Manado,GN- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado, Jumat (16/8/2024) Melaksanakan kegiatan Jalan sehat dan senam bersama.

RSUP Kandou Manado juga menggelar lomba karaoke, mobile legend dan lomba ketangkasan.

Pantauan media gemparnews.com acara dihadiri oleh Direktur Utama (Dirut ) RSUP Kandou Manado Dr dr Ivonne E Rotty, MKes sekaligus membuka rangkaian kegiatan tersebut.

Selain itu, RSUP Kandou juga menggelar door prize dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait pelayanan kesehatan dan juga tentang Rumah sakit kepada peserta yang dapat menjawab dengan benar.

Hadir dalam kegiatan, selain direktur Utama terpantau juga Direktur PMKP dr Yeheskiel Panjaitan,S.H, MARS. Direktur Layanan Operasional, dr Wega Sukanto,Sp BTKV, Direktur Direktur Perencanaan dan Keuangan Dr. Erwin Sondang Siagian SSTP, MSi, Direktur SDM Ns Suwandi Luneto,MKes, para Manager dan Asisten Manager serta staf RSUP Kandou Manado. (sisco)

Manado,GN- Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado berhasil melakukan operasi implantasi koklea (cochlear implant), Kamis (15/8/2024).

Pelaksanaan operasi ini merupakan perdana di lakukan di RSUP Kandou Manado, dengan seorang pasien usia 6 tahun. Tindakan operasi implantasi koklea berlangsung selama 3 jam.

Direktur Utama RSUP Kandou, Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty MKes mengapresiasi atas keberhasilan operasi ini.

Menurut Dirut, keberhasilan pelaksanaan operasi implantasi koklea menjadi salah satu langkah RSUP Kandou untuk memfasilitasi kebutuhan para penderita gangguan pendengaran agar mendapat tindakan pengobatan yang tepat dan aman, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

“Melalui tim medis, para penderita gangguan pendengaran tidak perlu khawatir lagi dengan proses komunikasi yang akan dilakukan,” ujar Dirut saat konferensi pers.

“Karena RSUP Kandou sekarang sudah dapat melakukan operasi implan koklea dengan aman. Kami berharap layanan ini dapat membantu kualitas hidup penderita gangguan pendengaran sejak lahir menjadi lebih baik,” tandasnya.(sisco)

Sulut,GN- KPU Sulut Selasa, (13/8/2024) kembali menggelar Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Kali ini keanggotan tersebut menyasar stakeholder di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Menurut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon, kegiatan yang digelar di D’ Dapoer Resto & Cafe, Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut, bertujuan untuk menyebarluaskan produk hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilihan serentak.

“Dengan adanya penyuluhan produk hukum ini, kami berharap penyelenggara dan stakeholder baik dari parpol, ormas, termasuk pers akan memiliki persepsi yang sama terkait aturan hukum sehingga akan secara bersama mengawal pilkada serentak yang sesuai dengan kerangka hukum,” ungkap mantan Ketua KPU Sulut 2023-2024 tersebut.

Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, Sastro Mokoagow. Selanjutnya, kegiatan resmi dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kabupaten Mitra, Lucky Mamahit.

Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur meliputi:  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 12 Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, 14 Partai politik yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, Organisasi Masyarakat (Ormas), Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Tenggara serta Media/Pers.
Penyuluhan produk hukum yang ditutup bersama Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Tinangon, mengahadirkan nara sumber, di antaranya  Tommy Sumakul aademisi FH Unsrat yang menguraikan potensi permasalahan hukum dalam pilkada.

Narsum lainnya Victory Rotty selaku Tim Pemeriksa Daerah DKPP, menguraikan produk hukum penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, termasuk strategi pencegahannya.

Sementara itu, Kolonel CHB Komara Manurung Kabag Ops Binda Sulut memaparkan materi tentang Peran Parpol dan Stakeholder mewujudkan Pilkada Damai dan Berintegritas. Sedangkan anggota Bawaslu Sulut Steven Linu menjelaskan tentang produk hukum pengawasan tahapan pilkada.

Hadir juga narsum yang mewakili  Kejaksaan Tinggi Sulut yang membahas sengketa pilkada dan pencegahannya, serta perwakilan Polda Sulut yang mendiskusikan pencegahan dan penanganan tindak pidana  politik uang dalam pilkada.

Materi terakhir disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulawesi Utara, Meidy Y. Tinangon terkait produk hukum tahapan Pilkada. Tinangon menyebut bahwa  perlu kegiatan seperti ini dilaksanakan guna mensosialisasikan tahapan-tahapan serta produk hukum pemilihan serentak tahun 2024 ke masyarakat luas agar ada persepsi yang sama dalam mewujudkan pilkada luber dan jurdil.(sisco/*)

SANGIHE,GN – Bertempat di Tahuna Beach hotel,Sabtu (10/8/2024) di KPU Sangihe menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementraa (DPS) tingkat Kabupaten Sangihe dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati Tahun 2024.

Rapat Pleno dihadiri Penjabat Bupati Sangihe, Albert Wounde,SH,MH dan unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Albert Wounde mengatakan, pelaksanaan pleno kiranya dapat berjalan lancar dan dalam perhelatan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur serta Bupati-Wakil Bupati, kiranya ada hak masyarakat untuk memilih sesuai aturan dan persyaratan seperti yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan perundang lainnya.

‘Saya atas nama pimpinan daerah memberikan apresiasi kepada KPU dan harapan semoga Pilkada dapat berjalan lancar. Selamat mengikuti pembukaan kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS,”ungkap Albert.

Absan Tahendung ketua KPU Sangihe dalam sambutannya ketika membuka rakor, mengakui persiapan pleno hari ini banyak energi yang terbuang, sehingga diharapkan semua yang terlibat sehat-sehat dan tetap semangat

Absan juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tahapan demi tahapan hingga pada pleno terbuka DPS.

“Kita semua telah bekerja keras melakukan persiapan ini, sehingga diharapkan dengan kerja keras bapak ibu dan dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS berjalan dengan lancar,” ujar Absan.

Sementara itu, Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kepulauan, Iklam Patonaung disela-sela kegiatan mengatakan, pleno DPS telah diawali dengan sinkronisasi data PPK, namun tidak menutup kemungkinan masih ada yang perlu diperbaiki lagi.

“Nantinya akan dibaca dulu di pleno ini data kecamatan, apakah ada yang bergerak atau tidak, sebab data ganda masih bisa terjadi. Ini kan baru tahapan pleno DPS, masih ada tahapan perbaikan sebelum menuju Daftar Pemilih Tetap (DPT),”jelasnya.

“Namun DPT itu sudah final, meski masih ada juga pemilih tambahan, yakni ada pemilih yang tiba-tiba pindah, serta pemilih khusus, yaitu mereka yang tidak ada di daftar pemilih, tiba-tiba dia ada identitas resmi orang Sangihe,”terang Iklam.(ROBIN)

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Amir Liputo, terkejut ketika mendengar penyampaian dari sekretariat DPRD bahwa dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya tidak teranggarkan di sekretariat.

“Saya mendengar penyampaian bahwa anggaran purna bakti tidak teranggarkan di sekretariat dan Teman – teman yang akan berakhir, dana purna bakti tidak teranggarkan, ini sungguh luar biasa,” kata Liputo saat pembahasan KUA PASS APBD Perubahan 2024 bersama Tim TAPD di ruang paripurna, Jumat (9/8/2024).

Legislator DPRD Sulut dapil Kota Manado ini mendorong pemerintah provinsi untuk dapat memikirkan hal tersebut. Liputo menegaskan bahwa dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan berakhir di atur oleh undang – undang.

“Jadi kami mohon dapat di pikirkan, karena ini amanat undang – undang tentang susduk bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatan, di berikan jasa pengabdian sesuai ketentuan,” tegas Liputo.

Selain itu, Liputo juga mengkritisi dana reses anggota DPRD Sulut tahun 2024 hanya satu kali. Pada hal menurut ketentuan lanjut Liputo, dana reses itu ada tiga kali dalam setahun.

“Anggota DPRD melakukan jemput aspirasi masyarakat satu tahun tiga kali sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ketika dilantik, namun tidak teranggarkan,” ungkapnya.

“Reses itu amanat undang – undang dan di APBD 2024 hanya satu kali dianggarkan. Padahal dalam ketentuan itu tiga kali. Nah, ini yang perlu kita diskusi bersama,” ucap Liputo. (sisco)

Sulut,GN— KPU Sulut menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pemeriksaan kesehatan Pencalonan Pemilihan serentak nasional Tahun 2024. Acara yang berlangsung, Jumat (9/10/ 2024) bertempat di aula kantor KPU Sulut.

Rakor ini dibuka oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dan Anggota KPU Sulut Salman Saelangi didampingi Plh Sekretaris KPU Sulut, Aminuddin Ilolu, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas, Hukum dqn SDM Carles Worotitjan.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak terkait untuk memastikan proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah berlangsung lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada kita itu sangat penting agar kita bisa memastikan bahwa bakal pasangan calon atau nanti yang terpilih itu sudah harus sehat” ujarnya.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulut Salman Saelangi mengatakan rakor ini bertujuan untuk memastikan persiapan yang matang dalam pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah Tahun 2024.

Saelangi juga menjelaskan secara detail mengenai pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Calon Kepala Daerah yang nantinya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa serta fasilitas dan alat yang akan disediakan pihak Rumah Sakit dan BNN.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr R.D Kandou Manado Dr.dr Ivonne Elisabeth Rotty, Kepala BNN Sulut Pitra Andrias Ratulangi, Dinas Kesehatan Daerah Sulut dr Harto Necsen Linelejan, M.M.R.S., CHCM, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh.

Dengan terlaksananya rakor ini, diharapkan proses pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini dihadiri KPU Kabupaten/Kota, jajaran KPU Sulut yakni Pejabat Eselon III dan IV dan Staf Sekretariat.(sisco/*)

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Cindy Wurangian mengkritik fasilitas wify yang ada di kantor DPRD. Pasalnya selang beberapa tahun ini wify di kantor DPRD Sulut tidak diperbaiki oleh Dinas Kominfo Sulut.

Menurut Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut ini, informasi yang dia dapat saat menanyakan kepada beberapa staf dan menyampaikan bahwa wify tidak jadi.

“Jadi setiap kali rapat, diruangan rapat manapun di lingkup DPRD ini, selalu signal handphone itu susah. Bukannya torang nda ada kuota, kami banyak kuota cuma signalnya tidak bagus. Jadi mau tidak mau kami harus berharap wify. Nah wify di kantor DPRD ini sudah sekian tahun tidak jadi. Setiap kali kami bertanya kepada staf menangani wify bukan cuman satu orang saja kami bertanya tetapi beberapa orang, namun jawabannya selalu wify tidak jadi,” kata Wurangian saat rapat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2024 di ruangan rapat Paripurna Jumat, (09/8/2024).

Bahkan herannya sambung Wurangian, ketika kami bertanya lagi kepada staf, mereka menjawab bahwa penanganan wify di DPRD Sulut sudah ditangani oleh Dinas Kominfo Sulut. “Bukan torang yang bekeng tetapi so dari Kominfo Sulut,” jelasnya.

Wurangian berharap kepada ketua TAPD Pemprov Sulut Steve Kepel dapat memperhatikan hal tersebut.

“Jadi mohon pak sekprov, di perhatikan wify di kantor DPRD Sulut. Kalo pun jadi wify hanya lima menit kemudian putus lagi. Setiap kali kami rapat Kadang kami membaca berita dari teman media sangat sulit karena tidak ada signal . Wify ini mati hidup kemudian mati hidup lagi lebih banyak mati dan sudah bertahun – tahun. Sekali lagi kiranya ini menjadi perhatian,” harap Wurangian. (sisco)

Sulut,GN- Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Ivonne E Rotty,MKes dipercayakan oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara (KPU Sulut) menjadi salah satu Nara sumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan Pencalonan Pemilihan serentak nasional Tahun 2024. Acara yang berlangsung, Jumat (9/10/ 2024) bertempat di aula kantor KPU Sulut.

“Tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada kita itu sangat penting agar kita bisa memastikan bahwa bakal pasangan calon atau nanti yang terpilih itu sudah harus sehat” ujar Ketua KPU Sulut Kenly Poluan  saat membuka kegiatan rapat koordinasi.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan persiapan yang matang dalam pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah Tahun 2024.

Selain direktur Utama RSUP Kandou Manado Dr dr Ivonne E Rotty,MKes juga narasumber dari Kepala BNN Sulut Pitra Andrias Ratulangi, Dinas Kesehatan Daerah Sulut dr Harto Necsen Linelejan, M.M.R.S CHCM dan Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh.

Dengan terlaksananya rakor ini, diharapkan proses pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. (sisco)

Minut,GN- Ratusan hamba – hamba Tuhan dari denominasi gereja di Indonesia menggelar doa puasa di Sulawesi Utara (Sulut). Acara doa puasa ini sukses dilaksanakan dan disponsori oleh Yayasan Pondok Daun prayers. Sementara peserta yang hadir mereka adalah para hamba Tuhan se- Indonesia.

Ketua yayasan pondok daun Prayers ibu Theressa Bokang mengatakan acara doa puasa ini merupakan yang ke-29 tahun. ” Setiap tahun biasanya dua kali kami mengadakan doa puasa. Dan tempatnya juga berpindah,tidak hanya di satu daerah saja,” kata Ibu Theressa.

Acara doa puasa ini kata Ibu Theressa dilaksanakan selama tiga hari (6-9 Agustus 2024) di hotel Sutan raja Minahasa Utara.

” Doa puasa selama tiga hari dan tentu kami mendoakan bangsa dan negara, pemerintah Indonesia serta mendoakan Sulawesi Utara senantiasa aman dan damai,” ujarnya.

Selain itu, kata Ibu Theressa peserta hamba Tuhan yang dari luar daerah dapat menikmati keindahan bumi nyiur melambai yang terkenal dengan pariwisata dan kuliner. ” Setelah acara selesai mereka dapat menikmati keindahan alam,pantai dan juga kuliner makanan khas Sulawesi Utara,” ucap Ibu Theressa.

Sementara itu Ketua Panitia, Pdt Dany Karamoy menjelaskan doa puasa ini fokus mendoakan provinsi Sulawesi Utara.

” Tahun kemarin doa puasa di Bali kemudian Solo dan sekarang ini kita doakan Sulawesi Utara. Jadi lokus kita dimana kita berada disitu kita mendoakan wilayah otomatis mendoakan gubernur, walikota dan Bupati di Sulawesi Utara dan Bangsa Indonesia juga pastinya,” jelas Kakak kandung Angel Karamoy itu.

“Peserta yang hadir ini secara nasional ada dari Jawa Barat,Jawa Timur, Bali, Batam, Kalimantan, Sumatera dan Papua serta dari Sulawesi Utara kabupaten Talaud,Sangihe dan Sitaro dan lain sebagainya,” tambah Ketua Panitia.

Untuk rencana doa puasa selanjutnya, Pdt Dany Karamoy menegaskan bahwa semua menunggu arahan dari Ketua Umum dan Juga sesuai dengan kehendak Tuhan.

“Kita berencana sesuai dengan arahan ketua umum akan digelar di Kuala Lumpur, namun semua rencana berjalan dengan kehendak Tuhan,” tutup Pdt Pembantu GPdI Imanuel Kakaskasen Tomohon ini. (sisco)