Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Jumat (29/11/2024) menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2025,  Penetapan Propemperda tahun 2025, Ranperda tentang Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji,  Ranperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano dan Ranperda tentang Perubahan ke Tiga Atas Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi para Wakil Ketua dr Michaela Elsiana Paruntu, Billy Lombok dan Stella Runtuwene tersebut dihadiri langsung Gubernur Sulut Prof DR (HC) Olly Dondokambey, SE.

Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen memberi ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang sudah turut serta terlibat secara aktif dengan menyalurkan hak pilih sehingga pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 boleh terlaksana dengan aman tertib dan sukses.

“Kedewasaan masyarakat Sulut dalam berdemokrasi berada pada tataran yang sangat baik, sehingga Pilkada bisa berlangsung dengan Aman, Tertib dan Sukses,” kata Silangen.

Ketua DPRD Sulut juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta mensukseskan pelaksanaan Pilkada yaitu KPU, Bawaslu, atas dedikasi dalam menjalankan proses Pilkada sehingga dapat berjalan dengan baik dan sukses.

“Mari kita terus jaga semangat persatuan dan semangat kebersamaan yang tercipta guna mewujudkan kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan untuk Sulut maju dan sejahtera,” ujar Silangen.

Dalam paripurna tersebut juga Ketua Bapemperda DPRD Sulut Vionita Kuera membacakan Laporan hasil rumusan terkait 8 Ranperda usul prakarsa Gubernur, 7 yang ditetapkan menjadi Propemperda tahun 2025.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sulut Hj. Amir Liputo juga membacakan hasil rumusan Banggar terkait usulan Fraksi- fraksi yang dituangkan dalam APBD Sulut tahun 2025.

Pelaksana tugas Sekertaris DPRD Sulut Niklas Wiliam Silangen, membacakan surat masuk terkait surat PAW anggota DPRD Sulut Ronal Sampel dari DPP Partai Demokrat.

Sementara itu, Gubernur Sulut Prof DR Olly Dondokambey,SE dalam sambutannya menyampaikan kesepakatan bersama yang termuat dalam APBD tahun Anggaran 2025  akan memprioritaskan  pemenuhan anggaran dalam rangka pemulihan Ekonomi, termasuk penanganan Inflasi, penanggulangan kemiskinan ekstrim, peningkatan sektor Kesehatan, pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan UMKM, juga Ketenagakerjaan serta program dan kegiatan yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pro rakyat.

” Mari terus berada dalam satu lajur, bekerja keras dan bekerja sama dalam sinergitas dan kolaborasi sehingga visi dan misi yang kita tetapkan dapat terlaksana untuk kemajuan Sulut dan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Gubernur Olly.

Rapat paripurna juga di hadiri oleh 45 anggota DPRD Sulut, Sekrataris Provinsi Sulut, Forkopimda, kepala SKPD dan undangan lainnya. (adv)

Manado,GN- Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado  melakukan pembahasan progres Program Pengampuan Layanan Non Kanker Jantung Strok Uronefro (KJSU) dan Kematian Ibu Anak (KIA),  Jumat (29/11/2024) di ruang webinar RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.

Pembahasan ini untuk melihat progress serta mengevaluasi program pengampuan layanan prioritas diabetes melitus, gastro-hepatologi, respirasi dan tuberkulosis, dan penyakit infeksi emerging.

Tim Kerja Pengampuan Jejaring KJSU dan KIA Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membahas bersama RSUP Kandou.

Ketua tim Tim Kerja Pengampuan Jejaring KJSU dan KIA Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dr Indri Astuti Utami, MPH, MHM memgatakan bahwa Program Pengampuan Layanan Non KJSU KIA merupakan  program  yang  dijalankan  oleh  Kemenkes  RI  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  yang  menjadi  jejaring  KJSU  dan  KIA.  RSUP  Kandou  merupakan  salah  satu  rumah  sakit  yang  terlibat  dalam  program pengampuan ini.

“Pembahasan  progres  program  pengampuan  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  RSUP  Kandou  menjalankan  program  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan,” ujarnya.

“Kami  mengapresiasi  upaya  yang  dilakukan  oleh  RSUP  Kandou  dalam  menjalankan  program  pengampuan  layanan  non  KJSU  KIA, kami  ingin  mendorong  RSUP  Kandou  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  bagi  peserta  KJSU  dan  KIA,” sambungnya.

Pembahasan  progres  program  pengampuan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  RSUP  Kandou  dan  memperkuat  kerjasama  antara  RSUP  Kandou  dengan  Kemenkes  RI  dalam  mewujudkan  Indonesia  Sehat.

“Saya berharap  RSUP  Kandou  dapat  terus menjadi  rumah  sakit  rujukan  yang  terpercaya  di  Sulawesi  Utara,” terangnya.

Sementara Itu, Plh Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, dr Wega Sukanto, SpB, TKV, (K), menyambut baik pertemuan dengan Tim Kerja Pengampuan Jejaring KJSU dan KIA Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Ia menilai pembahasan terkait pengampuan jejaring KJSU dan KIA ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di daerah.

“Kami di RSUP Kandou sangat mengapresiasi serta selalu mendukung program pengampuan ini. Kami berharap  pengampuan yang dilakukan oleh rumah sakit Kandou benar-benar dirasakan oleh masyarakat  dalam hal pelayanan kesehatan,” tandasnya.

Diketahui, RSUP Kandou Manado merupakan pengampuh regional yang diberikan tugas oleh kemenkes untuk menjadi pengampuh bagi rumah sakit di daerah.(sisco)

Sulut,GN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utra (Sulut) dari Partai Demokrat periode 2024-2029 Ronald Sampel di ketahui lewat surat masuk dari DPP Demokrat akan di lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Surat masuk tersebut di bacakan oleh Plt Sekretaris Dewan Niklas Silangen, Jumat (29/11/2024) disela – sela rapat paripurna DPRD Sulut.

Surat tertanggal 27 November 2024 tentang Pergantian Antar Waktu, yang di bacakan Sekwan, Terdapat SK Pemberhentian dari DPP Demokrat.

Nama yang akan menggantikan Anggota Dewan Ronald Sampel yakni Sherly Tjanggulung.

Pergantian antar waktu anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara atas nama Ronald Sampel maka DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara mengajukan pergantian antar waktu atas nama yang bersangkutan untuk sekiranya dapat di proses sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait itu, kepada awak media Gemparnews.com saat di hubungi melalui via telephone, Ronald Sampel menanggapi dengan senyum.

Dia menjelaskan dalam partai Demokrat tentu ada mekanisme untuk melakukan Pergantian Antar Waktu. “Ini kan baru di bacakan, bisa saja ada pembatalan. Yang pasti dalam partai ada prosedur dan mekanisme untuk melakukan pergantian antar waktu,” ucapnya singkat.

Diketahui Ronald Sampel dilantik menjadi anggota DPRD Sulut Periode 2024 – 2029 dua bulan lalu, setelah terpilih di pemilihan legislatif pada Februari 2024 lalu. Ronald Sampel menjadi anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan Nusa Utara. (sisco)

Sulut,GN- Hajatan Demokrasi di Tanah Bumi Nyiur Melambai sudah saatnya melihat hasil akhir yakni Partisipasi Masyarakat dalam Bilik Suaralah yang menentukan. Selebihnya KPU telah melaksanakan tahapan berdasar ketentuan dan mekanisme prosedur serta peraturan-peraturan yang ada dengan landasan asas LUBER dan JURDIL.

Momentum Pesta Demokrasi 27 November 2024 saat yang dinantikan bagi warga Sulawesi Utara. Tahapan demi tahapan Pemilihan telah dilaksanakan oleh Penyelenggara khususnya KPU secara kelembagaan berkenaan dengan kesiapan dihari Pemungutan Suara.

Melihat dan mendengar bagaimana Politik Elektoral telah menjadi arena untuk mencapai suatu usaha sebuah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Maka diperlukan Pemahaman Politik bagi masyarakat untuk menentukan arah masa depan yang cerah.

Patut berbangga manakala kita melihat sudah adanya kemajuan berkaitan dengan kesadaran politik masyarakat dalam hal memberikan Hak Pilihnya untuk menentukan Pilihannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Oleh karena itu dalam Bilik Suara kami titipkan setumpuk Doa dan Harapan atas tusukan paku pada Surat Suara. Siapapun yang terpilih, sekiranya dapat mempertanggung jawabkan Mandat Rakyat. (*/red)