Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) hari ini Kamis, 23 April 2026 menggelar agenda Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2025 serta Penyampaian Laporan Kinerja AKD DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026 serta Pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2026.

Ini disampaikan oleh Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos,M.Si ketika di hubungi media gemparnews.com, Rabu (22/04/2026).

” Pelaksanan kegiatan rapat paripurna DPRD Sulut akan di laksanakan hari kamis 23 April 2026 pada pukul 13.00 WITA hingga selesai,” tulis Sekwan Niklas melalui pesan WhatsApp.

Selain agenda rapat paripurna, DPRD Sulut juga akan melaksanakan rapat pembahasan agenda Bapemperda pukul 10.00 wita di ruangan rapat Bapemperda.

Lanjut pada pukul 10.30 wita rapat finalisasi tentang catatan – catatan strategis berupa rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025 di ruangan rapat DPRD.

Dan pukul pukul 12.00 WITA bertempat di ruangan serbaguna lantai tiga, rapat Badan Musyawarah DPRD dalam rangka menetapkan jadwal dan agenda kegiatan DPRD. (sisco)

Manado,GN- Setelah merampungkan penyusunan komposisi kepengurusan, Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) Wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya memastikan kesiapan pelantikan pengurus periode 2026–2030 yang rencananya akan digelar tanggal 23 April 2026.

Sebagai bagian dari finalisasi persiapan, jajaran pengurus menggelar rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting pada 22 April 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis pelantikan, mulai dari susunan acara, kesiapan panitia, hingga koordinasi antar bidang.

Seluruh persiapan terus dimatangkan guna memastikan pelantikan berjalan lancar. Ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pengurus baru dalam menjalankan program kerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan peran konsultan kesehatan di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, IKKESINDO diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan berbagai pihak serta berkontribusi dalam pengembangan sektor kesehatan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Berikut ini komposisi kepengurusan IKKESINDO Wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya periode 2026 – 2030

Pelindung :
Jendral TNI (Purn.) HBL Mantiri
Penasehat:
Letjen. TNI (Purn.) Dr.A.Budi Sulistya, Sp.THT-KL(K ), MARS
Mayjen. TNI (Purn.) Wanti Waraney Mamahit
Dr. dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS
Dewan Pakar
Brigjen. TNI (Purn.) dr. Douglas S. Umboh, MARS
dr. Rima F. Lolong, M.Kes
Kol TNI (Purn.) dr. Hendrik Manueke, M.Kes
AR. Mohammad Ramdhan Pomanto. IAI
Ir. Roddy Tinggogoy, MM
Eduard P. Tumbuan, MBA

Ketua:
dr. Wim Damopolii, Sp.B,Sp.U, MM, M.Kes, FISQua, CHAE, CHt, (USA
IACHt) CI, CMMH, CI Ht, CPCCP
Wakil Ketua I:
Dr. Jehezkiel Panjaitan SH, MARS, MH.Kes
Wakil Ketua II:
Ir. Junaedi M. Sitorus
Sekretaris:
dr. H. Ramli Isa Kukuh, MHA, FISQua, CHAE,CHCEE,CHMEE
Wakil Sekretaris:
Drg. Juliko Suleman, M.Kes, FISQua.
Bendahara:
DR. Drs. Suranto, SE., MM
Wakil Bendahara:
Rohmani, SE

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Organisasi
Ketua:
dr. Steaven Dandel, MPH
Anggota:
Dr. Erwin Sondang Siagian, SE
Usman Tantu, S.Sos, M.Kes.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Ketua:
Ns Suwandi Luneto, S.Kep,M.Kes.
Anggota:
Ns. A. Dewi Batari, S.Kep., M.Kes, FISQua
Ns. Frida Mendur, S.Kep, M.Kep

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Profesi
Ketua:
Dr. Wega Sukamto, Sp.BJP
Anggota:
dr. Yuanita Lang

Bidang Advokasi, Hukum & Etika Profesi
Ketua:
dr. Erwin Kristanto Sp.KF, SH
Anggota:
Ronaldo Lumy, SH, MH

Bidang Kemitraan & Pengembangan Usaha
Ketua:
dr. Judiwan Delias Maswar, MARS, FISQua
Anggota:
Ichwan Herinaldi, ST, MM
: dr. Christy Natalia Alouw, M.Kes

Bidang Promosi dan Pemasaran
Ketua:
Dr. Josef Rinta, M.Kes, MH
Anggota:
Ns. Khairun Nisa Nurakhyati, S.Kep., MARS, FISQua, CHAE

Bidang Teknologi dan Komunikasi & Informasi
Ketua:
Vernando Lenta,S.Kep.
Anggota:
Ns Oldi Rembet, S.Kep, MH.

Bidang Humas dan Publikasi
Ketua:
Ruslianto Apeldom Urendeng, SH
Anggota:
Yehezkiel Manoppo, S.IKom

(sisco)

Manado,GN- Sidang lanjutan sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado digelar Rabu (22/5/2026) sekira pukul 10.00 Wita dengan Agenda persidangan mencakup pemeriksaan tambahan bukti surat serta pemeriksaan saksi dari pihak tergugat di Ruang Sidang Olden Bidara.

Ketua Majelis Hakim menerima dua saksi dari pihak tergugat ke dalam ruang sidang dan menyaksikan sumpah kedua saksi akan memberikan keterangan sebenar-benarnya.

Saksi pertama, menjelaskan dirinya sebagai Ketua Tim Satgas Investigasi yang dibentuk bersama oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan RSUP Prof Kandou untuk menangani laporan dugaan perundungan.
Ia menyebut proses diawali adanya laporan dugaan perundungan di program studi Anak, dan ditindak lanjuti bersama oleh institusi pendidikan dan RS melalui Tim Satgas Investigasi dengan pemeriksaan sejumlah pihak yang terlibat.

“Tim investigasi menggali informasi kepada 9 peserta didik, 5 tenaga pendidik, Dr.dr.Suryadi Tatura, SpA(K) sebagai terlapor, hingga sopir terkait dugaan pembayaran jasa transportasi. Hasilnya, sopir mengaku menerima pembayaran dari mahasiswa, bukan dari dokter Suryadi saat pemeriksaan terakhir kepada sopir,” ujar saksi pertama.

Dia juga menambahkan pihak tim kerja pendidikan dan pelatihan RS secara rutin melakukan proses monitoring mutu pendidikan dan pencegahan perundungan melalui berbagai upaya, yang salah satunya survei kuisioner rutin kepada peserta didik untuk mengidentifikasi dugaan perundungan. Jadi satgas hanya bertugas melaksanakan investigasi ada tidaknya perundungan dan menyampaikan rekomendasi hasil investigasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNSRAT dan Direktur Utama RSUP Prof.Dr.R.D Kandou. Mengenai sangsi yang diberikan diserahkan kepada para pimpinan kedua institusi.

Saksi kedua, mengaku pernah diminta oleh seniornya untuk memesankan dan membayar jasa rental mobil untuk penggugat bertugas sebanyak empat kali.

“Saya pernah mendapatkan sanksi hukuman dan dipersulit nilainya, Saya bersama rekan satu tim dalam pelatihan praktis di rumah sakit bagi mahasiswa kedokteran (Stase). Hanya karena kelalaian lupa memesankan kendaraan untuk dokter Suryadi bertugas ke Rumah Sakit Noongan”, Ungkap saksi kedua dari tergugat.

Selain itu, ia mengungkapkan adanya tekanan untuk menyewa kamar kos milik usaha penggugat. Saksi kedua juga mengakui pernah sekali menerima total transfer Rp 2 juta yang berasal dari 3 dokter spesialis (salah satunya tergugat) yang dibantu saksi kedua pada Desember 2024 sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya di RS Wolter Mongisidi ketika ia ditugaskan di sana oleh Prodi anak Fakultas Kedokteran UNSRAT.

Sidang hari ini berakhir pukul 13.10 wita dan akan dilanjutkan pada 29 April 2026 dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi dari pihak tergugat. (sisco)

Manado,GN- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPATEN) selama dua hari ini sejak tanggal 21 s.d 22 April 2026 melakukan inspeksi keselamatan radiasi dalam pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (SRP) di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado.

Adapun ruang lingkung inspeksi adalah kelompok tujuan pemanfatan Kedokteran Nuklir, Radiologi Diagnostik & Interventional serta Radioterapi meliputi hal-hal yang menyangkut administrasi perizinan, fasilitas kerja dan system keselamatan radiasi.

Kegiatan diawali dengan Entry Meeting Tim BAPETEN itu Iin Indartati, ST. M.Si selaku Ketua Tim Inpeksi, Puji Astuti, S.ST, MKKK dan Samsiatun Mudzkhiyah, ST yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Prof. Dr. dr. Starry H. Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS didamping Direktur Layanan Operasional Dr. Erwin S. Siagian, SSTP, M.Si, Direktur Medik dan Keperawatan dr. Wega Sukanto, Sp.B.T.KV(K), Para Manajer dan Asisten Manajer Terkait, Kepala Instalasi Radiologi, para Kepala Unit, DPJP Radioterapi, DPJP Kedokteran Nuklir serta tim pendamping inspeksi BAPETEN yang terdiri dari Petugas Proteksi Radiasi, Fisikawan Medis, Radiografer dan Elektromedis.

Dirut Prof. Starry dalam sambutannya menyambut baik kegiatan inspeksi ini yang bertujuan untuk untuk memastikan sistem keselamatan radiasi di RS Kandou berjalan dengan baik yang semata-mata untuk kepenting bersama baik petugas yang melaksanakan kegiatan di area radiasi, para pasien dan pendamping/keluarga pasien. Prof Starry juga berharap masing-masing unit pelayanan di radiologi baik Radiologi Diagnostik dan Intervensional, Kedokteran Nuklir, Radioterapi dapat menjalankan dan mematuhi semua aspek dan system keselamatan radiasi yang sudah ada.

Sementara itu, Ketua Tim Inspeksi BAPETEN Iin Indartati, ST, M.Si dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa kegiatan Inspeksi Keselamatan Radiasi ini atau kegiatan rutin dan berkala oleh BAPETEN, terlebih khusus untuk RS Kandou karena memiliki modalitas dan fasilitas peralatan dengan Sumber Radiasi Pengion yang sangat banyak dan kompleks sehingga tuntutan untuk system keselamatan radiasi juga harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Setelah entry meeting kegiatan dilanjutkan dengan proses inspeksi yang dilaksanakan pada hari pertama Selasa, 21 Aprul 2026 untuk Pemanfaatan Onkologi Radiasi/Radioterapi dan Kedokteran Nuklir sedangkan hari kedua Rabu, 22 April 2026 di untuk pemanfaatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional. (sisco/*)

SANGIHE,GN – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2025–2029 resmi dilantik, Selasa (21/04/2026), di Tahuna Beach Hotel.
Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris KONI Provinsi Sulawesi Utara, mewakili Ketua Umum KONI Sulut, Brigjen TNI (Purn) B. Jerry Waleleng, yang turut mengikuti kegiatan secara daring.

Pelantikan KONI dihadiri pimpinan DPRD, Forkopimda, insan olahraga, serta insan pers, menandai dimulainya babak baru pembinaan olahraga di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sekretaris Daerah Melancthon Wolff mewakili Bupati dalam sambutanya  menyampaikan bahwa olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.

Sekda juga menyampaikan permohonan maaf dari Bupati yang belum dapat hadir karena tugas pemerintahan di luar daerah, sekaligus menitipkan ucapan selamat kepada seluruh pengurus KONI yang baru dilantik.

“Olahraga tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, sportivitas, serta semangat persatuan,” ujarnya.

Lanjutnya , KONI memiliki peran penting dalam mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.
Sekda menegaskan bahwa kepengurusan KONI yang baru memikul tanggung jawab besar dalam memajukan olahraga daerah.

Ia berharap pengurus dapat bekerja secara profesional, menyusun program yang terarah, serta memperkuat pembinaan atlet usia dini sebagai fondasi prestasi ke depan.
Selain itu, sinergi antara KONI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendukung kemajuan olahraga secara menyeluruh. Komitmen pemerintah daerah juga terlihat dari penyediaan fasilitas olahraga, seperti GOR Mumbara yang telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan Open Turnamen Tinju Amatir yang diikuti sekitar 300 atlet dari berbagai daerah menjadi bukti bahwa Sangihe mampu menjadi tuan rumah event besar sekaligus daerah pembinaan atlet yang mulai diperhitungkan.

Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe sekaligus Wakil Bupati, Tendris Bulahari, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan titik awal semangat baru.

“Ini bukan sekadar pergantian pengurus, tetapi arah baru untuk membangun olahraga yang lebih tertata, profesional, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia menambahkan, prestasi olahraga lahir dari pembinaan berkelanjutan, kerja keras, serta dukungan semua pihak.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Bulahari tetap optimistis bahwa dengan kekompakan seluruh pengurus dan dukungan masyarakat, berbagai tantangan dapat diatasi.
“KONI harus menjadi rumah besar yang merangkul semua cabang olahraga. Dengan kebersamaan, prestasi pasti bisa diraih,” katanya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam mendorong kebangkitan olahraga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, KONI Sangihe periode 2025–2029 diharapkan mampu mencetak atlet berprestasi serta mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. (RB)

Sulut,GN– Pentingnya kejelasan pendelegasian tugas dari pimpinan dewan kepada anggota, khususnya dalam menghadiri kegiatan resmi di tekankan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Pierre Makisanti, saat pembahasan tata tertib (tatib) DPRD Sulut bersama sekretariat dewan, Senin (20/4/2026).

Kata Pierre, mekanisme pendelegasian perlu diatur secara lebih rinci agar tidak menimbulkan kendala di lapangan. Lanjut Pierre mengatakan anggota dewan kerap ditugaskan mewakili pimpinan dalam berbagai agenda resmi, namun tidak selalu dibekali informasi yang memadai terkait teknisnya.

Pierre memberi contoh saat pengalamannya menghadiri kegiatan yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pada kesempatan itu, dirinya hadir sebagai perwakilan pimpinan DPRD, namun tidak mendapat informasi bahwa akan diminta menyampaikan sambutan.

“Saya datang mewakili pimpinan dewan, ternyata ada agenda resmi yang mengharuskan sambutan dari pimpinan DPRD. Hal seperti ini harusnya disampaikan sejak awal karena ini membawa nama lembaga,” ujar Pierre.

Berbicara atas nama lembaga kata Pierre, tentu membutuhkan kesiapan yang matang apalagi dalam forum resmi yang dihadiri pejabat penting seperti wakil gubernur dan pimpinan instansi.

“Kalau bicara atas nama pribadi mungkin bisa spontan, tapi kalau lembaga harus ada persiapan. Untungnya saya masih bisa menyampaikan,” cetusnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar sekretariat DPRD Sulut lebih proaktif melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan sebelum menugaskan anggota dewan hadir di acara.

“Perlu ditanyakan lebih dulu apa saja yang harus disiapkan. Jangan sampai anggota datang tanpa kesiapan, lalu harus berbicara di forum resmi secara mendadak,” ungkapnya. (sisco)

Sulut,GN- Mewakili Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Sekretaris DPRD Sulawesi Utara, Wiliam N Silangen, S.Sos,M.Si secara resmi menutup gelaran Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Freedive Indoor Seri I Piala Dankodaeral VIII Tahun 2026 di Manado, Senin (20/4/2026). Ajang ini diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya atlet selam kelas dunia.

Dalam sambutannya, ​Silangen menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh menjadikan olahraga freediving sebagai salah satu pilar prestasi olahraga air di Bumi Nyiur Melambai.

​”Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet yang telah menunjukkan semangat juang dan dedikasi luar biasa. Ini bukan sekadar kompetisi, melainkan fondasi penguatan prestasi olahraga selam Indonesia,” kata Silangen

​​Silangen menilai antusiasme peserta dari berbagai daerah dalam Kejurnas kali ini menjadi sinyal positif bagi masa depan olahraga ekstrem tersebut. Menurutnya, Pemprov Sulut akan terus mendukung penyediaan wadah kompetisi guna menjaring bakat-bakat baru.

Dia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ini merupakan langkah awal untuk membawa nama Indonesia ke tingkat Internasional.

​”Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap lahir atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah yang lebih tinggi,” tandasnya Silangen. (sisco)

Sulut,GN – Prof Dr Paula Runtuwene, selaku anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sulawesi Utara,  memberikan catatan kritis terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut.

Legislator Kota Manado ini ​dalam rapat evaluasi yang digelar di ruang serbaguna DPRD Sulut, Senin (20/4/2026), menyoroti sejumlah pos anggaran tahun 2025 yang dinilai belum terserap secara maksimal untuk pembangunan fisik.

​Prof Paula menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan APBD, mengingat infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Ia meminta penjelasan rinci mengapa beberapa program konstruksi terlihat stagnan dan tidak mencapai target penyerapan yang diharapkan.

​”Kami perlu kejelasan mengenai pos-pos anggaran yang belum terserap maksimal. Masyarakat menantikan dampak langsung dari pembangunan infrastruktur, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan efektivitasnya,” kata Prof Paula.

​Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Sulut, Dr Deicy Paat memberikan klarifikasi bahwa kendala serapan bukan terletak pada masalah teknis di lapangan. Deicy menjelaskan bahwa sebagian anggaran dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban hutang konstruksi dari periode sebelumnya.

Pada kesempatan itu, ​pihak PUPR berjanji akan memberikan rincian data secara tertulis kepada Prof Paula dan anggota Pansus lainnya untuk membuktikan transparansi pengelolaan anggaran, termasuk dana perbaikan jalan (patching) sebesar Rp200 juta yang telah dilaksanakan.

​Prof Paula bersama jajaran Pansus juga terus mengawal progres TPA Regional Ilo-Ilo. Dia mengatakan proyek yang direncanakan menjadi pusat pengelolaan sampah energi listrik (Waste to Energy) tersebut harus benar-benar tuntas secara fisik dan fungsional.

Harapannya, hasil evaluasi LKPJ 2025 ini dapat menjadi dasar perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi, khususnya dalam percepatan infrastruktur strategis di masa mendatang. (sisco)

Sulut, GN – Bertempat diruangan paripurna, Senin (13/04/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD membuka rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2025.

Saat membuka rapat pembahasan pansus LKPJ Gubernur tahun 2025, Ketua DPRD Sulut di dampingi Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH,Wakil Ketua Louis Chramm dan Sekretaris Capt Ramli Kandoli,M.Mar beserta anggota pansus. Sementara dari eksekutif Sekretaris Provinsi Sulut di wakili Asisten III Dr Fransiscus Manumpil bersama jajaran SKPD Sulut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur 2025 selanjutnya akan di serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan. ” Untuk itu, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025, kami serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan bersama jajaran SKPD Sulut,” ujar Silangen sambil mempersilahkan ketua pansus untuk memimpin rapat pembahasan.

Usai diserahkan mandat oleh ketua DPRD Sulut, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 langsung di ambil alih oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit. Raski mengatakan, dalam rapat pembahasan LKPJ gubernur ini, jadwal pembahasan akan di sesuaikan dengan masing – masing mitra kerja komisi di DPRD Sulut.

” Untuk rapat pembahasan hari ini, ada dua mitra kerja komisi yaitu komisi I dan Komisi II. Kemudian besok hari rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi III dan Selanjutnya rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi IV DPRD Sulut. Tentunya ini untuk mempersingkat waktu, agar rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 tidak memakan waktu yang lama,” kata Raski.

Raski pun meminta persetujuan seluruh anggota pansus agar usulan tersebut dapat disetujui oleh semua anggota pansus LKPJ Gubernur 2025. Sementara, anggota Pansus Vonny Paat juga menyampaikan usulannya agar eksekutif harus mempersiapkan data untuk di paparkan secara singkat guna mempererat waktu rapat pembahasan.

“Mengingat rapat pembahasan ini sudah jam 12 siang, sebaiknya jajaran SKPD menyampaikan laporannya secara singkat dan yang pokok intinya program yang terealisasi dan program yang belum terealisasi, agar supaya dapat menghemat waktu pembahasan kita,” kata Paat.

Selanjutnya, Ketua Pansus memberikan kesempatan kepada Asisten III Setdaprov Sulut untuk menyampaikan pengantar sekaligus memberikan kesempatan kepada kepala SKPD Sulut secara berurutan, untuk menyampaikan laporan anggaran tahun 2025.

Setelah asisten III menyampaikan laporan pengantar, langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada Kepala Bappeda Sulut menyampaikan laporan anggaran tahun 2025, kemudian di lanjutkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulut, Kepala Badan Inspektorat Sulut, Kepala BKD Sulut, Kepala Biro Orpeg Sulut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut dan beberapa SKPD yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut.

Sesuai jadwal yang ada, rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 hari ini diperkirakan akan berakhir pada pukul 18.00 wita, dan selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada besok hari dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Kemudian Pada Rabu 15 April 2026, Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan melakukan pertemuan dengan Bank SulutGo sebagai mitra komisi II DPRD Sulut dan dilanjutkan mengunjungi PT MSM yang berada di Minahasa Utara. Selanjutnya pada Kamis 16 April 2025 Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan ke PT JRBM  berlokasi di Bolaangmongondow.

Rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 dilanjutkan Senin 20 April 2025 di ruangan serba guna lantai III DPRD Sulut bersama dinas PU Provinsi Sulut, Dinas LHD Sulut dan Sekretariat DPRD Sulut. Rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 berlangsung tertib, sehingga semua pertanyaan, masukan dan usulan dari anggota pansus di jawab oleh SKPD, dan ada beberapa poin di sampaikan secara tertulis kepada pansus LKPJ Gubernur tahun 2025. (Advetorial)

SANGIHE,GN – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM membuka secara simbolis kegiatan tes Kompetensi Akademik (TKA), tingkat SD bertempat di SDN 3 Tahuna, senin (20/4/2026). Bupati langsung disambut oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bersama jajaran,guru-guru dan para siswa.

Dalam laporan panitia disampaikan bahwa, Peserta TKA Se- Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 1780 peserta di 64 lokasi di Sangihe,dan untuk di SDN 3 Tidore Tahuna berjumlah 30 peserta.

Pada sambutanya Bupati menyampaikan bahwa TKA merupakan bagian penting dalam upaya bersama dalam melakukan assesment nasional untuk mengukur capaian kemampuan dasar peserta didik, bukan sekedar kegiatan evaluasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mutu pendidikan, mengidentifikasi potensi siswa serta memperkuat kualitas pembayaran di setiap satuan pendidikan.

” Kita berharap melalui kegiatan ini dapat memperoleh gambaran yang objektif mengenai kemampuan, Kompetensi yang menjadi pondasi utama bagi keberhasilan anak-anak kita dimasa yang akan datang, oleh karena itu pelaksanaan TKA harus dipandang sebagai bagian dari komitmen kita bersama dalam membangun generasi unggul di Kabupaten Kepulauan Sangihe,”Tutup orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.

Turut mendampingi Bupati,Asisten satu setda Johanis Pilat, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Julien Manangkalangi,S.Pd, Kasat Sat-Pol PP Ario Areba .(RB).