Lomba Run for Fun RSUP Kandou Manado, Dokter Wega Ajak Masyarakat Pola Hidup Sehat Berolahraga

Manado,GN- Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) ke 29 RSUP Prof Dr RD Kandou Manado maka Panitia HUT menggelar Lomba Run for Fun.

Kepada media Gemparnews.com Direktur Layanan Operasional RSUP Prof Dr RD Kandou dr Wega Sukanto SpB,TKV yang juga Ketua Panitia HUT ke 29, menjelaskan terkait kegiatan lomba Run for Fun tersebut.

Dokter Wega mengatakan lomba ini memperebutkan total hadiah 30 juta rupiah. “Lomba bertajuk Run for Fun, akan digelar Sabtu, 24 Februari 2024. Flag Off jam 5.30 pagi di Manado Town Square,” kata dokter Wega ketika di hubungi awak media ini melalui telephone selularnya, Senin (19/02/2024).

Lanjut, kata Dokter Wega lomba ini terbuka untuk umum dan dibagi menjadi dua kategori yakni laki-laki dan perempuan. ” Pemenang lomba juara 1,2 dan 3 sudah disiapkan oleh panitia dan hadiahnya lebih dari lomba tahun kemarin,” ujarnya.

Dokter Wega mengatakan tujuan dari kegiatan Run for Fun. untuk mengajak masyarakat bagaimana pola hidup sehat dengan berolahraga.

Sementara itu, Manager Hukum dan Humas Ruslianto A Urendeng SH mengatakan pendaftaran lomba masih dibuka.

“Pendaftaran masih di buka tapi kuota terbatas. Cukup dengan uang pendaftaran 200 ribu rupiah, anda akan mendapat jersey, medal finisher, BIB, dan doorprize menarik,” terangnya.

Untuk pendaftaran dapat menghubungi contact person 085341774999 (Alan) atau 085396280725 (Rini). Atau akses barcode yang tersedia di flyer lomba Run for Fun RSUP Kandou tahun 2024. (sisco)




Ini Pandangan Mantan Ketua KPU Manado Terkait Polemik Pemindahan Kotak Suara

Sulut,GN- Mantan ketua KPU Manado Eugienius Paransi,SH,MH memberikan pandangannya terkait polemik pemindahan kotak suara ke graha gubernuran beberapa hari lalu.

Secara teknis pemindahan kotak suara kata Paransi, karena ada pertimbangan lain seperti tidak memadai lokasi dan ruangannya kecil. Juga dengan bertambahnya jumlah TPS dan jumlah partai politik. Dalam berbagai petimbangan-pertimbangan itu, penyelenggara memindahkan kotak suara.

Menurut Paransi, pemindahan kotak suara di KPU itu ada protapnya. Harus ada persetujuan dari para saksi,calon partai politik dan juga Bawaslu.

“Sementara pemindahan kotak suara dari Graha Gubernuran itu tidak menyalahi aturan karena itu fasilitas pemerintah contoh disekolah, bahkan sekarang kan fasilitas pemerintah bisa di gunakan untuk PPK,PPS sekretariat mereka ada dikantor lurah dan kantor camat, bahkan pemerintah juga memfasilitasi,” jelas Dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado kepada media Gemparnews.com ketika di hubungi melalui telephone selularnya, Sabtu (17/02/2024) pagi tadi.

Lanjut Paransi mengatakan pemindahan kotak suara tersebut jangan di tafsirkan berlebihan. “Jadi pemindahan ke Graha Gubernuran itu jangan di interpretasi dan di tafsirkan berlebihan karena masalah – masalah teknis saja yang tidak kondusif sehingga di pindahkan di tempat yang representatif. Graha gubernuran itu adalah fasilitas negara bisa digunakan seperti juga sekolah bisa digunakan,” kata Paransi.

Lebih jauh Paransi mengatakan jika pergeseran kotak itu disetujui, maka semua stake holder harus bergeser mengikuti kotak tersebut.

“Kalau itu disetujui maka semua stake holder yang terlibat, bergerak mengikuti kotak termasuk juga TNI, Polri, BIN dan juga Bawaslu. Mereka juga bergerak dimana kotak suara bergeser.Jadi menurut pandangan kami itu akan aman,” tambahnya

” Pergeseran kotak suara itu harus di kawal, dimana kotak digeser disitu juga TNI,Polri, BIN,Bawaslu dan juga pers bergeser mengikuti kotak, jadi ini sangat aman. Semoga masyarakat bisa memahami begitu sulitnya tanggungjawab penyelenggara untuk mengamankan kotak suara supaya kotak tersebut benar-benar dapat di jaga kerahasiaannya dan kotak itu dapat di gunakan untuk pleno di tingkat kecamatan sampai berjenjang di tingkat kabupaten dan provinsi,” tandasnya. (sisco)




RST Serahkan Dana Duka Di Kecamatan Tahuna Barat

SANGIHE, GN- Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Rinny Silangen Tamuntuan (RST) , Jumat (16/02/2024 membagikan santunan dana duka RP 2.000.000 untuk masing-masing keluarga bertempat di Pendopo Kantor Camat Tahuna Barat.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Rinny Tamuntuan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya sekaligus berharap untuk kedepan penyaluran dana duka ini diserahkan tepat waktu pada saat keluarga tengah mengalami duka cita.

“Atas nama pemerintah saya memohon maaf karena baru dapat menyalurkan santunan dana duka dan saya juga sudah mengarahkan ke dinas terkait Dinas Sosial kedepan alangkah lebih baiknya untuk penyalurannya masih dalam suasana duka,”ungkap Rinny.

Selain dii Kecamatan Tahuna Barat, sebelumnya Rinny juga telah menyerahkan santunan dana duka untuk warga Kecamatan Tahuna Induk dan Kecamatan Tahuna Timur di Pendopo Rumah Dinas Bupati serta berlanjut bagi warga Kecamatan Manganitu di Aula Kantor Camat Manganitu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dany Mandak mengatakan, penyalurannya dilakukan bertahap dan untuk saat ini dilayani bagi 500 keluarga yang lebih dulu mengalami duka dengan jumlah anggaran Rp 1 miliyar.

“Memang tahun sebelumnya belum sempat tersalurkan dan awal tahun ini kami sudah bisa menyalurkan secara bertahap dengan total anggaran Rp 1 miliyar,”kata Dany.
(ROBIN)




Berikut Penjelasan Ketua KPU Sulut Terkait Pemindahan Kotak Suara Kecamatan Wenang Ke Graha Gubernuran

Sulut,GN- Ketua KPU Sulawesi Utara Kenly Poluan didampingi Komisioner Salman Saelangi, Awaluddin Umbola dan Lany Ointu, juga Ketua KPU Manado Ferly Kaparang bersama jajaran menjelaskan terkait Viralnya Video dan pemberitaan pemindahan kotak suara kecamatan Wenang ke Graha Gubernuran.

Kepada sejumlah media Kenly Poluan saat jumpa pers Jumat (16/02/2024) tadi malam sekira pukul 19.30 Wita di kantor KPU Sulut menjelaskan hal tersebut.

Kenly mengatakan peminjaman tempat oleh PPK kepada Pemerintah Provinsi Sulut sudah dilakukan pada September lalu.

“Perlu diketahui Peminjaman tempat oleh PPK kepada Pemrov Sulut sudah dilakukan bulan September, dikarenakan kantor PPK adalah kantor camat yang merupakan fasilitas pemerintah itu, tidak mampu menampung 500 kotak suara. Dan proses pelaksanaan rekapitulasi beberapa tempat sudah dicari sebagai tempat alternatif tapi sampai mendekati hari menghitung tidak ditemukan sampai tadi malam juga sudah dicari,” kata Kenly.

Karena kondisi yang kita hadapi tidak di dapatkan lanjut Kenly, pihaknya menggeser kotak suara ke kantor KPU Sulut.

” Nah, akhirnya kami menggeser kotak suara ke kantor KPU Sulawesi Utara semalam untuk di pindahkan dan kesimpulannya pelaksanaan rekapitulasi PPK Wenang itu akan dilakukan di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara,” jelas Kenly.

Untuk undangan lanjut Kenly, akan diedarkan pada besok hari sehingga proses penghitungan akan di mulai pada hari Minggu. “Undangannya besok akan diedarkan dan Minggu lusa akan di mulai proses rekapitulasi di kantor KPU Sulut,” ujarnya.

Sementara untuk rekapitulasi kotak suara PPK Wanea akan dilakukan di Kantor Camat Wanea. “Demikian juga dengan rekapitulasi yang akan di lakukan oleh PPK Wanea. Tadi kami sudah menyepakati dan menyimpulkan untuk melaksanakan rekapitulasi di kantor PPK atau kantor Kecamatan Wanea, mengingat situasi dan kondisi yang berkembang dimasyarakat, walaupun kami sebagai penanggungjawab pemilihan di Sulawesi Utara bahwa semua prosedur yang dilakukan oleh teman-teman PPK Wenang dan PPK Wanea sudah sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan logistik pemilu dan pedoman teknis penyelenggaraan pemungutan suara , penghitungan dan rekapitulasi,” terang Kenly.

Kenly menegaskan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Wenang maupun PPK Wanea karena berdasarkan ketentuan.

“Ini tidak ada yang dilanggar, karena bagi kami semua fasilitas pemerintah berdasarkan ketentuan bisa digunakan oleh KPU dan jajarannya. Itu sudah ditegaskan oleh berbagai surat dan pertemuan dengan Kemendagri dan berbagai surat ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten,Kota itu wajib memfasilitasi semua kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Berdasarkan itu pemerintah provinsi menyetujui peminjaman tempat di graha gubernuran dan dinas pariwisata. Karena situasi dan kondisi kami bersepakat untuk memindahkan proses penghitungan Kecamatan Wenang dan Kecamatan Wanea,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua KPU Manado Farley Kaparang juga menjelaskan terkait tudingan yang menyatakan ada kotak suara yang sudah rusak di PPK Wanea dan Wenang saat dipindahkan ke graha gubernuran, itu tidak benar, tidak ada segel yang rusak karena ada doble stiker yang dipakai sebagai kode jika kotak suara benar-benar tersegel.

“Video viral yang disebarluaskan terkait segel kotak suara sudah rusak dan terbuka adalah tidak benar,” tegas Farley.

KPU dan semua jajaran di Sulawesi Utara tidak merasa ada intervensi dari pihak tertentu saat melaksanakan tugas karena dikerjakan sesuai dengan prosedur.

“Semua proses dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk turut disaksikan oleh saksi parpol dan calon dan diawasi oleh Bawaslu serta Aparat keamanan,” tandasnya. (sisco)




Rutin! Dirut Dr dr Ivonne E Rotty,MKes Tinjau Ruangan IGD Hingga Lokasi Lahan Parkir

Manado,GN – Dr.dr Ivonne Elisabeth Rotty,M.Kes selaku Plt Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado, didampingi Dewan Direksi melakukan kegiatan telusur di sejumlah unit pelayanan rumah sakit, termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD), Poliklinik Kedokteran Nuklir, dan unit Nyiur Melambai, Jumat (16/02/2024).

Fokus utama Direksi saat melakukan telusur yakni di IGD. Dirut menekankan pentingnya memberikan kepastian pelayanan kepada pasien dalam waktu empat (4) jam, baik itu keputusan untuk rawat inap atau pulang.

“Pasien yang datang ke IGD membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat dan kami harus dapat memberikan kepastian pelayanan dalam waktu 4 jam untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan,” kata Dirut Ivonne.

Dirut juga meninjau kondisi infrastruktur rumah sakit, termasuk bangunan toilet dan area parkir serta kebersihan rumah sakit. Ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pasien serta pengunjung rumah sakit.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, dan ini mencakup juga fasilitas yang kami sediakan.Kondisi bangunan toilet dan area parkir harus selalu terjaga dan nyaman untuk digunakan oleh pasien dan pengunjung,” jelasnya.

Terkait dengan parkiran Dirut Ivonne juga melakukan tinjauan lokasi yang direncanakan akan menjadi area parkir yang berlokasi di samping gedung Nyiur Melambai. Kunjungan ini merupakan bagian dari rencana strategis rumah sakit untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan bagi pengunjung di RSUP Kandou Manado

Hadir dalam kegiatan telusur diantaranya para Manager, Asisten Manager dan bagian unit terkait di lingkup RSUP Kandou Manado. (sisco)




Prabowo – Gibran Menang Telak di TPS 12 Malalayang Satu

Sulut,GN- Perhitungan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, Rabu (14/02/2024) berjalan dengan lancar.

Perhitungan suara dimulai pukul 16.20 Wita, di awali perhitungan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah yang melakukan pencoblosan sebanyak 160.

Dari perhitungan suara nomor urut 02 Prabowo-Gibran menempati posisi teratas dengan jumlah 117 suara.

Posisi kedua ditempati nomor urut 03 Ganjar -Mahfud dengan jumlah 38 suara.

Sementara nomor urut 01 Anies-Amin menempati urutan 3 dengan perolehan 4 suara. Sedangkan surat suara yang tidak sah sebanyak 1.

Berikut hasilnya:

01 (Anies-Amin) : 4

02 (Prabowo-Gibran):117
03 (Ganjar-Mafmud) :38

Tidak sah : 1

(sisco)










Sah! Putra Bolaang Mongondow Raski Mokodompit,SH Jabat Wakil Ketua DPRD Sulut

Sulut,GN- Raski Mokodompit,SH secara resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulut sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Jabatan Wakil Ketua sebelumnya, di pegang oleh James Arthur Konjongian daerah pemilihan Minahasa Selatan-Minahasa Tenggara dari partai Golongan Karya.

Acara pelantikan di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil ketua Viktor Mailangkay,SH,MH, Sekretaris Provinsi Steve Kepel. Sementara pengambilan sumpah jabatan di lakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Asli Ginting,SH,MH.

Usai pelantikan putra Bolaang Mongondow ini mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada masyarakat Bolaang Mongondow Raya atas kepercayaan yang telah diberikan dan kini Ia dipercayakan menjadi Pimpinan DPRD Sulut.

“Saya akan berkordinasi dengan pimpinan DPRD lainnya, untuk mengoptimalkan kinerja DPRD, kemudian kepada ibu Christiani Eugenia Paruntu(CEP) sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulut yang telah mempercayakan kepada saya untuk mengisi pergantian antar waktu pimpinan DPRD Sulut.” jelasnya kepada sejumlah wartawan di ruangan paripurna.

Lanjut Raski mengatakan meskipun proses pelantikan sempat tersendat-sendat dimana SK PAW terbit pada tanggal 15 november 2023 lalu.

” Saya tidak tahu apa alasan pelantikan bisa tertunda, namun demikian saya bersyukur pelantikan dapat terlaksana dengan baik hari ini,” ucapnya.

Selain itu, Politisi Golkar ini mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur kepada semua stakeholder yang telah mendorong dan menyukseskan acara pelantikan tersebut.

” Termasuk teman-teman wartawan yang boleh menahan diri belum mengekspos pemberitaan pada hari kemarin namun bisa diekspos hari ini,” tutupnya. (sisco)

 




Silangen Pimpin Rapat Paripurna PAW Wakil Ketua DPRD Sulut

Sulut,GN- Raski Mokodompit,SH secara resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulut sisa masa jabatan periode 2019-2024.

 

Wakil Ketua sebelumnya, di jabat oleh James Arthur Konjongian daerah pemilihan Minahasa Selatan-Minahasa Tenggara dari partai Golongan Karya.

 

Acara pelantikan di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil ketua Viktor Mailangkay,SH,MH, Sekretaris Provinsi Steve Kepel. Sementara pengambilan sumpah jabatan di lakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Asli Ginting,SH,MH.

 

Usai pelantikan Raski mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada masyarakat Bolaang Mongondow Raya atas kepercayaan yang telah diberikan, dan kini Ia dipercayakan menjadi Pimpinan DPRD Sulut.

 

“Saya akan berkordinasi dengan pimpinan DPRD lainnya, untuk mengoptimalkan kinerja DPRD, kemudian kepada ibu Christiani Eugenia Paruntu(CEP) sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulut yang telah mempercayakan kepada saya untuk mengisi pergantian antar waktu pimpinan DPRD Sulut.” jelasnya Selasa (13/02/2024) kepada sejumlah wartawan di ruangan paripurna.

 

Lanjut Raski mengatakan meskipun proses pelantikan sempat tersendat-sendat dimana SK PAW terbit pada tanggal 15 november 2023 lalu.

 

” Saya tidak tahu apa alasan pelantikan bisa tertunda, namun demikian saya bersyukur pelantikan dapat terlaksana dengan baik hari ini,” ucapnya.

 

Selain itu, Politisi Golkar ini mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur kepada semua stakeholder yang telah mendorong dan menyukseskan acara pelantikan tersebut.

” Termasuk teman-teman wartawan yang boleh menahan diri belum mengekspos pemberitaan pada hari kemarin namun bisa diekspos hari ini,” tutupnya. (adv)