Minahsa,GN- Presentasi Hasil Kajian Penelitian Lingkungan dan Air Tanah Tompaso Barat oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
Kamis, (28/2/19) dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry R Korengkeng, SH, MSi, Kapolres Minahasa AKBP M. Denny Irawan Situmorang, SIK, Kajari Minahasa Rahmat Budiman Taufani, SH, MKn, Dandim 1302 Minahasa Letkol inf. Slamet Raharjo, S. Sos, MSi, Ketua Pengadilan Negeri Tondano ST Iko Sudjatmiko,SH,MH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa Dr Sihar Wilford Siagian, MA, Camat Tompaso Barat Stefri Pandey, ST, General Manager PT. Pertamina Geothermal Energy Ir. Salvius Patangke, Ketua Pusat Penelitian Panas Bumi Fakultas teknik UGM Ir. Pri Utami MSc, PhD, Ahli Geohidrologi & Kepala Laboratorium Pusat Teknik Geologi UGM Wahyu Wilopo, MSc, Forkopimka Tompaso Barat, Hukum Tua dan Jajaran terkait lainnya.

Ketua Pusat Penelitian Panas Bumi Fakultas Teknik UGM, menyampaikan Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan Kajian Penelitian Lingkungan dan Air Tanah di kecamatan Tompaso Barat, kepada camat dan hukum tua juga yang telah membantu kami selama di Lapangan.

Bupati Minahasa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, mengawali sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Pusat Penelitian Panas Bumi Fakultas Teknik UGM sekaligus kepada tim yang mempresentasikan hasil kajian, sekaligus ucapan terima kasih karena telah bersedia menyanggupi permohonan untuk mengadakan kajian lingkungan dan penelitian air tanah dikecamatan Tompaso Barat. ” Pemerintah sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Tim Fakultas Teknik UGM, karena kami meyakini hal tersebut akan memberikan masukan penting dan sangat berharga bagi kelangsungan hidup masyarakat khususnya yang ada di kecamatan Tompaso Barat,”kata Sekda Minahsa.

Disamping itu pula, dengan terlaksananya kegiatan presentasi hasil penelitian oleh tim peneliti yang juga merupakan tim independen, diharapkan dapat menjawab kekhawatiran dari masyarakat yang ada diseputaran proyek eksplorasi panas bumi tentang dampak yang akan terjadi nanti.

Diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat disikapi dengan arif karena semua telah melalui kajian dan penelitian. Perilaku masyarakat kita yang paling menonjol dan banyak mempengaruhi kondisi air yakni tindakan membuang sampah sembarang di sungai maupun dijalan raya. “Untuk itu perlu kita tingkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi sampah plastik dan dalam berbagai kegiatan pemerintahan tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan air mineral dengan kemasan plastik,” pungkasnya. (stevry)

Minahasa,GN-Kegiatan simulasi Penanggulan Bencana Kebakaran dan Gempa Bumi Dalam Rangka Akreditasi SNARS Edisi I Di RSUD Sam Ratulangi Tondano, Kamis ( 28/2/19) di laksanakan di Parkiran RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano.

Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey S.Si, dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Mengapresiasi Kegiatan Yang Positif Ini, Apalagi Hal ini Bertujuan Untuk Mempersiapkan dan melatih seluruh komponen yang beraktivitas secara rutin didalam rumah sakit dr Sam Ratulangi Tondano, baik itu tenaga medis maupun pasien yang ada selalu waspada dan tanggap terhadap beberapa ancaman yang terjadi.

Disamping itu, kegiatan ini menunjukan bahwa layanan yang ada di rumah sakit termasuk memiliki kualitas yang memenuhi standar dengan berusaha menjamin mutu dan keselamatan pasien, serta kesehatan dan keselamatan rumah sakit. Apalagi dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu terkait Standarisasi Nasional Akreditasi Rumah Sakit I, tentunya kegiatan ini sangat penting dan akan berdampak pada penilaian oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit nantinya.

” Saya Berkeyakinan 16 Poin Akreditasi Standar yang ditentukan SNARS Edisi I ini, dapat di penuhi secara keseluruhan sekaligus bukti nyata kepada masyarakat Minahasa bahwa RSUD Sam Ratulangi Tondano, selalu mempertahankan, memperbaiki serta meningkatkan mutu agar ada kepuasan masyarakat yang di layani oleh rumah sakit,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya, Hal ini juga mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan Visi RRRD Yakni Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera, Khususnya sektor Kesehatan, pemerintah berusaha menghadirkan perlindungan kepada segenap masyarakat kabupaten minahasa dan yang telah terealisasi yakni pemberian BPJS kesehatan gratia kelas III untuk seluruh masyarat yang membutuhkan bantuan yang dimaksud. “Kedepannya kami berharap kita dapat menciptakan ide gagasan yang semakin berdampak positif bagi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat serta Minahasa yang semakin hebat kedepannya,”pungkasnya.

Turut Dihadiri Direktur RSUD Sam Ratulangi Tondano dr Mariani Suranoto, M.Biomed, Wakapolres Minahasa Kompol Alkad Karow, Danramil Tondano Pelda Jhony Bura, Kadis Damkar Alexander Mamesah, SSTP,M.Si, Kaban BPBD Johanis Pesik, SIP, Kadis Kesehatan, dr. Yuliana Kaunang, M.Kes, Kadis Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Debby Bukara, SE, M,Si, Kadis Sosial Royke Kaloh,SH, Camat Tondano Timur Ibu Ivone Wilar, S.Sos, S,Pd, Lurah Luaan Maxi Paoki.(Stevry)

Sulut,GN- Bertempat di hotel Grand Puri Manado Pimpinan dan Anggota DPRD Sulawesi Utara, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis(Bimtek) dalam rangka pendalaman tugas.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya mengatakan, sistim E-planning adalah jawaban untuk membantu DPRD dalam menyampaikan pokok pikiran sebagai implementasi dari aspisrasi masyarakat. ” E-planning adalah perubahan paradigma menyerap aspirasi dari masyarakat, sehingga pokok pikiran bisa disampaikan bersinergi dengan kebijakan eksekutif,” kata Angouw Senin (11/2/19).
src=”http://www.gemparnews.com/wp-content/uploads/2019/02/1102_bimtek5-300×300.jpg” alt=”” width=”300″ height=”300″ class=”aligncenter size-medium wp-image-17148″ />
Sementara, Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang mengatakan, pelaksanaan Bimtek pendalaman tugas kali ini memiliki nilai tambah dan sangat positif, apalagi untuk pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD, karena dapat langsung memahami implementasi Permendagri 86 tahun 2017 dalam pengimputan pelaksanaan tugas pokok dan pikiran DPRD melalui E-planning.

“E-planning penting untuk dipahami, agar berbagai pokok pikiran Anggota Dewan yang didasari pada aspirasi masyarakat bisa langsung di masukan lewat E-planning,” jelas Mewengkang.

Ditempat yang sama, Kepala BPKP Sulut Kwinthatmaka SE, MM mengatakan E-planning hadir untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan kinerja Anggota DPRD dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga peningkatan kwalitas pelayanan publik dapat dicapai. “Sistem E-planning membantu Anggota DPRD agar pokok pikiran bisa langsung dimasukan lewat E-planning,” ujarnya.

Diketahui Anggota DPRD Sulut yang hadir diantaranya Edison Masengi, Netty Pantouw, Ainun Talibo, Syenny Kalangi, Rita Lamusu, Ayub Ali, Noldy Lamalo, Cindy Wurangian, Audy Wongkar, Hanafi Sako, Teddy Kumaat, Norry Supit, Rasky Mokodomoit, Christovorus Decky Palinggi dan Dirk Marvel Makagansa.(adv)

Sulut,GN- Awal tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna tutup buka masa persidangan, penyampaian laporan kinerja pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) serta laporan hasil reses III tahun 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/1/2019) siang.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, dihadiri Wagub Steven Kandouw, Sekprov Edwin Silangen, Forkompimda, pimpinan pejabat instansi vertikal, pejabat SKPD dan undangan lainnya.

Mengawali laporan kinerja pimpinan DPRD diserahkan langsung Wakil Ketua Wenny Lumentut, kemudian dilanjutkan laporan AKD komisi I diserahkan oleh Hanafi Sako, komisi II diserahkan Noldy Lamalo, komisi III diserahkan Amir Liputo dan komisi IV diserahkan James Karinda. Laporan kinerja Bapemperda diserahkan oleh anggota DPRD Netty Pantow dan Badan Kehormatan oleh Fanny Legoh.

Sementara,Laporan hasil reses III tahun 2018 dapil Manado dibacakan oleh Amir Liputo dengan menekankan pada aspirasi masyarakat Kota Manado di bidang infrastruktur seperti penyelesaian Ringroad III dan Boulevard II bagian dari Manado Outer Ringroad. Kemudian masyarakat Bumi Nyiur dan Taas mengeluhkan dampak pembangunan Ringroad. Minta perhatikan sungai bagian dari lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup. Bangun pemecah ombak di bibir pantai karena telah terjadi abrasi.

“Pembuangan limbah rumah-sakit. Konektivitas jalan provinsi dan nasional. Instansi terkait memperhatikan hak masyarakat kena pembebasan lahan. Bak air di atas Sindulang milik Pemprov minta dikelola masyarakat,” jelas Liputo.
Untuk Dapil Minut-Bitung diserahkan oleh Norry Supit, Dapil Tomohon-Minahasa diserahkan oleh Jeane Mumek,Dapil Misel-Mitra diserahkan oleh Cristovorus D Palinggi,dapil Bolaang mongondow diserahkan oleh Raski Mokodompit dan Dapil Nusa Utara DiSerahkan oleh Pdt Meiva Salindeho-Lintang. Sebelum diserahkan Pdt Meiva membacakan inti dari aspirasi masyarakat saat menggelar reses III tahun 2018 lalu.
Meiva Salindeho- Lintang mengungkapkan terkait gaji guru di daerah perbatasan sering terlambat, jalan perkebunan rusak parah, aspirasi kampus Polnustar dijadikan pilot project, serta keluhan masyarakat turunnya harga komoditi unggulan pala. “Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah pasti mudah untuk memperjuangkan tapi instansi terkait harus koordinasi baik,” tukasnya.

Mewakili Gubernur, Steven Kandouw selaku wakil Gubernur menanggapi aspirasi reses mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna merupakan konsistensi dan eksistensi tugas anggota DPRD yang mampu menjalin koordinasi dan sinergitas positif mengawal visi dan misi pembangunan di Sulawesi Utara. Pemprov Sulut memberikan perhatian serius pasti menindaklanjuti aspirasi reses anggota DPRD.
“Semua kewenangan dari pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota kami perhatikan. Perundang-undangan yang baru jelas saling koordinasi termasuk menindaklanjuti hasil reses. 2019 ini kerja semakin maksimal. Soal disparitas harga BBM karena ombak besar kapal pengangkut BBM tidak bisa merapat. Tapi sekarang sudah stabil,” terangnya.

Andrei Angouw selaku ketua DPRD Sulut memberi apresiasi atas konsistensi Pemerintah Provinsi Sulut melaksanakan berbagai pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya sebagai komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui para wakil rakyat di DPRD Sulut. (Advetorial)

Ketua DPRD Sulut Memberikan Sambutan Natal

Sulut,GN- Keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (11/12/18) menggelar ibadah Natal dengan tema Menjadi Terang dan Damai dalam Perbedaan.

Ibadah dipimpin oleh pdt Hanny Awuy. Dalam kotbahnya Awuy mengatakan bahwa kita harus menjadi terang dan membawa damai dalam perbedaan.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw ketika memberikan sambutan pesan Natal pada intinya mengatakan tentang bagaimana kita sebagai manusia menjadi terang untuk orang lain termasuk bagi Bangsa dan Negara. Juga sebagai media yang ada melakukan peliputan di kantor DPRD Sulut untuk dapat memberitakan dan mengedukasi lewat berita kepada masyarakat termasuk pembacanya.

Diakhir ibadah Natal, DPRD Sulut memberikan diakonia Natal kepada beberapa Panti Asuhan yang ada di Sulut.

Hadir dalam Perayaan Natal, pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, Sekwan dan jajaran sekretariat DPRD Sulut, unsur pers dan para undangan lainnya. (Advetorial)

Sulut,GN- Warga masyarakat Lingkungan V Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado, menghadiri kegiatan reses Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw. Adapun Aspirasi warga yang dikeluhkan seperti seringnya masyarakat mengalami banjir di saat musim penghujan tiba.

Andrei Angouw Menggelar Reses Di Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado

“Berterima kasih kepada pemerintah yang sudah melakukan pembangunan jembatan, tapi perlu ditingkatkan karena saluran air sudah tertutup tanah akibat pengerukan dari perumahan Citraland sehingga saluran air hampir dua meter sudah rata jalan dan inilah yang mengakibatkan banjir. Untuknitu, perlu dilakukan pengerukan drainase yang tertimbun,” tutur Hendrik Tompulu, salah satu warga Bumi Nyiur.
Mendengar aspirasi tersebut, Angouw mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Manado. Karena ada kewenangan provinsi dan ada juga kewenangan kabupaten/kota,namun demikian lanjut Angouw pihaknya akan tetap optimis mencari solusi.

Konstituen Yang Hadir Dalam Masa Reses Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw

Selain pengerukan drainase, dalam reses tersebut, warga pun menyampaikan terkait ganti rugi lahan yang belum rampung, sehingga proses pelebaran jalan Maengket di Kelurahan Bumi Nyiur tidak bisa diselesaikan.
“Pembangunan Jalan Maengket tahun lalu sudah selesai tapi fisiknya belum selesai. Ini karena belum semuanya dibayarkan uang pengganti. Penyebabnya, sebagian warga belum menyetujui besaran ganti rugi. Kami setuju dilaksanakan pelebaran jalan tapi jangan diRugikan. Kami minta mendapatkan hak yang layak karena punya sertifikat dan ijin bangunan,” keluh Tompulu.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi menyangkut bantuan kepada lanjut usia dan juga terkait bantuan pemerintah di bidang pendidikan yaitu beasiswa serta bidang kesehatan agar dilakukan fogging bahkan sampai penerangan jalan. Warga juga mengusulkan agar keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seputaran area tersebut bisa menciptakan lapangan kerja untuk mereka. Sedangkan terkait masih adanya warga yang belum memiliki sertifikat rumah karena tanah tersebut merupakan milik pemerintah, juga jadi aspirasi masyarakat.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyampaikan terkait pembangunan Jalan Maengket merupakan kewenangan pemerintah kota. Bahkan untuk pembebasan lahan di area tersebut ada mekanismenya.

“Ada prosedur pembebasan lahan, pakai appraisal. Jadi, harus berkonsultasi dengan pihak ketiga. Disarankan berargumen dengan tim appraisal, semoga segera selesai,” jelasnya.

Terkait agar pemerintah yang dalam hal ini dinas kesehatan untuk melakukan foging, di kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan 5 dikatannya hal itu akan segera ditindaklanjuti.
“Asal dibuat permohonan dari warga sehingga bisa dipertanggungjawabkan oleh dinas terkait,” tukas Angouw.

Sementara, anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Tomohon-Minahasa Wenny Lumentut melakukan tatap muka dengan konstituen yang ada di kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Wenny sapaan akrabnya yang nota Bene adalah Wakil Ketua DPRD Sulut ketika melakukan reses tersebut mendapat respon positif dari warga masyarakat.

Masyarakat Kolongan Tomohon Tengah Hadir Dalam Reses Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut

Dengan kehadirannya dalam reses, warga sangat antusias menyampaikan aspirasi. Seperti masalah mahalnya harga pupuk dan bibit juga mengenai pembangunan jalan trans sulawesi Manado-Tomohon.

“Masyarakat juga menyampaikan soal jalan raya tomohon difungsikan sebagai area parkir, harga kopra yang terus merosot, juga panas bumi yang ada di Desa lahendong,” kata Lumentut.

Dalam reses tersebut Lumentut mengatakan semua aspirasi akan di tampung.” Yang pasti semua yang menjadi tanggung-jawab provinsi akan dilanjutkan ke gubernur untuk ditindaklanjuti. Sedangkan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan Walikota Tomohon,” tukas Dia. Sedangkan untuk ketersediaan pupuk dan bibit, Lumentut mengusulkan agar para kelompok tani menyiapkan proposal. Dikesempatan itu,Lumentut memberikan bantuan kepada para lansia diKelurahan Kolongan dan Kolongan I sebesar Rp10 juta.

Wenny Lumentut Menggelar Reses Yang Dihadiri Oleh Masyarakat.

Anggota DPRD Sulut lainnya Meiva Salindeho Lintang, STh menyerap aspirasi warga Nusa Utara (Sangihe,Talaud dan Sitaro).
Meiva Salindeho Lintang,STh menggelar reses di Politeknik Nusa Utara (Polnustar),Rabu (5/12/18).
Kegiatan reses ini dihadiri oleh Direktur polnustar Prof DR Frans Ijong MSc,Para Wakir Direktur,Dosen Polnustar,Pejabat dan staf Polnustar,Menwa Polnustar,Mahasiswa Polnustar,Tim Pendamping dan monitor Reses.

Masa Reses III Meiva Salindeho Lintang STh Dihadiri Oleh Konstituen

Dalam reses tersebut, politeknik Nusa Utara meminta dukungan kendaraan operasional (mobil dan motor) bagi upaya mewujudkan peran perguruan tinggi polnustar untuk peningkatan kegiatan operasional polnustar adalah penting dan strategis. Selain itu, bantuan untuk kelompok nelayan demi meningkatkan pendapatan nelayan dan perbaikan jalan provinsi.
Sementara yang lainnya aspirasi juga disampaikan terkait meminta dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada dikepulauan dan meminta agar semua yang telah diusulkan dapat direalisasikan pada tahun 2019.

Juga dibutuhkan perhatian pemerintah untuk laboratorium perikanan yang menjadi pilot project dalam rangka peningkatan dunia perikanan, kelautan dan kemaritiman di Wilayah Nusa Utara dan pembangunan workshop pengolahan ikan untuk pengembangan kompetensi. Diharapkan sosialisasi dan dorongan pemerintah daerah agar banyak lulusan SMA melanjutkan studi di Polnustar bahkan bantuan dan dukungan untuk pengembangan kompetensi dosen polnustar dalam bidang penelitian dan pengabdian.

Mendengar aspirasi masyarakat,Meiva Salindeho Lintang,STh mengatakan bahwa usulan-usulan akan disampaikan untuk perencanaan APBD Perubahan 2019. ” Pada APBD perubahan 2019 usulan tersebut akan kami sampaikan,” pungkasnya.

Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen menjaring aspirasi masyarakat Lingkungan VI Kelurahan Dendengan Dalam Kota Manado,Rabu (05/12/18).Limen disambut dengan aplous dan sukacita oleh masyarakat setempat ketika menjelaskan maksud dan tujuan reses anggota DPRD Sulut.

Adapun Aspirasi masyarakat yang disampaikan diantaranya, terkait penyaluran bantuan dana banjir beberapa tahun lalu kepada masyarakat yang mengalami musibah tersebut. Masyarakat menyampaikan keluhannya karena ada sebagian warga masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut. Sementara, aspirasi lainnya menyangkut saluran air dan jalan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga beberapa masalah pelayanan kesehatan menjadi aspirasi warga yang disampaikan kepada anggota DPRD Sulut Yongkie Limen.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Limen menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat tersebut akan diteruskan kepada pemerintah. ” Yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan saya perjuangkan dan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Manado akan saya koordinasikan dan teruskan aspirasi warga ini,” tukas Limen. (Advetorial)

Sulut,GN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 menjadi Perda, Senin (19/11/18). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw.

Inggried Sondak selaku anggota Banggar ketika membacakan Laporan rumusan Badan Anggaran (Banggar) hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut mengatakan, bahwa penyampaian laporan merupakan hasil pembahasan yang merupakan masukan bagi pemerintah untuk kemajuan Sulawesi Utara.

“Selanjutnya ucapan terima-kasih kepada perangkat daerah Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang bersifat responsif dan kooperatif dalam memberikan masukan dan informasi sehingga Banggar dan TAPD dapat menyelesaikan pembahasan dengan tepat dan singkat berdasarkan norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Inggried Sondakh.

Banggar juga memberikan antara lain diharapkan pemberian pelatihan bagi tenaga pengajar guna meningkatkan kualitas siswa SMA/SMK, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk laboratorium, ATK dan seragam sekolah di daerah kepulauan. Dan di harapkan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu dapat ditambahkan pada APBD Sulut tahun 2019 dan perlu standarisasi syarat untuk penerima beasiswa. Penambahan laboratorium untuk Politeknik Negeri Manado serta perhatian untuk lembaga-lembaga pendidikan bagi anak-anak autis.

Penyampaian laporan dari Banggar yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara, kami sebagai pimpinan rapat dapat menyimpulkan bahwa ke-6 fraksi telah memberikan pendapat menerima Ranperda APBD Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 beserta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Sulawesi Utara.

Pimpinan sidang selaku ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, mengatakan sesuai Pasal 97 Ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi mengamanatkan antara lain: bahwa rapat paripurna memenuhi korum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 anggota DPRD untuk menetapkan Perda.

“Dari 45 anggota DPRD Sulut telah hadir 35 anggota DPRD yang terhormat,” terang Andrei Angouw sambil mengetuk palu sebagai tanda Ranperda APBD 2019 ditetapkan dan sah menjadi Perda setelah ditanyakan kepada seluruh anggota DPRD.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutan mengajak semua pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk terus mengawal kebijakan dan program kerja yang tertata dalam APBD T.A 2019 hingga akhir pelaksanaannya dan menjaga sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mendukung setiap prioritas pembangunan daerah. “Di tahun 2019 nanti kita akan merampungkan pembangunan infrastruktur untuk akses ekonomi ke berbagai wilayah. Di tahun 2019 juga merupakan tahun demokrasi, dimana akan dilangsungkan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif, sehingga kondusifitas masyarakat harus menjadi prioritas khusus,” tukas Olly Dondokambey.
Berikut penyusunan struktur RAPBD T.A. 2019 untuk mencapai target 10 prioritas pembangunan tersebut.

Pendapatan Daerah
Total Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.098.657.797.000,- dengan rincian:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.269.244.160.000,-

Dana Perimbangan Rp.2.702.511.639.000,-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.126.901.998.000,-

Belanja Daerah
Total Belanja Daerah sebesar Rp.4.504.485.841.000,- dengan rincian:

Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebesar Rp.2.150.949.167.000,-

Belanja Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebesar Rp.2.353.536.674.000,-

Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp.425.828.044.000,- Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.20.000.000.000.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wagub Steven Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.(advetorial)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka mendengarkan penyampaian nota keuangan RAPBD tahun 2019 sekaligus penyampian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Rabu,(14/11/18)diruangan rapat paripurna DPRD.
Wakil Gubernur Steven Kandouw menyampaikan nota keuangan RAPBD tahun 2019 dalam rapat paripurna DPRD Sulut. Dikatakannya dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah berusaha menyusun fondasi yang semakin kuat dalam hal pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, pertanian dan kepariwisataan sebagai wujud pembangunan nasional di daerah ini.

“Tentunya fondasi yang telah kita bangun bersama harus kita jadikan pegangan dalam langkah kedepan, mengupayakan pembangunan yang lebih produktif, merata dan berkeadilan, mendinamisasi proses dan program pembangunan serta mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya,” ujar Wakil Gubernur.
Lanjutnya mengatakan Pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen fokus untuk mempercepat pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan dan menciptakan pembangunan secara adil dan merata. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulut telah menetapkan 10 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.

“Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan pendidikan, Pembangunan kesehatan, Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi, Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Kedaulatan pangan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesuksesan Pemilu Presiden dan Legislatif, Peningkatan daya saing investasi, Pembangunan pariwisata dan Pengelolaan bencana dan mitigasi,” tukas Kandouw.

Usai penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019, rapat paripurna dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Dalam pemandangan umumnya ke enam fraksi di DPRD Sulut menyetujui penyampaian tersebut dibahas pada tingkat selanjutnya. Fraksi tersebut diantaranya Fraksi PDI Perjuangan,Fraksi Golkar,Fraksi Demokrat,Fraksi Gerindra,Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan dan Fraksi Amanat Keadilan.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur mengapresiasi perhatian dari DPRD Sulut terhadap pengantar nota keuangan RAPBD Sulut tahun 2019. “Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang dengan penuh kesungguhan telah menanggapi pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 ini,” tutupnya.

Rapat paripurna dihadiri jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (advertorial)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) kembali menggelar dua agenda kegiatan Rapat Paripurna Senin,(5/11/18) diruangan sidang Paripurna.

Adapun agenda tersebut yakni Pengambilan Keputusan terhadapat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Penandatanganan Kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018.

Rapat Paripurna dipimpinan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi oleh Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu,Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Guberbur Sulut Drs Steven OE Kandouw.

Dalam rapat tersebut Gubernur Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutan terkait dua agenda mengatakan diusulkannya rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Sulawesi Utara dipahami bersama adalah bentuk kepatuhan dan tindaklanjut setelah diterbitkannya Permendagri nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus pemenuhan amanat ketentuan pasal 2 Permendagri nomor 140 tahun 2017 tentang pembentukan badan pengelola perbatasan daerah.


Dengan perubahan ini diharapkan gerak dan langkah penyelenggaraan pemerintahan di bumi nyiur melambai dapat semakin optimal. ” Untuk itu pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota DPRD Sulut atas berbagai tahapan pembahasan yang telah dilaksanakan guna Paripurnanya rancangan peraturan daerah ini,serta atas pengambilan keputusan terhadap ranperda ini,” ujar Gubernur Olly Dondokambey.


Sementara terkait dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019, Gubernur mengatakan bahwa sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melalui proses tahapan yang cukup panjang sehingga hari ini telah memparipurnakan dan menyepakati bersama KUA dan PPAS APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 dimana substansi utamanya mencakup tiga bagian penting yakni kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. (Sisco)

Sulut,GN- Kepala Balai BPJN Wilayah XV Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) DR Triono Junoasmono mengunjungi stan Pameran yang ada di ex kantor DPRD Sulut Sario Manado. Pameran tersebut bertajuk Pekan Nyata Revolusi Mental diikuti oleh lembaga kementerian dan Instansi pemerintah lainnya.

Dalam kunjungan tersebut,DR Triono mengapresiasi stand pameran yang disiapkan oleh BJPN Wilayah XV SulutGo. Bahkan dari pantauan awak media ini Kepala BPJN Wil XV SulutGo mengabadikan dan foto bersama dengan pengunjung dan staf kantor termasuk Kepala Tata Usaha BPJN Wil XV SulutGo Koesnadi.
Sementara itu,DR Triono juga mengunjungi stand pameran Balai Sungai dan juga stand pameran lainnya.


Diketahui pameran tersebut digelar selama tiga hari sejak 26 hingga 28 Oktober 2018. Kegiatan tersebut,dibuka langsung menteri Puan Maharani didampingi beberapa Menteri negara dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey serta undangan lainnya.(advetorial)