Dr dr Ivonne E Rotty,MKes Buka Kegiatan Orientasi Pendidikan dan Pelatihan Peserta PPDS 1 FK Unsrat Manado

Manado,GN- Bertempat di ruang aula lantai dua gedung administrasi RSUP Kandou Manado, Rabu (28/2/2024) dilaksanakan kegiatan penyerahan serta orientasi pendidikan dan pelatihan BHD,PMKP,PPI,K3RS dan COVID-19 bagi peserta program dokter spesialis satu (PPDS-1) Fakultas Unsrat (FK) Manado.

Acara di buka langsung Plt Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Ivonne E Rotty,MKes di dampingi Plt Direktur SDM,Pendidikan dan Penelitian Ns Suwandi I Luneto,S.Kep,MKes.

Turut hadir Rektor Unsrat Manado di wakili Dekan Fakultas Kedokteran Prof.Dr.dr Nova Kapantouw dan undangan lainnya.

Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Ns James Timbel,S.Kep menyebutkan bahwa jumlah peserta yang hadir sebanyak 85 orang dan di bagi menjadi dua kelas yakni kelas A berjumlah 43 orang dan kelas B sebanyak 42 orang.

Untuk tim pengajar, menurut laporan panitia berasal dari RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Universitas Sam ratulangi, Dinas Kesehatan Kota Manado, BPJS Regional X dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado.

Plt Dirut RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Ivonne E Rotty,MKes dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang ikut dalam kegiatan orientasi pendidikan dan pelatihan.

Dirut Ivonne berharap dari 85 orang yang ikut pelatihan bisa keluar dan menyandang predikat sebagai dokter spesialis di masing – masing.

“Ketika Fakultas Kedokteran menyerahkan adik – adik di sini mengikuti orientasi pendidikan dan pelatihan BHD,PMKP,PPI,K3RS dan COVID-19 bagi peserta program dokter spesialis satu Universitas Unsrat Manado menjadi tanggung jawab RSUP Kandou Manado,” ucapnya.

” Kami juga berharap dari 85 orang yang ikut bisa keluar menyandang predikat sebagai dokter spesialis di masing-masing,” tandasnya. (sisco)




RST Temui Keluarga Korban Nelayan Hilang Asal Kampung Kalinda

SANGIHE,GN- Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr.Rinny Tamuntuan menemui keluarga korban nelayan yang hilang di kampung kalinda kecamatan Tamako. Rabu (28/2/2024).

Kedatangan Tamuntuan disambut warga setempat bersama keluarga korban. Ikut mendampingi, Camat Tamako, Kapitalaung Kampung Kalinda, bersama tim Basarnas Posal Tahuna.

Pada kesempatan tersebut, Tamuntuan berharap dari keluarga nelayan tersebut agar bisa cepat ditemukan. Saat ini di kampung kalinda keluarga Matulende – Letunggamu atas nama Alteos Matulende dibeberapa hari kemarin hilang saat melaut. Dan sampai saat ini belum juga ditemukan.

“Tentunya mengharapkan agar supaya dapat ditemukan. Namun kami pemerintah sudah berupaya. Jadi atas nama pemerintah kita sudah bekerjasama dengan tim Basarnas. Dan Basarnas sudah melakukan pekerjaan mereka selama seminggu pencarian terhadap bapak Alteos Matulende yang hilang di laut,”ucap Tamuntuan.

“Tapi tetap terus berupaya walaupun sesuai dengan SOP dari Basarnas yang sudah mereka lakukan selama seminggu, namun saat ini diwaktu istirahat masih terus dalam pemantauan,”ujarnya.

Kepada pemerintah kecamatan Tamako RST meminta juga harus terus memberikan informasi tentang kehilangan salah satu nelayan warga masyarakat kampung Kalinda

Sehingga kalau ada masyarakat yang melaut saat ini tentunya tetap harus melihat keadaan, siapa tau nanti bisa ditemukan. Dan dari pihak keluarga selalu masih punya pengharapan, semoga Tuhan memberikan mukjizat mungkin bisa ditemukan, dan kita berdoa tentunya masih dalam keadaan tubuh yang sehat,”harap Tamuntuan.

Tamuntuan pun menghimbau kepada seluruh warga masyarakat kabupaten kepulauan Sangihe karena saat ini cuaca masih ekstrim.

“Kami pemerintah menghimbau supaya masyarakat harus berhati – hati. Dan untuk saat ini mungkin harus menunda apakah menunda untuk kegiatan – kegiatan melaut, dan juga saat ini seperti informasi dari pak camat Tamako bahwa ada kemungkinan panen raya, atau panen cengkih. Jadi Saya berharap harus terus waspada dengan cuaca yang sangat ekstrim saat ini,”ungkap Tamuntuan.(ROBIN)




Jems Tuuk Pimpin Rapat Pansus Pelaksanaan Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah

Sulut,GN- Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah Selasa (27/2/2024) di pimpin oleh Ketua Pansus Jems Tuuk.

Hadir dalam rapat pansus tersebut antara lain anggota pansus Toni Supit, Fabian Kaloh, Cristo Lumentut, Reza Waworuntu, Nori Supit dan Syeni Kalangi.

Juga hadir Kepala Biro Hukum Pemrov Sulut Dr Flora Kristen,SH.MH, Kepala Dinas Kebudayaan Sulut Jani Lukas dan undangan lainnya.

Memasuki pertemuan kedua, Ketua Jems Tuuk memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan pendapat dan masukan sebelum membahas pasal demi pasal Ranperda tersebut.

Pantauan media ini, Anggota Pansus Toni Supit dan Fabian Kaloh memberikan pendapat dan masukan. Bahkan Kepala Biro Hukum Pemrov Sulut Dr Flora Krisen juga memberikan masukan menyangkut hukum. Demikian juga peserta rapat lainnya juga memberikan masukan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah.

Setelah mendengarkan pendapat dan masukan, rapat di skors oleh ketua Pansus dan akan di bahas pada pertemuan selanjutnya. (sisco)




Ini Pendapat dan Masukan Anggota Pansus Fabian Kaloh Terkait Ranperda Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah

Sulut,GN- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah Fabian Kaloh memberikan pendapat dan masukan terkait pembentukan Ranperda sebelum membahas pasal per pasal.

Menurut Kaloh, dalam pembahasan nanti membicarakan hal – hal pokok.

“Kita mulai hal – hal Pokok saja yang kita bicarakan. Kita harus mengatur spesifik dan lebih Generalis nanti, kemudian di tindak lanjuti dengan peraturan Gubernur. Sebagai tindak lanjut implementasi perda yang akan kita buat ini,” kata Kaloh saat rapat pansus Selasa 27/2/2024) tadi sore.

“Kemudian pasal – pasal akan lebih generalis dan tidak boleh spesifik karena kita punya adat istiadat produk kebudayaan yang multi di Sulawesi Utara,” tambahnya.

Lanjut Kaloh mengatakan semua daerah baik Kabupaten dan Kota dalam membuat peraturan Daerah tentang kebudayaan harus mengacu pada perda yang sudah ditetapkan oleh DPRD Sulut.

“Perda itu menjadi magnet bagi kita regulasinya di daerah. Semua daerah kabupaten dan kota harus mengacu di sini. Jika membuat peraturan daerah di daerah masing – masing bersama DPRD kabupaten dan kota harus mengacu di perda kita,” ujarnya. (sisco)




Toni Supit: Ranperda Pelaksanaan Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah Perlu di Tunjang Anggaran

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) pelaksanaan penyelenggaraan Kebudayaan Daerah telah memasuki pertemuan kedua. Kali ini Ketua Pansus Jems Tuuk meminta pendapat dan masukan dari anggota pansus sebelum membahas pasal per pasal dalam pembentukan Ranperda pelaksanaan penyelenggaraan Kebudayaan Daerah.

Kesempatan yang diberikan itu langsung ditanggapi oleh anggota Pansus Toni Supit untuk menyampaikan pendapat dan masukan terhadap perda kebudayaan daerah.

Menurut Toni Supit, paling pokok adalah masalah anggaran. Sebab anggaran sangat di perlukan dalam melakukan pembahasan Ranperda ini.

“Paling pokok dari semua adalah masalah anggaran. Semua sudah baik namun kalau anggaran itu diberikan sangat kurang, bagaimana kita akan mau jalan,” kata Supit, dalam rapat pansus Selasa (27/2/2024) sore tadi.

Supit berharap nantinya dalam pembahasan Ranperda juga di tunjang dengan anggaran cukup.

” Semoga Ranperda yang akan kita bahas ini, juga di tunjang oleh anggaran yang cukup sehingga budaya kita bisa lebih berkembang dan terjaga,” tandasnya. (sisco)




Pantau Pelayanan Kesehatan di RSUP Kandou Manado, Dirut Dr dr Ivonne, MKes Intens Lakukan Telusur

Manado,GN- Plt Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Ivonne E Rotty,MKes, Selasa (27/2/2024) tadi pagi melakukan telusur di beberapa ruangan. Telusur merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dirut Ivonne bersama direksi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan serta memantau agar pelayanan kesehatan di RSUP Kandou Manado berjalan dengan baik dan lancar.

 

Usai melakukan telusur di berbagai ruangan, Dirut Dr dr Ivonne E Rotty,MKes menjelaskan kepada sejumlah media Diruangan kerjanya. Dirut Ivonne menyebutkan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan dan tidak ada yang khusus.

“Jadi yang kita kunjungi tadi yakni ruangan ICU, UTD, Radiologi dan Kandou aesthetic clinic. Sebenarnya ini hanya kunjungan rutin saja dan tidak ada yang khusus,” kata Dirut Ivonne.

“Jadi kalau ada masalah – masalah misalnya menyangkut pelayanan ke masyarakat langsung kita selesaikan. Misalnya persiapan rekam medis karena itu sangat penting. Sebenarnya tujuannya untuk pasien savety,” tambahnya.

Selain itu, Dirut Ivonne menjelaskan pihaknya berencana melakukan akreditasi internal di rumah sakit sendiri. Dan pada Oktober dan November mendatang juga akan dilakukan akreditasi eksternal dari GCI sehingga rumah sakit Kandou harus berbenah diri.

“Telusur harus sering dilakukan untuk persiapan – persiapan akreditasi. karena juga banyak masalah yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Sementara, Kandou Aesthetic Clinic yang berada di poliklinik eksekutif mawar saron rencananya akan di buka bulan Maret. Menurut Dirut Ivonne,Kandou Aesthetic clinic bukan hanya perawatan kulit akan tetapi secara terpadu.

“Kalau tidak ada halangan rencananya akan di buka minggu kedua bulan Maret mendatang. Kita tinggal menunggu kelengkapan alat medis dan persiapan lainnya. Jadi di Kandou aesthetic clinic, bukan hanya perawatan kulit saja, akan tetapi terpadu seperti bedah plastik dan semua akan kita libatkan di situ,” tandasnya. (sisco)




Bupati Tamuntuan Ikut Evaluasi Kinerja Di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI

SANGIHE,GN- Senin, 26 Februari 2024 Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr.Rinny Tamuntuan mengikuti evaluasi kinerja Pj Bupati Kepulauan Sangihe untuk triwulan III peririode ke-2 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Pj. Bupati Kepulauan Sangihe yg evaluasi mencakup 3 aspek, yakni aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan. Dalam laporan yang dipaparkan oleh Pj Bupati kepada Tim Evaluator mendapat banyak pujian dan apresiasi atas pelaksanaan kinerja Pj. Bupati yang ditunjang oleh jajaran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pada evaluasi kinerja Pj Bupati ini ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Tim Evaluator untuk menjadi perhatian Pj. Bupati bersama jajaran untuk hasil pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih baik kedepan.

” Catatan -catatan yang disampaikan oleh tim evaluator Evaluasi ini menjadi perhatian dan perbaikan kedepan, dan lebih meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan masyarakat di Bumi Tampungang Lawo ini, ” kata RST.

Dalam pemaparan tersebut, Penjabat Bupati didampingi Sekda, Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kadis Kominfo, Kadis PU dan Tim Penyusun Laporan.(ROBIN)




Rombe Beberkan Proyek Lelang di Sulut

Sulut,GN- Bertempat diruangan rapat Komisi III DPRD Sulut, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) bersama Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (26/2/2024).

Usai RDP kepala balai BP2JK Edyson Rombe mengatakan RDP bersama komisi III DPRD Sulut, tadi kami mempresentasikan kegiatan yang akan di kerjakan tahun 2024 di PUPR Prov. Sulut.

“Tahun ini paket-paket yang berproses di BP2JK ada 13 paket yang sudah selesai,” ucap Edyson Rombe kepada awak media ini.

Menurutnya, ada beberapa paket yang sedang berproses dan ada pula yang akan di proses.

“Untuk Balai Jalan ada sebelas paket. Delapan paket sedang di proses dan tiga paket akan menyusul. Itu semua paket perencanaan dan pengawasan serta satu paket pembangunan jembatan,” ungkapnya.

“Dan hari ini paket yang minaesa kita upayakan tayang. Sedangkan untuk Cipta Karya ada empat paket. Dua sudah kita lelang dan yang sisa duanya lagi sedang berproses,”sambungnya.

Terkait dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi  satu (BWSS I ) Provinsi Sulut ada dua belas paket, dan dari balai perumahan  belum ada paket pekerjaan.

“Enam paket sudah selesai dan enamnya lagi sedang berproses. Untuk yang dari perumahan sampai saat ini belum ada paket, sebab tahun lalu sudah ada berapa rusun sedang di selesaikan. Jadi kalaupun ada alokasi anggarannya itu untuk penuntasan paket-paket rusun yang sedang di selesaikan.,” tandasnya.

Diketahui, komisi III mendukung dan akan membantu untuk koordinasi dalam pengawasan kinerja BP2JK Sulut. (sisco)




Berikut Penjelasan Sekretaris DPRD Sulut Sandra Moniaga Terkait Hearing Dengan Komisi I

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulut menggelar hearing bersama komisi I, Senin (26/2/2024) di ruangan komisi I DPRD Sulut.

Dari pantauan media ini, ada beberapa pembahasan yang di bahas dalam hearing tersebut, diantaranya menyangkut program dan pelayanan sekretariat sebagai mitra kerja DPRD Sulut.

Usai menggelar Hearing Sekretaris DPRD Sulut Sandra Moniaga kepada sejumlah awak media menjelaskan terkait pembahasan dengan komisi 1.

“Tadi membicarakan tentang bentuk pelaksanaan tugas-tugas yang sedang berjalan di bulan Februari yang hampir selesai dan tugas-tugas di bulan Maret dan juga pertanggungjawaban hasil kunjungan kerja anggota DPRD Sulut yang duduk di komisi I,” terang Moniaga.

Lanjut Moniaga menjelaskan, setiap agenda sudah di tetapkan di setiap komisi yang ada di DPRD Sulut dan masing-masing komisi sudah ada pos anggarannya.

“Sekarang ini sudah ada mekanisme lumpsum Jika anggaran kas cukup akan di bayar. Jadi Surat beserta dokumen-dokumennya harus lengkap. Bisa di panjar dan bisa juga di bayar langsung,” tutupnya. (sisco)




Hearing Komisi I Bersama Sekretariat DPRD Sulut, Henry Walukow : Masih Normatif Saja

Sulut,GN- Sekretaris Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow menjelaskan terkait hearing bersama mitra kerja sekretariat DPRD Sulut, Senin (26/2/2024) tadi siang.

Henry menjelaskan komisi I mengevaluasi sekaligus menanyakan program – program sekretariat DPRD Sulut di sepanjang tahun 2024.

“Tadi kami mengevaluasi sekaligus menanyakan progres sekretariat DPRD Sulut di sepanjang tahun 2024. Artinya kesiapan-kesiapan dan program-programnya, kemudian persoalan persoalan yang di hadapi,” jelas Henry.

“Karena hari ini terjadwal sekretariat DPRD, kami juga menanyakan menyangkut kegiatan-kegiatan DPRD itu sendiri. Seperti reses, kesiapan bimtek dan lain sebagainya dan menyangkut evaluasi program sekretariat DPRD sebagai mitra kerja komisi I,” ucapnya.

Menurut Henry, hasil evaluasi sekretariat DPRD Sulut masih normatif saja, hanya ada beberapa masukan terkait pelayanan.

“Untuk sekarang masih normatif saja dan tadi kami juga mendapatkan masukan – masukan terkait pelayanan kepada anggota DPRD, baik pelayanan secara administrasi maupun pelayanan – pelayanan dalam rangka menunjang kinerja daripada DPRD itu sendiri,” terang Henry.. (sisco)