Sulut,GN- DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penandatangan nota kesepakatan tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulut, Selasa (24/02/2026) di ruangan sidang paripurna.

Penandatangan itu di lakukan oleh Pimpinan DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene . Sedangkan dari pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Pantauan media gemparnews.com rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekprov Sulut dan jajaran SKPD, instansi vertikal dan undangan.

Sementara dari perbankan juga terpantau Direktur Utama BSG Revino Pepah sebagai bank kebanggan pemerintah dan masyarakat bumi nyiur melambai. (sisco)

Sulut,GN – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 2025-2044 resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara lewat paripurna DPRD Sulut,Selasa (24/02/2026).

Usai menghadiri rapat Paripurna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor menjelaskan RTRW ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan kepastian hukum tata ruang, sekaligus menjadi acuan utama bagi perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan ruang, serta peningkatan iklim investasi yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara.

“Dengan RTRW ini akan memberikan jaminan hukum bagi penambang rakyat yang selama ini bekerja tanpa rasa keamanan, tidak lagi harus kejar-kejaran dengan aparat hukum,” jelas Rocky.

Rocky mengatakan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE memberikan jaminan hidup bagi dua belas ribu penambang rakyat.

“Mimpi yang selama ini ditunggu para penambang rakyat akhirnya terwujud. Ini akan menjadikan salah satu sektor primadona untuk perputaran ekonomi Sulut,” kata politisi BMR ini.

Mewakili warga penambang rakyat, Rocky menyampaikan terima kasih atas keseriusan Gubernur Yulius selvanus yang telah memberikan jaminan hidup bagi penambang rakyat di Bumi nyiur melambai. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (24/02/2026) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025-2044.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan oleh pimpinan DPRD yakni Ketua dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD, Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene. Sementara dari pemerintah provinsi yakni Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE di dampingi Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH serta tim Pansus.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus dalam penyampaian pendapat akhir di paripuna DPRD menekankan tentang pentingnya implementasi dan legalitas.

Menurutnya, paripurna bukan sekadar pertemuan administratif rutin, melainkan bentuk dari sinergitas antara Pemprov Sulut dan DPRD.

“Kita berdiri di sini bukan atas nama kepentingan pribadi atau golongan, melainkan atas nama tanggung jawab dalam menentukan arah masa depan Sulawesi Utara, bukan hanya untuk satu atau dua tahun ke depan, melainkan sebagai fondasi pembangunan untuk dua dekade mendatang,” ungkap Yulius di ruang paripurna DPRD Sulut, Selasa (24/2/2026).

Setelah mencermati laporan akhir Pansus dan mengikuti dinamika pembahasan yang berkembang, Pemerintah Provinsi dengan penuh keyakinan menyatakan Menyetujui kedua Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” katanya.

Kata Gubernur, RTRW adalah produk hukum yang paling fundamental, yang juga merupakan sebuah “Mahakarya” regulasi yang akan menjadi peta jalan pembangunan daerah kita hingga dua puluh tahun ke depan.

“Perlu Saya tekankan kembali bahwa dokumen yang kita putuskan hari ini adalah puncak dari ikhtiar panjang dan kerja keras yang sangat menguras waktu dan tenaga, yang telah dirintis bersama sejak tahun 2019. Selama hampir tujuh tahun, kita telah melewati berbagai fase krusial demi menyelaraskan data spasial kita,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa kelima fraksi menyetujui ketiga ranperda di tetapkan sebagai Peraturan Daerah. “Dari pemandangan akhir fraksi kami menyimpulkan kelima fraksi di DPRD Sulut menerima ketiga ranperda ini untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” ucapnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekprov dan jajaran SKPD, instansi vertikal dan undangan. (sisco)

SANGIHE, GN –  Senin ( 23/2/2026 ),Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menghadiri gelaran High Level Meeting (HLM) gabungan yang melibatkan berbagai tim strategis ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Pertemuan krusial ini menyatukan forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Ekonomi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Acara yang berlangsung di Manado ini fokus pada upaya stabilisasi harga pangan menjelang momentum hari besar keagamaan serta akselerasi digitalisasi transaksi keuangan di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Tendris Bulahari menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengoptimalkan program TPAKD guna memperluas akses keuangan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM di wilayah kepulauan.

Dijelaskan Bulahari Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan Dldaerah Perbatasan dengan Potensi Laut Strategis.

“Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah wilayah perbatasan NKRI yang memiliki potensi kelautan sangat besar. Sesuai RPJMD 2025-2029, sektor perikanan menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi daerah, dengan target produksi perikanan tangkap diproyeksikan mencapai lebih dari 21.000 ton per tahun. Komoditas unggulan kami meliputi: Tuna Cakalang Pelagis/Malalugis Produk olahan tradisional berbasis hasil laut Namun persoalan utama kami bukan pada potensi, melainkan pada akses pembiayaan, kelembagaan usaha, dan hilirisasi,”urai Bulahari.

Lanjut dijelaskan di sinilah peran strategis TPAKD kami fokuskan. 2 Strategi 2026: Dari Individual Financing ke Klaster Ekonomi Pesisir TPAKD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2026 kami arahkan pada transformasi pembiayaan berbasis klaster, bukan lagi pembiayaan individual yang terfragmentasi,”tambah Bulahari.

Kehadiran Tendris Bulahari dalam forum ini juga menandai langkah strategis satu tahun kepemimpinannya bersama Bupati Michael Thungari dalam mendorong digitalisasi layanan publik dan menjaga daya beli masyarakat Sangihe melalui kontrol inflasi yang ketat. ( RB )

Sulut,GN- Selama kurang lebih enam (6) bulan tim panitia khusus pembahas ranperda RTRW melakukan pertemuan untuk merampungkan ranperda tersebut.

Finalisasi sekaligus pendapat akhir fraksi pembahasan ranperda RTRW dilaksanakan Senin (23/02/2026) di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Rapat finalisasi tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD, Wakil Ketua Royke Anter, Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow, Sekretaris Pansus Berty Kapojos dan anggota pansus serta instansi terkait.

Usai finalisasi kepada awak media Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow menjelaskan segala yang mengatur tata ruang, mengatur hutan lindung, mengatur zonasi dan mengatur perijinan itu semua parameternya adalah RTRW.

” Jadi saya bersyukur pada Tuhan pembahasan ranperda RTRW sudah selesai hari ini ditingkat pansus dan pengusul eksekutif,” kata Henry.

Dia menjelaskan sesudah finalisasi akan dilaksanakan paripurna . ” Mudah – mudahan besok lancar paripurna penetapan ranperda RTRW menjadi perda,” jelas Henry.

Langkah selanjutnya Kata Henry, akan menyambangi Kemendagri di jakarta untuk melakukan evaluasi. “Untuk tahapan selanjutnya kami akan evaluasi di Kemendagri,” pungkasnya. (sisco)

Jakarta,GN- Langkah dan terobosan yang diambil oleh manajemen terhadap Tenaga Kesehatan (Nakes) Non ASN/BLU yang terdampak kebijakan penataan kepegawaian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), terus di perjuangkan.

Senin 23 Februari 2026 bertempat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Prof Dr dr Starry Rampengan, SpJP(K), FIHA, MARS, bersama Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan dan Penelitian, dr Yune Laukati, MARS, melakukan pertemuan secara resmi dengan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM).

Dalam pertemuan tersebut Dirut Prof Dr dr Starry Rampengan secara khusus membahas tindak lanjut status pegawai R4 atau tenaga kerja Non-ASN/BLU yang terdampak kebijakan penataan kepegawaian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Menurut Dirut, kehadiran manajemen di Kementerian Kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional terhadap para tenaga BLU yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan utama Sulawesi Utara Kandou Manado.

“Kami datang untuk berkonsultasi dan mengoordinasikan secara langsung langkah ke depan bagi tenaga R4/BLU, tentunya sesuai regulasi dan kewenangan yang berlaku di tingkat kementerian,” ujar Dirut.

Selanjutnya manajemen RSUP Kandou Manado juga sudah melakukan koordinasi lanjutan dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI.

Sementara, Direktur SPP, dr Yune Laukati, mengatakan persoalan ini bukan hanya terjadi di RSUP Kandou Manado melainkan secara nasional di seluruh instansi pemerintah sebagai dampak implementasi UU ASN.

Oleh sebab itu, kata dr Yune solusi yang diambil harus melalui mekanisme dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Di tengah proses advokasi tersebut, manajemen terus berupaya pelayanan kesehatan di RSUP Prof Dr RD Kandou tetap berjalan normal, sehingga seluruh unit layanan, termasuk pelayanan rujukan dan tindakan medis, tetap beroperasi sebagaimana mestinya demi menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Harapan dari pimpinan RSUP Kandou Manado, agar seluruh pihak dapat memberikan ruang dan waktu untuk proses yang sedang ditempuh. Mengingat keputusan akhir terkait status kepegawaian P3K, keputusan berada pada instansi yang berwenang. (sisco/*)

Sulut,GN- Awal Februari 2026, rumah pengungsi yang berlokasi di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi ditempati oleh warga pengungsi gunung ruang kabupaten Sitaro.

Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE telah menyerahkan kunci hunian kepada warga pengungsi Gunung Ruang di Desa Modisi.

Rumah-rumah ini dibangun sebagai Hunian Tetap (Huntap) untuk merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang dari Kepulauan Sitaro.
Dan saat ini masyarakat yang terdampak sudah menempati tempat rumah hunian tersebut.

Untuk jumlah Pembangunan rumah hunian tetap di Desa Modisi, Bolsel, disiapkan sebanyak 282 unit.Kawasan ini dirancang sebagai hunian tetap pascabencana yang layak huni.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sitaro Ronald Takarendehang pun menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE yang telah memberikan perhatian penuh kepada warga masyarakat Sitaro, sehingga masyarakat yang terdampak erupsi gunung ruang telah menempati rumah hunian tetap.

” Kami sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada bapak Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE telah memberikan perhatian penuh kepada masyarkat Sitaro yang terdampak erupsi gunung ruang untuk menempati rumah hunian tetap di Desa Modisi Kabupaten Bolaang mongondow Selatan,” kata Wakil Ketua DPRD Sitaro kepada media Gemparnews.com Senin (23/02/2026).

Dia berharap kedepannya Gubernur Sulut lebih intens memperhatikan masyarakat Nusa Utara.

Selain itu, Ketua pemenangan YSK – Victory kabupaten Sitaro ini juga menaruh harapan penuh kepada Gubernur Sulut dalam segi penempatan pejabat birokrasi dalam pemerintahan untuk lebih memperhatikan perwakilan dari daerah Nusa Utara.

” Hari ini saya melihat wajah Nusa Utara untuk eselon dua, tinggal satu yang ada di jajaran pemerintah. Sementara di jajaran direksi dan komisaris BSG tidak ada perwakilan. Padahal tidak sedikit orang Nusa Utara yang memiliki kualitas dan pengalaman. Untuk itu kami berharap Gubernur Sulut lebih menaruh perhatian kepada Nusa Utara,” tandasnya. (sisco)

SANGIHE,GN – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM menghadiri Kontes Motor spektakuler dalam rangka anniversary ke- 4 generation beat Motor Club (GBMC), bertempat di Tahuna beach Hotel minggu, ( 22/2/2026 ). Pada kesempatan itu Bupati juga menjadi tim penilai untuk kategori modifikator.

Pada Kontes motor spektakuler ini ada Beragam kategori yang dipertandingkan, mulai dari 2Tak Style Open, Street Racing Style, Honda Matic Fashion Pemula, Yamaha Matic Pemula, Matic Open, Sunmori, Airbrush Open, Vietnam Style, Decal Cutting Sticker, FFA, Class The Best Modificator, hingga The Best Team.

Tak hanya itu, kategori Meet Up juga menjadi daya tarik tersendiri dengan penilaian seperti Best Beat, Best Vario, Best Stylo, Best PCX, Best N-Max, Best Aerox, Best Mio, hingga Best 2 Tak.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan merasa senang berada di ruangan karena ada Kontes motor yang tempatnya sesuai standar .

“Empat tahun dalam komunitas motor bukanlah yang mudah, dan kami di Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa pemuda tidak boleh lagi hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi harus menjadi perubahan itu sendiri, jadi kalian sebagai anak-anak muda tentunya diharapkan dapat menjadi mitra penting Pemerintah daerah dalam kegiatan apapun ,dan komunitas – komunitas motor seperti ini sangat penting bagi Pemerintah daerah,”kata Bupati.

Lanjut Thungari bahwa, Pemerintah daerah senantiasa memberi ruang dan wadah bagi siapapun yang berkembang, menyalurkan ide,bakat, talenta,hobi di semua bidang manapun selama kegiatan positif.

” Pada malam hari ini, Saya berbangga karena ada Kontes motor spektakuler yang tentunya banyak anak muda yang terlibat dalam konteks ini,bisa menyalurkan hobi,bakat, saling bertukar informasi dan semoga ivent-ivent seperti ini bisa dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukan cuma motor tapi juga bisa mobil ,sehingga dari luar bisa datang,jadi anak-anak Sangihe tidak kalah dengan selera modifikasi dan lain-lain Terima kasih sudah menyalurkan hobi dan bakat pada tempatnya dan terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan Sangihe pada salah satu ivent ini,dan kami terus berharap sinergi kedepan dan para peserta ada dan terus mendukung kegiatan otomotif yang ada di daerah ini,” tutup Bupati .( RB ).

SANGIHE,GN – Momentum 1 tahun kepemimpinan Bupati Michael Thungari dan wakil Bupati Tendris Bulahari telah diresmikan Gelanggang Olahraga (GOR) Membara di kelurahan Manente oleh Bupati , Jumat (20/2/2026).

Dalam sambutannya Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, mengapresiasi para pendahulu, termasuk para Pemimpin Daerah sebelumnya atas pondasi – pondasi pembangunan, sehingga mereka dapat lanjutkan.

“Gedung ini memiliki nama GOR Membara, karena ini semangat para pendahulu hingga kita saat ini. Kami yakini, semangat itulah alasan kita ada hingga sekarang,tanpa partisipasi masyarakat, setiap semua pembangunan terasa sia – sia. Semangat itulah yang tertuang dalam GOR Membara ini,” Kata Bupati.

Lanjutnya,tidak semua kabupaten memiliki GOR, sebut Thungari, dan Sangihe saat ini memiliki salah satu yang terbaik, dengan daya tampung sekira 3.500 orang jika termanfaatkan secara penuh.
Sehingga, sudah sepantasnya bangunan ini terpakai dengan baik, untuk kegiatan olahraga sebagai agenda prioritas, maupun keagamaan.

“Kami mendorong ketua – ketua cabang olahraga, untuk melaksanakan turnamen di tempat ini,” ujar Thungari, sembari membeberkan rencana pelaksanaan Bupati Cup Open Tournament Tinju se- Sulawesi Utara pada bulan April 2026 nanti.(RB)

Sulut,GN- Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) Alexander Hilmi Perdana menegaskan kehadiran transportasi bersubsidi ” Trans Manado ” sangat membantu aktivitas masyarakat perkotaan.

Program transportasi bersubsidi Trans Manado kata Alexander merupakan bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat perkotaan yang ada di Manado.

“Jadi ini sangat menarik, kalau di Jakarta punya namanya Trans Jakarta dan di Manado tidak mau kalah juga punya Trans Manado,” kata Alexander.

Trans Manado merupakan subsidi perkotaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Manado yang ditujukan untuk masyarakat yang ada di dalam Kota,” sambungnya.

Alexander menjelaskan ada dua koridor yang digunakan untuk kendaraan Trans Manado. “Koridor pertama dari terminal Malalayang sampai Koridor Kalimas dan yang kedua koridor Kalimas sampai Bandara sam ratulangi,” jelas Alexander.

Untuk tarif penumpang relatif murah dengan menggunakan kartu e-money. “Apabila menggunakan kendaraan trans Manado cukup menggunakan kartu e-money saat naik atau turun dengan harga yang sangat terjangkau,” ucap Alexander.

Alexander menginformasikan bahwa saat ini transportasi Trans Manado masih Gratis. Sehingga masyarakat Manado boleh memanfaatkan kendaraan tersebut.

“Saat ini masih gratis, jadi masyarakat bisa memanfaatkan kendaraan trans Manado. Kendaraan Trans Manado sangat membantu aktivitas masyarkat di perkotaan,” ucapnya.

Untuk pengawasan kendaraan kata Alexander, pihaknya mengawasi kendaraan dari terminal tipe A. “Kami memastikan sebelum kendaraan melayani masyarakat dilakukan ram cek untuk kelaikan kendaraan layak jalan. Yang kami cek diantaranya, surat – surat kendaraan apakah masih berlaku atau tidak dan juga pengemudinya, semua kami cek kondisi fisik kendaraan agar terjamin saat menggunakan kendaraan tersebut,” tandasnya. (sisco)