Ketua DPRD Sulut Memberikan Sambutan Natal

Sulut,GN- Keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (11/12/18) menggelar ibadah Natal dengan tema Menjadi Terang dan Damai dalam Perbedaan.

Ibadah dipimpin oleh pdt Hanny Awuy. Dalam kotbahnya Awuy mengatakan bahwa kita harus menjadi terang dan membawa damai dalam perbedaan.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw ketika memberikan sambutan pesan Natal pada intinya mengatakan tentang bagaimana kita sebagai manusia menjadi terang untuk orang lain termasuk bagi Bangsa dan Negara. Juga sebagai media yang ada melakukan peliputan di kantor DPRD Sulut untuk dapat memberitakan dan mengedukasi lewat berita kepada masyarakat termasuk pembacanya.

Diakhir ibadah Natal, DPRD Sulut memberikan diakonia Natal kepada beberapa Panti Asuhan yang ada di Sulut.

Hadir dalam Perayaan Natal, pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, Sekwan dan jajaran sekretariat DPRD Sulut, unsur pers dan para undangan lainnya. (Advetorial)

Sulut,GN- Warga masyarakat Lingkungan V Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado, menghadiri kegiatan reses Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw. Adapun Aspirasi warga yang dikeluhkan seperti seringnya masyarakat mengalami banjir di saat musim penghujan tiba.

Andrei Angouw Menggelar Reses Di Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado

“Berterima kasih kepada pemerintah yang sudah melakukan pembangunan jembatan, tapi perlu ditingkatkan karena saluran air sudah tertutup tanah akibat pengerukan dari perumahan Citraland sehingga saluran air hampir dua meter sudah rata jalan dan inilah yang mengakibatkan banjir. Untuknitu, perlu dilakukan pengerukan drainase yang tertimbun,” tutur Hendrik Tompulu, salah satu warga Bumi Nyiur.
Mendengar aspirasi tersebut, Angouw mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Manado. Karena ada kewenangan provinsi dan ada juga kewenangan kabupaten/kota,namun demikian lanjut Angouw pihaknya akan tetap optimis mencari solusi.

Konstituen Yang Hadir Dalam Masa Reses Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw

Selain pengerukan drainase, dalam reses tersebut, warga pun menyampaikan terkait ganti rugi lahan yang belum rampung, sehingga proses pelebaran jalan Maengket di Kelurahan Bumi Nyiur tidak bisa diselesaikan.
“Pembangunan Jalan Maengket tahun lalu sudah selesai tapi fisiknya belum selesai. Ini karena belum semuanya dibayarkan uang pengganti. Penyebabnya, sebagian warga belum menyetujui besaran ganti rugi. Kami setuju dilaksanakan pelebaran jalan tapi jangan diRugikan. Kami minta mendapatkan hak yang layak karena punya sertifikat dan ijin bangunan,” keluh Tompulu.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi menyangkut bantuan kepada lanjut usia dan juga terkait bantuan pemerintah di bidang pendidikan yaitu beasiswa serta bidang kesehatan agar dilakukan fogging bahkan sampai penerangan jalan. Warga juga mengusulkan agar keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seputaran area tersebut bisa menciptakan lapangan kerja untuk mereka. Sedangkan terkait masih adanya warga yang belum memiliki sertifikat rumah karena tanah tersebut merupakan milik pemerintah, juga jadi aspirasi masyarakat.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyampaikan terkait pembangunan Jalan Maengket merupakan kewenangan pemerintah kota. Bahkan untuk pembebasan lahan di area tersebut ada mekanismenya.

“Ada prosedur pembebasan lahan, pakai appraisal. Jadi, harus berkonsultasi dengan pihak ketiga. Disarankan berargumen dengan tim appraisal, semoga segera selesai,” jelasnya.

Terkait agar pemerintah yang dalam hal ini dinas kesehatan untuk melakukan foging, di kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan 5 dikatannya hal itu akan segera ditindaklanjuti.
“Asal dibuat permohonan dari warga sehingga bisa dipertanggungjawabkan oleh dinas terkait,” tukas Angouw.

Sementara, anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Tomohon-Minahasa Wenny Lumentut melakukan tatap muka dengan konstituen yang ada di kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Wenny sapaan akrabnya yang nota Bene adalah Wakil Ketua DPRD Sulut ketika melakukan reses tersebut mendapat respon positif dari warga masyarakat.

Masyarakat Kolongan Tomohon Tengah Hadir Dalam Reses Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut

Dengan kehadirannya dalam reses, warga sangat antusias menyampaikan aspirasi. Seperti masalah mahalnya harga pupuk dan bibit juga mengenai pembangunan jalan trans sulawesi Manado-Tomohon.

“Masyarakat juga menyampaikan soal jalan raya tomohon difungsikan sebagai area parkir, harga kopra yang terus merosot, juga panas bumi yang ada di Desa lahendong,” kata Lumentut.

Dalam reses tersebut Lumentut mengatakan semua aspirasi akan di tampung.” Yang pasti semua yang menjadi tanggung-jawab provinsi akan dilanjutkan ke gubernur untuk ditindaklanjuti. Sedangkan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan Walikota Tomohon,” tukas Dia. Sedangkan untuk ketersediaan pupuk dan bibit, Lumentut mengusulkan agar para kelompok tani menyiapkan proposal. Dikesempatan itu,Lumentut memberikan bantuan kepada para lansia diKelurahan Kolongan dan Kolongan I sebesar Rp10 juta.

Wenny Lumentut Menggelar Reses Yang Dihadiri Oleh Masyarakat.

Anggota DPRD Sulut lainnya Meiva Salindeho Lintang, STh menyerap aspirasi warga Nusa Utara (Sangihe,Talaud dan Sitaro).
Meiva Salindeho Lintang,STh menggelar reses di Politeknik Nusa Utara (Polnustar),Rabu (5/12/18).
Kegiatan reses ini dihadiri oleh Direktur polnustar Prof DR Frans Ijong MSc,Para Wakir Direktur,Dosen Polnustar,Pejabat dan staf Polnustar,Menwa Polnustar,Mahasiswa Polnustar,Tim Pendamping dan monitor Reses.

Masa Reses III Meiva Salindeho Lintang STh Dihadiri Oleh Konstituen

Dalam reses tersebut, politeknik Nusa Utara meminta dukungan kendaraan operasional (mobil dan motor) bagi upaya mewujudkan peran perguruan tinggi polnustar untuk peningkatan kegiatan operasional polnustar adalah penting dan strategis. Selain itu, bantuan untuk kelompok nelayan demi meningkatkan pendapatan nelayan dan perbaikan jalan provinsi.
Sementara yang lainnya aspirasi juga disampaikan terkait meminta dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada dikepulauan dan meminta agar semua yang telah diusulkan dapat direalisasikan pada tahun 2019.

Juga dibutuhkan perhatian pemerintah untuk laboratorium perikanan yang menjadi pilot project dalam rangka peningkatan dunia perikanan, kelautan dan kemaritiman di Wilayah Nusa Utara dan pembangunan workshop pengolahan ikan untuk pengembangan kompetensi. Diharapkan sosialisasi dan dorongan pemerintah daerah agar banyak lulusan SMA melanjutkan studi di Polnustar bahkan bantuan dan dukungan untuk pengembangan kompetensi dosen polnustar dalam bidang penelitian dan pengabdian.

Mendengar aspirasi masyarakat,Meiva Salindeho Lintang,STh mengatakan bahwa usulan-usulan akan disampaikan untuk perencanaan APBD Perubahan 2019. ” Pada APBD perubahan 2019 usulan tersebut akan kami sampaikan,” pungkasnya.

Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen menjaring aspirasi masyarakat Lingkungan VI Kelurahan Dendengan Dalam Kota Manado,Rabu (05/12/18).Limen disambut dengan aplous dan sukacita oleh masyarakat setempat ketika menjelaskan maksud dan tujuan reses anggota DPRD Sulut.

Adapun Aspirasi masyarakat yang disampaikan diantaranya, terkait penyaluran bantuan dana banjir beberapa tahun lalu kepada masyarakat yang mengalami musibah tersebut. Masyarakat menyampaikan keluhannya karena ada sebagian warga masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut. Sementara, aspirasi lainnya menyangkut saluran air dan jalan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga beberapa masalah pelayanan kesehatan menjadi aspirasi warga yang disampaikan kepada anggota DPRD Sulut Yongkie Limen.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Limen menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat tersebut akan diteruskan kepada pemerintah. ” Yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan saya perjuangkan dan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Manado akan saya koordinasikan dan teruskan aspirasi warga ini,” tukas Limen. (Advetorial)

Sulut,GN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 menjadi Perda, Senin (19/11/18). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw.

Inggried Sondak selaku anggota Banggar ketika membacakan Laporan rumusan Badan Anggaran (Banggar) hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut mengatakan, bahwa penyampaian laporan merupakan hasil pembahasan yang merupakan masukan bagi pemerintah untuk kemajuan Sulawesi Utara.

“Selanjutnya ucapan terima-kasih kepada perangkat daerah Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang bersifat responsif dan kooperatif dalam memberikan masukan dan informasi sehingga Banggar dan TAPD dapat menyelesaikan pembahasan dengan tepat dan singkat berdasarkan norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Inggried Sondakh.

Banggar juga memberikan antara lain diharapkan pemberian pelatihan bagi tenaga pengajar guna meningkatkan kualitas siswa SMA/SMK, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk laboratorium, ATK dan seragam sekolah di daerah kepulauan. Dan di harapkan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu dapat ditambahkan pada APBD Sulut tahun 2019 dan perlu standarisasi syarat untuk penerima beasiswa. Penambahan laboratorium untuk Politeknik Negeri Manado serta perhatian untuk lembaga-lembaga pendidikan bagi anak-anak autis.

Penyampaian laporan dari Banggar yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara, kami sebagai pimpinan rapat dapat menyimpulkan bahwa ke-6 fraksi telah memberikan pendapat menerima Ranperda APBD Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 beserta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Sulawesi Utara.

Pimpinan sidang selaku ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, mengatakan sesuai Pasal 97 Ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi mengamanatkan antara lain: bahwa rapat paripurna memenuhi korum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 anggota DPRD untuk menetapkan Perda.

“Dari 45 anggota DPRD Sulut telah hadir 35 anggota DPRD yang terhormat,” terang Andrei Angouw sambil mengetuk palu sebagai tanda Ranperda APBD 2019 ditetapkan dan sah menjadi Perda setelah ditanyakan kepada seluruh anggota DPRD.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutan mengajak semua pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk terus mengawal kebijakan dan program kerja yang tertata dalam APBD T.A 2019 hingga akhir pelaksanaannya dan menjaga sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mendukung setiap prioritas pembangunan daerah. “Di tahun 2019 nanti kita akan merampungkan pembangunan infrastruktur untuk akses ekonomi ke berbagai wilayah. Di tahun 2019 juga merupakan tahun demokrasi, dimana akan dilangsungkan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif, sehingga kondusifitas masyarakat harus menjadi prioritas khusus,” tukas Olly Dondokambey.
Berikut penyusunan struktur RAPBD T.A. 2019 untuk mencapai target 10 prioritas pembangunan tersebut.

Pendapatan Daerah
Total Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.098.657.797.000,- dengan rincian:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.269.244.160.000,-

Dana Perimbangan Rp.2.702.511.639.000,-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.126.901.998.000,-

Belanja Daerah
Total Belanja Daerah sebesar Rp.4.504.485.841.000,- dengan rincian:

Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebesar Rp.2.150.949.167.000,-

Belanja Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebesar Rp.2.353.536.674.000,-

Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp.425.828.044.000,- Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.20.000.000.000.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wagub Steven Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.(advetorial)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka mendengarkan penyampaian nota keuangan RAPBD tahun 2019 sekaligus penyampian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Rabu,(14/11/18)diruangan rapat paripurna DPRD.
Wakil Gubernur Steven Kandouw menyampaikan nota keuangan RAPBD tahun 2019 dalam rapat paripurna DPRD Sulut. Dikatakannya dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah berusaha menyusun fondasi yang semakin kuat dalam hal pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, pertanian dan kepariwisataan sebagai wujud pembangunan nasional di daerah ini.

“Tentunya fondasi yang telah kita bangun bersama harus kita jadikan pegangan dalam langkah kedepan, mengupayakan pembangunan yang lebih produktif, merata dan berkeadilan, mendinamisasi proses dan program pembangunan serta mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya,” ujar Wakil Gubernur.
Lanjutnya mengatakan Pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen fokus untuk mempercepat pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan dan menciptakan pembangunan secara adil dan merata. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulut telah menetapkan 10 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.

“Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan pendidikan, Pembangunan kesehatan, Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi, Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Kedaulatan pangan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesuksesan Pemilu Presiden dan Legislatif, Peningkatan daya saing investasi, Pembangunan pariwisata dan Pengelolaan bencana dan mitigasi,” tukas Kandouw.

Usai penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019, rapat paripurna dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Dalam pemandangan umumnya ke enam fraksi di DPRD Sulut menyetujui penyampaian tersebut dibahas pada tingkat selanjutnya. Fraksi tersebut diantaranya Fraksi PDI Perjuangan,Fraksi Golkar,Fraksi Demokrat,Fraksi Gerindra,Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan dan Fraksi Amanat Keadilan.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur mengapresiasi perhatian dari DPRD Sulut terhadap pengantar nota keuangan RAPBD Sulut tahun 2019. “Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang dengan penuh kesungguhan telah menanggapi pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 ini,” tutupnya.

Rapat paripurna dihadiri jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (advertorial)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) kembali menggelar dua agenda kegiatan Rapat Paripurna Senin,(5/11/18) diruangan sidang Paripurna.

Adapun agenda tersebut yakni Pengambilan Keputusan terhadapat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Penandatanganan Kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018.

Rapat Paripurna dipimpinan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi oleh Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu,Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Guberbur Sulut Drs Steven OE Kandouw.

Dalam rapat tersebut Gubernur Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutan terkait dua agenda mengatakan diusulkannya rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Sulawesi Utara dipahami bersama adalah bentuk kepatuhan dan tindaklanjut setelah diterbitkannya Permendagri nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus pemenuhan amanat ketentuan pasal 2 Permendagri nomor 140 tahun 2017 tentang pembentukan badan pengelola perbatasan daerah.


Dengan perubahan ini diharapkan gerak dan langkah penyelenggaraan pemerintahan di bumi nyiur melambai dapat semakin optimal. ” Untuk itu pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota DPRD Sulut atas berbagai tahapan pembahasan yang telah dilaksanakan guna Paripurnanya rancangan peraturan daerah ini,serta atas pengambilan keputusan terhadap ranperda ini,” ujar Gubernur Olly Dondokambey.


Sementara terkait dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019, Gubernur mengatakan bahwa sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melalui proses tahapan yang cukup panjang sehingga hari ini telah memparipurnakan dan menyepakati bersama KUA dan PPAS APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 dimana substansi utamanya mencakup tiga bagian penting yakni kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. (Sisco)

Sulut,GN- Kepala Balai BPJN Wilayah XV Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) DR Triono Junoasmono mengunjungi stan Pameran yang ada di ex kantor DPRD Sulut Sario Manado. Pameran tersebut bertajuk Pekan Nyata Revolusi Mental diikuti oleh lembaga kementerian dan Instansi pemerintah lainnya.

Dalam kunjungan tersebut,DR Triono mengapresiasi stand pameran yang disiapkan oleh BJPN Wilayah XV SulutGo. Bahkan dari pantauan awak media ini Kepala BPJN Wil XV SulutGo mengabadikan dan foto bersama dengan pengunjung dan staf kantor termasuk Kepala Tata Usaha BPJN Wil XV SulutGo Koesnadi.
Sementara itu,DR Triono juga mengunjungi stand pameran Balai Sungai dan juga stand pameran lainnya.


Diketahui pameran tersebut digelar selama tiga hari sejak 26 hingga 28 Oktober 2018. Kegiatan tersebut,dibuka langsung menteri Puan Maharani didampingi beberapa Menteri negara dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey serta undangan lainnya.(advetorial)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya sidang paripurna Istimewa DPRD Sulut dalam rangka Pergantian Antar Waktu (PAW) Arifin Pusi Dunggio Menggantikan Denny Harry Sumolang Rabu,(31/10/18)diruangan sidang Paripurna.

Pelantikan ini berdasarkan surat Mendagri nomor161.1-7640 tahun 2017 tentang pemberhentian anggota DPRD Sulut dan surat gubernur tanggal 28 Juli 2017 perihal PAW atas nama Denny Harry Sumolang dan surat ketua DPRD Sulut memutuskan dan menetapkan memberhentikan dengan hormat anggota DPRD Sulut Denny Harry Sumolang disertai ucapan terimakasih selama menjadi anggota DPRD Sulut.

Kemudian surat Mendagri Nomo 161.1-43 tahun 2018 tentang pengangkatan PAW anggota DPRD Sulut melalui surat gubernur Sulut perihal usulan peresmian anggota DPRD Sulut atas nama Arifin Pusi Dunggio sebagaimana juga surat Ketua DPRD Sulut. Hal ini juga sesuai berita acara KPU Sulut tahun 2017 tentang pemeriksaan pemenuhan syarat PAW hasil pemilu 2014 menegaskan Arifin Pusi Dunggio sebagai anggota DPRD Sulut terhitung tanggal pengambilan sumpah janji.

Saat sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD Sulut yang sudah mengagendakan sidang paripurna Istimewa dalam rangka Pergantian Antar Waktu anggota DPRD.
Gubernur juga mengatakan pergantian antar waktu kali ini sangat fenomenal. ” Pertama-tama selamat atas dilantiknya anggota DPRD Sulut Arifin Pusi Dunggio. Ini pergantian yang sangat fenomenal dari bapak pendeta kepada bapak haji. Inilah Sulut daerah yang kita kenal toleransinya sangat tinggi.Saya berharap ini harus kita jaga di NKRI,kita tunjukan dari daerah Sulut yang kita cintai,” pungkasnya.

Hadir dalam sidang Paripurna istimewa DPRD Sulut Unsur Forkopimda,SAtuan Kerja Perangkat Daerah Pemprov Sulut,tokoh agama dan undangan lainnya.

Usai menggelar agenda sidang paripurna Istimewa, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menemui aksi massa dari Kerukunan Mahasiswa (Kemah) Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) diruangan kerjanya, dimana masa aksi menyampaikan aspirasinya terkait Rancangan Undang-Undang(RUU) Pesantren tentang mengatur Sekolah Minggu dan katekisasi.

Masa aksi menolak pasal 69 dan pasal 70 yang dimasukkan dalam RUU Pesantren tersebut.
Menjawab aspirasi masa aksi Kemah KGPM tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menjelaskan bahwa pihaknya mewakili DPRD Sulut menyambut baik aspirasi masyarakat termasuk Kemah KGPM yang peduli pada kebebasan beragama.
“Karena kebebasan beragama sudah diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945,sudah harga mati. Aspirasi adik-adik mahasiswa kami terima untuk dilanjutkan ke pemerintah pusat,” terang Andrei Angouw. (Advetorial)

Sulut,GN-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE di Lapangan KONI Sario Manado,Minggu (28/10/18) sore menutup seluruh rangkaian kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PN Revmen) 2018 yang digelar sejak 26 Oktober 2018 lalu.

“Indonesia makin kuat karena pemerintah dan rakyatnya berkarakter dalam setiap aktivitas pembangunan menuju kemakmuran. Semoga dari Sulawesi Utara, revolusi mental akan semakin bergaung bergema di seantero bumi nusantara,” kata Gubernur Olly Dondokambey.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mempercayakan Sulut sebagai tuan rumah PKN-Revmen 2018 sekaligus berharap momentum kegiatan PKN-Revmen menjadi motivasi untuk mengubah mental masyarakat lebih tertib, melayani dan mandiri.

Nuansa kebersamaan, serta hubungan yang telah tercipta baik dan harmonis, tambah Gubernur Pilihan Rakyat SUlut ini, mampu dijaga dan dipertahankan meskipun iven PKN-Revmen 2018 telah usai.

“Bahkan kita pererat untuk semakin menunjukan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju, berkarakter tidak pernah berhenti membangun, dan berdaya saing,” ujarnya lagi.

Menurut gubernur, kehidupan yang tertib melayani dan mandiri harus selalu dipraktikkan demi mewujudkan peradaban bangsa yang makin bermartabat.

“Mari kita terus budayakan tiga nilai revolusi mental, yakni integritas, kerja keras, dan gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam melanjutkan pembangunan bangsa, mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong menuju kesejahteraan yang setinggi-tingginya,” tukas gubernur seraya mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.

Dalam kesempatan itu,Gubernur Sulut Olly DOndokambey menyerahkan pataka PKN Revmen kepada Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah PKN Revmen 2019
Gubernur Sulut Olly DOndokambey menyerahkan pataka PKN Revmen kepada Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah PKN Revmen 2019

“Mari kita kedepankan kesadaran bahwa Torang Samua Ciptaan Tuhan, agar ketentraman terus tercipta di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ajaknya.

Usai menyampaikan sambutan, Gubernur Dondokambey menyerahkan pataka kepada pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Pasalnya, pada tahun 2019 nanti, PKN-Revmen bakal digelar di Kalsel.

Untuk diketahui, PKN-Revmen yang berlangsung pada tanggal 26-28 Oktober 2018 ini mengangkat tema “Revolusi Mental untuk Indonesia Satu, Mandiri dan Melayani”.

Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan dalam menyemarakkan acara ini yaitu “Gerakan Indonesia Melayani”, “Gerakan Indonesia Bersih”, “Gerakan Indonesia Tertib”, “Gerakan Indonesia Mandiri” dan Gerakan Indonesia Bersatu”.

PKN-Revmen di Sulut ini lebih menekankan hasil capaian nyata dari upaya dan komitmen pemerintah pusat dan daerah bersama dengan berbagai elemen masyarakat untuk melaksanakan perubahan.

Adapun Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain rembuk lima program gerakan perubahan (Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu), gerakan aksi nyata serempak di 34 provinsi dalam bulan Pemantapan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), nonton bersama dan diskusi film bertemakan Revolusi Mental, pameran inovasi pelayanan publik dan karya kreatif anak bangsa, hingga karnaval budaya Indonesia.

Dengan berbagai acara yang menarik ini, PKN-Revmen diharapkan dapat membangkitkan semangat kebanggaan dan mengajak peran serta seluruh komponen bangsa untuk menjadi bangsa yang berintegritas, beretos kerja keras dan memiliki karakter bergotong royong untuk mencapai target pembangunan bangsa.

Penutupan PKN-Revmen turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Dirjen Politik dan Pemeritahan Umum Kemendagri Soedarmo, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Kaban Kesbangpol Mecky Onibala dan Gugus Tugas Revolusi Mental seluruh Indonesia.(Advetorial)

Menko PMK Puan Maharani Membuka Kegiatan Pekan Nyata Revolusi Mental Dengan Diawali Pemukulan Tatengkoren.(Foto:ist)

Sulut,GN-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Puan Maharani dari Bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulawesi Utara, menggaungkan Spirit Revolusi Mental untuk anak bangsa se-antero nusantara melalui pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mentan (PKN Revemen), Jumat (26/10/18) sore.

Sedikitnya 15 ribu anak bangsa datang berkumpul di Lapangan KONI Sario Manado untuk menyatakan bahwa revolusi mental tak akan pernah surut.

Menko PMK Puan Maharani menuturkan, implementasi agenda ini sebagai upaya strategis memajukan bangsa dan negara.

“Gerakan nasional ini pada intinya adalah sebuah gerakan menjebol penghambat kemajuan dan membangun peradaban yang memajukan bangsa dan negara,” kata Puan.

Melalui penyelenggaraan PKN-Revmen tahun ini, pemerintah mewujudkan praktek pembangunan budaya berkemajuan tersebut melalui pelayanan publik yang lebih baik yaitu berupa pelayanan yang tepat waktu, pelayanan yang tepat informasi, pelayanan yang jelas biayanya, pelayanan yang jelas prosedurnya, pelayanan tanpa pungli serta pelayanan yang memudahkan dan nyaman.

“Pelayanan publik yang memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan bagi masyarakat menuntut komitmen dari seluruh aparatur negara untuk bekerja dengan integritas, etos kerja, dan kebersamaan yang tinggi,” tukas Menko PMK ini.

Selain itu, Menko PMK Puan juga mendorong setiap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun daerah untuk menjadikan PKN-Revmen ini sebagai momentum penting untuk melahirkan berbagai inovasi yang kreatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.

“Diharapkan, semakin banyak Kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Kelompok Masyarakat untuk terus melakukan inovasi dan kepeloporan dalam membangun peradaban Indonesia yang maju,” ungkap Menko Puan.

Sebelumnya, sebagai tuan rumah PKN-Revmen 2018, Gubernur Olly Dondokambey SE menyambut hangat seluruh tamu undangan yang datang dari seluruh Indonesia.

“Selamat bakudapa, selamat datang di Bumi Nyiur Melambai kepada tamu undangan dari seluruh pelosok nusantara. Kehadiran bapak dan ibu sekalian bagi kami merupakan wujud dukungan dan apresiasi atas suksesnya agenda ini,” ujar gubernur.

Gubernur pilihan rakyat Sulut ini menuturkan, spirit revolusi mental nampak dalam kehidupan masyarakat Sulut yang hingga saat ini terus berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, meskipun masyarakatnya sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya, dan adat istiadat.

“Suasana kondusif ini adalah buah dari tingginya kesadaran masyarakat untuk selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain dalam kerukunan dan kedamaian,” ucap gubernur.

Menurut Gubernur Dondokambey, suasana kondusif itu ditunjukkan dengan capaian positif dari beberapa indikator sosial yang ada, antara lain: Indeks Kebahagiaan Masyarakat Sulut mencapai 73,03 atau tertinggi ketiga secara nasional kemudian oleh Setara Institute dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Manado ditetapkan sebagai Kota Paling Toleran se-Indonesia.

Kondisi Sulut yang rukun dan damai ini, juga menjadi modal dasar dalam membangun daerah di berbagai sektor, utamanya sektor pariwisata yang telah ditetapkan sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

“Jumlah kunjungan mancanegara ke daerah ini melonjak hampir 400%. Jumlah kunjungan wisatawan domestik juga meningkat jauh, mencapai angka 2,6 juta wisatawan pada tahun 2017. Dampak dari peningkatan kunjungan ini sangatlah luas dirasakan dalam menopang pembangunan bangsa di Sulawesi Utara,” jelas gubernur.

Usai pembukaan PKN-Revmen, Menko PMK Puan Maharani, Gubernur dan rombongan menari poco-poco bersama ribuan peserta PKN-Revmen di lapangan. Kemudian meninjau Pameran Inovasi Layanan Publik yang diikuti oleh 100 stand pameran dari Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk mempresentasikan perubahan pelayanan sebagai implementasi Revolusi Mental.

Dan dilanjutkan dengan peninjauan Pameran inovasi pelayanan publik. Pameran berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Oktober 2018, bertempat di Gedung eks DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa kegiatan pameran inovasi layanan publik yang akan disajikan antara lain simulasi tes CAT oleh BKN yang diperuntukkan bagi para pelamar CPNS, akses pencetakan E-KTP dan perpanjangan SIM.

Pembukaan PKN-Revmen turut dihadiri jajaran Forkopimda, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Ketua TP PKK dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos dan Gugus Tugas Revolusi Mental seluruh Indonesia.(advetorial)

Sulut,GN- Bertempat di lapangan Rumah dinas bupati kepulauan Talaud, senin (22/10/ 2018), mahkamah agung RI menggelar peresmian dan operasionalisasi 85 pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara di indonesia, termasuk pengadilan negeri kepulauan Talaud.

Acara Peresmian dihadiri langsung ketua Mahkamah Agung (MA) prof Dr H Muhammad Hata Ali SH MH bersama seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Kepala Pengadilan Tinggi se Indonesia dan pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara yg diresmikan. Jajaran Pemerintahan Provinsi Sulut dihadiri langsung oleh Gubenur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan unsur Forkopimda Sulut.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengapresiasi langkah strategis Pimpinan MA untuk meresmikan 85 institusi pengadilan se indonesia dalam rangka Mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan pencari keadilan, sehingga diharapkan upaya penegakan dan kepastian hukum yang berkeadilan semakin berkembang termasuk di Sulawesi Utara. AA juga memberi apresiasi atas rencana pembangunan kawasan kantor pengadilan terpadu di Manado oleh Mahkamah Agung RI, yang didukung sepenuhnya oleh Bapak Gubernur Sulut.

Rencana strategis ini kiranya semakin meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyakakat yang membutuhkan penegakkan dan kepastian hukum, serta terpenuhi akses keadilan masyarakat pencari keadilan di Manado dan Sulawesi Utara.

Acara diakhiri dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor pengadilan negeri melonguane kelas II oleh Ketua MA, Wakil Ketua MA, Gubernur Sulut dan Bupati Kepulauan Talaud.(advetorial)