Segenap Pimpinan dan Staf PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Persero Cabang Manado mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2017 Dan Selamat Menyambut Tahun Baru 01 Januari 2018.

Sulut,GN- DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis,(16/11/17) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkopimda dan pejabat eselon Pemprov.

Agenda Paripurna ini diawali dengan Penyampaian Laporan Hasil Sinkronisasi Komisi-Komisi dengan Badan Anggaran (Banggar) disampaikan oleh Anggota DPRD Sulut Eva Sarundajang. Agenda selanjutnya adalah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, pengambilan Keputusan dimana disimpulkan oleh Ketua DPRD bahwa Semua Fraksi menerima dan dilanjutkan dengan penandatanganan disaksikan oleh undangan yang hadir.

Wakil Gubernur Sulut dalam sambutannya mengatakan bahwa beberapa program penting yang sedang digalakkan pemerintah Provinsi. Salah satu yang disentil soal pengadaan Tempat Pembuangan Akhir ( TPA) Regional di Minahasa Utara yang diperuntukkan beberapa kabupaten kota seperti Manado,Bitung, Minut, Minahasa dan Tomohon.

Lanjut Wagub mengatakan pengelolaan ini dilakukan secara profesional tidak sama dengan TPA tradisional. TPA Regional ini menurut Wagub sangat menguntungkan kabupaten kota yang ada di Sulut, sambil mencontohkan pengelolaan TPA di Denmark yang pernah dikunjungi Pemprov Sulut dan sangat baik sekali.
Selain itu,Wagub juga mengapresiasi DPRD Sulut yang selalu mengawal kepentingan masyarakat bumi nyiur melambai.
(Adv)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya Sidang Paripurna Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Sulut tahun 2018 dan Ranperda tentang Pembentukan dana cadangan ,Revitasilasi Anjungan TMII Senin,(6/11/17) sore ruangan paripurna.

Dalam sidang paripurna ini Ketua DPRD Sulut di dampingi oleh Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu,Marthen Manopo,Wenny Lumentut,Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengapresiasi anggota DPRD Sulut yang terus mendukung upaya kemajuan daerah bumi nyiur melambai bahkan Gubernur menyampaikan terimakasih atas dukungan DPRD Sulut yang terus mengawal kepentingan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),Sekprov Sulut,Kepala SKPD Provinsi Sulut dan undangan lainnya. (Adv)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Provinsi Sulut telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi wakil ketua masing-masing Stevanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut, Marthen Manoppo serta seluruh anggota DPRD melakukan kesepakatan dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA-PPAS Tahun 2018 dan juga Pemerintah Provinsi langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE dan bersama pimpinan DPRD Sulut Rabu,(1/11/17) siang.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengapresiasi kesediaan pimpinan DPRD untuk menandatangani KUA-PPAS sebagai tahapan penting dalam kelanjutan pembangunan Sulawesi Utara pada tahun 2018.

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat
paripurna ini, sekaligus atas kesediaannya untuk bersama-sama menandatangani KUA-PPAS APBD Sulut Tahun 2018,” ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan adanya tiga bagian penting dalam KUA-PPAS Sulut Tahun 2018.

“Substansinya mencakup tiga bagian penting, yakni kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah,” jelasnya.

Lanjut Gubernur mengatakan ketiga bagian penting ini termasuk dalam kerangka dasar visi pembangunan daerah yakni, Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik, serta Berkepribadian Dalam Budaya.

“Namun tetap memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, seperti pengembangan pariwisata dan Iklim investasi yang kondusif; kemiskinan dan pengangguran; kualitas SDM yang berdaya saing (melalui pendidikan dan kesehatan); pengembangan kawasan pertumbuhan baru dan KEK; dan Ketahanan Pangan,” tukasnya.

Selain itu, Olly meminta seluruh Perangkat Daerah di Pemprov Sulut agar memprioritaskan pembahasan dengan mitra kerja/Komisi DPRD pada pembahasan selanjutnya.

“Sehingga sasaran dan prioritas pembangunan daerah di tahun 2018 dapat kita selesaikan bersama secara baik dan tuntas, demi mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat di daerah bumi
Nyiur Melambai yang kita cintai bersama,” kata Gubernur.

Diketahui, tema RKPD tahun 2018 adalah “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkepribadian melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Menuju Sulawesi Utara yang Berdaya Saing”

Adapun 10 prioritas pembangunan Sulawesi Utara pada tahun 2018 yaitu :
1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pembangunan Pendidikan;
3. Pembangunan Kesehatan;
4. Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi;
5. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan,
Perikanan dan Kelautan);
7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
8. Peningkatan Daya Saing Investasi;
9. Pembangunan Pariwisata; dan
10. Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim

Rapat paripurna itu turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen,SE,MSi dan perwakilan Forkopimda serta sejumlah pejabat lainnya.(Adv)

Sulut,GN- DPRD Sulut Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulut yang dipimpin Melky Tuwankotta selaku Kasi Pencegahan BNNP Sulut bersama tim,melakukan tes urine kepada sejumlah legislator Gedung Cengkih , Selasa (17/10/17) pagi hingga siang, kemarin.

Tes urine ini dilaksanakan guna pemberantasan dan upaya pencegahan narkotika di Sulut. Sejumlah Anggota DPRD Sulut turut mengapresiasi kegiatan pencegahan penggunaan Narkotika dikalangan legislator. Terpantau, antusias anggota DPRD Sulut menyambut pelaksanaan kegiatan tes urine oleh BNNP Sulut.

Anggota DPRD yang duduk di komisi I menjabat sebagai Wakil Ketua, Kristovorus Decky Palinggi (KDP) seusai melakukan tes urin mengatakan mendukung penuh upaya yang dilakukan BNNP Sulut untuk melakukan tes urine bagi anggota DPRD Sulut. Menurutnya tes urine ini keberlangsungan apa yang dilakukan BNNP harus didukung melalui anggaran.

“Hal ini harus berkelanjutan. Dan untuk keberlangsungan tersebut, harus ada dukungan dari Pemerintah Provinsi. Maka, kami meminta pemprov dapat membantu melalui anggaran,” kata KDP.

Diakui KDP , upaya tes urine ini sebagai bentuk pencegahan dini terhadap penyalah-gunaan narkoba.

“Sedangkan untuk masyarakat, langkah awal harus dimulai dari keluarga dan lingkungan. Kalau keluarga dan lingkungan bersih dari narkoba, maka kita akan bersih juga,” ujar KDP.

Dari jumlah 44 anggota DPRD Sulut, hanya 34 anggota plus Sekwan yang melakukan tes urine dan Dari hasil pemeriksaan ke 34 anggota tersebut, semuanya dinyatakan bebas narkoba dengan hasil negatif. (ADV)

Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulut Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2016-2021, Selasa (17/10-17) di ruang paripurna Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kairagi Manado.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di dampingi Wakil Ketua DPRD Sulut juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, pejabat eselon dan para undangan.

Dalam kesempatan tersebut masing – masing Fraksi menyampaikan pemandangan fraksi tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut nomor 3 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 yang terdiri dari Fraksi PADI P,Fraksi Golkar,Fraksi Demokrat,Fraksi Gerindra,Fraksi Keadilan dan Fraksi Restorasi.

Keenam fraksi tersebut dalam pemandangan umumnya menyatakan setuju Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2016-2021 menjadi Perda.

Setelah ke enam fraksi di DPRD Sulut selesai menyampaikan pemandangan fraksi, dilanjutkan dengan penandatanganan Oleh Pimpinan DPRD Sulut dan Wakil Gubernur Sulut serta disaksikan seluruh hadirin yang hadir dalam sidang paripurna DPRD tersebut.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sulut. (ADV)

Sulut,GN- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke- 53 tahun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar sidang paripurna istimewa Sabtu,(23/9/17).

Sebelumnya dilaksanakan acara peresmian dan penandatanganan prasasti gedung baru DPRD Sulut oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey,Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw,Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu,Marthen Manopo dan Wenny Lumentut disaksikan oleh wakil Gubenur Steven Kandouw dan undangan yang hadir.

Setelah peresmian dan penanadatanganan Prasasti dilanjutkan dengan sidang istimewa DPRD Sulut.
Ada hal yang menarik dalam sidang Istimewa ini dimana semua anggota DPRD Sulut diwajibkan memakai pakaian adat daerah Sulawesi Utara.

Bukan hanya anggota DPRD Sulut saja yang memakai pakaian Adat namun Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,Eselon Dua dan Eselon Tiga dan pejabat lainnya juga memakai pakaian adat daerah.

Tampak hadir dalam sidang Istimewa DPRD Sulut Anggota DPR RI,Walikota,Bupati,Unsur Forkopimda,Dubes,Sekprov Sulut dan undangan lainnya. Acara peresmian dan Sidang Istimewa DPRD Sulut dalam rangka HUT Provinsi Sulut berlangsung sukses.(Adv)

Sulut,GN- Masa Reses Ke-II di pergunakan sebaik mungkin oleh anggota DPRD Sulut yang berjumlah 45 orang. Mereka telah selesai melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing dari tanggal 14-22 September 2017.

Banyaknya aspirasi yang didapatkan ketika anggota DPRD Sulut turun langsung bertatap muka dengan masyarakat. Seperti ketika Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw turun reses di Karombasan Selatan, masyarakat mengharapkan adanya lampu jalan, perbaikan drainase, soal beras miskin (raskin) yang mengalami pengurangan.

Teddy Kumaat juga menyerap aspirasi warga di kota manado. Adapun aspirasi warga yang di sampaikan semisal terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir warga berharap mendapatkan bantuan peralatan yang bisa membantu kebutuhan keluarga melalui kelompok usaha seperti peralatan pembuatan kue, alat pengering ikan maupun alat pengolahan ikan maupun kemudahan memperoleh kredit usaha dari perbankan.

sementara, masalah drainese menjadi momok bagi masyarakat setempat, karena bila musim hujan tiba kawasan yang mengubungkan jalan Samratulangi dan Boulevard menjadi langganan banjir.
Dalam kesempatan tersebut Kumaat menyerahkan bantuan mesin katinting kepada kelompok nelayan yang ada di Kelurahan Titiwungen Utara maupun Wenang Selatan sebagai bentuk perhatian Pemprov Sulut melalui Dinas Kelautan dan perikanan .

“ Ini adalah bentuk perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (OD-SK) melalui Dinas Perikanan dan kelautan Sulut Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan harapan ada peningkatan ekonomi keluarga terlebih bagi anggota kelompok nelayan.” tukasnya.

Dari Dapil Tomohon- Minahasa Jeany M Mumek juga menyerap aspirasi warga termasuk warga Romboken dan Kamanga Tompaso, di dua desa ini warganya mempertanyakan tentang CSR dari PT Geothermal Lahendong.

Ketua Fraksi Gerindra Juddie Moniaga ketika turun reses di Desa Makaaroyen dan Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding, para petani meminta bantuan pupuk karena sering terjadi kelangkaan pupuk di daerah tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan anggota DPRD Sulut Lucia Taroreh, ST begitu banyak menyerap aspirasi masyarakat kelurahan Paslaten I. Diantaranya bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum dinikmati masyarakat. padahal menurut warga masih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu belum mendapatkan fasilitas tersebut.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Taroreh berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat di DPRD. “ Apa yang menjadi seluruh harapan masyarakat, tentu akan saya sampaikan dan dibahas di DPRD melalui mitra kerja kami, begitupun apa yang bukan menjadi kewenangan Pemprov akan kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.” pungkasnya. (ADV)

Sulut,GN – Hari pertama melaksanakan aktivitas di gedung baru DPRD Sulut yang terletak di bilangan Kairagi tepatnya Jalan raya Manado –Bitung, jajaran Sekretariat DPRD Propinsi Sulut Senin (18/9/17) menggelar ibadah yang dipimpin Pdt Lina Fiti Tumilantouw-Tinangon,STh.

Dalam pembacaan Alkitab I Raja-Raja 2 : 3, sebagai wujud syukur Tinangon berharap dengan penempatan gedung baru dibarengi dengan kinerja dan semangat baru bahkan lebih dari sebelumnya.

“Mari bekerja dengan baik, andalkan Tuhan diseluruh pekerjaan. Pekerjaan yang sungguh-sungguh bisa menghasilkan hal yang baik kepada seluruh masyrakat Sulut,” kata Tinangon dalam kotbahnya.

Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu SH kepada sejumlah awak media mengungkapkan, bahwa ini merupakan sejarah baru tercipta di Sulut. “Perlu disampaikan, saya selaku Sekwan baru 3 tahun memimpin sekretariat ini ada kebanggaan bisa menyelesaikan ini dengan baik. Memang sebuah kebanggan namun tidak boleh sombong atau berpuas diri. Semoga dengan gedung baru ini semangat kerja para ASN akan semakin meningkat dari sebelumnya,” ujar Mononutu.

Lanjut Dia mengatakan, ibadah syukur ini baru berbentuk internal sebagai ucapan syukur penempatan kantor baru bagi ASN di sekretariat DPRD Sulut. “Untuk Ketua DPRD lagi berada di luar daerah dan seluruh anggota DPRD lagi turun ke dapil masing-masing dalam rangka melaksanakan reses makanya belum bisa hadir, namun kegiatan ini juga sudah disampaikan ke pak Sekprov. Namun untuk acara. persemiannya nanti 23 September bertepatan dengan perayaan HUT Provinsi Sulut ke 53,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Sulut Lucky Sondakh mengatakan untuk gedung baru DPRD Sulut ini pembangunannya berjalan selama 4 tahun lebih. “Menghabiskan anggaran lebih dari 100 M, dan itu setiap tahun ada lelang. Sedangkan untuk luas bangunan hampir 10.000 hektare,” beber Sondakh.

Dia merinci bahwa untuk gedung baru ini bisa dikatakan yang terbaik di Indonesia. “Memang kenyataannya megah. sebab jumlah ruangan di lantai 3 berjumlah 6 ruangan diantaranya 4 pimpinan DPRD ditambah ruang BK dan Baleg. Di lantai 2 ada 42 ruangan untuk anggota ditambah 6 ruang fraksi dan ruang rapat masing-masing fraksi. Kemudian ruang paripurna yang bisa dikatakan paling megah di Indonesia,” katanya bangga.

Hadir dalam ibadah syukur tersebut, Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu SH, Kabag Umum Lucky Sondakh, Kabag Keuangan Demmy Tendean, Kabag Persidangan Roni Geru, Kasubag Humas Maxi Tenda, beserta PNS di lingkup DPRD Sulut. Jajaran Sekretariat DPRD Sulut terhitung Senin (18/09/17) segala aktifitas perkantoran bagian Sekretariat DPRD Sulut resmi berpindah ke gedung baru . (Adv)

Sulut,GN- DPRD Sulut kembali menggelar sidang paripurna Rabu,(23/8/17)diruangan sidang paripurna. Setelah melakukan pembahasan secara marathon dan dilanjutkan sinkronisasi bersama, akhirnya DPRD Sulut menetapkan dua rancangan peraturan daerah ( Ranperda) yaitu Ranperda APBD-P 2017 dan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Penetapan dua Ranperda ini dilakukan lewat rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Wenny Lumentut, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manoppo. Dihadiri juga Wakil Gubernur Steven Kandouw serta Forkompinda dan pejabat Pemprov Sulut.
Sebelum ditetapkan menjadi Perda, khusus Ranperda APBD-P 2017 sempat dilakukan sinkronisasi antara Badan Anggaran(Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD).

Dengan menetapkan Ranperda APBD-P 2017 menjadi Perda. DPRD Sulut memberikan sejumlah catatan penting seperti mengurangi kegiatan seremonial dan mengurangi perjalanan dinas dan pembelian ATK.

DPRD Sulut juga meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pengamanan 6 Pilkada tahun 2018 untuk TNI dan Polri. Pemprov diminta meninjau kembali beberapa program Dinas Perkebunan yang hilang serta Dinas Perhubungan membuat program yang mampu mengurai atau mengatasi kemacetan.

Sementara untuk Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Wagub Steven Kandouw berharap kinerja para wakil rakyat ini terus ditingkatkan. Apalagi gaji anggota DPRD Sulut mulai September naik menjadi Rp55 juta. (Adv)