Sulut,GN- Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara atau sebutan yang keren Bank SulutGo atau juga paling keren BSG mendapat sorotan tajam dari Pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

Pasalnya, pelayanan ke masyarakat di Bank SulutGo tidak menunjukan sikap yang ramah seperti yang diharapkan.

Hal itu, terungkap ketika Banggar DPRD Sulut mengundang Direksi Bank SulutGo dalam rapat Banggar membahas KUA PPAS Tahun anggaran 2025, sekaligus membahas persetujuan DPRD dalam penyertaan modal di Bank SulutGo, Kamis (1/8/2024) di ruang sidang paripurna DPRD.

Direksi BSG yang hadir yakni Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis dan Direktur Pemasaran Pius Batara pun di bombardir dengan pertanyaan yang menggelitik terkait pelayanan pimpinan BSG.

Toni Supit anggota Banggar pun menyatakan kekesalannya kepada direksi Bank SukutGo. ” Pak Dirut saya telephone beberapa kali tidak di angkat. Saya juga WA tidak direspon. Kami tidak meminta-minta uang tetapi kami menyampaikan dan ingin bertanya terkait kepentingan masyarakat di Sitaro pasca bencana alam disana,” kata Supit.

Sementara, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD pun merasa kecewa dengan Direktur Umum dimana Ketua DPRD beberapa kali menelepon tidak di respon,dan juga menanyakan lewat WA pun tidak di jawab.

“Bahkan Direktur umum saya sudah telepon dan juga WA tidak ada jawaban. Padahal kedudukan kita sejajar dengan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Ketua DPRD Sulut.

Dia mengatakan semua anggota DPRD Sulut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Ada 45 anggota dewan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sampaikan ke Direktur umum masih ada disini saya WA, saya ketua dewan ingin menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan, sampai saat ini dia tidak jawab. Kita aja tidak di indahkan apalagi yang biasa – biasa,” semprot Ketua DPRD.

Silangen sangat berharap pelayanan pimpinan Bank SulutGo menjadi perhatian.
“Saya kira ini jadi perhatian untuk Bank SulutGo ke depannya,” harap Silangen.

Atas ketidaknyamanan itu, secara gentle dan penuh kerendahan hati Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis pun menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

” Saya atas nama Direksi dan segenap karyawan Bank SulutGo menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dalam pelayanan kami, ke depannya kami akan membenahi ini agar pelayanan di bank SulutGo lebih baik lagi, jadi sekali lagi kami mohon maaf,” pungkas Turuis dengan nada penuh kerendahan hati.

Justru lewat permintaan maaf ini, pimpinan dan anggota DPRD ikut memberikan apresiasi atas respon baik dari direktur Kepatuhan Mahmud Turuis. (sisco)

Sulut,GN- Secara marathon tim Banggar DPRD Sulut bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan pembahasan, akhirnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 di sepakati bersama.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay,SH, Raski Mokodompit, Billy Lombok dan anggota Banggar lainnya.
Saat menutup rapat, Kamis (1/8/2024) Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2001 tentang tata tertib pasal 18 ayat 6 mengamanatkan bahwa kebijakan umum APBD dan prioritas platform sementara mendapat persetujuan bersama, ditanda tangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

“Maka perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna ini dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 dan untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” kata dr Andi sapaan akrab ketua DPRD Sulut.

Lanjut, Ketua DPRD Sulut menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan anggota Banggar serta tim TAPD yang sudah hadir dalam rapat pembahasan.

“Hadirin yang terhormat, dengan demikian rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara APBD tahun 2025 telah selesai. Saya menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dewan, anggota Banggar DPRD provinsi Sulawesi Utara, tim TAPD sekretaris Provinsi, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3 bersama jajaran SKPD yang hadir,” Ujar dr Andi.

“Maka agenda pembahasan hari ini telah selesai dan saya akan nyatakan ditutup,” pungkasnya. (sisco)

Manado,GN- Setelah mengemban tugas dalam pelayanan kesehatan, tim dokter jantung anak dari RSUP Kandou Manado diantaranya Dr David Waworuntu, Sp.A(K), DR Dr. David Kaunang, Sp.A( K), tim Dokter lainnya, Dokter dan tim Anestesi, tim keperawatan, tim penunjang) RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, Jumat (1/8/2024) kembali mencatatkan sejarah.

Keberhasilan melakukan operasi pada balita usia 1 tahun 3 bulan yang mengalami kelainan jantung bawaan tipe Ventricular Septal Defect (VSD) subaortic doubly committed (SADC) menjadi bukti pelayanan terbaik bagi masyarakat meskipun, kelainan ini dikenal sangat sulit untuk dilakukan tindakan intervensi.

Balita tersebut telah mengalami gangguan pertumbuhan yang signifikan akibat kelainan jantung yang diidapnya. Setelah melalui berbagai pemeriksaan dan evaluasi, tim dokter memutuskan untuk melakukan prosedur transcatheter closure, yang dikenal sebagai penutupan jantung bocor, untuk menangani VSD SADC.

“Operasi ini merupakan salah satu kasus tersulit yang pernah kami tangani. Namun, berkat tuntunan Tuhan, MujizatNYA nyata,  kerja keras dan dedikasi tim, serta dukungan teknologi medis terbaru, kami berhasil melaksanakan prosedur ini dengan sukses,” ujar dr David Kaunang.

Prosedur transcatheter closure dilakukan dengan menggunakan kateter untuk menutup lubang pada septum ventrikel tanpa perlu melakukan operasi terbuka. Metode ini tidak hanya meminimalkan risiko komplikasi, tetapi juga mempercepat proses pemulihan pasien.

Lanjut kata dr David Kaunang bahwa Keberhasilan ini merupakan bukti komitmen kami dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan inovatif bagi masyarakat.

“Kami berharap keberhasilan ini dapat memberikan harapan baru bagi anak-anak dengan kelainan jantung bawaan lainnya, sehingga jantung anak indonesa sehat”,ujar dokter yang ramah terhadap masyarakat.

Dia menyampaikan terima kasih Kepada Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou DR.Dr. Ivonne E. Rotty MKes. , bersama seluruh Dewan Direksi serta segenap Civitas Hospitalia atas supportnya.

“Terima kasih kepada pasien, orang tua serta keluarga dan Seluruh Masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami “tutupnya. (*/sisco)

SANGIHE,GN – Albert Huppy Wounde,SH,MH Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk selalu menjaga soliditas dalam bekerja.

Hal ini disampaikan Wounde ketika memimpin apel bersama di lapangan gelora santiago, senin (1/8/2024).

” Saya mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD, untuk selalu menjaga soliditas dalam bekerja, Saya melihat ada ego sektoral dan Saya tidak menghendaki itu, kita sebuah sistem Pemerintahan daerah,ada satu kejelekan dapat mencoreng teman-teman yang lain, dan juga sebaliknya, jadi itu yang Saya tekankan kepada pimpinan OPD, ayomi atau mengayom bawahannya,” Kata Wounde.

Lanjutnya, bahwa salah satu indikator dari keberhasilan seorang pimpinan adalah mengayomi bawahannya.

” Saya berharap didepan ini ada beberapa kegiatan untuk penataan SDM, Saya minta yang tidak dapat bekerja sama, saat ini juga siapa pun dia, baik Pratama sampai bawahannya, yang tidak bekerja sama silahkan resign, Saya akan berhentikan dengan hormat jika resign, jadi sekali lagi tolong kita harus disiplin,” Tegas Pj Bupati Wounde.(ROBIN)

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD kesal terhadap salah satu oknum direksi Bank SulutGo. Pasalnya oknum direksi Bank SulutGo saat Ketua DPRD Sulut melakukan komunikasi dan tidak di jawab.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Sulut saat mengudang pimpinan direksi BSG yang hanya di hadiri Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis dan Direktur Pemasaran Pius Batara, Kamis (01/8/2024).

” Bahkan Direktur umum saya sudah telepon dan juga WA tidak ada jawaban. Padahal kedudukan kita sejajar dengan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Ketua DPRD Sulut.

Dia mengatakan semua anggota DPRD Sulut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Ada 45 anggota dewan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sampaikan ke Direktur umum masih ada disini saya WA, saya ketua dewan ingin menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan, sampai saat ini dia tidak jawab. Kita aja tidak di indahkan apalagi yang biasa – biasa,” semprot Ketua DPRD.

Silangen sangat berharap pelayanan pimpinan Bank SulutGo menjadi perhatian.
“Saya kira ini jadi perhatian untuk Bank SulutGo ke depannya,” harap Silangen.

Sementara anggota Banggar lainnya yang ikut mendengarkan kekecewaan ketua DPRD Sulut atas perlakuan salah satu direksi Bank SulutGo menyampaikan sikap tegas untuk memanggil khusus oknum Direktur Umum tersebut.

“Ini pelecehan pak, sebagai usul kita memanggil secara khusus direktur umum Bank SulutGo, kita undang khusus tolong dicatat. Kalau tidak di undang, saya akan interupsi terus,” tegas Amir Liputo dengan nada geram.

Diketahui sebelumnya, Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Mahmud Turuis, Sudah menginformasikan bahwa Direktur Umum tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas. Turuis juga meminta maaf kepada segenap pimpinan DPRD Sulut atas ketidaknyamanan dalam pelayanan. ” Pak Direktur umum sedang tugas, untuk itu atas nama Direksi dan segenap Bank SulutGo menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan yang tidak berkenan,sekali lagi memohon maaf,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN– Pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sontak menjadi begitu menegangkan.

Hal itu dikarenakan adanya ketidak adilan terhadap masyarakat Sulut yang didapati oleh anggota DPRD Provinsi Sulut Julius Jems Tuuk pada postur ApBD tahun 2025.

Pasalnya, Dinas Kominfo mendapat anggaran Rp 33,6 miliar, sementara Dinas Sosial hanya mendapat dapat Rp 17,6 miliar, kemudian Kehutanan mendapat Rp 47 miliar tapi hanya untuk bayar gaji.

“Di Dinas Kominfo ada pengalokasian anggaran penyusunan konten, jumlah konten 500 konten, anggarannya Rp 10,5 miliar. Tidak wajib. Konten apa yang disampaikan?,” tanya Jems Selasa, (31/7/2024) pada rapat pembahasan PPAS 2025 di ruang rapat DPRD Provinsi Sulut.

“Kenapa tidak masuk aja ke Perkim atau ke Dinas Kehutanan, atau ke Dinas Sosial yang nyata-nyata itu berimpect langsung dengan masyarakat,” sorot Jems.

Tak hanya itu, terungkap pula bahwa, Dinas Kominfo membuat website Pemerintah Provinsi, namun website itu sampai saat ini tidak ada data.

“Coba buka yang Sulut info ini, apa yang diinfokan di Sulut. Harusnya menurut saya Kominfo itu APH (Aparat Penegak Hukum) mesti masuk, periksa karena ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan,” beber Jems.

“Bikin website aja pak ketua, di awal pembuatan website di Pemerintah Provinsi, laporan Rp 50 juta, saya bikin Rp 3,5 juta selesai, lebih bagus lagi,” tegas Jems.

Usai rapat Banggar, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulut Steven Liow menjelaskan bahwa anggaran Rp 10,5 miliar untuk pembuatan konten dimaksud untuk jasa media.

“Itu kan bayar jasa media. Konten itu yang dimaksud jasa media, masak ada konten tertentu yang depe harga bagitu, cuma depe mata anggaran, konten, bagitu,” ungkap Steven Rabu, (31/7/2024) dengan dialek Manado, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Liow juga membantah terkait anggaran pembuatan website yang dibandrol dengan harga Rp 50 juta di Dinas Kominfo Sulut.

“Bukan Torang itu. Dia ada tulis di situ. Jadi, dia so bayar cloud, bayar apa, dia satu mata rekening. Rupa aplikasi kan bayar aplikasi sekarang to? Misalkan bayar cloud bayar itu, jadi nyanda sebanyak itu,” jelas Liow.

Terkait dengan besaran anggaran Rp 33,6 miliar, Steven menyebut di mana saat ini sudah interkoneksi dan bayar lewat Pensus.

“Itu lewat Pensus bayar. Inspektorat, BPK, kita kan cuma kase terus dan memang Depe anggaran begitu nyanda tambah-tambah, dan sekarang e-catalog semua,” tandasnya. (sisco)

SANGIHE,GN- Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Albert Huppy Wounde,SH,MH memimpin apel pagi bersama, senin (1/8/2024).Hadir mengikuti apel sekda,Para asisten setda,kabag,Pimpinan OPD,Camat,Lurah,ASN dan THL di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sangihe.

Dalam sambutannya,Pj Bupati menegaskan bahwa apel bersama jangan hanya dianggap seperti ritual.

“Apel pagi yang sering kita lakukan jangan anggap hanya semacam ritual,karena itu memiliki peranan penting untuk membentuk karakter,disiplin serta kebersamaan kita sebagai media komunikasi juga, media informasi serta memotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai aparatur negara, disitu terkandung disiplin,kedisiplinan, kerjasama, Penghormatan, penghargaan, loyalitas, motivasi dan semua yang kita lakukan bersinergi dalam membangun dan melayani masyarakat,” tegasnya.

Wounde juga meminta kepada ASN dan THL untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.

” Saya meminta tolong tingkatkan kedisiplinan, tanpa kedisiplinan, kinerja itu pasti berantakan, jangan jadikan apel itu sekedar ritual saja, tapi memang ada nilai-nilai yang terkandung termasuk motivasi, komunikasi, kerjasama,dan menghargai satu sama lain,” Tutup Pj Bupati Sangihe ini.(ROBIN)

Sulut,GN- Melihat pemberitaan Media sosial terkait menyudutkan Ketua DPD Gerindra Sulut yang baru, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) dari Oknum mantan Pengurus partai Gerindra Sulut.

Terkait hal itu, Herol V Kaawoan (HVK) pun angkat bicara. Sebagai kader partai kata HVK, dirinya harus patuh dan loyal terhadap pimpinan. Dia juga menyesalkan hal itu terjadi di internal partai.

“Tentunya saya selaku Kader Gerindra Sejati yang sudah lama membesarkan partai Gerindra di sulut sangat menyesalkan hal itu,” ungkap HVK.

HVK menegaskan Ketua YSK datang ke Sulut bukan cita-citanya tapi ini perintah langsung Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra, yang juga Selaku Presiden terpilih RI 2024 – 2029. HVK di perintahkan untuk Mendisiplinkan Kader. Selain itu juga membangun Provinsi Sulawesi Utara.

Lanjut kata HVK, di tengah – tengah issue menyudutkan YSK beberapa hari yang lalu, di jawabnya dengan melakukan kunjungan marathon hampir 10 DPC partai Gerindra Sulut.

” untuk memperkuat kader, mendisiplinkan kader dan mendorong pengurus DPC Melengkapi struktur kepengurusan sampai ke anak ranting yang belum terbentuk dan untuk menatap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati yang sudah di depan mata,” katanya.

“Juga dalam kunjungan beliau berpesan Berdamailah dengan Semua orang dan jangan menyebar Hoax berita bohong dan mengutip kalimat pak Prabowo, Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” tegasnya.

Oleh sebab itu Wakil ketua DPD Gerindra Sulut yang juga selaku anggota DPRD Provinsi Sulut mengajak kader, simpatisan, pendukung, pengagum untuk bersama Bergandengan tangan, tegak lurus mengamankan, memenangkan YSK sebagai calon Gubernur Sulut 2024 – 2029.

Dan jika ada kader partai Gerindra, organisasi sayap yang Tidak mendukung tentunya akan Evaluasi. (sisco)

Sulut,GN- Anggota KPU Sulawesi Utara, Meidy Tinangon saat penutupan kegiatan Workshop Pembuatan Berita dan Konten Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digelar KPU Kabupaten Minahasa Selatan, menyampaikan Informasi pilkada serentak tahun 2024 harus diperbanyak, dilipatgandakan atau dimultiplikasi penyebarluasannya secara berjenjang, hingga menjangkau pemilih di pelosok desa atau kelurahan.

Workshop digelar Senin (29/7/2024) dengan tujuan meningkatkan kompetensi jajaran KPU Kabupaten Minsel dan PPK, termasuk jajaran sekretariat dalam penyusunan berita dan konten media sosial.

Menurut Tinangon, adanya multiplikasi informasi maka akan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah pemilih yang teredukasi dengan informasi berkualitas terkait dengan penyelenggaraan pilkada.

Dengan sendirinya akan menstimulus partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan. Informasi dalam bentuk berita dan konten medsos dari KPU RI, wajib di-repost dan di-share oleh KPU Provinsi ke kabupaten dan kota.

“Selanjutnya dibagikan lagi oleh PPK ke PPS dan ke publik, dan oleh PPS dibagikan ke WAG yang berisikan warga desa atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai opinion leader di desa atau kelurahan,” ungkap Tinangon yang juga Wakil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM KPU Sulut.

Tinangon berkeyakinan bahwa dengan adanya multiplikasi pemberitaan akan membantu proses pendidikan pemilih sehingga pemilih semakin teredukasi menjadi pemilih yang cerdas dalam berpartisipasi.

“Terkait partisipasi pemilih kita berharap jangan hanya di tahapan pemungutan suara atau pada hari-H, namun di setiap tahapan,” ungkapnya.

Workshop ditutup oleh Ketua KPU Minahasa Selatan Tommy Moga didampingi anggota KPU. (*/sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr.Andy Silangen di dampingi Wakil ketua DPRD Sulut Rasky Mokodompit, Billy Lombok, Viktor Mailangkay, memimpin Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD Sulut T.A 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD, Selasa (30/7/2024) di ruang Paripurna DPRD Sulut.

Rapat pembahasan begitu alot dengan berbagai intrupsi anggota DPRD Sulut kepada eksekutif yang di pimpin oleh Sekprov Steve Kepel di ikuti OPD terkait

Di ketahui bahwa yang disebut KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Hal itu di sampaikan Ketua DPRD Sulut dr.Andy Silangen di mana agenda tersebut menindaklanjuti penghantar Gubernur dalam pembahasan BANGGAR mengenai rancangan KUA-PPAS lewat paripurna DPRD Sulut 22/7 lalu

Selain itu Sekprov Steve Kepel, menyampaikan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD,Pemerintah Daerah tentunya harus tetap mempertimbangkan dokumen-dokumen pemerintah.

Dalam hal ini rencana strategis daerah, hasil evaluasi kerja pemerintah , pokok pikiran DPRD dan Arahan dari Pemerintah Pusat.

Demikian pula halnya terkait hutang pemerintah provinsi Sulawesi Utara sampai 2029 dengan setoran menurun tiap tahun, 200M sekian untuk pembayaran setahun.

“Dengan demikian pembahasan Kebijakan umum anggaran selesai di bahas hari ini 30 Juli 2024 kita setujui dan untuk pembahasan Platform Anggaran sementara (PPAS) di lanjutkan hari Rabu besok 31 Juli 2024,” tutup Silangen sambil mengetuk palu sidang. (sisco)