Sulut,GN- Jalan Lembang Kelurahan Mahakeret Barat menjadi tempat dimana Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw (AA) menyerap aspirasi dari warga masyarakat. Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka Reses I tahun 2017 anggota DPRD Sulut turun kembali ke dapil masing-masing untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi konstituen.
Andrei Angouw selaku Ketua DPRD Sulut dari Dapil Manado memaparkan secara umum pengertian reses sekaligus menyampaikan tugas dan kerja DPRD Sulut selama ini.

Beberapa warga menyampaikan aspirasi termasuk biaya tarif listrik naik padahal sebelumnya tidak ada sosialisasi dari pihak terkait dalam hal ini PLN sebagai penyuplai listrik di Sulawesi Utara. Selain itu warga juga menanyakan program BPJS dan KIS dan program sejuta rumah dari Kemenpera RI bahkan menanyakan penanganan tebing yang merupakan lokasi rawan bencana di Mahakeret Barat.
Sementara soal dana banjir dan vaksin Anjing Gila yg cukup mahal serta mafia tanah dengan munculnya sertifikat ganda yang rawan terjadi kekacauan diantara warga juga menjadi pertanyaan warga kepada Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw.

Menjawab aspirasi warga masyarakat Angouw menjelaskan secara komprehensif tentang persoalan listrik sering padam tapi tarif justru naik bahkan juga Program BPJS yang sifatnya iuran dan KIS yang dibayar oleh negara untuk warga masyarakat tidak mampu. Dengan lugas, Angouw menjelaskan substansi perbedaan antara BPJS dengan KIS serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program BPJS karena sangat meringankan beban warga dalam hal antisipasi jika Masyarakat mengalami sakit.

“Silahkan berkoordinasi dengan pemerintah setempat khususnya Kepala Lingkungan atau Lurah tentang bagaimana mekanisme mengikuti program BPJS.” kata Angouw Selasa (02/5/17).

Soal program sejuta rumah Angouw menjelaskan bahwa hal tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat sebab di Manado belum masuk program ini. Sedangkan dana bencana dan masalah sertifikat ganda merupakan kewenangan kota Manado namun menurut Angouw bahwa hal tersebut menjadi masukan nantinya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait dan juga ke pemerintah Kota Manado.
Kegiatan reses anggota DPRD Sulut dapil Manado ini dihadiri kepala lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat.

Anggota DPRD Sulut lainnya juga melaksanakan reses di masing -masing dapil seperti Wenny Lumentut.Hampir delapan ratusan warga hadir dalam kegiatan reses anggota DPRD Sulut Wenny Lumentut (WL) Kamis (4/5/17) di Desa Mokupa Minahasa. Kehadiran warga dalam reses tersebut untuk menyuarakan aspirasi mereka agar dapat diteruskan oleh WL selaku perwakilan warga di DPRD Sulut.

WL yang adalah anggota DPRD Sulut dapil Minahasa-Tomohon juga sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut dan Koordinator di komisi 1 membidangi Pemerintahan dan Keamanan.
WL kepada warga menjelaskan secara detail maksud dan tujuan kegiatan reses tersebut.
Dalam kesempatan itu, Warga Mokupa mempertanyakan hotel MBH yang sudah tidak beroperasi lagi. Menurut warga jika MBH beroperasi lagi maka banyak warga terbantu dengan kehadiran hotel tersebut. Misalkan pasar buah di sepanjang jalan pastinya banyak pengunjung hotel akan membeli hasil perkebunan warga. Selain itu perekrutan tenaga kerja yang diutamakan adalah warga Mokupa yang punya keahlian dan keterampilan di bidang perhotelan dan pariwisata.
Sementara warga lain juga mempertanyakan lokasi Tetempangan yang berdekatan dengan desa Mokupa. Mereka sangat mengharapkan perekrutan tenaga kerja warga desa Mokupa untuk di pekerjakan di lokasi tersebut.
Masalah air bersih juga menjadi pertanyaan warga kepada anggota DPRD Sulut untuk dapat membantu warga mencari solusi terkait kebutuhan air bersih untuk warga Mokupa.
Menanggapi pertanyaan warga WL menjelaskan bahwa desa Mokupa yang merupakan sentra Pariwisata akan terus diperhatikan termasuk belum beroperasinya MBH. Dia berjanji akan meneruskan aspirasi ini kepada Pemerintah Provinsi Sulut. Sedangkan lokasi Tetempangan yang sangat berdekatan dengan desa Mokupa, WL secara spontan menjawabnya bahwa Dia berjanji akan merekrut warga Mokupa untuk dipekerjakan di lokasi Tetempangan dan akan di berikan pelatihan secara khusus kepada warga sebagai tenaga kerja profesional.
Untuk air bersih yang dirindukan warga desa Mokupa WL berjanji akan membuat bak penampungan air bersih yang nantinya air tersebut akan di alir dari mata air untuk membantu kebutuhan warga terkait air bersih. Dia berjanji dalam tiga bulan kedepan Bak penampungan air bersih akan direalisasikan.
Dan dalam kesempatan tersebut,WL juga secara spontanitas memberikan bantuan uang tunai sebesar lima puluh juta rupiah untuk dipergunakan kemajuan desa mokupa termasuk pembuatan toilet di kantor desa. WL mengatakan bantuan tersebut nanti akan diawasi oleh pemerintah desa bekerjasama dengan perangkat desa untuk mengawasi bantuan tersebut. “Saya akan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kemajuan desa Mokupa,dan nanti di awasi oleh perangkat desa disini dan saya juga akan memantaunya,” lugasnya.
Hadir dalam reses tersebut Kumtua desa Mokupa,tokoh agama,tokoh masyarakat dan perangkat desa lainnya.

Sementara anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya Ritta Lamusu Manoppo menggelar kegiatan reses di tiga wilayah.Reses di tiga wilayah yakni Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Boltim,Desa Otam Kecamatan Passi Kabupaten Bolmong dan Lapangan Bongkudai Kecamatan Modayak Barat Kabupaten Boltim.Dalam reses tersebut dihadiri ratusan warga masyarakat dengan maksud ingin menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Sulut dapil Bolmong Raya Ritta Lamusu. Dalam reses tersebut warga masyarakat banyak menyampaikan aspirasinya.

Berikut ini beberapa aspirasi warga masyarakat yang disampaikan untuk dapat di perjuangkan oleh anggota DPRD Sulut.

1. Masyarakat di Kotabunan meminta agar tanggul yang dibangun oleh Provinsi Sulut tahun 2014 lalu agar dapat di perhatikan. Sebab tanggul tersebut menurut Masyarakat sudah ambruk. Jadi perlu di perhatikan lagi.
2. Terkait proyek air bersih, sampai hari ini proyek air bersih belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Mereka inginkan air bersih sama dengan dimotongkad.
3. Masyarakat meminta agar drainase di Wuwuk sepanjang satu kilometer diperhatikan. Sebab jika hujan berkepanjangan masyakarat akan merasakan dampaknya seperti banjir.

4. Masyarakat meminta agar jalan alternatif dari Purworejo (Boltim) sampai moyang (Kotamobagu) sepanjang tujuh kilometer harus menjadi perhatian utama ditahun 2018 nanti.
5. Beasiswa untuk anak sekolah di Bolmong Raya Masyarakat meminta perlu ada penambahan dan peningkatan kuota. Termasuk bantuan bagi Masyarakat yang kurang mampu dan kelompok harus lebih ditingkatkan nilainya dan jumlah penerima.
6. Jalan utama dan drainase dari Otam sampai dengan Passi sepanjang Lima kilometer perlu diprioritaskan. Bahkan perlu diperlebar karena jalan tersebut hanya tiga meter lebarnya dan harus di perlebar lagi. Selain itu jalan tersebut saat ini rusak parah dan banyak berlubang.
Menanggapi aspirasi masyarakat,Lamusu mengatakan bahwa pihaknya selaku anggota DPRD Sulut akan terus berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.( adv)

DPRD Sulut Apresiasi Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Terkait LKPJ Tahun 2016

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya Sidang Paripurna Istimewa Kamis (27/4/17). Dalam Sidang tersebut Ketua DPRD Sulut di dampingi Wakil Ketua Marthen Manopo dan Wenny Lumentut. Sedangkan Pemerintah Provinsi Sulut dihadiri oleh Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulut terkait Penyampaian Keputusan DPRD Terhadap LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2016.

 

 

Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw dalam penyampaiannya mengatakan bahwa LKPJ Kepala Daerah bukanlah semata-mata laporan kemajuan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun.
“Ini lebih dari sebuah progress report. Ini merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, atas penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi,” Ujarnya.
Selain itu Kandouw menyatakan penyusunan LKPJ untuk memenuhi asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. “LKPJ ini sekaligus memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas serta berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi DPRD terhadap jalannya pemerintah daerah,” Ungkapnya.

Lebih lanjut Wakil Gubernur juga menegaskan akan menindaklanjuti setiap catatan dan masukan yang disampaikan Pansus LKPJ DPRD Sulut. Termasuk bidang pendidikan terkait belum adanya akses jalan representatif menuju Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Dumoga. Apalagi letak sekolah jauh dari pemukiman warga. “Akses jalan ke SMK 1 Dumoga sedang ditangani,” jelasnya.
Sebelumnya, Laporan DPRD Sulut melalui Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun anggaran 2016 yang di bacakan oleh juru bicara Pansus LKPJ Ferdinand Mangumbahang, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah OD-SK.

“DPRD mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulut dalam mengelola pendapatan daerah karena telah berhasil mencapai target sasaran PAD. Nilai capaian realisasi sebesar Rp981.071.815.882 atau mencapai 100,18 persen dari target yang ditetapkan yakni Rp979.353.945.492,” katanya Mangumbahang.
Dia juga menjelaskan bahwa Sulut memperoleh dana perimbangan sebesar Rp1.923.527.808.000 dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp7.985.274.000.

Karena itu, Mangumbahang mengatakan untuk mendukung tercapainya target pendapatan daerah, DPRD memberikan sejumlah catatan. “Kami mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat meningkatkan pendapatan yang bersumber dari hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, bukan hanya didominasi dari pajak daerah,” tukas Dia.
Berikut materi LKPJ Gubernur Sulut yang diserahkan ke DPRD Sulut meliputi lima hal pokok yakni pertama kebijakan umum pemerintahan daerah, Kedua kebijakan umum anggaran dan pengelolaan keuangan daerah secara makro, Ketiga termasuk pendapatan dan belanja daerah, Keempat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Kelima tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. (ADV)

Sulut,GN- Usai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2016 dengan SKPD Provinsi Sulut bersama Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, Panitia khusus (Pansus) langsung turun meninjau lapangan terkait penggunaan anggaran APBD 2016 lalu. Ketua Pansus LKPJ Tahun 2016 langsung membagi  Tiga tim untuk melakukan peninjauan di lapangan. Tim tersebut terbagi atas wilayah Manado-Minahasa-Minsel-Mitra-Minut-Bitung, Wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), dan Wilayah Kepulauan Nusa Utara.

dalam peninjauan di lapangan Tim 3 wilayah BMR dipimpin langsung ketua pansus LKPJ  Drs Ferdinand Mewengkang dengan anggota Edison Masengi, Kristovorus Deky Palinggi, dan Teddy Kumaat salah satu pimpinan DPRD Sulut, Marthen Manopo sebagai Koordinator.

Kunjungan tersebut  dilakukan mulai 11 hingga 12 April 2017 itu Pansus mendapati beberapa hal yang harus diperhatikan Pemerintah Provinsi lewat SKPD. Pembangunan rumah tinggal layak huni (RTLH) juga dinilai sudah tepat sasaran namun  penyalurannya Pansus mempertanyakan karena tidak sesuai target, dari anggaran untuk 180 unit rumah yang disiapkan, hanya terealisasi sekitar 80-an unit.

Pansus juga memantau dan melihat langsung kondisi tempat wisata yang ada di perbatasan Kabupaten Bolaang Mongondow TimurBoltim) dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang sudah tidak terawat lagi.

Selain itu lokasi SMK Negeri 1 di Dumoga Bolaang Mongondow yang menurut pansus wilayah Bolmong Raya sebaiknya sekolah tersebut dipindahkan ke tempat lebih strategis dan mudah dijangkau para siswa.

Bahkan pantauan terkait Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, kondisi Rumah Sakit rujukan regional di Bolmong sesuai pengamatan Pansus sudah baik dan sesuai persyaratan.

Tinjauan lapangan oleh Pansus di lakaukan Selama 2 hari  dengan di dampingi oleh  SKPD terkait dan dilanjutkan konsultasi ke pusat. ( adv)

Sulut,GN- Bank SulutGo (BSG) di tahun 2016 lalu mengalami peningkatan modal inti. Modal Inti meningkat sebesar 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ini dijelaskan oleh Direktur utama (Dirut)Bank SulutGo Jefry Dendeng ketika hadir dalam rapat Panitia khusus (Pansus) DPRD Sulut Kamis (6/4/17)diruangan sidang paripurna.
“Berkaitan dengan kinerja keuangan Bank SulutGo tahun 2016 lalu, terkait modal inti telah mengalami peningkatan sebesar 47 persen dibandingkan tahun 2015 lalu,”jelas Dendeng.

Pertumbuhan modal inti tahun 2016 lalu menurut Dirut Jefry Dendeng, dipengaruhi oleh setoran modal dari para pemegang saham kemudian ada kontribusi laba yang meningkat dan pelaksanaan revaluasi aset yang dilakukan tahun 2016.
Lanjutnya mengatakan dengan adanya pertumbuhan modal inti, sehingga diakhir tahun 2016 Bank SulutGo sedan mencapai inti diatas satu triliun rupiah. Dengan demikian, Bank SulutGo sudah masuk di dalam buku dua yaitu Bank dengan modal diatas satu triliun sampai dengan lima triliun.

Selain itu, Dendeng menjelaskan program strategis dari Bank SulutGo ke depan yakni pembenahan Pengelolaan produk layanan, peningkatan transaksi nasabah dan mengembangkan BSG digital. “Kami sudah ada round map terkait pengembangan BSG digital. Yang pertama kami kembangkan untuk Q1 tahun 2017 yaitu BSG SMS dan BSG Virtual acount. Kemudian Q2 kami kembangkan BSG EDC,BSG Billing untuk mempermudah membayar dan BSG Samsat. Sementara Q3 akan di buat BSG digital branch yang rencananya akan dikembangkan dimantos, BSG Imani untuk memudahkan orang melakukan parkir bahkan membayar. Sedangkan Q4 akan dikembangkan BSG Mobile dan BSG internet banking,”tukasnya.
Dendeng berharap,diakhir tahun ini, BSG Internet Banking diakses dan Q1 ditahun 2018 segera dikembangkan BSG direct dan BSG P. (Sisco).

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya sidang Paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Gubernur tahun 2016 lalu.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan bahwa Optimalisasi pengelolaan pendapatan Sulawesi Utara tahun 2016 dinilai berhasil. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besarnya hampir satu triliun rupiah pun dapat dilampaui.
“Kita telah berhasil mencapai target sasaran PAD. Nilai capaian realisasi sebesar Rp. 981.071.815.882 atau mencapai 100,18 persen dari target yang ditetapkan yakni Rp. 979.353.945.492,” kata Dondokambey Selasa(4/4/17)diruang sidang paripurna.

Selain itu, gubernur menjelaskan bahwa Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp. 1.923.527.808.000 dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp. 7.985.274.000 yang ditotalkan semuanya sebesar Rp 2.910.867.027.492.
Misalnya di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 2016 yang berlangsung tanggal 8 hingga 15 Maret itu untuk sasaran anak usia 0-59 bulan tingkat pencapaian keberhasilan Sulut di atas target nasional yang berada pada angka 85 persen.

“Kita menuai sukses dalam penyelenggaraan PIN. Tingkat capaian Sulut sebesar 91 persen atau melampaui target nasional,”jelasnya.

Dalam materi LKPJ,meliputi lima hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Usai mendengarkan LKPJ gubernur, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengumumkan susunan Panitia khusus untuk membahas LKPJ Gubernur bersama SKPD yang terkait.

“Para personel pansus akan membahas laporan pertanggungjawaban gubernur dalam waktu yang telah ditentukan,”tukas Angouw.

Hadir dalam sidang paripurna DPRD Sulut unsur Forkopimda, jajaran SKPD dan undangan Lainnya. (Sisco)

Sulut,GN- Usai melewati pembahasan yang cukup alot dan dilakukan singkronisasi bersama TAPD Pemprov Sulut, akhirnya RAPBD 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda), Rabu (23/11/16) lewat rapat Paripurna. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin langsung jalannya sidang Paripurna penetapan RAPBD 2017.

Setelah itu penyerahan pandangan umum enam Fraksi yang menyatakan setuju terhadap  RAPBD 2017 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Meskipun dalam pemandangan umum Fraksi  ada catatan kritis disampaikan.

Dengan harapan APBD 2017 ini dapat dipergunakan sebaik mungkin. Apalagi hampir semua program di setiap SKPD mengalami pengurangan. Hal ini disebabkan sekira Rp800 Miliar anggaran di APBD 2017 akan digunakan untuk pembayaran gaji guru SMK dan SMU yang ada di Sulawesi Utara. Turut hadir  dalam sidang Paripurna Penetapan APBD 2017, Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Forkompimda serta undangan lainnya.(sisco)

Gubernur Paparkan 73 Program Kegiatan Utama

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin langsung jalannya sidang Paripurna penyampaian Pokok- pokok kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2017 oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey jumat (4/11/16).Sidang Paripurna tersebut Ketua DPRD Sulut di dampingi oleh Wakil Ketua dan juga di hadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw,Sekretaris Provinsi Edwin Silangen,Jajaran SKPD dilingkup Pemrov Sulut,unsur Forkopimda dan undangan lainnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutan mengatakan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 Sulut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) 2016-2021 yang disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan penjabarannya mengacu pada Instruksi Mendagri nomor 061/2911/Sj tahun 2016 serta Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey juga mengatakan total pendapatan tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp 3.555.052.000.000 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.075.021.696.000 dan Dana Perimbangan sebesar Rp.2.429.190.571.000 serta ditargetkan sebesar Rp.50.830.733.000 lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari dana insentif Daerah.

Lanjutnya,mengatakan untuk Total Belanja tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.3.540.052.000.000 terdiri dari belanja langsung,belanja pegawai,belanja hibah,belanja bantuan sosial,belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa,belanja tak terduga dan belanja langsung.

Selain itu,Gubernur juga menjelaskan ada 73 program berdasarkan tema dan prioritas pembangunan provinsi Sulut tahun 2017 yang kegiatan-kegiatan utama yang akan di laksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD). Selain kegiatan tersebut alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD tahun 2017 pembiayaan pada kegiatan prioritas terutama untuk aspek penanggulangan kemiskinan,penurunan angka pengangguran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.(advetorial)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (23/9/16) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Provinsi ke 52 tahun.

 

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw  memimpin rapat paripurna istimewa dan rapat tersebut turut didampingi oleh Wakil Ketua, Stevanus Vreeke Runtu (SVR), Wakil Ketua, Marthen Manoppo, dan Wakil Ketua, Wenny Lumentut. Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya mengatakan, Momentum HUT provinsi Sulut yang ke – 52 ini, dapat mempererat tali persaudaraan, kebersamaan kesatuan dan persatuan sehingga kita terus melakukan yang terbaik untuk sulut.

 

Angouw berharap dengan momentum HUT Provinsi tahun ini semoga bumi Nyiur Melambai semakin diberkati maju dan hebat. Dalam rapat tersebut Angouw juga membacakan histori singkat mengenai penetapan HUT provinsi Sulut, yang dalam lembaran sejarah bumi nyiur dimulai pada kemerdekaan Republik Indonesia. Daerah yang berstatus keresidenan dan merupakan bagian dari provinsi Sulawesi dengan gubernurnya pada waktu itu bpk DR GSSY Ratulangi.

 

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan dengan dibukanya beberapa jalur transportasi Sulut dapat terus menumbuhkan sektor perekonomian masyarakat.

“Dengan melihat progres pertumbuhan ekonomi ini dapat berimbas langsung pada perekonomian dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di sulut yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,5 persen dari 8,58 persen pada tahun 2015 menjadi 8,4 persen pada semester pertama di tahun 2016 ini,” kata Gubernur Dondokambey.

 

Gubernur menjelaskan untuk tingkat pengangguran sendiri menunjukan penurunan yang cukup pesat yaitu, menjadi 93 ribu jiwa pada tahun sebelumnya 99,3 ribu jiwa pada akhir tahun 2015, sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 7,80 persen dari sebelumnya 9,23 persen pada tahun sebelumnya.

” Ini juga dalam upaya menata tata pemerintahan yang baik Good Governance. Khusus pengelolaan keuangan daerah, sulut kembali mampu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (OWTP) dari BPK RI untuk pengelolaan keuangan tahun 2015,” jelas Gubernur, sembari menambahkan bahwa ini artinya kesinambungan pemerintah sebelumnya berjalan dengan baik. ” Mudah-mudahan dalam penilaian tahun 2016 ini juga bisa terjadi,” tambahnya.

 

Selain itu, Gubernur menjelaskan untuk sektor pendidikan sendiri bisa dilihat dari terealisasinya program strategis yang diharapkan mampu menunjang di sektor ini.

“Dibulan agustus tahun 2016 bantuan operasional daerah khusus SMU dan SMK sebesar 3. 984.975.000, bantuan operasional sekolah sebesar 239.502.000.000 atau persentase 49 persen dari 494.820.000.000. Bantuan beasiswa S1 sebesar 1.230.000.000 untuk 14 penerima S2 sebesar 1.275.000.000 untuk 102 penerima, S3 bantuan untuk masuk perguruan tinggi sebesar 2.100.000.000 dan bantuan operasional bagi siswa kesetaraan berprestasi tingkat SMA/SMK kategori adaptasi budaya sebanyak 10 orang,” jelasnya.

Rapat paripurna istimewa dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw,para tamu undangan, para Kepala-kepala daerah, Walikota, Sekda, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota, serta unsur Forkopimda.(Advetorial)