Sulut,GN – Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu mengucapkan Selamat Paskah tahun 2026 bagi keluarga, sahabat, teman, kerabat yang terkasih, semoga hari raya kebangkitan ini membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua.

“Di momen yang penuh berkat ini, ijinkan saya, Braien Waworuntu, anggota DPRD Sulut, untuk mengucapkan selamat Paskah dengan penuh kehangatan,” ucap Penatua Braien, Minggu (05/04/2026).

Paskah adalah waktu yang istimewa bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, yang merupakan simbol harapan dan kehidupan baru bagi umat manusia.

Meskipun di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan sehari-hari, Braien mengajak untuk merenungkan makna sejati dari Paskah ini.

“Sebagai anggota DPRD Sulut, saya merasa terpanggil untuk terus melayani masyarakat dengan baik dan penuh dedikasi. Dalam setiap keputusan dan langkah yang diambil, saya selalu berusaha untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Sulawesi Utara. Semoga di tahun 2026 ini, kami dapat terus bekerja keras demi kemajuan daerah kita tercinta,” Jelas Politisi Muda Nasdem Sulut itu.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan Paskah sebagai momentum untuk saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan,” legislator dapil Minahasa – Tomohon.

Lanjutnya, BW mengajak untuk tetap mengingat akan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Jadikanlah setiap langkah yang kita ambil sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Dengan penuh kegembiraan dan semangat, mari kita sambut hari raya kebangkitan ini dengan hati yang bersih dan jiwa yang damai.

” Mengatasnamakan Keluarga Waworuntu Mewoh, saya mengucapkan Selamat Paskah tahun 2026, semoga kebahagiaan dan kedamaian senantiasa menyertai langkah-langkah kita ke depan. Teruslah berbuat kebaikan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bersama-sama, mari kita ciptakan Sulawesi Utara yang lebih baik dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin,” tandasnya. (sisco/*)

SANGIHE,GN – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE,MM bersama Forkopimda menghadiri acara Halal Bi halal yang diselenggarakan oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI) di Masjid Kholid Bin Walid Al – Awal Moronge Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara, Sabtu (04/04/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya semangat gotong royong, kebersamaan, serta sikap saling menjaga di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan bahwa keberagaman yang dimiliki masyarakat Sangihe bukanlah perbedaan yang memisahkan, melainkan kekuatan besar yang mampu menyatukan.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti indahnya nilai toleransi antarumat beragama di daerah yang dipimpinnya. Ia mengungkapkan bahwa momentum Halal Bihalal kali ini bertepatan dengan peringatan Jumat Agung dan Paskah. Menurutnya, hal ini menjadi cerminan nyata identitas masyarakat Sangihe yang hidup rukun, saling menghormati, dan saling menguatkan dalam keberagaman.
“Belajarlah dari laut, sebuah perahu tidak akan pernah sampai ke tujuan jika penumpangnya tidak bergerak bersama. Begitu pula kemajuan daerah, hanya bisa dicapai jika seluruh masyarakat bersatu,” ujar Bupati.

Lanjut Bupati, Ia mengenang momen malam takbiran yang sempat viral dan ditonton lebih dari 300 ribu kali, ketika dirinya bersama jajaran Forkopimda—Kapolres, Wakapolres, dan Dandim—berkeliling menggunakan sepeda motor. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata kerukunan dan kedamaian yang terjaga di Sangihe.

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PHBI Kecamatan Tabukan Utara, khususnya kepada Sekretaris, Djalaluddin Salinsihe, S.Pd.I., beserta seluruh panitia yang telah bekerja keras dan berdedikasi menyukseskan kegiatan tersebut.
Pemerintah daerah juga berharap ke depan jadwal kegiatan PHBI di berbagai wilayah dapat diatur dengan lebih baik agar tidak saling bertabrakan, sehingga pimpinan daerah dapat hadir secara maksimal dalam setiap kegiatan masyarakat.(RB)

Sulut,GN – Usai menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sulawesi Utara, masa aksi damai yang di koordinir oleh Panglima LMP Provinsi Sulut Indra Wongkar,SE, Ketua LMP Sulut Yopie Wonte, dan beberapa Ormas lainnya dan masyarakat bergerak menuju ke kantor DPRD Sulut yang berada di Kairagi, di bilangan jalan Manado – Bitung.

Pantauan media Gemparnews.com, Rabu (01/04/2026) Ratusan masa aksi berkonvoi dengan memakai satu kendaraan tronton dan kendaraan roda empat serta roda dua menuju ke gedung cengkih.

Sesampainya di halaman kantor DPRD Sulut, masa aksi belum diberikan izin masuk. Dan setelah melakukan negosiasi, akhirnya masa aksi di perbolehkan memasuki gedung DPRD Sulut. Selanjutnya perwakilan masa aksi di perkenankan menuju ke lantai tiga di ruangan serba guna DPRD Sulut untuk melakukan dialog sekaligus menyampaikan aspirasinya.

Di ruangan serba guna DPRD Sulut, perwakilan masa aksi damai di terima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, Ketua Fraksi Nasdem Nick A Lomban, anggota fraksi Nasdem Paula Runtuwene dan Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen.

Dialog tersebut di tuntun langsung Ketua Komisi 3 DPRD Sulut Berty Kapojos, memberikan kesempatan kepada kordinator masa aksi Indra Wongkar,SE mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Indra menjelaskan ada berbagai aspirasi yang akan di sampaikan diantaranya, aspirasi dari masyarakat Bolaangmongondow tepatnya desa Lolak, pinagoluman dan beberapa desa lainnya terkait penerbitan akta tanah atau sertipikat. Hal sama juga kata Indra terjadi pada Masyarakat Pandu Kota Manado. Dimana Masyarakat Pandu telah lama menempati tanah HGU namun belum diberikan haknya untuk mendapatkan sertipikat.

Sementara untuk masyarakat Desa Lotta Kecamatan Pineleng mengeluhkan terkait janji Pemerintah Kota untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat desa Lotta dalam penyambungan air bersih dari PDAM. ” Tapi nyatanya, pihak PDAM menagih beban tagihan kepada masyarakat. Padahal pemerintah kota sudah menjanjikan secara gratis,” ucap Indra dengan nada geram.

Indra juga memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat diantaranya masyarakat Pandu, masyarakat Bolmong, masyarakat Lotta dan lainnya secara langsung menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Sulut.

Perwakilan Masyarakat Pandu Christian Salumpaehe dan Ibu Sofie Adrian mengharapkan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut, dapat memfasilitasi menerbitkan sertipikat.  Saat ini ada program Pemerintah yakni PTSL untuk penerbitan sertipikat.

Usai mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter berjanji bahwa aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti dan semua akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Sulut mengenai hasil diskusi hari ini. “Jadi kami sebagai anggota DPRD tugas kami sebagai pengawasan tentunya akan menerima aspirasi ini untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” kata Anter.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut bahwa keluhan dan aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti. “Pasti akan Kami tindaklanjuti dengan memanggil Hearing. Semua akan kami undang termasuk perwakilan masyarakat yang hadir pada saat ini,” ungkap Kapojos.

Pantauan media ini, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. Semua perwakilan masa aksi yang sudah hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta keluhannya. (sisco)

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara di kunjungi kembali oleh para legislator dari Minahasa Tenggara (Mitra), Rabu (01/04/2026).

Kunjungan kerja (Kunker) tersebut, di sambut dengan baik oleh Kasub Analis Kebijakan Ahli Muda Justman Entjaurau,ST,MAP mewakili Sekretaris DPRD Sulut.

Pada kesempatan itu, banyak hal yang di tanyakan oleh anggota DPRD Minahasa Tenggara.

Terkait pertanyaan tersebut, Justman menjelaskan dan menjawab seputaran pertanyaan yang di sampaikan oleh anggota DPRD Mitra. (sisco)

Sulut,GN- Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Utara bersama masyarkat Bolaangmongondow, desa Lolak, Desa Lotta dan Pandu Kota Manado, menggelar Aksi Damai di Kantor Gubernur, Rabu (01/04/2026).

Aksi damai yang di koordinir oleh Panglima LMP Sulut, Indra Patrianus Wongkar, SE melakukan orasinya di depan kantor Gubernur.

Pantauan media gemparnews.com, ratusan warga masyarakat yang tergabung dalam aksi damai ini memadati jalan di depan gerbang kantor Gubernur Sulut.

Sejumlah aparat dari kepolisian Polda Sulawesi Utara turut menjaga mengamankan jalannya aksi damai di kantor Gubernur.

Aksi damai tersebut di terima oleh Kepala Kesbangpol Sulut Johni Suak,SE,M.Si mewakili Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

“Saya tadi sudah berkomunikasi dan bapak gubernur lagi berada di luar daerah di jakarta, Jadi apa yang menjadi aspirasi dari bapak – ibu boleh disampaikan kepada kami,” kata Suak.

Pantauan media ini, beberapa perwakilan organisasi, dan masyarakat di perkenankan masuk ke kantor Gubernur untuk melakukan dialog. Hingga berita ini di publikasikan aksi damai di kantor gubernur terus berlanjut.

Adapun salah satu poin aspirasi masyarakat pandu, agar meminta pemerintah provinsi (Pemprov) melalui badan pertanahan untuk menerbitkan sertifikat kepada masyarkat yang sudah lama menempati lahan tersebut.

Selanjutnya, aksi damai akan menuju ke kantor DPRD Sulut untuk menyampaikan aspirasi kepada perwakilan rakyat yang duduk di DPRD. (sisco)

Sulut,GN-  Dalam rangka menyerap aspirasi warga masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter melaksanakan reses pertama tahun 2206 di Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado.

Reses tersebut di hadiri oleh masyarakat  dan juga mewakili pemerintah, perangkat Kelurahan, tokoh masyarkat dan tokoh agama.serta kepala lingkungan.

Royke Anter dalam sambutannya menjelaskan maksud pelaksanaan reses ini sebagai amanat undang undang dan merupakan bagian dari kerja kedewanan.

“Reses dilaksanakan dalam setahun sebanyak 3 kali, jadi sebagai tugas dan tanggung jawab kami untuk turun ke dapil menjemput aspirasi bahkan masukan-masukan dari masyarakat,” kata Anter.

Dari pelaksanaan reses iini banyak sekali masukan bahkan keluhan masyarakat. Adapun aspirasi masyarakat antara lain,

Terkait penerimaan bantuan bencana banjir, penerimaan BPJS dan masyarakat memohon bantuan untuk penerbitan sertifikat.

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut menyampaikan bahwa akan mengawal aspirasi masyarakat dan meneruskan apa yang menjadi usulan warga sesuai dengan kewenangannya masing-masing, baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat.

” Aspirasi bapak – ibu akan kami kawal tentu sesuai dengan kewenangan masing – masing,” ucapnya. (sisco)

Manado,GN- Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Prof Dr dr Starry Rampengan,SpJP,(K).,FIHA.,MARS, kembali meninjau ruangan laboratorium terpadu dan ruang diklat yang baru, Senin (30/03/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengunaan ruangan laboratorium dan ruangan Diklat sebelum diresmikan.

Langkah ini tentunya menjadi harapan besar guna kemajuan pelayanan kesehatan, laboratorium yang kini tampil lebih modern mampu menunjang pemeriksaan medis dengan lebih cepat dan akurat.

Bahkan menjadikan RSUP Kandou Manado sebagai tempat pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Selain itu tentunya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia tempat belajar, bertumbuh, dan berbagi pengetahuan bagi seluruh tenaga kesehatan.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut, para manajer,asisten manajer dan kepala instalasi. (sisco)

SANGIHE, GN – Peran Pemerintah Desa dan kelurahan Pesisir sangat penting dalam mengelola kawasan pesisir,Menjaga kelestarian laut dan membina masyarkat nelayan.

Hal ini disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM ketika secara membuka kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Ikrar Kemitraan Kepala Desa/Lurah Pesisir (Coastal 500) dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-14 (TPB-14) tentang Ekosistem Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Tahuna Beach, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan kelurahan pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari mengungkapkan bahwa dirinya pernah diundang ke Jakarta pada Agustus lalu untuk mendengar secara langsung berbagai program terkait perlindungan ekosistem laut dan wilayah pesisir.

Bupati juga terkesan dengan peran organisasi non-pemerintah yang secara serius menyusun dan menjalankan program perlindungan ekosistem laut di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga menjangkau berbagai negara di dunia.

“Yang membuat kita berbahagia, Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi kabupaten ke-500 di dunia yang bergabung dalam program ini. Kita mendapat angka yang sangat istimewa, yaitu 500,” ujar Thungari.

Menurutnya, sebagai daerah kepulauan, masyarakat Sangihe sejak dahulu hidup dan berkembang bersama laut. Laut bukan hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga bagian dari identitas budaya serta masa depan masyarakat.

Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem laut bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam konteks pembangunan global. Hal ini sejalan dengan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya TPB-14 yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, kewenangan pemerintah kabupaten terhadap wilayah laut sangat terbatas. Wilayah laut hingga 12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara di atas 12 mil merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Meski demikian, peran pemerintah desa dan kelurahan pesisir tetap sangat penting, terutama dalam mengelola kawasan pesisir, menjaga kelestarian laut di wilayah kampung, serta membina masyarakat nelayan.

“Bapak dan Ibu bisa mengatur laut yang ada di kampung, laut yang ada di kelurahan, termasuk para nelayannya. Di sinilah peran kita bersama untuk menentukan masa depan keberlanjutan laut dan ekosistemnya, sehingga sumber pangan ini dapat kita wariskan kepada anak cucu kita,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi dan penandatanganan ikrar kemitraan Coastal 500 ini diikuti oleh para camat, lurah, kapitalaung, serta dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. (RB)

Sulut,GN- Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Wiliam Niklas Silangen,SE,M.Si menerima Kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Bolaangmongondow, Senin (30/03/2026).

Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bolmong tersebut dalam rangka konsultasi mengenai LKPJ.dan Tata tertib.

“Jadi mereka datang konsultasi pertama mengenai LKPJ dan yang kedua mengenai tata tertib,” kata Sekwan Silangen.

Sekwan Silangen menjelaskan bahwa saat ini DPRD Sulut, LKPJ sudah dalam tahapan pansus dan akan melakukan pembahasan dengan perangkat daerah. Untuk tata tertib DPRD kata Sekwan Silangen, kita tahu bersama saat ini tata tertib sedang di revisi dan sudah di bentuk pansus juga untuk merevisi tata tertib tersebut. ” Dua hal tersebut yang dikonsultasikan daru DPRD kabupaten Bolmong,” ujar Sekwan (sisco)

SANGIHE,GN – Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menghadiri perayaan Ketupat Halal Bi Halal yang digelar di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sabtu (28/03/2026).

Wabup dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum Halal Bi Halal 1447 Hijriah merupakan waktu yang tepat untuk membersihkan hati dan memperkuat tali silaturahmi di tengah kehidupan bermasyarakat.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sarana untuk saling memaafkan dan memperkokoh persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan masyarakat Sangihe.
Wabup Tendris Bulahari juga mengapresiasi tema kegiatan,

“Dengan Hikmah Halal Bi Halal Kita Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah serta Kebersamaan Antar Umat Beragama”, yang dinilai sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini.

Lanjut Bulahari bahwa,semangat kebersamaan dan toleransi harus terus dijaga sebagai fondasi dalam membangun daerah yang harmonis dan damai.

“Halal Bi Halal memiliki makna yang sangat dalam, yaitu sebagai momentum untuk membersihkan hati dari segala khilaf dan kesalahan, mempererat silaturahmi, serta memperkokoh persatuan di tengah keberagaman kita,” ujar Wabup.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergandengan tangan, saling menghargai, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah menuju Sangihe yang lebih maju, sejahtera, dan harmonis.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Kampung Talawid yang tampak antusias merayakan tradisi ketupat sebagai bagian dari budaya kebersamaan pasca Hari Raya Idul Fitri.(RB)