Minahasa,GN- Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, SSi Selasa (19/3/19), mengikuti pembukaan acara 5Th Indonesia Procurement Forum & Expo dan Hospital Procurement Forum & Expo dengan tema “Optimizing Procurement in Digital Economy Era” yang diselenggarakan oleh IAPI 2019 bertempat di Jogja Expo Center, Yogyakarta.

Di awali dengan sambutan Gubernur yang di wakili oleh Kepala Biro pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Sukamto,SH, MH sekaligus membuka acara ini.

Selanjutnya Kepala LKPP Dr Ir Rony Dwi Susanto, MSi menyampaikan, iven ini merupakan wadah untuk mensosialisasikan produk atau jasa kepada stakeholder atau pengambil keputusan dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini di samping pameran juga akan di selenggarakan seminar selama tiga hari yang akan membahas terkait mekanisme dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga bagi penyedia, sebagai pembicara dalam kegiatan ini dari LKPP, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) maupun dari pakar, akademi serta praktisi pengadaan barang dan jasa.

Tujuan dari even ini adalah membangun komunikasi antar stakeholder pengadaan dan mengenalkan usaha nasional dan produk dalam negeri kepada para pemegang keputusan dalam menentukan barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dan BUMN/ BUMD.

Kegiatan ini dilaksanakan agar mempermudah bertemunya antar penyedia dengan pelaku pengadaan barang jasa. Ada peningkatan kompetensi dengan diselenggarakannya seminar tersebut, sehingga para pelaku pengadaan menjadi satu koridor yang sama dalam memahami petunjuk dan pedoman yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Bupati Minahasa berharap agar kegiatan ini dapat memberikan edukasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat Indonesia dan menghasilkan kesepahaman antar pelaku pengadaan, kelompok kerja pemilihan, pejabat pembuat komitmen dan juga dengan penyedia, sehingga tercapainya sasaran penggunaan produk dalam negeri lebih meningkat serta dapat mempercepat pertumbuhan usaha baik secara nasional maupun di Kabupaten Minahasa.(*/stevry)

Amurang,HN- Drs Denny Kaowan, MSi mewakili Bupati Minahasa Selatan(Minsel) Christiany E Paruntu membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang RKPD) tahun 2020. Kaowan di dampingi Kaban Bapelitbang Minsel Tertius Ulaan, ST.MT, secara Resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang RKPD) tahun 2020, di Kabupaten Minahasa-Selatan.

Dalam Sambutan Bupati Minsel kita perlu sadari bahwa banyak hal yang belum di laksanakan sesuai kebutuhan masyarakat hal ini memerlukan pemahaman dan komitmen dari setiap kepala OPD untuk memilah memilih,dan menetapkan program.sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan Daerah serta Evaluasi Ranperda, sesuai dengan Permendagri tersebut maka mekanisme  dan tahapan yg telah di lalui, antara lain FGD, serta konsultasi publik forum Perangkat Daerah Pra Musrembang hingga hari ini kita melaksanakan  musrembang RKPD 2020. Adapun yang menghadiri antara lain Forkompinda Minsel, kepala balai wilayah sungai Sulawesi, unsur Akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Beserta OPD, Camat2 dan Lurah/Hukum tua. (Kay)

Minahasa,GN- Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Minahasa tahun 2019 Selasa 19 Maret 2019, di Pusgiat Tondano.
Dihadiri Bupati Minahasa Ir Royke O Roring, MSi, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf. Slamet Raharjo S.Sos, M.Si, Wakapolres Minahasa Kompol Alkat Karouw, S.Sos, Asisten Pemerintaham dan Kesra setda Kabupaten Minahasa Dr Denny Mangala, M.Si, Kepala Badan Kesbangpol Minahasa Drs Jorry Gumansing, Kasi Intelegent Kejaksaan Negeri Minahasa Novrianto Sihombing, SH,MH, Ketua KPU Minahasa Lord Malonda, SPd, Ketua Bawaslu Minahasa Rendy Umboh, SSi, Jajaran Pemerintah Kab. Minahasa, Camat se-Kab. Minahasa serta Hukum tua dan Lurah se-Kabupaten Minahasa, serta Ketua-Ketua BPD dan LPM.
Sambutan Bupati Minahasa Ir Royke O Roring,MSi.
Diawal sambutannya beliau mengajak kita semua untuk bersyukur karena atas perkenanan Tuhan sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama dalam kegiatan “Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kab. Minahasa tahun 2019”. Kegiatan ini sangat penting karena berjenjang dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Sosialisasi ini sangat penting karena ini menyangkut hal yang fundamental. Dimana pemimpin untuk 5 Tahun kedepan di tentukan oleh kita. Pemilihan Umum dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Sehingga dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut demokrasi. Pemilu adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Karena dengan pemilu, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Beliau menyampaikan pada tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan Pemilihan Umum, dan tidak dapat dipungkiri akan tercipta banyak perbedaan, Bupati berharap kita semua untuk dapat menghimbau masyrakat agar dapat menjaga kebersamaan dan kerukunan sekalipun berbeda pilihan. Dia, mengajak kita untuk ikut mengambil bagian dengan memilih wakil rakyat sesuai dengan pilihan hati kita, dan kita harus memotivasi orang di sekitar kita untuk tidak golput, karena 1 suara sangat menentukan masa depan bangsa kita. Dengan kegiatan ini, yang dihadiri oleh segenap elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa dapat menjadi agen-agen pemilu dalam membantu KPU dan Panwas dalam menyelengarakan proses demokrasi. Suasana aman dan kondusif serta sukses. Kegiatan ini juga kiranya diikuti dengan baik oleh segenap jajaran Pemerintah Kab. Minahasa yang hadir, agar dapat memahami proses yang berlangsung.
Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua KPU Minahasa Lord Malonda, S.Pd, Ketua Bawaslu Minahasa Rendy Umboh, S.Si, Wakapolres Minahasa Kompol Alkat Karouw, S.Sos, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf. Slamet Raharjo, S.Sos, M.Si, Kasi Intelegent Kejaksaan Negeri Minahasa Novrianto Sihombing, SH, MH.(*/stevry)

Sulut,GN- Menyikapi aduan warga yang mengatakan belum menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS, ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Adriana Dondokambey berupaya mempermudah proses pendaftaran BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Hal itu merupakan bentuk komitmennya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami akan mempermudah proses pendaftaran BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Cukup dengan membawa kartu keluarga, daftarkan langsung nanti akan diarahkan secara langsung,” kata Adriana Senin, (18/3/19).

Adriana menuturkan, upaya itu sebagai tindak lanjut aduan warga yang belum memiliki BPJS atau Kartu Indonesia Sehat. Padahal, setiap warga berhak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah.

“Ada aduan dari warga yang belum memiliki jaminan kesehatan, untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat dan BPJS bisa mendaftarkan langsung ke rumah sakit, Dinas Kesehatan atau puskemas terdekat. Setiap warga berhak mendaftarkan diri untuk mendapatkan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat,” kata dia.

Ia menambahkan, untuk mempercepat proses adminstrasi pendaftaran, masyarakat yang belum mendaftar diimbau untuk mendaftarkan diri secara kolektif. Mengingat, jika mendatarkan diri secara pribadi akan memperlama proses adminitrasi.

Dengan kemudahan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan, Adriana optimis peningkatan kesehatan masyarakat akan tercapai. Sehatnya masyarakat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas serta kesejahteraannya.

“Agar proses adminstrasinya bisa cepat, masyarakat yang belum mendaftar untuk mengajukan syarat-syarat yang diperlukan secara bersama-sama. Biar semua prosesnya lebih cepat,” tukas Adriana. (*/sisco)

Sulut,GN- Usai membuka kegiatan Seminar Pengolahan Limbah B3 di hotel Swiss bell Manado Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah(DLHD) Sulut Ir Marly Gumalag menegaskan perlunya Insenerator di setiap Rumahsakit dan Puskesmas yang ada di Sulawesi Utara (Sulut). “Kita ketahui pengolahan Limbah B3 termasuk limbah Khusus medis sangat penting. Kalau kita lihat kondisi di Sulut 146 Rumahsakit dan Puskesmas hanya ada beberapa saja yang mempunyai insenerator,” kata Marly Gumalag kepada sejumlah awak media saat di wawancarai Selasa,(19/3/19).

Lanjutnya mengatakan, dengan kurangnya insenerator maka pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut untuk mencari solusi. “Inilah yang kita harus cari solusi. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, mungkin kita perlu membentuk pengolahan limbah khusus medis. Tidak perlu semuanya karena terlalu mahal harganya,” ujarnya.

Namun menurut Dia, beberapa staf dinas akan turun lapangan terlebuh dulu,untuk mengambil beberapa sampel dan data termasuk berapa produksinya. “Kita akan turun lapangan guna mengambil data dan termasuk berapa produksinya terlebih dulu,” tutup Gumalag. (sisco)

Sulut,GN- Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Sulut menggelar kegiatan Seminar Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) di hotel swiss bell manado Selasa, (19/3/19).
Kegiatan ini di buka langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulut Ir Marly Gumalag di dampingi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 Ir Paula Pontoh dan di hadiri Kasubdit Agro Industri Direktorat Penilaian Kinerja Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK Ibu Mita Ratna Djuwita , Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota.

Kepala dinas dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dilaksanakannya kegiatan ini. Kiranya dengan mengikuti kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang baik.
Usai membuka kegiatan seminar, Kepala dinas yang di dampingi Ibu Mita Ratna Djuwita, Kasubdit Agro Industri Direktorat Penilaian Kinerja Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK dan Kepala seksi pengembangan teknis Mahendra Kawengian langsung membawakan materi pertama tentang Dasar hukum pengelolaan LB3 Fasilita Pelayanan Kesehatan (FASYANKES).
Dikatakannya, untuk kegiatan pengolahan limbah B3 yang memerlukan izin diantaranya Penyimpanan, Pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan dan penimbunan. (sisco)

Kepala Dinas Pariwisata Sulut Daniel Mewengkang (foto: gemparnews)

Sulut,GN- Mewakili Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sulut, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Jhon Paerunan menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengembangan Destinasi Regional Tiga di gelar di hotel Alyana Convention Centre Jokyakarta 11-14 Maret 2019.

Kegiatan tersebut di buka oleh Asisten Deputi Destinasi Regional 3 Deputi bidang destinasi pengembangan Pariwisata kementerian pariwisata RI dan turut dihadiri Wakil Gubernur DI Jokjakarta Sri Paduka Alam X sekaligus memberikan sambutan.

Dalam kegiatan tersebut, 180 Kabupaten dan Kota hadir. Deputi pengembangan pariwisata satu sebagai pembawa materi menyampaikan bahwa Pelaku pariwisata yang dianggap berhasil seperti di Desa sambirajo yang objek wisatanya sudah di kenal di dunia.

Kepada awak media ini, Kepala Bidang Pengembagan Destinasi Pariwisata Jhon Paheruan mengatakan pihaknya sudah menyampaikan dan membicarakan terkait hasil Rakornis di Jokyakarta.

“Kami sudah membicarakan dengan pak Kadis tentang hasil kegiatan di Jokyakarta. Kami juga menyampaikan bahwa yang hadir disana 180 Dinas pariwisata se kabupaten dan kota. Ketika kami turun lapangan usai melakukan kegiatan Rakornis, banyak destinasi yang juga melibatkan desa dan memberdayakan masyarakat disekitarnya,” jelas Paerunan.
Lanjutnya mengatakan, di sulawesi Utara (Sulut) juga dapat di kembangkan destinasi air terjun. Namun perlu koordinasi dengan Kabupaten dan kota bahkan Desa terkait untuk pengembangan destinasi tersebut. “Perlu kerjasama dengan desa misalkan untuk pengelolaan BUMdes yang siap mengelola pariwisata tersebut dan juga memberdayakan masyarakat sekitar wilayah pariwisata,” tukasnya.
Dia juga mencontohkan Destinasi Pariwisata danau linouw. Dikatakannya, destinasi danau linouw sudah baik pengelolaannya,namun masih perlu dan penting untuk memberdayakan masyarakat disekitarnya. ” Misalnya untuk lebih memberdayakan masyarakat disekitarnya diberikan space untuk tempat berjualan disekitar lokasi,” ucap Paerunan. Dia berharap kedepannya perlu pengelolaan yang baik. (sisco)

Minahasa,GN- Apel Korpri Senin (18/03/19) di halaman Kantor Bupati Minahasa dihadiri oleh Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Jeffry R Korengkeng SH,M.Si, Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Para Kepala Perangkat Daerah, Peserta Apel Korpri dan THL.

Sekretaris daerah Kabupaten Minahasa dalam sambutannya menyampaikan perkembangan dinamika dalam masyarakat yang semakin kompleks mau tidak mau akan bersentuhan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita anggota Korpri, selain berupaya untuk mengimbanginya melalui penataan birokrasi, perubahan budaya kerja dan pola pikir untuk menjadi birokrat yang bersih, kompeten dan mampu memahami tugas dan fungsi selaku abdi negara dan abdi masyarakat yang profesional. Dalam konteks ini, maka segenap anggota Korpri harus menyadari bahwa kita dituntut untuk memberikan pengabdian dan totalitas dalam pekerjaan. “Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja aparatur pemerintah yang ada di kabupaten Minahasa ini semakin berkualitas dan dapat dibanggakan, sehingga bermuara pada terwujudnya Minahasa yang maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera,” ujarnya.

Pada bulan maret ini kita wajib menyampaikan dokumen laporan baik itu LPPD, LKPJ Kepala Daerah dan LAKIP. Sisa waktu yang akan segera berakhir hendaknya dimanfaatkan agar pelaporan tepat waktu karena jika tidak, maka ada konsekuensi yang harus dijalankan. Untuk itu silahkan berkoordinasi dengan yang bertugas menyusun laporan-laporan diatas, dan tolong disampaikan apabila masih ada perangkat daerah yang belum melengkapi data program kegiatan yang dibutuhkan dalam laporan, kesiapan dan kevalidan data menjadi kunci laporan yang baik. Kemudian dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, saya berharap para ASN agar dapat menyesuaikan dengan pola administrasi yang kami terapkan, karena masih sering terjadi ada perangkat daerah sengaja membawa surat yang mendesak sehingga harus segera ditanda tangani tanpa ada kajian, paraf koordinasi dan data yang jelas. “Kami berharap seluruh jajaran korpri dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari pertahankan loyalitas kepada bangsa dan negara demi kesatuan dan persatuan NKRI. Mari kita jadi salah satu pilar pemersatu untuk menjaga keamanan dan ketertiban, semoga pesta demokrasi yang akan datang akan membawa sukacita dan kebahagiaan demi terpilihnya pemimpin dan para wakil rakyat yang siap berjuang demi indonesia maju dan minahasa yang semakin hebat kedepannya,” tukas Dia.

Lanjutnya mengatakan Sebagai abdi negara kita juga diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan bagi orang pribadi kepada kepada direktorat jendral pajak yang saat ini telah dipermudah lewat aplikasi e-filing dan pelaporan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) lewat formulir yang ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), sebelum batas waktu pada tanggal 31 Maret 2019. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada negara tetapi juga agar meminimalisir korupsi sekaligus transparansi kekayaan pejabat. Saya pun tetap memintakan kepada segenap jajaran pemerintahan kabupaten minahasa untuk terus membangun disiplin diri dan organisasi, serta menjadi birokrat yang berkualitas dan agen pemerintah yang bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait program pemerintah dan apa yang telah kita capai dan wujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat minahasa.(*/stevry)

Sulut,GN- Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Adriana Dondokambey berupaya pembangunan di wilayah pinggiran berjalan dengan optimal. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan program pemerintah pusat yang berusaha membangun dari wilayah pinggiran.

“Pembangunan di wilayah pinggiran harus berjalan dengan optimal, kami akan terus berupaya melakukan pemererataan pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan program dari pemerintah pusat yang berupaya membangun dari pinggiran,” kata Adriana saat mengunjungi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sabtu (16/3/19).

Adriana menjelaskan, program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Di mana sarana dan prasarana umum terus dibangun untuk menggerakan roda perekonomian.

“Tentunya program tersebut telah terbukti membangkitkan ekonomi masyararakat di wilayah-wilayah pedalaman. Berbagai sarana dan prasarana umum yang dibangun di wilayah pinggiran mampu menggerakan roda perekonomian warga,” ucapnya.

Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan program tersebut belum sepenuhnya selesai. Untuk itu, Adriana mengimbau masyarakat agar mempercayakan Jokowi memimpin kembali di periode kedua.

Dengan begitu, pogram yang dicanangkan pada periode pertama dapat diselesaikan dengan baik.

“Program ini kan dicanangkan oleh Jokowi pada periode pertama, namun belum selesai dengan sempurna. Butuh satu periode lagi agar semua program bisa diselesaikan dengan baik,” tegas Adriana yang dipercaya PDI Perjuangan maju ke DPR RI melalui dapil Sulut.(*/sisco)

Minahasa,GN- Ibadah Syukur HUT ke-28 GMIM Syalom Tounkuramber Minggu,(17/3/19) dilaksanakan di Gedung Gereja GMIM Syalom Tounkuramber.
Ibadah tersebut dihadiri Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sulawesi Utara Marcellino  J Lomban, SSos, MSi, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry R Korengkeng, SH, MSi, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Benny Mambu,
Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Badan Pekerja Majelis Wilayah Tondano Dua,  Ketua BPMJ  GMIM Syalom Tounkuramber Pdt. Vicky Fabian Paath, STh, para Pendeta, hamba Tuhan, tokoh agama, panitia pelaksana, undangan dan jemaat yang bersyukur.

Ibadah dipimpin oleh Pdt Ventje A. Talumepa,S.Th selaku Wakil Ketua BPMS GMIM Bidang Hubungan Kerja Sama

Gubernur Sulawesi Utara dalam sambutan disampaikan oleh kepala Dinas Koperasi & UKM, menyampaikan atas nama Pemerintah, Pribadi dan Keluarga mengucapkan Selamat HUT ke-28 GMIM Syalom Tounkuramber, 28 Tahun Perjalanan Pelayanan GMIM Syalom Tounkuramber sebagai Gereja yang senantiasa bersaksi, bersekutu dan melayani adalah anugerah luar biasa yang sudah Tuhan  karuniakan. Di usia ke 28 tahun kiranya menjadikan jemaat makin dewasa dalam iman serta limpahan berkat Tuhan dalam  pelayanan menjadi bukti kasih penyertaan Tuhan bagi jemaat.
Gereja sebagai  persekutuan yang hidup harus tampil beda di tengah  masyarakat yang pluralis dan  terus menjadi perekat persaudaraan antar sesama warga gereja dan masyarakat khususnya dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dimana menuntut penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan bergereja. ” Mari menyikapi dengan bijak setiap perubahan yang terjadi sehingga mampu melihat hal ini sebagai peluang besar untuk sarana peningkatan kreatifitas dan kualitasn sumber daya generasi muda,” ujarnya.

Berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sulawesi utara  mampu berjalan dengan baik karena adanya koordinasi, komunikasi dan sinergitas yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten Minahasa bersama seluruh masyarakat yang ada. “Untuk itu beliau mengajak seluruh Jemaat untuk senantiasa dapat terus menopang pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara ini,”pungkasnya. (*/stevry)