Sulut,GN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan pertemuan secara virtual melalui Zoom Meeting dengan 7.568 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) se-Sulut. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan _coklit_  yang sudah berlangsung selama seminggu sekaligus memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan tugas Pantarlih dalam menyukseskan pilkada serentak 27 November 2024 yang akan datang.

Anggota KPU Sulut, Lanny Ointu dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses pencoklitan untuk saat ini akan dibatasi hanya selama 2 minggu agar mempercepat proses coklit, sehingga sisa waktu yang ada bisa digunakan untuk mengevaluasi hal-hal mungkin akan menjadi masalah dikemudian hari.

Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol Mugi Sekar Jaya, juga menyampaikan untuk rekan-rekan jika ada masalah terkait keamanan untuk berkoordinasi dengan kepolisian setempat agar bisa mendapat pengawalan ketika sedang menjalankan tugas.

Kegiatan ini disambut baik oleh para peserta dan KPU Sulut berharap dengan adanya pertemuan ini, seluruh Pantarlih dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan lancar dan menghasilkan data pemilih yang valid dan kredibel. Ini adalah bagian dari komitmen KPU Sulut untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur, adil, dan transparan.
Turut hadir juga dalam pertemuan ini Bapak Mathen Thandi selaku Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulut dan Plh. Sekretaris KPU Sulut, Bapak Meidy Malonda.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan yang dilakukan KPU Sulut dalam rangka menyambut pilkada serentak 27 November 2024. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, diharapkan pilkada di Sulawesi Utara dapat berlangsung dengan sukses, aman dan damai.

Sulut,GN – Selama dua hari DPRD Sulut yang tergabung dalam lintas komisi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait Pengembangan reklamasi pantai Sindulang hingga Tumumpa Kota Manado. Terjadi pro dan kontra di tengah – tengah masyarakat pesisir yang berada di bibir pantai Sindulang hingga ke Tumumpa. Ada masyarakat yang menerima pengembangan reklamasi ada juga masyarakat yang menolak.

Sontak permasalahan ini masuk ke meja para legislator Sulawesi Utara yang notabene sebagai lembaga perpanjangan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan menyelesaikan setiap persoalan di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dengan bijaksana para legislator DPRD Sulut mencari solusi, sehingga mengundang pimpinan perusahaan pengembang di bawah PT Manado Utara Perkasa (MUP) dengan masyarakat yang menerima dan menolak pengembangan reklamasi di pesisir pantai Sindulang sampai Tumumpa.

Hari Senin 1 Juli 2024 DPRD Sulut yang dipimpin oleh legislator Jems Tuuk (JT) mengundang pihak pengembang PT MUP dengan Masyarakat yang menerima pengembangan reklamasi.

Dari pertemuan tersebut, pimpinan rapat meminta kepada masyarakat agar mereka menyampaikan alasannya dimana mereka menerima pengembangan reklamasi tersebut.
Dari penuturan masyarakat dan pengembang kata JT sapaan akrabnya menjelaskan penyampaian masyarakat bahwa alasan mereka menerima pengembangan reklamasi diantaranya adanya pembangunan, wilayahnya akan maju, terbuka lapangan kerja, tambatan perahu juga di siapkan, tidak akan banjir dan lain-lainnya, itu juga jaminan dari PT MUP.

Menurut JT pihaknya juga menanyakan kepada masyarakat yang menolak reklamasi apakah mereka sudah bertemu dengan pihak pengembang, namun kata mereka belum pernah bertemu sehingga DPRD akan memfasilitasi. Kemudian di hari kedua, Selasa 2 Juli 2024 DPRD Sulut juga mengundang pihak pengembang PT. MUP dengan masyarakat yang menolak pengembangan reklamasi.

“Hanya saja rapat hari ini legal standing dari tenaga ahli dan yang lain belum di sampaikan tetapi lembaga DPRD memberikan apresiasi kepada PT MUP dibawah pimpinan bapak Marthinus menjelaskan dengan detil proses perijinan sampai pada ijin ini keluar secara sah berdasarkan hukum yang ada di Republik Indonesia,” kata Jems Tuuk kepada sejumlah media usai rapat, Selasa (2/7/2024) dilantai 3 kantor DPRD Sulut.

Lanjut kata JT kemudian PT MUP menjelaskan juga tentang layout dari rencana reklamasi dan rencana apa yang akan di buat. “Hanya saja di dalam penjelasan pak direktur, anggota DPRD pak Yongki Limen menolak karena lahan terbuka untuk masyarakat di pantai yang seluas dua hektar tidak menghadap ke laut,” ujarnya.

“Saya yakin PT MUP akan melihat aspirasi masyarakat karena pantai ini hanya itu di kota Manado dan masyarakat banyak akan datang apalagi daerah ini akan menjadi daerah pertumbuhan bangunannya dan kota akan lebih bagus,” tambah JT.

JT menegaskan apa yang dilakukan oleh DPRD adalah untuk memfasilitasi. “Jadi apa yang dilakukan oleh DPRD hari ini adalah memfasilitasi. Dan DPRD juga melindungi investor dengan ijin yang lengkap tetapi dinamika dimasyarakat, DPRD juga harus tanggap sehingga dalam menyelesaikan persoalan ini tidak ada yang menang kalah tetapi harus menang menang supaya tidak ada yang kehilangan muka,” tegas JT.

Sementara ditempat yang sama, Direktur PT MUP Martinus Salim menyampaikan apresiasinya dimana DPRD menyelesaikan persoalan dengan menempatkan pada posisi netral.

“Kami melihat dalam hal ini DPRD provinsi Sulawesi Utara telah menempatkan diri pada posisi netral. Kami sangat menghargai dalam memfasilitasi ini,” ungkapnya.

Terkait dengan pekerjaan di lapangan, Direktur PT MUP mengatakan pihaknya saat ini mengehentikan sementara karena menghargai rekomendasi dari DPRD.

“Untuk sementara kami hentikan karena kami menghargai rekomendasi yang dilayangkan oleh DPRD. Kami tentunya dalam forum seperti ini akan mencoba menyerap aspirasi yang dapat kami terima sebisa mungkin tetapi tentunya kami akan mempertimbangkan cost dan benefitnya bagi perusahaan dan tentunya bagi masyarakat banyak dan kami berusaha membuat pembangunan yang terbaik bagi kota Manado ini,” ujarnya.

Untuk kelengkapan dan legal standing yang disampaikan oleh DPRD, direktur menjelaskan bahwa pihaknya akan memenuhi dan melengkapi segera.
“Legal standing perusahaan dan tim ahli yang dimintakan oleh DPRD tentunya kami akan melengkapi segera,” tutupnya.

Diketahui Rapat Dengar Pendapat PT MUP dan Masyarakat yang menolak reklamasi diskors dan di lanjutkan pada pekan depan sambil menunggu PT MUP melengkapi legal standing yang dimintakan oleh DPRD.(sisco)

Sulut, GN- Direktur PT Manado Utara Perkasa (MUP) Martinus Salim  menyanggupi permintaan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Yongkie Limen (YL) terkait permintaannya untuk memasang baliho di sepanjang lokasi reklamasi Sindulang hingga Tumumpa.

Hal ini disampaikan YL ketika menerima masyarakat nelayan pesisir yang pro terhadap pelaksanaan reklamasi sepanjang pantai Sindulang hingga Tumumpa oleh pengembang PT MUP.

Menurut YL, alasan permintaan pemasangan baliho ini untuk mengetahui proyek apa saja yang nantinya dikerjakan oleh pengembang. “Jangan sama seperti tusa (kucing red) di dalam karung, masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan . Jadi saya minta pasang baliho kalau boleh design gambar yang akan dikerjakan dicantumkan, supaya masyarakat tahu. Ini sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat,” kata YL Senin (1/7/2024) saat hearing bersama dilantai tiga ruang serba guna kantor DPRD Sulut.

Menanggapi apa yang diusulkan oleh YL tersebut, usai hearing Direktur PT. MUP menyanggupi permintaan tersebut. Namun menurut direktur, pihaknya akan melakukan koordinasi dan diskusi bersama management PT MUP karena dirinya tidak dapat mengambil kesimpulan dan memberikan jawaban langsung seperti apa yang harus di tampilkan. ” Pasti akan kami pasang baliho tetapi waktunya akan kami atur,” tandasnya.

Diketahui rapat hearing tersebut di pimpin oleh anggota DPRD Sulut Jems Tuuk di dampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay,SH.MH, Yongkie Limen, Reza Waworuntu, Ismail Dahab, dan Harold V Kaawoan. (sisco)

Sulut,GN- Dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi utara (Sulut) menggandeng Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

Sosialisasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur OKP Sulut yang dilaksanakan di hotel Grand Puri  Manado (28/6/2024), dalam penyampaian Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, OKP adalah elemen penting dalam memelihara alam demokrasi dan punya peran penting dalam mensukseskan dan menyelamatkan Pilkada Sulut yang berintegritas.

“OKP adalah garda terdepan dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam pelaksanaan Pilkada. Serta berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Target partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024 target 82 Persen, kami berharap para Pemuda dapat membantu turut serta mengedukasi kepada masyarakat agar tingkat partisipasi pemilih tetap sama, “ujarnya.

Selain itu, Poluan juga berharap para organisasi pemuda Sulut untuk mendukung Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pentarlih) yang telah mulai bertugas sejak 24 Juni -25 Juli 2024.

” Mari kita bantu tugas mereka dalam rangka pencocokan penelitian data pemilih, sampai ke pelosok desa demi suksesnya Pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 27 November 2024 nanti yaitu Sukses Proses dan sukses hasil, ” tutup Kenly Poluan.

Turut hadir dalam Kegiatan ini, Komisioner KPU Sulut Meydi Tinangon dan Awaludin Umbola, Sekretaris Badan Kesbangpol Sulut, Jaringan Demokrasi Sulut Jopi Suak, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Guki Ginting, Kharisma Kirana ketua Aman Sulut, Rini Mamahit sekertaris dinas Pemuda Olahraga dan OKP. (sisco/*)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis( Bimtek) Peningkatan Kapasitas Protokoler Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara.

Kegiatan Rakor dan Bimtek ini dilaksanakan di Pantai Indah Tateli Resort selama tiga hari (28-30 Juni 2024) dan dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari utusan KPU Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara.

Acara pembukaan di buka oleh Ketua KPU Provinsi Sulut Kenly Poluan di dampingi anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Awaludin Umbola, Lanny Ointu, Kabag Protokoler Sekretariat KPU RI dan Plt Sekretaris KPU Sulut.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini adalah upaya untuk menjalankan organisasi dengan baik, dalam melaksanakan satu tertib organisasi dalam konteks struktur dan strategi organisasi dalam satu tujuan dan kepentingan, terutama dalam konteks pelaksanaan tahapan pilkada.

“Pengenalan lebih dalam, bagaimana kita mengelola protokoler dalam tahapan pencalonan dalam pilkada,” kata Kenly.

Dia berharap, kegiatan Rakor dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Protokoler ini semua peserta dapat mengikuti materi dengan baik.

“Mudah – mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik – baiknya, supaya setelah kita mengikuti kegiatan Rakor dan bimtek protokoler ini, tidak ada lagi terjadi kesalahan – kesalahan dalam kegiatan dan juga komplain. Jadi itu yang harus kita perhatikan, sehingga saya berharap kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik,” pungkas Kenly. (sisco)

Sulut,GN- Ketua KPU Sulut Kenly Poluan beserta Ketua KPU Kab/Kota se-Sulawesi Utara menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku bertempat di Claro Hotel Makassar, Rabu(26/6/2024).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang dalam arahannya menyampaikan digelarnya Rapat Koordinasi ini sebagai langkah konkrit untuk mengupayakan dan mengevaluasi kesiapan penyelenggaran Pilkada 2024 di Wilayah Kalimantan , Sulawesi dan Maluku. Selain itu Tjahjanto menghimbau agar seluruh pihak dapat memanfaatkan forum ini sebagai ajang saling bertukar informasi terkait permasalahan-masalahan serta solusi penyelesaiannya sehingga hal itu dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini

Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian turut hadir sekaligus bertindak sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi ini bersama Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Kabaharkam Polri, Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis.

Adapun peserta pada rapat ini diantaranya Jajaran Forkopimda Provinsi, seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, KPU,Bawaslu,Kejati, Pimpinan Kejari, Jajaran Pimpinan Satuan TNI dan Polri, Partai Politik, Pimpinan Organisasi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,Tokoh agama dan masyarakat di wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku.(*/sisco)

Jakarta,GN- Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) mengadakan kunjungan silaturahmi dengan Ketua Umum dan pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) Jumat, (28/6/2024). Pertemuan tersebut berlangsung di Klenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Umum PGLII, Pdt DR Ronny Mandang, MTh, beserta jajaran pengurus Pdt. Tommy Lengkong (Sekretaris Umum), Jakub Pratama (Bendahara Umum), Pdt. Yesaya Suharsono (Ketua Komisi Hubungan Lintas Agama), Pdt. Dr. Antonius Natan, M.Th. (Staf Ahli), Pdt. Dr. Nasokhili Giawa (Komisi Jaringan Pendidikan Teologi) dan disambut hangat oleh Ketua Umum MATAKIN, Xs Budi Santoso Tanuwibowo bersama para pengurus MATAKIN, Ws. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M:,PhD. (Sekretaris Umum), Ws. Liem Liliany Lontoh, S.E., M.Ag. (Ketua Bidang Hubungan Lintas Agama MATAKIN Pusat juga sebagai Ketua Matakin DKI Jakarta dan Js Ruysya Supit SI. Kom.

Kunjungan silaturahmi disambut hangat oleh Budi Santoso beserta dengan jajarannya dengan mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dari rombongan PGLII, serta mempersilahkan Rombongan PGLII yang dipimpin oleh Pdt. Ronny Mandang sebagai Ketum PGLII untuk menjelaskan maksud dan tujuan silaturahmi tersebut.

Pdt. Ronny Mandang, dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih dimana rombongan PGLII sudah diterima dengan baik, Ronny juga menjelaskan bahwa PGLII sekarang sudah 52 tahun dimana PGLII didirikan pada tanggal 17 Juli 1971 di kota Batu, Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan PGLII merupakan salah satu Lembaga Gerejawi Aras Nasional di Indonesia.

Ronny juga mengungkapkan ini merupakan kunjungan pertama dengan Pengurus MATAKIN, “ini merupakan kunjungan pertama PGLII dengan MATAKIN, sementara jabatan saya sebagai Ketum sebentar lagi akan berakhir,” ungkap Ronny sembari tersenyum.

Lebih lanjut, Ronny menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian komitmen PGLII untuk memperkuat hubungan persaudaraan dengan berbagai komunitas agama di Indonesia.

Ronny juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai komunitas agama untuk menciptakan harmoni dan kerukunan. “Kita harus terus menjaga dan merawat kebhinekaan Indonesia dengan saling memahami dan menghormati perbedaan yang ada,” tambahnya.

Ketum MATAKIN Budi Santoso juga menyambut baik inisiatif ini dan menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara komunitas agama. “Pertemuan ini adalah langkah positif dalam mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Kami berharap bisa terus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati,” katanya.

Budi juga menjelaskan MATAKIN adalah sebuah organisasi yang mengatur perkembangan agama Khonghucu di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1923 Khong Kauw Tjong Hui setelah melalui proses yang panjang sejak akhir abad ke-19

Acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai peran agama dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua belah pihak berbagi pandangan dan pengalaman tentang bagaimana agama dapat menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.

Diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk terus menjaga komunikasi, silaturahmi dan mengadakan kegiatan bersama. Para pengurus dari kedua organisasi sepakat untuk saling mendukung dalam berbagai program yang bertujuan mempromosikan toleransi, kedamaian, dan kerukunan antarumat beragama.

Pertemuan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan pertukaran cendera mata sebagai simbol persahabatan.

Kunjungan silaturahmi ini mendapat sambutan positif dari kedua belah pihak sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan antarumat beragama di Indonesia. Diharapkan, kunjungan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terus menjalin silaturahmi dan memperkokoh persatuan di tengah keberagaman. (*/sisco)

Lampung,GN- Upacara penyambutan prajurit Korps Marinir yang telah melaksanakan Satgas Pamtas RI- PNG MOBILE “GOBANG I” Th 2023. Ketapang, Teluk Pandan.Pesawaran Lampung. Kamis (27/06/2024).

Uoacara Penyambutan Satgas Pamtas RI – PNG Mobile “GOBANG I” Th 2023 ini dipimpin oleh Danbrigif 4 Mar/BS Kolonel Mar Supriadi Tarigan, S.Ip., M.M., beliau juga menyampaikan selamat datang Prajurit petarung Harimau Sumatera di satuan lagi. upacara penyambutan ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepada para prajurit yang selesai melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan di wilayah papua.

Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir Letkol Marinir Alex Zulkarnain, S.E., M.Tr.Opsla dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa upacara yang dilaksanakan hari sangat berkesan.

“Upacara ini sangat berkesan bagi kami yang baru saja melaksanakan tugas diharapkan kedepannya kita dapat membanggakan lagi satuan Korps Marinir maupun TNI AL” Ungkapnya. (*/nosen)

Manado,GN – RSUP Prof Dr RD Kandou Manado bakal miliki gedung kanker 12 lantai. Pembangunan gedung ini untuk menambah sarana dan prasarana dan menjawab kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat yang datang di RSUP Kandou.

Direktur Medik Keperawatan dan Penunjang RSUP Kandou Manado dr Jehezkiel Panjaitan,MARS,SH kepada media Gemparnews.com ketika ditemui diruangan kerjanya mengatakan rencana peletakan batu pertama pembangunan gedung kanker 12 lantai akan di laksanakan antara bulan Juli dan Agustus mendatang. Selain dibangun gedung kanker juga berbarengan dengan dua gedung lainnya yang saling berdekatan di RSUP Kandou Manado.

“Direncanakan peletakan batu pertama pada bulan Juli atau Agustus 2024 mendatang, untuk pembangunan 12 lantai gedung kanker. Jadi ada tiga bangunan rencana akan kita bangun di sini tapi yang paling besar pembangunan gedung kanker ada 12 lantai,” kata dr Jehezkiel, Kamis (27/6/2024).

Lanjut kata dr Jehezkiel, lahan yang akan disiapkan untuk pembangunan gedung kanker 12 lantai terletak di parkiran depan RSUP Kandou Manado. ” Lahan itu nantinya menjadi tempat pembangunan gedung kanker 12 lantai, sesuai dengan maps dan sambil kita juga siapkan pembangunan dua gedung lainnya yang saling berdekatan,” jelas dr Jehezkiel.

Menurut dr Jehezkiel, pembangunan tiga gedung yang saling berdekatan ini gunanya untuk konektivitas antar ruangan gampang diakses. ” Kalau gedungnya berdekatan tentunya rumah sakit ini konektivitas atau integrasinya antar ruangan lebih gampang diakses,” tukasnya.

Pembangunan gedung kanker 12 lantai ini untuk peletakan batu pertama direncanakan dilakukan oleh Presiden atau menteri. “Sesuai wacana dan rencana, bapak presiden atau menteri atau juga Irjen yang akan melakukan peletakan batu pertama. Yang pasti pada Juli atau Agustus mendatang akan di lakukan kegiatan peletakan batu pertama untuk pembangunan 12 lantai gedung kanker di RSUP Kandou,” pungkasnya. (sisco)

SANGIHE,GN- Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Albert Wounde menemui Menteri Kominfo RI Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Kominfo RI,untuk menyampaikan secara langsung Proposal Penambahan BTS di beberapa Wilayah Blank Spot yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rabu (26/6/2024).

“Kebutuhan masyarakat akan jaringan internet harus kita upayakan agar segera dapat dipenuhi. Hari ini kami membawa proposal langsung kepada Bapak Menteri, mudah-mudahan dapat dipenuhi permintaan ini demi mewujudkan Sangihe yang berkualitas, karena berbagai sektor dapat semakin kita majukan oleh karena dukungan internet yang memadai, seperti contohnya dukungan internet untuk pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Para Lelle dan beberapa desa lainnya yang termasuk dalam titik blank spot. Kita doakan saja mudah-mudahan ini dapat terwujud” kata Wounde.

Sementara itu Menteri Kominfo menerima proposal tersebut dan mengarahkan agar Pj Bupati juga segera berkoordinasi dengan direktur utama badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo untuk dapat dipenuhi permintaan tersebut sesegera mungkin. Dirut BAKTI Fadhilah Mathar yang juga telah dihubungi via telepon mengiyakan untuk membantu mengawal permohonan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut.(ROBIN)