pengadaan kendaraan baru justru lebih efisien dibandingkan terus melakukan perbaikan kendaraan lama,” jelasnya.

Lebih lanjut Lumiu menambahkan, keberadaan kendaraan dinas yang layak dinilai sangat penting untuk menunjang tugas dan mobilitas pimpinan daerah yang cukup tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Terkait besaran anggaran, ia menilai pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Sangihe dengan total nilai sekitar Rp1,3 miliar masih tergolong ekonomis jika dibandingkan dengan daerah kepulauan lainnya di Sulawesi Utara.
“Sebagai perbandingan, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang memiliki APBD lebih kecil dari Sangihe melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar,” katanya.

Lebih lanjut, Lumiu menegaskan bahwa kendaraan dinas yang diadakan untuk Bupati dan Wakil Bupati Sangihe merupakan yang paling ekonomis dibandingkan pengadaan kendaraan dinas kepala daerah di beberapa kabupaten kepulauan lainnya.
“Pemerintah daerah mempertimbangkan aspek kebutuhan, efisiensi anggaran, serta kondisi kendaraan yang ada sebelum memutuskan pengadaan kendaraan dinas baru,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar dimedsos soal pengadaan mobil dinas Bupati dan wakil Bupati dengan total anggaran Rp. 1.3 Miliar, yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.(RB).

SANGIHE,GN – Kondisi ruas jalan Bira,Kahenesang,Kulur saat ini sudah rusak parah dan sangat berbahaya bagi para pengendara roda dua maupun roda empat, dan sudah ada korban yang jatuh,sehingga pemerintah setempat dan masyarakat meminta ada perhatian dan kepedulian dari Pemerintah Kabupaten.

Kerinduan masyarakat Kampung Bira untuk adanya perbaikan jalan yang rusak parah ,yang merupakan akses utama bagi para pejalan kaki maupun kendaraan roda dua dan roda empat akan segera terwujud.

Hal ini tentu menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjawab kerinduan masyarakat.

Kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Sangihe di Kampung dengan icon buah cengkih ini, terbukti dengan adanya kunjungan Bupati Michael Thungari ,SE,MM bersama rombongan ke Kampung Bira belum lama ini, melihat langsung kondisi jalan yang rusak.

Kepedulian Pemerintah tidak hanya melihat dilapangan tetapi juga Bupati memperjuangkan sampai Pemerintah pusat yaitu diusulkan di program inpres jalan desa.

Hal ini pun di sampaikan kepala dinas PUPR daerah Kabupaten Sangihe Sherman Abast ketika di temui media ini kamis (11/6/2026) di ruang kerjanya.

” Jadi ini sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat lewat program inpres jalan desa, jadi tahun ini Pak Bupati sangat konsen di situ, kami dengan segala macam upaya jalan poros,Bira,Kahenesang, Kulur ini dapat terealisasi di tahun 2026 ini,saat ini kami dalam melengkapi dokumen, ketika semuanya sudah lengkap ,pasti akan dilaksanakan,” jelasnya.

Lanjut Kadis PUPR Sangihe ini, bahwa harapan Pemerintah Daerah agar ketika program ini sudah mulai dikerjakan meminta dukungan dari seluruh masyarakat yang berkaitan dengan poros jalan tersebut.

” Harapan Pemerintah agar seluruh masyarakat dapat mendukung program ini termasuk yang berkaitan dengan poros Jalan ini, yaitu pembebasan lahan agar masyarakat dapat mendukung dan bekerja sama,” tutup Abast.

Sementara Itu Kapitalaung Kampung Bira Janlyd Vidy Launa menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah daerah yang telah memperjuangkan perbaikan jalan Kampung Bira.

“Atas Pemerintah Kampung Bira dan seluruh masyarakat menyampaikan terimakasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama jajaran yang boleh melihat langsung kondisi jalan kampung Bira dan juga boleh memperjuangkan perbaikan jalan ini sampai ke pemerintah pusat,harapan kami agar proses perbaikan jalan ini boleh terealisasi ditahun ini,” harap Launa.(RB).

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah (DPPKBD), terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan penderita stunting serta terus melakukan Pemasangan alat Kontrasepsi (Implant), untuk pasangan usia subur di 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dr.Yopi.F.Thungari,M.Kes kepada media ini menyampaikan bahwa, tujuan Pemasangan alat Kontrasepsi bukan untuk melarang kehamilan Ibu,tapi untuk menunda kehamilan Ibu.

” jadi program ini bukan bertujuan untuk melarang kehamilan Ibu,tapi untuk menunda kehamilan supaya ada jarak dari kelahiran anak, sehingga Ibu tidak melahirkan tiap tahun atau jarak anak tidak terlalu dekat, jadi berapa pun anak yang dilahirkan yang penting orang tua mampu dan anak-anak dapat disekolahkan, dan kami juga berharap kedepan dalam penanganan stunting dapat dilaksanakan dengan baik,agar penderita stunting tidak ada lagi di Sangihe,anak-anak bisa bertumbuh sehat dan berkembang sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa,” Jelas Yopi Thungari.

Loesye Clodine Harindah,S.Sos Sekretaris dinas pun menjelaskan bahwa, saat Pemasangan alat Kontrasepsi dirangkaikan dengan hari ulang tahun IBI (Ikatan bidan Indonesia), hari keluarga Nasional dan hari Kontrasepsi sedunia.

Disampaikan pula bahwa,untuk Pemasangan alat Kontrasepsi sudah terlaksana di 9 Kecamatan dan sisanya 6 Kecamatan akan tetap dilaksanakan, untuk pencegahan dan penanganan stunting sementara masih dilaksanakan di tiga Kecamatan.

Sementara untuk program dapur sehat atasi stunting di tiga kecamatan yaitu,Kecamatan Tahuna Timur,Kecamatan Tamako dan Kecamatan Tabukan Tengah.

Lanjut Harindah bahwa, dapur sehat atasi stunting Pemerintah melalui dinas akan memberikan edukasi kepada anak-anak yang dikategorikan sebagai stunting dan memberikan edukasi gisi bagi kepada orang tua agar pemenuhan gisi kepada anak tersebut dapat diberikan secara baik,kepada anak penderita stunting atau gisi buruk.

Terkait penanganan stunting Ia menjelaskan bahwa, petugas dari dinas langsung datang ke orang tua penderita stunting dan memberikan edukasi seperti pola asuh anak.

Pun dijelaskan oleh Harindah terkait penanganan stunting dan yang dilaporkan oleh petugas di tiap kecamatan penderita stunting bahwa, penderita stunting yang sudah dinyatakan tidak lagi stunting, bukan soal pemenuhan gisi tetapi stunting sudah lewat karena usia yaitu usia stunting dari 0-59 bulan atau 2 tahun, dan jika anak sudah lewat 2 tahun dan anak sudah 3 tahun itu sudah dinyatakan lulus dari stunting karena usia.

Lebih jauh Harindah menjelaskan bahwa, dari hasil yang dilakukan oleh petugas dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah turun langsung ke lapangan bahwa, penderita stunting di Bumi Tampungang Lawo mengalami penurunan, karena Pemerintah terus memberikan edukasi terlebih kepada Ibu-ibu hamil yang nantinya akan melahirkan.

Dalam penanganan stunting ini Ia pun menyampaikan tidak ada kendala karena tim begitu solid dan ada kerja sama yang baik, dan masyarakat antosias menyambut dan menerima kedatangan petugas.Ditambahkan pula bahwa untuk Pemasangan alat Kontrasepsi untuk wilayah yang belum dikunjungi petugas tetap akan mengunjungi dan melakukan Pemasangan alat Kontrasepsi, yang tujuannya adalah untuk menjaga jarak kehamilan tidak melahirkan tiap tahun demi untuk kesehatan Ibu-ibu.

Sekretaris Loeye Clodine Harindah,S.Sos pun mengutarakan bahwa, dua program tersebut harus diselesaikan sampai tahun 2026, dan harapannya juga agar kedepan pencegahan stunting dapat dilaksanakan dengan baik, stunting ini tidak ada lagi di Sangihe dan anak-anak bisa tumbuh sehat, berkembang, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa di kemudian hari.

” Harapan Kami juga dalam Pemasangan alat Kontrasepsi ini juga, agar supaya ibu- ibu itu bisa,dapat melakukan Pemasangan ini dengan baik, agar supaya dapat menunda kehamilan , dan angka kelahiran di Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawa rata-rata,” tutup sekretaris dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah yang murah senyum ini.(ADVE).