Jakarta,GN- Dengan penuh sukacita saya menyambut kehadiran Imam Besar Al-Azhar Mesir, Yang Mulia Prof Dr Sheikh Ahmed el-Tayyeb, di Indonesia. Kunjungan Yang Mulia sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami, bukan saja umat muslim di Indonesia, tetapi juga bagi kami gereja-gereja di Indonesia.

Di tengah dunia yang makin tercabik-cabik oleh ragam konflik dan peperangan dan oleh peradaban yang makin mengedepankan kuasa dan harta, sebagai buah dari budaya kerakusan, acapkali perdamaian dan kemanusiaan sering tinggal menjadi slogan, karena ternyata berbagai tatanan ekonomi dan politik global terbukti tidak mampu mengatasi berbagai kontestasi dalam berbagai lapangan hidup. Mereka yang lemah, miskin dan tak mampu bersuara, utamanya perempuan dan anak-anak, dari waktu ke waktu semakin terpinggirkan.

Agama-agama yang sejatinya hadir untuk memanusiakan manusia ternyata juga sering bias oleh kepentingan sesaat, bahkan acap terjebak menjadi kendaraan bagi kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Akibatnya peran transformatif agama-agama yang menyejarah itu sering tinggal menjadi retorika karena hanya mengedepankan simbol-simbol agama dan kehilangan nilai-nilai substantifnya.

Di tengah kecenderungan sedemikian, dunia sangat tertolong dengan komunike bersama Imam Besar Al-Azhar, Yang Mulia Prof Dr Sheikh Ahmed el-Tayyeb, dan Bapa Suci, Sri Paus Fransiskus, tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama.
Komunike yang dikenal dengan Dokumen Abu Dhabi ini menukik pada substansi hidup bersama sebagai umat manusia, yakni persaudaraan kemanusiaan, yang melewati batas-batas agama, suku bangsa, ras dan pilihan politik. Dan karenanya sangat relevan dengan masyarakat dunia saat ini.

Pernyataan bersama Yang Mulia Imam Besar mestinya telah menohok masyarakat dunia, yang punya kecenderungan beragama secara artifisial. Segala simbol-simbol agama dikedepankan, tetapi substansi hidup beragama malah diabaikan, yakni persaudaraan kemanusiaan.

Yang Mulia Imam Besar telah memotivasi kita semua untuk lebih mengedepankan perdamaian dunia dan hidup bersama, dan ini tentu akan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk seperti kami, Indonesia, yang sangat beragam baik dari segi bahasa, suku bangsa dan agama.

Sekalipun masyarakat kami sangat beragam, kami terus menerus membangun hidup bersama atas dasar kemanusiaan dan persaudaraan di tengah keragaman yang ada. Dalam hal ini kami beruntung oleh dua hal: pertama, sebagai bangsa, kami berdasar pada ideologi Pancasila, yang merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa ini, yang diikat oleh semangat Bhinneka Tungal Ika: meski berbeda-beda tetapi tetap satu adanya.
Dan kedua, kami beruntung memiliki saudara-saudara Muslim, sebagai penduduk terbesar di Indonesia, yang mengedepankan Islam sebagai “Rahmatan lil Alamin”, yang dalam syiar keagamaannya, selalu bergandengan tangan dengan agama-agama lain. Tidaklah berlebihan bila saya katakan, Islam Indonesia yang adaptif dengan perubahan jaman, koeksistensi dalam keberagaman dan menjunjung HAM dan demokrasi bisa menjadi sumbangan bagi peradaban dunia kini dan di masa depan.

Dengan semangat seperti itu, melalui dialog dan kerjasama antar agama kami bersama-sama mengembangkan kehidupan beragama yang menukik kepada nilai-nilai substansial dari agama masing-masing dan tidak terjebak pada simbol-simbol maupun formalisme beragama. Kami senantiasa mengajak umat untuk beragama secara substansial agar mudah mempertemukan para penganut agama dari agama apa pun, karena pada hakekatnya setiap agama ada dan hadir untuk mewartakan nilai-nilai yang kurang lebih sama yakni persaudaraan, perdamaian dan hidup bersama dengan rukun.

Bagi kami di Indonesia, ungkapan Dokumen Abu Dhabi yang menyebutkan “Tuhan tidak perlu dibela”, sudah sangat lama tertanam dalam sanubari kami, karena sekitar 25 tahun lalu, Presiden keempat Indonesia, dan juga mantan Ketua Umum PBNU, Abdurrachman Wahid atau Gus Dur pernah mengungkapkan, bahwa Tuhan itu tidak perlu dibela, karena Tuhan itu serba maha. Ganti membela agama dan Tuhan, selayaknyalah kita semua membela yang lemah dan tersingkirkan, karena dengan merekalah Tuhan mempersonifikasikan diriNya (Matius 25:40).

Semoga kehadiran Yang Mulia di Indonesia, dan ditambah lagi dengan rencana kehadiran Bapa Suci, Sri Paus September yang akan datang, semakin memperkokoh komitmen kami, masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk ikut membangun peradaban dunia yang damai dan menata hidup bersama yang lebih adil dan rukun. (*/redaksi)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum.(KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan Media gathering Mewujudkan sukses tahapan pemutakhiran data pemilih dan data pemilih berkualitas dalam pilkada 2024.

Acara dibuka langsung ketua KPU Provinsi Sulut Kenly Poluan didampingi Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut Salman Saelangi, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu juga selaku moderator.
Kegiatan ini menghadirkan anggota DKPP RI Mohamad Tio Aliansyah, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Dekan Fisip Unsrat Manado Dr Ferry Liando.

Dalam sambutan Ketua KPU Sulut menekankan bahwa progres tahapan pemutahiran data pemilih berjalan dengan lancar meskipun masih ada kendala dan permasalahan yang ditemui di lapangan.

Kenly mengharapkan dalam kegiatan ini, tentunya ada masukan dari peserta untuk diskusikan terkait apa yang sudah di kerjakan.

“Tentu kita akan berdiskusi terkait data pemilih yang dikerjakan oleh KPU Sulut bersama jajaran KPU kabupaten kota,ketua dan anggota ppk, dan Pantarlih terkait juga progres dalam tahapan pemutahiran data pemilih dan pencocokan dan Penelitian Data Pemilih oleh pantarlih,” ucapnya.

Usai membuka kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama yang menghadirkan Nara sumber berkompeten yakni, Anggota DKPP RI, Ketua Bawaslu Sulut dan Dekan Fisip Unsrat Manado.

Mohammad Tio Aliansyah selaku anggota DKPP RI mengapresiasi jajaran KPU Sulut telah menyelenggarakan acara media gathering dengan melibatkan media sekaligus berterimakasih atas undangan dari KPU Sulut.

Tio mengatakan selama ini Saya lihat Pemilu di Sulut selesai dengan baik. Tentunya ini buah kerja maksimal dari KPU Sulut dan kabupaten kota yang ada. Untuk itu kalian layak diapresiasi,” ulasnya.

“Yang perlu diperhatikan juga, di Sulut hampir tidak ada kasus yang berakhir di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada juga dampak signifikan yang ditimbulkan dari PHPU,” tambah Aliansyah.

DKPP RI berharap perhelatan Pilkada Sulut 2024 bisa lebih baik dari sebelumnya, dengan penyelenggaraan yang lebih profesional dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Sulut juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pencapaian presentasi pencocokan dan penelitian (coklit) di Sulut.

Diakuinya upaya keras yang telah dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat proses pemutakhiran data pemilih.

“Proses coklit ini merupakan tahapan penting dalam memastikan daftar pemilih tetap yang akurat dan valid. Kami sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi KPU Sulut dalam mencapai prosentase coklit yang tinggi,masih ada 15 hari tapi sudah 99 persen pencapaian dari proses coklit”ungkapnya.

Namun Mewoh mengingatkan pencapaian prosentase tinggi tersebut belum dapat dijadikan jaminan atas kualitas data pemilih yang dihasilkan. “Walaupun prosentase coklit sudah tinggi, kita masih harus memastikan bahwa kualitas data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kualitas data pemilih adalah hal yang sangat krusial untuk keberhasilan pemilu mendatang,” tambahnya.

Sementara, Dekan Fisip Unsrat Manado Ferry Liando menyebutkan daftar pemilih juga berkaitan dengan pengadaan logistik. Secara garis besar, dia menekankan ada tiga hal penting yang menjadi alasan data pemilih ini harus diseriusi.

“Yang pertama karena berkaitan dengan hak politik warga negara. Kedua legitimasi, dimana partisipasi pemilih akan naik berangkat dari daftar pemilih. Ketiga dalam rangka mencegah politisasi terhadap penyusunan daftar pemilih. Pasalnya salah satu objek yang sering disengketakan terkait hasil Pemilu dan Pilkada adalah daftar pemilih,” sebutnya.

Kegiatan media gathering, Rabu (10/7/2024) melibatkan media, dilaksanakan di Rumah Kopi 8 Satrio Kota Manado. (sisco)

Sulut,GN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Komisi III menggelar rapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut untuk mengevaluasi program kegiatan di Tahun 2024, Selasa (9/7/2024).

Rapat tersebut di laksanakan di Ruang Rapat Komisi III ini dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Sekretaris Amir Liputo, serta Anggota Arthur Kotambunan dan Tanao Jangkubus.

Pada kesempatan tersebut, Liputo mempertanyakan soal aspirasinya untuk pengadaan 2 bor mata air yang sempat disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Komisi III, namun ternyata tidak masuk dalam laporan Dinas ESDM.

“Aspirasi ini untuk 2 mesjid yang ada di Pandu dan Teling Bawah. Pengadaan bor air tidak pernah ditindaklanjuti. Harusnya masuk program dan anggaran tahun 2024 ini. Tak perlu yang 200 juta, yang 50 juta saja cukup. Padahal aspirasi masyarakat ini untuk air wudhu dan air minum. Masyarakat selalu bertanya soal itu,” kata Amir Liputo.

Liputo juga menyoroti kondisi lampu penerangan jalan yang kurang baik bahkan terabaikan di sejumlah ruas jalan.

“Contoh, tidak ada lampu penerangan jalan antara ruas penghubung ring road III ke politeknik buha, begitu juga untuk ruas jalan yang nantinya dibangun ke arah pandu,” sorotnya.

Di samping itu, Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos mengingatkan Dinas ESDM Sulut agar segera memasukkan catatan strategis dalam rangka pembahasan APBD Perubahan tahun 2024.

“Kira-kira, nantinya apa saja yang menjadi prioritas untuk dibahas pada APBD Perubahan, agar dapat disampaikan tertulis,” terangnya.

Ditempat yang sama, kepala Dinas ESDM Sulut Fransiscus Maindoka mengatakan akan dikonsultasikan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Keppel.

Maindoka juga membenarkan bahwa, pihaknya hanya mengutip retribusi air tanah di mana memang belum ada payung hukum yang mengatur terkait kewajiban retribusi dari para pengusaha pengeboran sumur.

“Ke depan, bisa dibuatkan perdanya, yang mengutip nantinya adalah Kabupaten dan Kota,” kata Maindoka.(Advetorial)

Sulut,GN- Langkah yang akan dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) setelah terjadi Deadock dalam rapat dengar pendapat, Selasa (9/7/2024) dengan warga masyarakat pesisir yang menolak pengembangan reklamasi pantai Sindulang.

Kepada sejumlah media usai Rapat, Direktur PT MUP Martinus Salim mengatakan karena terjadi Deadlock masyarakat yang menolak reklamasi meninggalkan ruangan maka langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD.

Direktur mengatakan pertemuan ini pihaknya pastinya akan menyesuaikan dengan waktu dan kesediaan dari pimpinan DPRD.

“Kami akan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD tentunya kami akan melakukan sesuai dengan kesediaan dari pimpinan,” ucapnya.

Diketahui Rapat dengar pendapat antara PT MAnado Utara Perkasa dan Masyarakat Pesisir tolak reklamasi dilaksanakan Diruangan serba guna lantai III selama 3,5 jam belum menemui kesepakatan, karena perwakilan masyarakat pesisir tolak reklamasi melakukan aksi WalkOut sehingga terjadi Deadlock.(sisco)

Manado,GN- Guna memastikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kandou Manado berjalan dengan baik dan lancar, Direktur Utama Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty, MKes didampingi Direktur Layanan Operasional, dr Wega Sukanto,SpB TKV (K) dan Manager Hukormas Ruslianto Urendeng,SH memantau pelayanan di loket pendaftaran registrasi rawat jalan dan gastrob. Direktur Utama juga melihat secara langsung kondisi sarana prasarana di rumah sakit,Selasa (09/07/2024).

Pantauan media, dr Ivonne melakukan tatap muka langsung dengan pasien dan keluarga pasien untuk mendapatkan masukan langsung terkait pelayanan RSUP Kandou. Selain itu, beliau juga memeriksa berbagai fasilitas, serta tenaga medis yang bertugas.

“Telusur hari ini penting untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan pelayanan terbaik dan fasilitas yang ada selalu dalam kondisi optimal,” kata dr Ivonne.

Dia menekankan pentingnya memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan standart dan mekanisme yang ada di RSUP Kandou Manado.

Kesempatan itu, dr Ivonne juga berdiskusi dengan tim medis dan staf rumah sakit mengenai tantangan yang dihadapi dalam operasional sehari-hari.

Komitmen RSUP Kandou Manado untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

Dirut berharap dengan adanya monitoring pimpinan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di rumah sakit rujukan Indonesia timur ini. (sisco)

Sulut,GN- Masyarakat pesisir Manado Utara saat Rapat Dengar Pendapat bersama PT Manado Utara Perkasa (MUP) dipimpin oleh Anggota DPRD Sulawesi Utara Jems Tuuk di dampingi Hilman Idrus dan Yongkie Limen di ruang serba guna lantai III, Selasa (9/7/2024) awalnya berjalan dengan aman.

Perwakilan masyarakat yang di wakili oleh beberapa elemen salah satunya dihadiri Sekretaris Jenderal  masyarakat pesisir dan pulau pulau peduli lingkungan tolak reklamasi Piter Sasundame  bersama rekan.

Sementara dari PT Manado Utara Perkasa dihadiri langsung Direktur Martinus Salim bersama jajaran dan tim Ahli.

Dari pantauan media Gemparnews.com pimpinan rapat Jems Tuuk memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat dengar pendapat memperkenalkan diri sekaligus dapat menyampaikan aspirasi tujuan menolak pengembangan reklamasi pesisir pantai Sindulang.

Ada sekitar delapan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya sebelum di tanggapi oleh PT Manado Utara Perkasa.

Masih dalam kaitan penyampaian aspirasi, banyak terjadi interupsi sehingga jalannya rapat dengar pendapat berlangsung panas dan alot.

Dalam argumentasi penyampaian aspirasi, salah satu perwakilan masyarakat juga  LSM Kibar Vecky Sigar  mempertanyakan ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Ijin lainnya.

Belum sempat ditanggapi oleh PT MUP perwakilan masyarakat langsung  melakukan aksi WalkOut  meninggalkan ruangan sehingga Rapat Dengar Pendapat terjadi Deadlock.

Melihat situasi Rapat, Jems Tuuk selaku pimpinan rapat yang menerima mandat terus melanjutkan rapat dengar pendapat, meskipun masyarakat yang menolak reklamasi meninggalkan ruangan.

” Secara keseluruhan lembaga ini berterimakasih kepada masyarakat yang menolak  dibawah pimpinan bapak Piter dan teman-teman teman, paling tidak mereka datang di lembaga ini sekalipun dalam rapat dengar pendapat yang berjalan ada tuduhan – tuduhan yang menurut saya tuduhan yang tidak mendasar. Dengan kata lain teman – teman yang menyampaikan penolakan ini memaksakan lembaga ini harus menyetujui apa yang mereka inginkan. Sedangkan di sisi lain lembaga ini harus berdiri di semua kepentingan sesuai dengan undang – undang yang berlaku,” kata Tuuk.

Jems Tuuk melanjutkan rapat dengar pendapat, untuk mendengarkan PT MUP menanggapi aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat yang menolak reklamasi.

Direktur PT MUP  Martinus Salim mengatakan pihaknya akan tetap konsisten mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pengembangan reklamasi dan juga masukan yang penting dari anggota DPRD Sulut.

“Kami akan tetap mendengarkan mereka dan juga masukan masukan dari anggota dewan yang terhormat, tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian penyesuaian design apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kami juga menegaskan sekali lagi bahwa seluruh perijinan yang kami dapatkan di tempuh dengan cara sesuai prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku. Kemudian ada sedikit salah penyampaian mengenai kajian banjir. Sesuai dengan penjelasan dari pak Amos Kenda pada pertemuan lalu itu adalah analisa curah hujan data banjir periode seratus tahunan. Kemudian penyesuaian dan ijin lainnya, tentu setelah ini kami dapatkan ijin reklamasi,” jelas Martinus.

Usai mendengarkan tanggapan dari PT MUP, Tuuk menegaskan bahwa hasil dari rapat dengar pendapat hari ini akan di laporkan kepada pimpinan untuk diketahui. ” Jadi, saya akan melaporkan hasil dengar pendapat hari ini kepada pimpinan DPRD Sulut,” tegasnya. (sisco)

Jakarta,GN – Bertempat di Media Center PG, Salemba Raya, diskusi penting mengenai peran pemerintah dalam menangani judi online dan pinjaman online disambut antusiasme oleh peserta.

Acara diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia, menampilkan pembicara yakni Romo Antonius Benny Susetyo, Staff Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Pdm Rosiana Purnomo, Kepala Biro Pemuda dan Remaja PGI.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Harsanto Adi. Dan sebagai moderator Johan Sopahelukan dan Elly Wati Simatupang sebagai koordinator acara.

Diskusi ini dihadiri oleh anggota PEWARNA Indonesia dari berbagai media dan berlangsung dalam nuansa interaktif dan mendalam.

Benny Susetyo dalam pemaparannya menekankan pentingnya rasa keadilan dalam sistem pinjaman online.

“Pinjaman tidak boleh membuat bunga berbunga yang memberatkan rakyat,” ujarnya.

Benny juga menyoroti betapa pentingnya karakter kuat dengan mengutamakan kerja keras dan disiplin.

Sementara itu, Rosiana Purnomo menekankan bahaya psikologis dari judi online.

“Orang yang kecanduan judi online sangat rawan secara psikologis, selalu ingin menang, dan ini bisa berdampak fatal seperti bunuh diri,” ungkapnya.

Dia menyebutkan ada empat kasus bunuh diri yang dilatarbelakangi oleh kecanduan judi online.

Rosiana menyoroti dampak digitalisasi terhadap generasi muda saat ini.

“Anak-anak dan remaja menjadi lebih tertutup dan tegang karena terlalu fokus pada gadget mereka.

Era digital menjadi pintu untuk judi online. Judi online dampaknya bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah psikologis dan sosial,” tambahnya.

Benny Susetyo menambahkan bahwa judi online telah menjadi bagian dari budaya yang merusak, membawa masyarakat ke jurang kemiskinan.

“Bangsa ini, terkadang seperti bermuka dua, di satu sisi menolak judi, namun di sisi lain praktik judi terus berlangsung karena sudah menjadi tradisi, sehingga masyarakat sulit merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya” kata Benny.

Selain itu, Benny menekankan bahwa edukasi literasi digital sangat diperlukan untuk menghambat budaya instan yang dihasilkan oleh teknologi saat ini.

“Lembaga keagamaan dan pendidikan harus berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai dan moralitas,” ujarnya.

Pendidikan holistik yang menggabungkan nilai-nilai etika dan moral harus ditekankan, menurut Rosiana.

“Budaya harus dipandang dari perspektif Alkitabiah sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang tidak benar atau salah,” katanya.

Judi online, menurut Benny, harus diretas dan dihapuskan karena telah meresahkan masyarakat.

“Negara harus membangun proteksi dengan memblokir semua situs judi online dan membuat regulasi yang melindungi masyarakat kecil dan miskin, supaya tidak menjadi korban” tegasnya.

Penegakan hukum yang tegas juga menjadi sorotan dalam diskusi ini.

“Para bandar judi online harus ditindak tegas, dan pendidikan keluarga harus diperkuat untuk menghilangkan ilusi dari judi,” kata Benny.

“Judi itu sangat menggoda, tetapi kita harus menghadapinya dengan kekuatan moral dan etika yang kuat,” sebutnya.

Diskusi ini menggambarkan betapa mendesaknya peran pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah judi online dan pinjaman online yang telah meresahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan masalah ini dapat diatasi dengan baik. (*/redaksi)