SANGIHE,GN – Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, sehat, profesional dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan perda nomor 3 tahun 2026, tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan wujud keseriusan Pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda dan implementasi peraturan tersebut sekaligus langkah preventif untuk memastikan bahwa seluruh ASN memiliki integritas, disiplin dan menjadi teladan bagi masyarakat, Maka Bupati bersama Pejabat Tinggi pratama dan administrator menjalani pemeriksaan narkotika atau tes urine bertempat di Papanuhung Tampungang lawo yang selenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kepulauan Sangihe kolaborasi dengan Kesbangpol jumat (10/7/2026).

Pada pemeriksaan tes urine Bupati Michael Thungari,SE,MM adalah orang pertama yang menjalani Pemeriksaan tes urine oleh BNN Sangihe, kemudian di ikuti oleh para pejabat lainnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sangihe, Meyland Manarat, SH ketika diwawancarai media ini menyampaikan bahwa, setelah Bupati menjalani pemeriksaan tes urine hasilnya adalah negatif.

” Tadi Pak Bupati telah menjalani pemeriksaan tes urine dan hasilnya adalah negatif,” kata Manarat.(RB).

SANGIHE,GN – Jumat (10/07/2026) , bertempat di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo 65 orang pejabat pimpinan pratama dan pejabat administrator menjalani pemeriksaan narkotika atau tes urine oleh badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Terpantau pada pemeriksaan narkotika hari ini ada sebagian pejabat tidak hadir, dan mereka tetap akan dijadwalkan rabu depan mengikuti pemeriksaan langsung di kantor BNN Sangihe.

Bupati Michael Thungari,SE, MM dalam arahannya pertama-tama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terlebih khusus BNN Sangihe,dan Kesbangpol telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut, sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, sehat, profesional dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

” Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menetapkan perda nomor 3 tahun 2026, tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, kehadiran regulasi ini, bukan sekedar memenuhi amanat Perundang-undangan tetapi wujud keseriusan Pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, oleh karena itu pelaksanaan pemeriksaan narkotika hari ini, merupakan bagian implementasi peraturan tersebut sekaligus langkah preventif untuk memastikan bahwa seluruh ASN memiliki integritas, disiplin dan menjadi teladan ditengah masyarakat, ” ucap Bupati

Sementara Meyland Manarat,SH Kepala badan Narkotika Nasional (BNN) ,Kabupaten Kepulauan Sangihe menerangkan teknis pelaksanaan pemeriksaan urine. Sebelum pengambilan sampel, peserta melakukan registrasi dan mengisi inform consent atau surat pernyataan persetujuan.

“Dalam inform consent ini ada pengisian terkait data diri hingga riwayat penggunaan obat dalam satu minggu terakhir, baik dengan resep dokter maupun tanpa resep. Semua harus dicatat,” ucapnya.

” Pemeriksaan urine menggunakan tujuh parameter jenis narkotika, yakni metamfetamin (sabu), kokain, morfin, tetrahidrokanabinol (ganja), somadril, dan benzodiazepin.
“Di parameter benzodiazepin ini banyak yang terdeteksi positif karena biasanya ada terkandung dalam obat tidur atau sedatif,” Jelasnya.

Ia pun menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu 10 menit. Jika muncul dua garis berarti negatif, sedangkan satu garis berarti positif.

“ Kalau positif di parameter benzodiazepin karena mengkonsumsi obat, baik dengan resep dokter maupun tanpa resep itu tidak apa-apa. Namun jika metamfetamin atau ganja terdeteksi positif, maka akan ada tindak lanjut dari pihak BNN,” tutup kepala kantor BNN Sangihe ini. (RB)

Manado,GN – RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menggelar Ophthalmology Webinar Series 2026 – International Edition dengan tema All About Diabetic Retinopathy: From Early Detection to Management.

Kegiatan ilmiah internasional ini menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman klinis antara para pakar retina dari Indonesia dan mancanegara, sekaligus memperkuat kolaborasi internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di bidang vitreoretina dan penatalaksanaan diabetic retinopathy di Indonesia.

Direktur Utama (Dirut) RSUP Kandou Manado Prof Dr dr Starry H Rampengan, SpJP(K)., FIHA, MARS, secara resmi membuka kegiatan webinar tersebut. Dalam sambutannya Dirut menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan dan kolaborasi global guna menghadapi meningkatnya angka diabetes mellitus beserta komplikasi kebutaan akibat diabetic retinopathy.

Turut mendukung kegiatan webinar ini Direktur SDM, Pendidikan, dan Umum RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, dr Yune Laukati, MARS, bersama jajaran Unit Pendidikan dan Pelatihan, termasuk Ns Jimmy Kamagi, S.Kep, selaku Plt Asisten Manajer Pelatihan, yang berperan dalam mendukung terselenggaranya kegiatan ilmiah ini.

Acara dipandu oleh dr Raul Christianus Zachawerus, SKed,Health Ambassador of North Sulawesi 2026, dengan sesi ilmiah dimoderatori oleh Dr dr Ni Made Ari Suryathi, M.Biomed, SM(K) dari RSUP Prof Dr IGNG.Ngoerah Denpasar.

Webinar menghadirkan empat pakar retina terkemuka dari tiga negara (Indonesia,Singapure, India) yang membahas perkembangan terbaru dalam diagnosis dan tata laksana diabetic retinopathy.

Dari Indonesia, hadir Dr dr Gitalisa Andayani, SpM(K),Kepala Divisi Vitreoretina RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, yang membawakan materi mengenai advanced retinal imaging dan deteksi dini diabetic retinopathy.

Materi mengenai strategi farmakologis dalam penatalaksanaan diabetic retinopathy disampaikan oleh Dr dr Ade John Nursalim, MM, MARS, SpM, ChM, FICS, Ketua Departemen Oftalmologi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, yang selama ini aktif mengembangkan berbagai kegiatan ilmiah dan kolaborasi internasional di lingkungan Departemen Oftalmologi.

Dari India, webinar menghadirkan Dr A Syed Mohideen Abdul Khadar, MBBS, MS, Head of the Department of Ophthalmology and Vitreoretina Services, Aravind Eye Hospital, India, yang membagikan pengalaman mengenai tantangan bedah pada diabetic retinopathy stadium lanjut berdasarkan pengalaman salah satu pusat layanan mata terbesar di dunia.

Sementara itu, perspektif internasional dari Singapura disampaikan oleh Dr Yuen Yew Sen, MBBS, MMed, FAMS,Consultant Vitreoretinal Surgeon, National University Hospital (NUH), Singapore, melalui pembahasan mengenai real-world diabetic retinopathy management berbasis kasus klinis dan pengalaman praktik sehari-hari.

Melalui webinar ini, para peserta memperoleh pembaruan ilmu mengenai deteksi dini diabetic retinopathy, penggunaan teknologi pencitraan retina terkini, terapi farmakologis modern, tata laksana bedah vitreoretina, hingga berbagai pendekatan berbasis bukti dalam menangani kasus-kasus kompleks.

Penyelenggaraan Ophthalmology Webinar Series 2026 – International Edition merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado untuk terus memperkuat jejaring akademik internasional, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta mendorong implementasi pelayanan oftalmologi yang semakin berkualitas, inovatif, dan berbasis bukti ilmiah demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang retina dan diabetic retinopathy.

Dengan menghadirkan pakar-pakar nasional dan internasional dalam satu forum ilmiah, RSUP Prof Dr RD Kandou Manado berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, mempererat kolaborasi lintas negara, serta menghasilkan dampak nyata dalam upaya pencegahan kebutaan akibat diabetes melalui pelayanan retina yang lebih baik di Indonesia.(*/sisco

Manado,GN –  Tim Investigasi gabungan yang terdiri dari Kementerian Kesehatan RI,RSUP Prof Dr RD Kandou Manado dan Fakultas Kedokteran Unsrat tengah melakukan pendalaman, klarifikasi, serta pengumpulan berbagai informasi terkait peristiwa dugaan kematian salah satu peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran, dr Adrian Rantung.

Atas peristiwa tersebut, Manajemen RSUP Kandou Manado menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum. Manajemen juga mengumumkan penghentian sementara aktivitas Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran sebagai langkah evaluasi sekaligus mendukung proses investigasi yang sedang di dalami.

Direktur Utama RSUP Kandou Manado melalui Manajer Tim Kerja Hukum dan Humas RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Dr dr Erwin Kristanto, SH, SpFM(K), mengatakan seluruh jajaran rumah sakit turut berduka atas peristiwa tersebut.

Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi pergumulan, musibah yang menimpa.

“Kami tentunya turut berduka cita. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan, dan ketabahan,” kata Dr Erwin.

Keputusan menghentikan sementara aktivitas PPDS Anestesi di lingkungan RSUP Kandou kata Dr Erwin, merupakan kebijakan di tingkat rumah sakit sebagai bentuk perhatian terhadap kasus yang terjadi. Langkah tersebut bertujuan memberikan ruang agar proses investigasi yang sedang dilakukan dapat berjalan lebih optimal.

“Langkah ini sebagai upaya memperlancar investigasi yang sementara dilakukan saat ini. Apa pun hasil yang nantinya ditemukan, apakah ada perundungan atau tidak, akan disampaikan setelah proses investigasi,” jelas Dr Erwin.

Lanjut Dr Erwin menerangkan, bahwa petugas kepolisian telah mendatangi RSUP Kandou untuk meminta konfirmasi terkait berbagai informasi dan unggahan yang beredar di masyarakat mengenai kasus tersebut. Seluruh proses masih berada pada tahap pemeriksaan sehingga pihak rumah sakit belum dapat menyampaikan informasi lebih lanjut. “Tentunya semua masih dalam proses pemeriksaan dan lain-lain sehingga kami juga masih menunggu,” terangnya.

Komitmen rumah sakit kandou untuk mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum maupun pihak terkait guna mengungkap fakta kebenaran.

“Tentu kami mendukung penuh proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum, karena ini untuk kepentingan semua orang,” tukas Dr Erwin.

Meskipun dalam proses investigasi atas peristiwa tersebut, Dr Erwin memastikan pelayanan kesehatan di RSUP Kandou Manado tetap berjalan normal sesuai standar operasional yang berlaku. “Pelayanan kepada pasien oleh petugas kesehatan di RSUP Kandou berjalan normal,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Sulawesi Utara definitif, Wiliam Niklas Silangen,S.Sos ,M.Si menggelar acara syukuran bersama para wartawan pos liputan DPRD Sulut, Kamis (9/7/2026) pasca di lantik Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.

Pertemuan ini menjadi momen silaturahmi hangat antara pimpinan sekretariat dengan insan pers yang selama ini melakukan peliputan kegiatan legislatif.

Sekwan Niklas menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Gubernur Sulut dan berjanji akan memegang amanah tersebut dengan baik untuk mendukung visi-misi kepala daerah. Dirinya mengapresiasi peran media dalam memberikan saran, masukan, dan motivasi bagi kelancaran tugas Sekretariat DPRD.

Dia menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan koreksi terkait mekanisme kerja. “Jika ada hal-hal yang tidak sesuai mekanisme, tolong diingatkan. Kami terbuka menerima semua itu,” ujarnya.

Sekwan mengajak media untuk aktif memberitakan program dan capaian pemerintah, serta berharap sinergi antara pers dan pemerintah terus diperkuat demi percepatan kemajuan Sulawesi Utara. (sisco)

SANGIHE,GN – Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar meningkatkan kecepatan kerja, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih berdampak bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Apel Kerja Bersama ASN di Lapangan Santiago, Rumah Jabatan Bupati, Selasa (7/7/2026).

Ketika menyampaikan Sambutan , Bupati mengapresiasi dedikasi seluruh ASN yang selama semester pertama telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, menurutnya, berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri.

“Masih banyak target pembangunan yang harus kita selesaikan bersama. Seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih cepat, lebih adaptif, lebih kolaboratif, dan lebih berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Lanjut Bupati bahwa setiap program pemerintah tidak cukup hanya selesai dilaksanakan, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui program 7 Sapta Membara beserta tujuh indikator kinerja utama pemerintah daerah.

Thungari pun memaparkan lima agenda prioritas yang menjadi fokus seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Semester II Tahun Anggaran 2026.

Prioritas pertama adalah memperkuat budaya evaluasi program kerja di setiap perangkat daerah. Menurutnya, evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas kinerja serta memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Bupati Michael Thugari juga memberikan apresiasi kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah yang telah memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program kerja perangkat daerah.

Prioritas kedua ialah percepatan pembangunan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. Michael mengapresiasi pelaksanaan Job Fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja bersama sejumlah perusahaan dan Politeknik Negeri Nusa Utara.

Bupati berharap program serupa terus diperluas agar semakin banyak generasi muda Sangihe memperoleh akses terhadap dunia kerja sekaligus meningkatkan kompetensi mereka.

Ia pun memberikan perhatian besar pada penguatan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi. Ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera melakukan peninjauan menyeluruh terhadap nomenklatur jabatan yang sudah tidak sesuai dengan regulasi terbaru.

Menurutnya, penyesuaian tersebut penting agar pembinaan karier ASN berjalan lebih tertib, adil, memberikan kepastian hukum, serta tidak menghambat pengembangan karier pegawai.

Di bidang pengawasan, Michael meminta Inspektorat Daerah meningkatkan kualitas pengawasan melalui pendekatan berbasis hasil (result based audit). Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus dalam apel tersebut adalah percepatan transformasi digital pemerintahan. Bupati menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika agar segera menyusun Master Plan Pemerintahan Digital Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai peta jalan digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Michael juga mengumumkan bahwa seluruh ASN diwajibkan mengikuti webinar bertema “Artificial Intelligence (AI) untuk Produktivitas dan Efisiensi Kerja ASN” yang akan digelar dalam waktu dekat.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan produktivitas kerja ASN sekaligus mendukung penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Diaakhir sambutannya , Bupati Michael mengajak seluruh ASN menjadikan Semester II Tahun Anggaran 2026 sebagai momentum mempercepat pencapaian target pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.(RB)

SANGIHE,GN –  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe meluncurkan Sistem Akselerasi Nusantara Tangguh Eliminasi Tuberkulosis (SANTER-TB), sebuah platform digital berbasis web yang dirancang untuk memastikan pasien tuberkulosis menjalani pengobatan hingga tuntas.Peluncuran sistem SANTER-TB dilaksanakan di Tahuna  Beach Hotel dan  Resort senin (6/7/2026),dan Langsung di Pimpin Bupati Michael Thungari,SE,MM.

Launching SANTER-TB dilaksanakan di Tahuna Beach Hotel and Resort, Senin (6/7/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tendris Bulahari, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Denny Roy Tampi, unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Balai Karantina Manado, Ketua Sinode GMIST, Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara, Direktur RSUD Liung Paduli dan RSUD Liun Kendage Tahuna, para kepala Puskesmas, kader TB, Ketua Dewan Adat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

SANTER-TB merupakan inovasi yang digagas langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr. Handry Pasandaran, ME, sebagai solusi terhadap persoalan Lost to Follow Up (LTFU) atau pasien yang menghentikan pengobatan sebelum dinyatakan sembuh.

Dalam penyampaiannya dr. Handry menjelaskan bahwa aplikasi tersebut mengintegrasikan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan TB, mulai dari Dinas Kesehatan, puskesmas, kader TB, pasien hingga keluarga pasien dalam satu sistem pemantauan terpadu.

Salah satu fitur unggulan aplikasi ini adalah Electronic Directly Observed Treatment (iDOT), yaitu sistem pengawasan minum obat secara elektronik. Melalui fitur tersebut, pasien atau anggota keluarga cukup mengunggah video saat mengonsumsi obat. 

Selanjutnya, video tersebut dapat dipantau secara langsung oleh kader, puskesmas maupun Dinas Kesehatan. 

Selain itu, aplikasi juga dilengkapi sistem peringatan dini. Apabila pasien tidak mengonsumsi obat selama 24 jam, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada petugas kesehatan. Jika belum ada tindak lanjut, tenaga kesehatan akan melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien guna memastikan proses pengobatan tetap berjalan sesuai prosedur.

Tak hanya berfungsi sebagai alat pemantau pengobatan, SANTER-TB juga menyediakan layanan telekonsultasi sehingga pasien, terutama yang berada di wilayah kepulauan dan terpencil, tetap dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan maupun dokter tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.

Bupati Michael Thungari,SE,MM dalam sambutannya menegaskan bahwa tuberkulosis hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Lanjutnya, berbeda dengan stunting yang dapat dikenali secara kasat mata, penderita TB sering kali tidak terdeteksi sejak dini sehingga menjadi tantangan besar dalam penanganannya.

“Tuberkulosis bukan hanya persoalan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi menjadi tantangan bangsa. Penyakit ini memang menular melalui udara saat penderita batuk, bersin atau berbicara, namun masyarakat tidak perlu takut ataupun menjauhi penderita karena TB bukan penyakit yang menular hanya karena berjabat tangan, bersentuhan ataupun berbagi makanan,” ujar Bupati.

Lanjut Bupati  bahwa penyakit TB sebenarnya dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin menjalani pengobatan selama enam bulan sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Persoalan terbesar selama ini kata Bupati adalah rendahnya kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan. Banyak pasien menghentikan konsumsi obat ketika merasa kondisi tubuhnya mulai membaik, sehingga berisiko mengalami resistensi obat yang justru membuat proses penyembuhan menjadi lebih sulit.

“Komitmen pasien menjadi kunci utama. Ketika obat dihentikan di tengah jalan, maka penanganannya akan jauh lebih sulit. Karena itu aplikasi ini hadir untuk memastikan seluruh proses pengobatan,” pungkasnya. (RB)

Sulut,GN– Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE mempercayakan kembali kepada Wiliam Niklas Silangen, S.Sos,M.Si sebagai Sekretaris DPRD Sulawesi Utara (Sulut) secara definitif.

Terbukti Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Niklas Silangen sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Suut dalam Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Wisma graha, Selasa (7/7/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan, Niklas Silangen menerima amanah untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

“Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan memberkati,” ucap pejabat yang memimpin pengambilan sumpah jabatan.

Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus usai pelantikan menyampaikan ucapan selamat kepada Niklas Silangen atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban jabatan strategis tersebut.

Posisi Sekretaris DPRD kata Gubernur, bukanlah jabatan yang mudah karena memiliki tanggung jawab besar dalam menjembatani komunikasi dan membangun sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah.

“Saya mengucapkan selamat kepada Sekretaris DPRD yang baru. Tidak gampang mengurus DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Seorang Sekwan harus mampu menjembatani seluruh anggota DPRD agar komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik,” kata Gubernur.

Lebih jauh kata Gubernur, promosi jabatan yang diterima Wiliam Niklas Silangen merupakan hasil dari dedikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja yang telah dibuktikan selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

“Kenaikan jabatan ini bukan karena Gubernur atau Wakil Gubernur. Ini adalah hasil dari karya dan kinerja yang telah saudara tunjukkan. Karena itulah pemerintah memberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan ini,” ucapnya.

Jabatan Eselon II yang kini diemban kata Gubernur merupakan hak yang diperoleh melalui proses pembinaan karier ASN yang objektif dan berbasis prestasi.

Bahkan, Gubernur menjelaskan masa pengabdian Niklas Silangen sebenarnya masih memungkinkan untuk diperpanjang. Namun, berkat dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ia dinilai layak memperoleh kepercayaan yang lebih besar.

“Sebenarnya masa pengabdian Pak Sekwan masih bisa diperpanjang dua tahun. Namun karena karya dan pengabdianmu selama ini, akhirnya engkau mendapatkan kesempatan terbaik, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” sebut Gubernur.

Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Sekretaris Provinsi Sulut, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran tim ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk diketahui, Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si sebelumnya menjabat Plt Sekretaris DPRD Sulut, selama dua tahun dua bulan lima hari. Kesabaran dan keteguhan bahkan loyalitas dalam menjalankan tugas amanah sehingga pemerintah provinsi oleh Gubernur Sulut mempercayakan dan melantik secara definitif Wiliam Niklas Silangen sebagai Sekretaris DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara berlangsung Selasa, (7/7/2026).

Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD pada kesempatan itu menyoroti pentingnya mengembalikan semangat otonomi daerah melalui desentralisasi.

Silangen mengungkapkan dalam bimbingan teknis (bimtek) bersama kader PDI Perjuangan sebelumnya, ia menekankan perlunya koreksi terhadap kebijakan yang cenderung kembali ke arah sentralisasi. Dia menilai adanya ketimpangan ketika pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai diri sendiri (mandiri), namun kewenangan dan aturan strategis justru ditarik kembali ke pemerintah pusat.

“Harus dikembalikan semangat Reformasi. Sentralisasi diberikan kembali ke desentralisasi. Karena itu ditarik semua, bagaimana kita bisa dituntut pemerintah daerah bisa membiayai diri sendiri, tapi aturannya ditarik ke pusat,” kata Silangen.

Mengingat Ketua Banggar DPR RI saat ini berasal dari fraksi PDI Perjuangan, Silangen menyatakan rekomendasi ini akan langsung disampaikan kepada para legislator di pusat. Dengan harapan aspirasi daerah didengar dan ditindaklanjuti secara serius.

“Diskusi kemarin untuk mendorong kembali (desentralisasi). Masukan rekomendasi ini disampaikan kepada mereka yang duduk di DPR pusat, karena percuma kita duduk di sini kalau suara kita tidak didengar atau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,”tutupnya. (sisco)

Sulut, GN- Ketua Pansus Perizinan Berusaha Daerah Toni Supit menjelaskan tentang pasal pengurusan ijin air tanah bagi pelaku usaha. Toni mengatakan bahwa pengurusan ijin usaha air tanah sudah sangat jelas, untuk usaha seperti rumah kost. Pengurusan kata Toni dapat dilakukan secara online ke kementerian.

“Jadi sudah sangat jelas untuk usaha pengambilan biaya – biaya seperti rumah kost. Pengurusan ijin air tanah secara online akan diajukan ke kementerian,” jelas Toni, Selasa (7/7/2026) usai rapat pembahasan.

Sedangkan keperluan rumahan dapur kita masing – masing itu kata Toni, hanya ijin lokal dari kabupaten kota. ” Untuk keperluan rumahan dapur kita masing – masing hanya ijin lokal saja,” kata Toni.

Lanjut Toni menerangkan ijin usaha air tanah akan dipisahkan dengan ijin kebutuhan rumah tangga dan pengurusan ijinnya dilakukan secara online.

“Nah, itu akan dipisahkan mana untuk usaha dan kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan air tanah seperti itu. Dan tidak perlu datang ke kementerian namun ijin usahanya dapat dilakukan secara online,” terangnya. (sisco)