Tondano, GN- Debat publik kedua, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut pilkada Tahun 2024, nomor urut 1 Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Johanis Victor Mailangkay (JVM), nomor urut 2 Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Hanny Joost Pajouw (HJP), nomor urut 3 Steven Kandou (SK) dan Denny Tuejeh (DT).

Ada hal menarik yang dilontarkan oleh paslon nomor urut 1 YSK, ketika E2L memberi pertanyaan terkait permasalahan sengketa tanah yang tak kunjung selesai antara pemerintah dan masyarakat selaku pemilik sah tanah.

“Apa langkah untuk menyelesaikan persoalan tanah di kalasey, di Langowan, kemudian pertambangan di Sangihe, dan kemudian sampai hari ini pemerintah harus konflik dengan warga masyarakat,” ujar E2L meminta tanggapan dari paslon nomor urut 1, Rabu (23/10/2024), bertempat di Wale Ne Tou Tondano Kabupaten Minahasa.

Hal menarik yang dilontarkan oleh paslon nomor urut 1 YSK sebelum menanggapi pertanyaan paslon nomor urut 2 E2L, YSK spontan melontarkan kalimat berkelas dan menyanjung kehebatan E2L.

“Paslon nomor urut 2 pinter dia, Pakai saya untuk menjawab ini,” puji YSK.(sisco/*)

Minahasa,GN- Debat Publik kedua Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2024 berlangsung meriah di gedung Wale Ne Tou Tondano Rabu, (23/10/2024).

Debat publik ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut. Acara ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Bawaslu Sulut dan Forkompinda.

Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, menekankan pentingnya substansi dari tema debat, yang mencakup pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, kesejahteraan serta inklusi sosial, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas, serta penguatan demokrasi lokal dan budaya masyarakat adat.

Adapun ketiga paslon dalam debat hari ini yakni Paslon Nomor Urut 1, Yulius S. Komaling dan Victor Mailangkay. Paslon Nomor Urut 2, Elly E Lasut dan Hanny J Pajouw dan Paslon Nomor Urut 3: Steven Kandouw dan Afrets Denni Tujeh.

Ketiga paslon dalam debat ini memaparkan visi dan misi, dengan program perlindungan dan kesehatan bagi masyarakat. Paslon nomor urut 1, Yulius S Komaling menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama, disertai program peningkatan pendidikan dan kesehatan, termasuk penguasaan bahasa Inggris dan Mandarin.

Paslon nomor urut 2, Elly E Lasut fokus pada pentingnya pendidikan yang mendorong siswa berpikir kritis, serta peningkatan infrastruktur pendidikan untuk menciptakan sekolah-sekolah unggulan.

Sementara Paslon nomor urut 3, Steven Kandouw menyampaikan rencana untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui penambahan jumlah dokter dan perbaikan fasilitas kesehatan di Sulut, termasuk membangun rumah sakit lengkap dengan peralatan modern.

Empat belas (14) panelis, yang telah disiapkan dalam debat ini, memberikan perspektif beragam terhadap setiap program yang diusulkan oleh para paslon. KPU Sulut berharap melalui debat ini, masyarakat dapat lebih memahami visi dan misi para calon, serta membuat pilihan yang tepat dalam pemilihan mendatang.

Debat publik kedua kali ini, sukses menarik perhatian publik dengan banyak pendukung dari masing-masing paslon untuk hadir menyaksikan secara langsung pemaparan visi, misi dan program yang diusulkan ketiga Paslon tersebut. (sisco)

Minahasa, GN— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi utara (Sulut) menggelar Media Gathering persiapan Debat Kedua Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pilkada 2024 bersama jurnalis biro KPU Sulut dan Minahasa, Rabu (23/10/ 2024).

Media Gathering di buka oleh Ketua Devisi Hukum KPU Sulut Meidy Y Tinangon.  Saat membuka kegiatan bersama Media Tinangon mengatakan debat Paslon akan dilaksanakan hari ini bertempat di Wale ne tou Tondano Minahasa dengan tema Pendidikan kesehatan, pemuda dan olahraga raga, kesejahteraan dan inklusi sosial perlindungan perempuan anak dan penyandang disabilitas, penguatan demokrasi lokal, hukum dan HAM.

Lanjut kata Tinangon, Sebelum Indonesia merdeka, praktik demokrasi sudah di buat oleh kabupaten Minahasa sebelum ada DPRD di Minahasa.

“Minahasa punya sejarah pada tahun 2012 Minahasa merupakan Pioneer demokrasi Indonesia yang saat itu disampaikan Ketua KPU RI Arif Budiman. Sebagai bukti, Minahasa Reed yang berkantor pusat di Kota  Manado,” ujarnya

Lebih jauh Tinangon menjelaskan setelah memperhatikan aspek geografis, pilihan debat kedua diadakan di Kabupaten Minahasa karena identik dengan tema kita terkait kearifan lokal dan budaya.

“Dari keterangannya, untuk persiapan pada pelaksanaan debat kedua ini telah dilakukan secara maksimal. “Sejak senin kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Berdasarkan evaluasi pada debat pertama, semua telah kami antisipasi. Tempat sudah ditata dengan baik. Kita telah bekerjasama dengan PLN, telkom dan semua Perangkat-perangkat dijaga ketat oleh pihak Kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.

 Tinangon juga menjelaskan persiapan untuk panelis merupakan orang-orang yang berintegritas ahli di bidangnya, akademisi doktor dari unima dan Unsrat, perwakilan dari kaum disabilitas.

Dia mengingatkan untuk pemberitaan media, Pers harus memperhatikan perimbangan. Pengawasan pemberitaan oleh Bawaslu.

Sementara itu di tempat yang sama, Karo Ops Polda Sulut Kombes S Lumowa menyampaikan, Sistem pengamanan dilaksanakan Polda dan Polres serta Kodam kodim yang di wilayah hukum Minahasa. “Tugas negara ini, semua berkaitan dasarnya pola operasi dilindungi dasar hukum peraturan KPU, ” ucapnya. (sisco)

Sulut, GN- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Data Hasil Pengawasan Konten Media Internet dan Implementasi Kehumasan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

Rakor tersebut dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Command Centre), Selasa (21/10/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HP2H) Bawaslu Kabupaten/Kota beserta Staf Subbag Pengawasan dan Humas Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulut.

Pada kesempatan itu, Anggota Bawaslu Sulut Steffen Linu menyampaikan dua hal yang menjadi tujuan diadakannya kegiatan tersebut. Pertama berkaitan dengan hasil pengawasan konten internet (siber) dan selanjutnya terkait pengelolaan kehumasan Bawaslu.

Steffen mengingatkan, pelaporan hasil pengawasan konten internet (siber) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota harus mampu merekam semua kejadian yang ada di media sosial maupun platform berita.

“Apalagi jika informasi di sosial media tersebut mengandung dugaan pelanggaran pemilihan seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya, semua ini harus mampu di rekam oleh jajaran kita,” tegas Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut ini.

“Pelaporan hasil pengawasan bukan soal kuantitas jumlah melainkan bagaimana kualitas laporan itu sendiri,” tambahnya.

Steffen juga menyoroti soal pengelolaan kehumasan jajarannya, khususnya terkait produksi konten sosial media dan engagement atau peningkatan tayangan dan viewer setiap postingan.

Menurutnya, Humas sebagai garda depan pencegahan, perlu adanya intensitas produksi konten yang mengarah pada edukasi publik.

“Di tengah arus informasi di sosial media yang belum tentu valid kebenarannya, kita harus menjadi penyeimbang dengan memberikan informasi, edukasi publik, secara intensif, itulah kenapa produksi konten informasi humas lembaga harus ditingkatkan,” tandas mantan Anggota Bawaslu Kota Tomohon ini.

Turut hadir kepala bagian pengawasan dan humas Anggray Sari Mokoginta dan Koorsubag H2DI Youan Rasu. (*/sisco)

Jakarta,GN – Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) mengadakan konferensi pers pada Senin, 21 Oktober 2024, di Ghara Karmel, Kebayoran Lama, Jakarta Barat.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pengurus pusat PGLII, termasuk Ketua Umum Pdt Ronny Mandang, Majelis Pertimbangan Pdt Ronny Sigarlaki, SH, Komisi Hukum Pdt Arnold Manurung, SH.,MH, dan tokoh muda PGLII, Jordan Panggabean.

Dalam kesempatan ini, PGLII menyampaikan doa serta harapan kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PGLII, Pdt. Ronny Mandang, menegaskan pentingnya peran pemerintahan baru dalam menjaga keutuhan bangsa dan menciptakan kesejahteraan yang merata.

“Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran bisa membawa perubahan positif bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memimpin dengan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan,” ungkap Ketum PGLII sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah banyak berbuat bagi Indonesia, khususnya bagi Papua yang merupakan ladang pelayanan PGLII.

Sementara itu, Majelis Pertimbangan Pdt Ronny Sigarlaki juga menekankan bahwa PGLII mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional.

“Sebagai bangsa yang majemuk, penting bagi kita untuk terus mempererat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Pdt Arnold Hasudungan Manurung berharap lewat konferensi pers ini harapan besar PGLII terhadap pemerintahan baru agar mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di mana seluruh elemen bangsa dapat hidup dalam harmoni dan kesejahteraan. Secara khusus ia menyoroti terkait kebebasan beribadah tanpa adanya diskriminasi apalagi sampai ada kejadian perselisihan.

Tokoh muda PGLII, Jordan Panggabean, turut menyampaikan pandangannya terkait peran generasi muda dalam mendukung visi pemerintahan yang baru, kendati dengan melihat komposisi Menteri dan Badan Lembaga yang membantu Presiden dan Wakil Presiden yang besar.

Dia meyakini dan berharap bahwa kondisi tersebut akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. (*/sisco)