Sulut,GN- Masa Reses Ke-II di pergunakan sebaik mungkin oleh anggota DPRD Sulut yang berjumlah 45 orang. Mereka telah selesai melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing dari tanggal 14-22 September 2017.

Banyaknya aspirasi yang didapatkan ketika anggota DPRD Sulut turun langsung bertatap muka dengan masyarakat. Seperti ketika Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw turun reses di Karombasan Selatan, masyarakat mengharapkan adanya lampu jalan, perbaikan drainase, soal beras miskin (raskin) yang mengalami pengurangan.

Teddy Kumaat juga menyerap aspirasi warga di kota manado. Adapun aspirasi warga yang di sampaikan semisal terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir warga berharap mendapatkan bantuan peralatan yang bisa membantu kebutuhan keluarga melalui kelompok usaha seperti peralatan pembuatan kue, alat pengering ikan maupun alat pengolahan ikan maupun kemudahan memperoleh kredit usaha dari perbankan.

sementara, masalah drainese menjadi momok bagi masyarakat setempat, karena bila musim hujan tiba kawasan yang mengubungkan jalan Samratulangi dan Boulevard menjadi langganan banjir.
Dalam kesempatan tersebut Kumaat menyerahkan bantuan mesin katinting kepada kelompok nelayan yang ada di Kelurahan Titiwungen Utara maupun Wenang Selatan sebagai bentuk perhatian Pemprov Sulut melalui Dinas Kelautan dan perikanan .

“ Ini adalah bentuk perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (OD-SK) melalui Dinas Perikanan dan kelautan Sulut Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan harapan ada peningkatan ekonomi keluarga terlebih bagi anggota kelompok nelayan.” tukasnya.

Dari Dapil Tomohon- Minahasa Jeany M Mumek juga menyerap aspirasi warga termasuk warga Romboken dan Kamanga Tompaso, di dua desa ini warganya mempertanyakan tentang CSR dari PT Geothermal Lahendong.

Ketua Fraksi Gerindra Juddie Moniaga ketika turun reses di Desa Makaaroyen dan Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding, para petani meminta bantuan pupuk karena sering terjadi kelangkaan pupuk di daerah tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan anggota DPRD Sulut Lucia Taroreh, ST begitu banyak menyerap aspirasi masyarakat kelurahan Paslaten I. Diantaranya bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum dinikmati masyarakat. padahal menurut warga masih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu belum mendapatkan fasilitas tersebut.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Taroreh berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat di DPRD. “ Apa yang menjadi seluruh harapan masyarakat, tentu akan saya sampaikan dan dibahas di DPRD melalui mitra kerja kami, begitupun apa yang bukan menjadi kewenangan Pemprov akan kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.” pungkasnya. (ADV)

Sulut,GN – Hari pertama melaksanakan aktivitas di gedung baru DPRD Sulut yang terletak di bilangan Kairagi tepatnya Jalan raya Manado –Bitung, jajaran Sekretariat DPRD Propinsi Sulut Senin (18/9/17) menggelar ibadah yang dipimpin Pdt Lina Fiti Tumilantouw-Tinangon,STh.

Dalam pembacaan Alkitab I Raja-Raja 2 : 3, sebagai wujud syukur Tinangon berharap dengan penempatan gedung baru dibarengi dengan kinerja dan semangat baru bahkan lebih dari sebelumnya.

“Mari bekerja dengan baik, andalkan Tuhan diseluruh pekerjaan. Pekerjaan yang sungguh-sungguh bisa menghasilkan hal yang baik kepada seluruh masyrakat Sulut,” kata Tinangon dalam kotbahnya.

Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu SH kepada sejumlah awak media mengungkapkan, bahwa ini merupakan sejarah baru tercipta di Sulut. “Perlu disampaikan, saya selaku Sekwan baru 3 tahun memimpin sekretariat ini ada kebanggaan bisa menyelesaikan ini dengan baik. Memang sebuah kebanggan namun tidak boleh sombong atau berpuas diri. Semoga dengan gedung baru ini semangat kerja para ASN akan semakin meningkat dari sebelumnya,” ujar Mononutu.

Lanjut Dia mengatakan, ibadah syukur ini baru berbentuk internal sebagai ucapan syukur penempatan kantor baru bagi ASN di sekretariat DPRD Sulut. “Untuk Ketua DPRD lagi berada di luar daerah dan seluruh anggota DPRD lagi turun ke dapil masing-masing dalam rangka melaksanakan reses makanya belum bisa hadir, namun kegiatan ini juga sudah disampaikan ke pak Sekprov. Namun untuk acara. persemiannya nanti 23 September bertepatan dengan perayaan HUT Provinsi Sulut ke 53,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Sulut Lucky Sondakh mengatakan untuk gedung baru DPRD Sulut ini pembangunannya berjalan selama 4 tahun lebih. “Menghabiskan anggaran lebih dari 100 M, dan itu setiap tahun ada lelang. Sedangkan untuk luas bangunan hampir 10.000 hektare,” beber Sondakh.

Dia merinci bahwa untuk gedung baru ini bisa dikatakan yang terbaik di Indonesia. “Memang kenyataannya megah. sebab jumlah ruangan di lantai 3 berjumlah 6 ruangan diantaranya 4 pimpinan DPRD ditambah ruang BK dan Baleg. Di lantai 2 ada 42 ruangan untuk anggota ditambah 6 ruang fraksi dan ruang rapat masing-masing fraksi. Kemudian ruang paripurna yang bisa dikatakan paling megah di Indonesia,” katanya bangga.

Hadir dalam ibadah syukur tersebut, Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu SH, Kabag Umum Lucky Sondakh, Kabag Keuangan Demmy Tendean, Kabag Persidangan Roni Geru, Kasubag Humas Maxi Tenda, beserta PNS di lingkup DPRD Sulut. Jajaran Sekretariat DPRD Sulut terhitung Senin (18/09/17) segala aktifitas perkantoran bagian Sekretariat DPRD Sulut resmi berpindah ke gedung baru . (Adv)

Sulut,GN- DPRD Sulut kembali menggelar sidang paripurna Rabu,(23/8/17)diruangan sidang paripurna. Setelah melakukan pembahasan secara marathon dan dilanjutkan sinkronisasi bersama, akhirnya DPRD Sulut menetapkan dua rancangan peraturan daerah ( Ranperda) yaitu Ranperda APBD-P 2017 dan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Penetapan dua Ranperda ini dilakukan lewat rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Wenny Lumentut, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manoppo. Dihadiri juga Wakil Gubernur Steven Kandouw serta Forkompinda dan pejabat Pemprov Sulut.
Sebelum ditetapkan menjadi Perda, khusus Ranperda APBD-P 2017 sempat dilakukan sinkronisasi antara Badan Anggaran(Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD).

Dengan menetapkan Ranperda APBD-P 2017 menjadi Perda. DPRD Sulut memberikan sejumlah catatan penting seperti mengurangi kegiatan seremonial dan mengurangi perjalanan dinas dan pembelian ATK.

DPRD Sulut juga meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pengamanan 6 Pilkada tahun 2018 untuk TNI dan Polri. Pemprov diminta meninjau kembali beberapa program Dinas Perkebunan yang hilang serta Dinas Perhubungan membuat program yang mampu mengurai atau mengatasi kemacetan.

Sementara untuk Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Wagub Steven Kandouw berharap kinerja para wakil rakyat ini terus ditingkatkan. Apalagi gaji anggota DPRD Sulut mulai September naik menjadi Rp55 juta. (Adv)

Sulut,GN- Dalam penyampaian pemandangannya, enam fraksi di DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan menyetujui pembahasan dua Ranperda yaitu Ranperda No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut untuk dibahas lanjut.

Hal ini disampaikan enam fraksi di DPRD Sulut dalam rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Andrei Angouw, Selasa (8/8/2017). Walaupun ke enam fraksi menerima dua ranperda tersebut untuk di bahas lebih lanjut,namun Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerinda, Fraksi RNK dan Fraksi Amanat Keadilan memberikan catatan untuk dapat diperhatikan oleh pihak eksekutif.

Seperti dalam penyampaian juru bicara fraksi Amanat Keadilan Amir Liputo Diantaranya terkait tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah No 11 tahun 2011, adalah landasan atau dasar hukum untuk kemajuan daerah. “Pajak juga merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD sehingga pengelolahnya harus lebih dioptimalkan lagi,”ungkap Liputo.

Sedangkan mengenai Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan. Enam Fraksi menyatakan sangat menghargai tentang Ranperda ini. Namun harus tetap memperhatikan ketika penetapan angka-angka satuan dapat sebanding dengan Provinsi lainnya. Yang tingkat kemampuan keuangan hampir sama dengan Provinsi Sulut. (Adv)

Sulut,GN- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis,(20/07/17) dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD T. A 2016 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.

Rapat ini digelar setelah sebelumnya dilaksanakan tahapan pembahasan di komisi-komisi DPRD Sulut dengan mitra kerja, maka keenam fraksi yang ada di DPRD Sulut menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ke enam Fraksi yang menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2016 yakni Fraksi PDIP yang diwakili Adriana Dondokambey, Fraksi Golkar Meiva Lintang, Fraksi Gerindra Yudi Moniaga, Fraksi Demokrat Billy Lombok, Fraksi Amanat Keadilan Amir Liputo dan Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan yang diwakili Felly Runtuwene.
Meskipun keenam fraksi menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016, namun ada beberapa poin penting yang harus ditindaklanjuti oleh Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar bisa dievaluasi kembali oleh SKPD terkait.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi yang sudah menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda, serta beberapa poin penting dari fraksi-fraksi, nantinya pihak Pemprov akan menindaklanjuti.
“Terima kasih kepada semua fraksi di DPRD Sulut yang sudah menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD T A 2016, dan untuk beberapa catatan penting akan kami tindak lanjuti untuk dijadikan bahan evaluasi nanti,” ucap Kandouw.
Hadiri dalam rapat paripurna tersebut unsur Forkopimda, Kepala SKPD Sulut,para undangan lainnya. (Adv)

Sulut,GN- Usai melaksanakan pembahasan yang cukup alot antara Komisi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD). Akhirnya DPRD Sulut, menetapkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Perda, lewat rapat Paripurna, Kamis (20/7/17).
Dipimpin langsung oleh Ketua Dewan, Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Wenny Lumentut, Marthen Manoppo dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Steven Kandouw dan Forkompimda.

Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Enam Fraksi yang ada di DPRD Sulut menyampaikan pendapat akhirnya yang dibacakan secara bergantian. Serta laporan sinkronisasi yang dibacakan oleh Sekretaris Panitia Khusus, Rocky Wowor. Ada banyak catatan dari enam fraksi yang disampaikan dalam pendapat akhirnya. Diantaranya soal masalah aset yang tak pernah tuntas serta kinerja ASN dan untuk melakukan penghematan, enam fraksi meminta agar mengurangi kegiatan yang sifatnya seremonial.

Untuk pendapat akhir Fraksi PDIP tidak dibacakan hanya diserahkan oleh anggota dewan Jeany Mumek, Fraksi Demokrat oleh anggota dewan Billy Lombok, Fraksi Gerindra diserahkan oleh Ketua Fraksi Juddie Moniaga, Fraksi Amanat Keadilan disampaikan oleh anggota dewan, Amir Liputo dan Fraksi RNK disampaikan oleh Ketua Fraksi, Felly E Runtuwene.

Menanggapi beberapa catatan yang telah disampaikan oleh beberapa fraksi, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi yang sudah menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda, serta beberapa poin penting dari fraksi-fraksi, nantinya pihak Pemprov akan menindaklanjuti.

“Terima kasih kepada semua fraksi di DPRD Sulut yang sudah menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD T A 2016, dan untuk beberapa catatan penting akan kami tindak lanjuti untuk dijadikan bahan evaluasi nanti,” ucap Kandouw.
Hadir dalam sidang paripurna tersebut yakni unsur Forkopimda,Jajaran SKPD Provinsi Sulut serta undangan lainnya. (adv)

Sulut,GN- DPRD Sulut Selasa,(11/07/17) menggelar sidang paripurna. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di dampingi wakil ketua Freeke Runtu,Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan juga di hadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan wakil Gubernur Steven Kandouw.

Rapat Paripurna tersebut secara inti mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda sulut tentang Perubahan kedua atas perda sulut nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah dan Ranperda tentang Pertanggung jawaban anggaran 2016 sekaligus tanggapan jawaban Gubernur sulut terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.

Enam fraksi, yakni Fraksi PDIP yang diwakili oleh Dicky Marvel Makagansa, Fraksi Partai Golkar oleh Raski Mokodompit, Fraksi Partai Demokrat oleh Netty Agnes Pantouw, Fraksi Partai Gerindra oleh Ferdinand Mewengkang, Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan oleh Bart Senduk dan Fraksi Amanah Keadilan oleh Ritha Lamusu, menyatakan sepakat Ranperda pertanggungjawaban APBD 2016 dilanjutkan ke tahap pembahasan tingkat komisi dan SKPD mitra kerja.

Fraksi-fraksi dalam pemandangannya menilai urgensi ranperda revisi retribusi sehubungan dengan upaya meningkatan peningkatan pendapatan daerah tetapi juga dalam rarangka mengakomodir objek pungutan retribusi yang sebelumnya diatur oleh perda no 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah.
Dari hasil pemandangan umum semua fraksi yang ada di DPRD Sulut,Andrei Angouw selaku pimpinan sidang dan Ketua DPRD Sulut mengatakan tahapan selanjutnya kedua ranperda tersebut adalah pembahasan antara komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja.

Usai mendengarkan tanggapan Gubernur ketua DPRD Sulut sebagai Pimpinan sidang membacakan dan membentuk Panitia khusus membahas ranperda dan perda tersebut dimana pansus ini terdiri dari 15 orang anggota dewan serta koordinatornya para pimpinan dewan sulut.( Adv)

Sulut,GN- Untuk menjalin silahturahmi antar sesama maka DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (22/6/17) siang, menggelar buka puasa bersama bertempat diruangan paripurna.

Hajatan ini dipandu langsung wakil ketua komisi III Hi Amir Liputo SH yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya mengatakan momen ini bertujuan untuk mengendalikan dan merevitalisasi terutama dalam hal politik, karena lembaga DPRD merupakan lembaga politik.

“Momentum seperti ini, kita mengendalikan dan merevitalisasi tujuan kita terutama dalam hal politik. Sangat dibutuhkan kegiatan seperti ini. Persaingan politik yang menyebabkan munculnya konflik dimana agama dan ras selalu dibawa-bawa,” ucap dia.
Angouw berharap kegiatan ini dapat menerapkan sifat gotong royong serta sifat saling hormat menghormati antara sesama pemeluk beragama ditengah siatuasi politik yang ada.
“Menjadi contoh kepada masyarakat bagaimana berinteraksi, gotong royong antar sesama dan juga saling menghormati antar sesama pemeluk agama,” kata Angouw.

Buka puasa bersama ini juga bertepatan dengan kegiatan safari ramadan yang digelar oleh Pengurus Hari-hari Besar Islam (PHBI) Sulut.
Ketua Umum PHBI Sulut Hi Sahrul Poli SE dalam sambutannya mengatakan kegiatan buka bersama kali ini merupakan kerinduan baginya yang dahulu pernah menjadi anggota DPRD Sulut.
“Kami memilih DPRD karena rindu dengan DPRD Sulut, Ketua DPRD, dan anggota DPRD. Karena bagaimanapun, saya juga pernah mengabdi 10 tahun di lembaga ini,” ujarnya.


Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Stefanus Vreeke Runtu dan anggota Eddyson Masengi, Meiva Salindeho, Hi Ayub Ali, Ardiansyah Imban. Turut hadir pula Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu bersama jajaran di Sekretariat Dewan. (adv)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (09/06/17) menggelar Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut Tahun Anggaran (TA) 2016.

Ketua BPK RI, DR Moermahadi Soerja Djanegara CA langsung menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw dan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.
Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw, wakil ketua DPRD Stevanus Vreeke Runtu dan Marthen Monoppo.

Dalam penyampaiannya, Ketua BPK RI Moermahadi mengatakan, penyusunan laporan keuangan pemprov Sulut TA 2016 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akruwal.

Telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung akan material serta telah menyusun dan merancang unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. “Untuk itu, BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemprov Sulut tahun 2016 adalah WTP,” tegas Moermahadi.

Namun demikian BPK RI memberikan catatan-catatan yang harus diperhatikan oleh prmprov Sulut diantaranya, pengelolaan aset tetap belum memadai, pembayaran belanja jasa tenaga ahli pada 6 SKPD tidak sesuai dengan standar biaya masukan sebesar 1.86 miliar, dan keterlambatan pelaksanaan 4 pekerjaan pada 3 SKPD yang belum dikenakan sanksi denda sebesar 355.39 juta.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam sambutannya mengungkapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut atas diraihnya opini WTP tersebut.

“Kami bersyukur bisa meraih opini WTP dan sejumlah catatan dari BPK akan segera diperbaiki dalam 60 hari kerja. Sejumlah catatan akan diperbaiki dan diberi penjelasan,” tandasnya. (adv)

Sulut,GN- Empat Agenda penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), digelar Selasa (16/5/17) di ruangan sidang Paripurna. Agenda tersebut Yakni Buka Tutup Masa Sidang, Penyampaian Laporan Kinerja Alat kelengkapan Dewan (AKD), Laporan Hasil Reses I Tahun 2017, Pengambilan Keputusan tentang Ranperda Penyertaan Modal PT MSH serta, mendengarkan tanggapan langsung Ranperda tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Tumpa Manado.


Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya sidang Paripurna tersebut dan didampingi tiga Wakil Ketua Stefanus V Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manoppo dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Ketua Fraksi Demokrat Edwin Lontoh meminta hasil reses untuk diserahkan dalam kesempatan tersebut. Menurut Lontoh alasannya tidak dibacakan karena hampir semua kepala SKPD tidak menghadiri rapat Paripurna padahal merreka itu mitra kerjanya.


“Dari 40 kepala SKPD yang ada di Sulut, hanya sekira 13 kepala SKPD yang hadir. Mudah-mudahan mereka memiliki tugas yang lebih penting, kalau tidak, saya harap pak gubernur dapat menyikapi hal ini,” ujar Lontoh.
Sementara itu, sehubungan dengan ranperda tentang Tahura Gunung Tumpa, Gubernur Olly Dondokambey menyatakan ramperda Gunung Tumpa sangat penting untuk Pariwisata.Banyak satwa-satwa khas Sulut yang bisa ditemui di gunung Tumpa,” pungkas Dondokambey. (ADV)