SANGIHE,GN -Senin (15/6/2026) Bertempat di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati, Michael Thungari,SE,MM selaku Bupati Kabupaten Sangihe melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu, Davidson Hendry Djarang,S.IP sebagai Kepala dinas definitif Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sangihe. Sebelumnya kurang lebih 2 tahun Davidson Djarang menjabat sebagai Plt.di Dinas tersebut.Pada kepemimpinannya Dengan berbagai inovasi yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pada dinas dukcapil, sehingga nama Davidson Djarang mendapat surat keputusan (SK) Mendagri dan dilantik sebagai Kepala dinas definitif pada dinas dukcapil.

Pelantikan ditandai dengan Pembacaan SK Mendagri, Pembacaan pelantikan, Pengambilan sumpah/janji, dan Penandatanganan berita acara Pengambilan sumpah/janji.

Bupati Michael Thungari SE,MM pada sambutannya menyampaikan bahwa, jabatan adalah suatu kepercayaan yang diberikan dan merupakan amanah yang harus dijaga.

” Jabatan yang saudara emban memiliki peran yang sangat strategis, dinas dukcapil merupakan salah satu wajah pelayanan pemerintah yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat,” kata Bupati.

Lanjut Bupati pilihan rakyat ini ada beberapa hal yang ditekankan yang menjadi perhatian dalam melaksanakan tanggungjawab kedepan yaitu :
Pastikan seluruh pelayanan -administrasi Kependudukan berjalan dengan cepat,mudah ,tepat dan bebas dari praktek-praktek yang mencederai kepercayaan masyarakat.

” Karena itu Saya berharap pada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terus memperkuat pola pelayanan jemput bola dan mendorong inovasi pelayanan hingga menjangkau masyarakat yang berada di pulau terluar, jangan biarkan ada masyarakat yang kehilangan hak dan pelayanannya hanya terbatas karena oleh jarak dan aksesbilitas, dan perkuat kualitas data Kependudukan, oleh karena itu Saya minta dinas dukcapil terus meningkatkan validitas, ketepatan dan pemuktahiran data secara berkelanjutan, sehingga data Kependudukan benar-benar menjadi data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Thungari.(RB).

Sulut,GN- Langkah cepat Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kembali rapat lanjutan terkait penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2025-2044.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Serbaguna Kantor DPRD Sulut, Selasa (9/6/2026). Rapat langsung dipimpin oleh Ketua Pansus Henry Walukow, bersama sejumlah anggota Pansus diantaranya Cindy Wurangian, Roy Roring, dan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sulut, turut hadir Sekretatis Provinsi (Sekprov) Sulut Tahlis Gallang, didampingi sejumlah Kepala SKPD terkait, diantaranya Kadis DLH Weldie Poli, Kadis Kehutanan Rainer Dondokambey, Kadis ESDM Fransiscus Maindoka, serta Sekwan Niklas Silangen.

Sementara itu, Cindy Wurangian menanggapi positif langkah maju pemerintah daerah yang telah menindaklanjuti poin-poin krusial terkait keterbukaan informasi data spasial melalui peta dan kepastian luas zonasi kawasan bagi masyarakat.

Salah satu poin pentingnya adalah, berkaitan dengan format dokumen peta yang sebelumnya sempat dikeluhkan karena sulit diakses secara detail oleh masyarakat dan anggota dewan.

”Peta yang sebelumnya diberikan masih berbentuk PDF biasa, sehingga ketika diperbesar atau di-zoom in, gambarnya pecah dan batas-batas wilayahnya tidak terlihat jelas. Namun, dalam dokumen penyempurnaan kali ini, pemerintah daerah sudah memenuhinya dengan menyediakan format peta digital yang jauh lebih rinci,” kata Cindy.

Adapun rapat lanjutan berhasil merampungkan draft dokumen penyempurnaan final, dan dilanjutkan dengan penyerahan berita acara.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut (Sekdaprov) Sulut, Tahlis Gallang menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas rampungnya pembahasan penyempurnaan Ranperda RTRW tersebut. “Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya RTRW yang telah rampung dibahas akan kami bawa ke Kemendagri,” ucap Tahlis.

Kedepan Dokumen tersebut tinggal di Laporkan ke Pimpinan DPRD Sulut. Kemudian sesegera mungkin dikirimkan ke Kemendagri untuk di proses agar Ranperda RTRW Sulut 2025-2044, dapat secepatnya terealisasi dan sesuai dengan mekanisme yang ada. (advetorial)

SANGIHE,GN – Kehadiran Bupati Michael Thungari,SE,MM dan Wakil Bupati Tendris Bulahari Kepulauan Sangihe bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ,kamis (11/6/2026), di Kecamatan Kepulauan Marore tidak hanya membawa bantuan logistik bagi masyarakat terdampak, tetapi juga menghadirkan dukungan moril yang sangat dibutuhkan warga, khususnya anak-anak yang hingga kini masih berada di lokasi pengungsian.

Dengan penuh keakraban, Bupati terlihat berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai keluhan serta memberikan semangat kepada warga yang sedang menghadapi masa sulit. Sementara itu, kebersamaan yang terjalin bersama anak-anak melalui berbagai permainan sederhana menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pemulihan psikologis korban bencana.

Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir mendampingi masyarakat Marore selama masa pemulihan pascabencana. Menurutnya, selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan mental dan trauma masyarakat juga menjadi perhatian penting agar warga dapat kembali menjalani aktivitas dengan rasa aman dan optimisme.

“Kami berharap kehadiran kami bersama Bapak Wakil Bupati dan Forkopimda dapat memberikan kekuatan serta semangat bagi masyarakat yang terdampak. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah selalu hadir bersama rakyat, terutama saat menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga.(RB).

SANGIHE,GN – Kamis, 11 Juni 2026  Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kunjungan tanggap darurat bencana ke Kecamatan Kepulauan Marore, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi yang terjadi pada Senin, 8 Juni 2026.

Berdasarkan data sementara, Kampung Kawio menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa tersebut. Tercatat sebanyak 55 unit rumah mengalami kerusakan berat, 16 unit rusak sedang, dan 6 unit rusak ringan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Kampung Kawio 177 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 483 jiwa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam atas musibah yang dialami masyarakat.

“Atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta seluruh masyarakat Sangihe, kami menyampaikan turut berduka dan prihatin atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Kampung Kawio dan wilayah terdampak lainnya,” kata Bupati Thungari.

Meski mengalami kerugian material yang cukup besar, Bupati mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur karena tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Di tengah situasi yang penuh duka ini, kita patut bersyukur karena Tuhan masih melindungi kita sehingga tidak ada korban jiwa. Bangunan yang rusak dapat dibangun kembali, namun keselamatan manusia adalah yang utama,” tambahnya.

Pada Kunjungan tersebut juga diisi dengan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, BUMN, BUMD, serta berbagai pihak dan donatur yang turut memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan tidur, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah memastikan bahwa seluruh masyarakat akan menerima bantuan sesuai tingkat kebutuhan dan dampak yang dialami.

“Bantuan ini diberikan tidak hanya kepada warga yang rumahnya terdampak langsung, tetapi juga kepada masyarakat yang turut membantu saudara-saudara mereka sejak hari pertama bencana terjadi. Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi kekuatan besar dalam menghadapi musibah ini,” (RB).

SANGIHE,GN – Ronald Lumiu,SH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kepulauan Sangihe, memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai pengadaan kendaraan dinas (mobnas) untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati Sangihe.

Lumiu mengatakan bahwa, pengadaan kendaraan dinas tersebut telah melalui mekanisme perencanaan yang sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Pengadaan kendaraan dinas itu sudah tertata dalam perencanaan dan telah disetujui serta disepakati bersama DPRD,” ujar Lumiu saat diwawancarai, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, secara protokoler kendaraan dinas yang saat ini digunakan pimpinan daerah sudah layak untuk diganti karena telah beroperasi selama lebih dari 13 tahun. Selain faktor usia kendaraan, biaya pemeliharaan yang terus meningkat juga menjadi pertimbangan utama.
“Mobnas yang lama telah digunakan oleh empat bupati sebelumnya, makanya direkomendasikan untuk pengadaan baru karena biaya perawatan kendaraan dinas lama terbilang tinggi. Dari sisi anggaran, pengadaan kendaraan baru justru lebih efisien dibandingkan terus melakukan perbaikan kendaraan lama,” jelasnya.

Lebih lanjut Lumiu menambahkan, keberadaan kendaraan dinas yang layak dinilai sangat penting untuk menunjang tugas dan mobilitas pimpinan daerah yang cukup tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Terkait besaran anggaran, ia menilai pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Sangihe dengan total nilai sekitar Rp1,3 miliar masih tergolong ekonomis jika dibandingkan dengan daerah kepulauan lainnya di Sulawesi Utara.
“Sebagai perbandingan, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang memiliki APBD lebih kecil dari Sangihe melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar,” katanya.

Lebih lanjut, Lumiu menegaskan bahwa kendaraan dinas yang diadakan untuk Bupati dan Wakil Bupati Sangihe merupakan yang paling ekonomis dibandingkan pengadaan kendaraan dinas kepala daerah di beberapa kabupaten kepulauan lainnya.
“Pemerintah daerah mempertimbangkan aspek kebutuhan, efisiensi anggaran, serta kondisi kendaraan yang ada sebelum memutuskan pengadaan kendaraan dinas baru,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar dimedsos soal pengadaan mobil dinas Bupati dan wakil Bupati dengan total anggaran Rp. 1.3 Miliar, yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.(RB).

SANGIHE,GN – Kondisi ruas jalan Bira,Kahenesang,Kulur saat ini sudah rusak parah dan sangat berbahaya bagi para pengendara roda dua maupun roda empat, dan sudah ada korban yang jatuh,sehingga pemerintah setempat dan masyarakat meminta ada perhatian dan kepedulian dari Pemerintah Kabupaten.

Kerinduan masyarakat Kampung Bira untuk adanya perbaikan jalan yang rusak parah ,yang merupakan akses utama bagi para pejalan kaki maupun kendaraan roda dua dan roda empat akan segera terwujud.

Hal ini tentu menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjawab kerinduan masyarakat.

Kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Sangihe di Kampung dengan icon buah cengkih ini, terbukti dengan adanya kunjungan Bupati Michael Thungari ,SE,MM bersama rombongan ke Kampung Bira belum lama ini, melihat langsung kondisi jalan yang rusak.

Kepedulian Pemerintah tidak hanya melihat dilapangan tetapi juga Bupati memperjuangkan sampai Pemerintah pusat yaitu diusulkan di program inpres jalan desa.

Hal ini pun di sampaikan kepala dinas PUPR daerah Kabupaten Sangihe Sherman Abast ketika di temui media ini kamis (11/6/2026) di ruang kerjanya.

” Jadi ini sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat lewat program inpres jalan desa, jadi tahun ini Pak Bupati sangat konsen di situ, kami dengan segala macam upaya jalan poros,Bira,Kahenesang, Kulur ini dapat terealisasi di tahun 2026 ini,saat ini kami dalam melengkapi dokumen, ketika semuanya sudah lengkap ,pasti akan dilaksanakan,” jelasnya.

Lanjut Kadis PUPR Sangihe ini, bahwa harapan Pemerintah Daerah agar ketika program ini sudah mulai dikerjakan meminta dukungan dari seluruh masyarakat yang berkaitan dengan poros jalan tersebut.

” Harapan Pemerintah agar seluruh masyarakat dapat mendukung program ini termasuk yang berkaitan dengan poros Jalan ini, yaitu pembebasan lahan agar masyarakat dapat mendukung dan bekerja sama,” tutup Abast.

Sementara Itu Kapitalaung Kampung Bira Janlyd Vidy Launa menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah daerah yang telah memperjuangkan perbaikan jalan Kampung Bira.

“Atas Pemerintah Kampung Bira dan seluruh masyarakat menyampaikan terimakasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama jajaran yang boleh melihat langsung kondisi jalan kampung Bira dan juga boleh memperjuangkan perbaikan jalan ini sampai ke pemerintah pusat,harapan kami agar proses perbaikan jalan ini boleh terealisasi ditahun ini,” harap Launa.(RB).

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah (DPPKBD), terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan penderita stunting serta terus melakukan Pemasangan alat Kontrasepsi (Implant), untuk pasangan usia subur di 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dr.Yopi.F.Thungari,M.Kes kepada media ini menyampaikan bahwa, tujuan Pemasangan alat Kontrasepsi bukan untuk melarang kehamilan Ibu,tapi untuk menunda kehamilan Ibu.

” jadi program ini bukan bertujuan untuk melarang kehamilan Ibu,tapi untuk menunda kehamilan supaya ada jarak dari kelahiran anak, sehingga Ibu tidak melahirkan tiap tahun atau jarak anak tidak terlalu dekat, jadi berapa pun anak yang dilahirkan yang penting orang tua mampu dan anak-anak dapat disekolahkan, dan kami juga berharap kedepan dalam penanganan stunting dapat dilaksanakan dengan baik,agar penderita stunting tidak ada lagi di Sangihe,anak-anak bisa bertumbuh sehat dan berkembang sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa,” Jelas Yopi Thungari.

Loesye Clodine Harindah,S.Sos Sekretaris dinas pun menjelaskan bahwa, saat Pemasangan alat Kontrasepsi dirangkaikan dengan hari ulang tahun IBI (Ikatan bidan Indonesia), hari keluarga Nasional dan hari Kontrasepsi sedunia.

Disampaikan pula bahwa,untuk Pemasangan alat Kontrasepsi sudah terlaksana di 9 Kecamatan dan sisanya 6 Kecamatan akan tetap dilaksanakan, untuk pencegahan dan penanganan stunting sementara masih dilaksanakan di tiga Kecamatan.

Sementara untuk program dapur sehat atasi stunting di tiga kecamatan yaitu,Kecamatan Tahuna Timur,Kecamatan Tamako dan Kecamatan Tabukan Tengah.

Lanjut Harindah bahwa, dapur sehat atasi stunting Pemerintah melalui dinas akan memberikan edukasi kepada anak-anak yang dikategorikan sebagai stunting dan memberikan edukasi gisi bagi kepada orang tua agar pemenuhan gisi kepada anak tersebut dapat diberikan secara baik,kepada anak penderita stunting atau gisi buruk.

Terkait penanganan stunting Ia menjelaskan bahwa, petugas dari dinas langsung datang ke orang tua penderita stunting dan memberikan edukasi seperti pola asuh anak.

Pun dijelaskan oleh Harindah terkait penanganan stunting dan yang dilaporkan oleh petugas di tiap kecamatan penderita stunting bahwa, penderita stunting yang sudah dinyatakan tidak lagi stunting, bukan soal pemenuhan gisi tetapi stunting sudah lewat karena usia yaitu usia stunting dari 0-59 bulan atau 2 tahun, dan jika anak sudah lewat 2 tahun dan anak sudah 3 tahun itu sudah dinyatakan lulus dari stunting karena usia.

Lebih jauh Harindah menjelaskan bahwa, dari hasil yang dilakukan oleh petugas dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah turun langsung ke lapangan bahwa, penderita stunting di Bumi Tampungang Lawo mengalami penurunan, karena Pemerintah terus memberikan edukasi terlebih kepada Ibu-ibu hamil yang nantinya akan melahirkan.

Dalam penanganan stunting ini Ia pun menyampaikan tidak ada kendala karena tim begitu solid dan ada kerja sama yang baik, dan masyarakat antosias menyambut dan menerima kedatangan petugas.Ditambahkan pula bahwa untuk Pemasangan alat Kontrasepsi untuk wilayah yang belum dikunjungi petugas tetap akan mengunjungi dan melakukan Pemasangan alat Kontrasepsi, yang tujuannya adalah untuk menjaga jarak kehamilan tidak melahirkan tiap tahun demi untuk kesehatan Ibu-ibu.

Sekretaris Loeye Clodine Harindah,S.Sos pun mengutarakan bahwa, dua program tersebut harus diselesaikan sampai tahun 2026, dan harapannya juga agar kedepan pencegahan stunting dapat dilaksanakan dengan baik, stunting ini tidak ada lagi di Sangihe dan anak-anak bisa tumbuh sehat, berkembang, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa di kemudian hari.

” Harapan Kami juga dalam Pemasangan alat Kontrasepsi ini juga, agar supaya ibu- ibu itu bisa,dapat melakukan Pemasangan ini dengan baik, agar supaya dapat menunda kehamilan , dan angka kelahiran di Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawa rata-rata,” tutup sekretaris dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah yang murah senyum ini.(ADVE).

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah,(Forkopimda), menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan menyusul gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe pada Senin (8/6/2026).

Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, di Aula Rumah Jabatan Bupati, Selasa (9/6/2026).

Dalam Rapat koordinasi pimpinan daerah dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah itu secara khusus membahas langkah-langkah penanganan pascabencana, terutama bagi masyarakat terdampak di wilayah pulau-pulau terluar Kecamatan Marore.

Bupati mengatakan penetapan status tanggap darurat menjadi langkah strategis agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat dalam penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

“Melalui penetapan status tanggap darurat ini, seluruh sumber daya pemerintah daerah dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dan seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Bupati.

Thungari menambahkan bahwa,pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan serta pemulihan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi situasi ini sendiri. Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga dukungan pemulihan pascabencana,” katanya.

Selain menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, rapat juga membahas pendataan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, sarana ibadah, serta kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat di Pulau Kawio, Matutuang, dan wilayah lainnya di Kecamatan Marore.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mempercepat asesmen lapangan guna memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan program rehabilitasi serta rekonstruksi.

Sampai saat ini, tim gabungan masih melakukan pendataan dan pemantauan di lapangan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
“Masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan,” kunci Bupati Thungari. (RB)

Sulut,GN- Humas Polda Sulut – Komitmen memperbaiki tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Utara semakin diperkuat melalui sinergi antara Polda Sulut, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pertamina, Hiswana Migas, dan sejumlah instansi terkait.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi membahas persoalan antrean panjang di SPBU serta berbagai potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi, di Polda Sulut, Selasa (9/6/2026).

Fokus utama adalah pengawasan penggunaan barcode subsidi yang masih ditemukan disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pricylia Rondo menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulut yang dinilai proaktif menginisiasi langkah-langkah pengawasan bersama demi memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan adanya kesamaan komitmen untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” kata Pricylia.

Dalam rapat tersebut disepakati pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. Komisi II DPRD Sulut juga mendukung rencana operasi gabungan yang akan dilakukan untuk mengecek langsung kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan.

Pricylia menegaskan, DPRD Sulut mengapresiasi komitmen aparat kepolisian yang menyatakan siap menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.

“Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,”ucapnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut FX Winardi Prabowo menegaskan bahwa pengawasan akan diperkuat melalui keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat.

Dia mengungkapkan masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan barcode subsidi, mulai dari praktik jual beli barcode hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (*/sisco)

Sulut,GN- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut Vionita Kuera memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) didampingi anggota diantaranya Roy Roring, Feramitha Mokodompit, dan Nona Mantiri, Senin (8/6/2024).

Rapat Koordinasi ini terkait dengan hasil penyempurnaan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul prakarsa DPRD tentang Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

Salah satu Alat Kelengkapan Dewan ini, bersama dengan Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah terkait menggelar rapat di Ruang Rapat Bapemperda, Kantor DPRD Sulut.

Adapun Ranperda usul prakarsa DPRD mengenai Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) merupakan legislasi inisiatif yang diajukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (Komisi ysng membidangi) untuk memperkuat payung hukum, perlindungan hak, serta pecegahan diskriminasi dan kekerasan. (sisco/*)