Manado,GN- BKKBN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Rabu (17/4/2025) di ruangan webinar RSUP Kandou. Kunjungan kerja BKKBN Sulut tersebut di pimpin dr Jeanny Yola Winokan,MAP bersama tim dan di sambut langsung Plh Dirut, Ns Suwandi I Luneto, S.Kep,M.Kes.

Dalam kesempatan itu, dr Jeanny menjelaskan tujuan kunjungan ke RSUP Kandou Manado ini. “Penting bagi kami untuk terus melakukan akselerasi dan koordinasi dengan berbagai fasilitas kesehatan, termasuk RSUP Kandou, guna mendukung program peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.

Dia menegaskan RSUP Kandou Manado sebagai rumah sakit rujukan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan KB yang optimal kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ns. Suwandi Luneto menyampaikan komitmennya untuk bersinergi dan siap mendukung penuh program BKKBN, khususnya dalam optimalisasi layanan KB di lingkungan RSUP Kandou.

“Kami siap bersinergi melalui edukasi, sosialisasi, dan promosi kepada pasien serta masyarakat sekitar terkait pentingnya program KB. Harapannya, hasil dari pertemuan ini segera terealisasi demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Dengan adanya pertemuan ini merupakan langkah awal berkolaboratif antara RSUP Kandou dan BKKBN Sulut untuk terus memperkuat layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di bumi nyiur melambai.

Turut hadir, Manager Pelayanan Medik dr. Wiyono, Asisten Manager Keperawatan Ns. Alan Andi Sondakh, S.Kep, M.Kes, serta Asisten Manager Tim Kerja Hukum dan Humas, Novita, SH bersama tim Promosi Kesehatan RSUP Kandou Manado. (sisco)

Sulut,GN– Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 memberikan klarifikasi terkait pemberitaan bahwa  GMIM menerima dana hibah part 2 sebesar 65 Miliar, Ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/04/2025).

“Kami akan memberikan klarifikasi terkait hal itu, pertanyaan itu muncul dari Ibu Cindy Wurangian. Ia bertanya, apakah Christian Center atau Museum Center itu sama atau berbeda ? karena di sini ada penerimaan hibah sesuai berita itu 65 Miliar. Setelah dijawab, bahwa itu sesuatu yang sama. Yang awalnya Christian Center, kemudian dalam perjalanan berubah menjadi Museum Center dan itu dijelaskan oleh Asisten 1,” kata Ketua Pansus Amir Liputo,SH di dampingi anggota Pansus.

Liputo menjelaskan GMIM tidak menerima dana hibah sebesar 65 miliar secara cash. Yang dimaksud di sini lanjut Liputo menerangkan, gedung tersebut dibangun oleh Pemprov Sulut, kemudian setelah sudah jadi, pengelolaannya diserahkan kepada GMIM.

“Bantuan hibah itu dalam bentuk barang atau jasa dalam hal ini bangunan fisik, bukan uang cash. Namun terlanjur diberitakan bahwa seolah – olah menerima cash 65 M,” jelas Liputo sambil menunjukkan data yang ada.

Lebih jauh Legislator dapil Kota Manado ini mengatakan bahwa data di sini ada pekerjaan arsitektur, ada pekerjaan videotron, pekerjaan mekanikal, Elektrikal hingga pengawasan. “Jadi, di sini tidak ada uang cash mengalir ke sana. Yang ada hanyalah untuk pekerjaan, dan itu aset Pemprov. Cuman pengelolaannya diberikan ke GMIM,” terang Liputo.

Dia juga mencontohkan dengan bangunan Islamic Center di daerah lainnya. ” Sama halnya dengan Islamic Center, yang di mana ada di 3 daerah di Bolmong Raya yang sudah duluan dibangun, itu juga dihibahkan dalam bentuk bangunan, bukan uang. Akibat pemberitaan itu, saya  ditelfon oleh banyak pihak, untuk itu kami mau klarifikasi,” ucapnya.

Soal dana hibah ini lanjut Liputo, bagaimana besarannya itu menjadi urusan eksekutif.  “Kami tidak masuk di situ, mengingat pada saat pembahasan tidak dibahas, baik si A dapat sekian, si B dapat sekian, sebab APBD itu secara umum dan Banggar tidak membahas sampai satuan 3,” pungkasnya.

Pansus LKPJ Gubernur 2024 yang hadir penyampaian tentang klarifikasi tersebut, yakni Ketua Pansus Amir Liputo, Sekretaris Pansus Nick Lomban, anggota Pansus Eugenie Mantiri, Cindy Wurangian, Eldo Wongkar, Feramitha Mokodompit, Louis Carl Schramm, dan Abdul Gani. (sisco)

Sulut,GN- Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sulut Niklas Silangen, S.Sos, MSi menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Komisi I dan II DPRD Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi pembahasan dan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD 2025 – 2029.

Pertemuan dilaksanakan di lantai dua kantor DPRD Sulut. Ada berbagai pertanyaan terkait tujuan kunjungan tersebut yang di anggota DPRD Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah.

Lewat kunjungan mereka berharap dapat masukan yang konstruktif untuk membangun kabupaten Katingan lebih baik lagi.

Sekwan Niklas menyampaikan terimakasih atas kunjungan dari DPRD Kabupaten Katingan. Demikian juga DPRD Kabupaten Katingan juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD Sulut telah menyambut baik atas kunjungan ini. (sisco)

Sulut,GN- Anggota Pansus Louis Schramm angkat bicara dalam Rapat LKPJ Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2024. Schramm menyentil soal kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perihal Pemeliharaan Panti Werdha yakni Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah”.

Louis mengatakan bahwa para lanjut usia di Panti Werdha sangat memiriskan. Karena bangunan tempat tinggal oleh para lansia disana sudah tidak layak huni.

“Banyak bangunan yang sudah bocor, bahkan ada salah seorang lansia yang tinggal disana sudah bau pesing karena tidak adanya perawatan,” Jelas Schramm dihadapan Kepada Dinas Sosial Provinsi Sulut, Rabu (16/04/2025).

Ketua Fraksi Gerindra itu juga menuturkan, persoalan ini telah dirinya sampaikan ke Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Kaban Keuangan.

“Pak Gub telah menginstruksikan untuk menganggarkan satu milliar rupiah untuk pemeliharaan Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar, Senja Cerah,” Ucapnya.

“Jadi saya sampaikan ke kadinsos agar dapat menyelesaikan dengan baik pemeliharaan panti Werdha tersebut, agar para lansia disana dapat tinggal dengan nyaman dan baik,” Tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Sulut, Karimun Pangaribuan mengakui bahwa kurangnya pemeliharaan di panti werdha dikarenakan terkendala anggaran yang dialokasikan.

“Terima kasih pak Louis atas masukannya, ini tentu menjadi perhatian kami,” ucapnya. (*/sisco)

Sulut,GN – Dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024, Legislator Henry Walukow Menyoroti kondisi salah satu titik ruas jalan provinsi di lokasi seputaran Zero Point Minahasa Utara.

Kondisi jalan yang mengalami rusak parah tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi Sulut.

Henry mengatakan kondisi jalan penghubung antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara ini sudah lama dikeluhkan masyarakat agar segera dilakukan perbaikan karena mengganggu aktifitas masyarakat apalagi hujan ekstrim sehingga menyebabkan luapan air cukup besar sehingga sulit diakses warga.

” Kondisi jalan Zero point ini sudah lama di keluhkan masyarakat selain rusak juga sering tidak bisa diakses diakibatkan banjir yang cukup parah.” ujar Henry.

“Bersyukur penjelasan Ibu Kadis PU sudah ditata di APBD untuk tahun 2025 ini. “ sambung Henry.

Henry menegaskan pihaknya akan mengawal terus anggaran tersebut agar dapat direalisasikan dengan kualitas baik.

“Saya pastikan akan mengawal anggaran perbaikan ruas jalan  tersebut sampai tuntas karena sudah tertata di tahun 2025 ini,” ucap Henry

Terkait itu, Kepala Dinas PUPR Sulut Deisy Paat menegaskan kembali bahwa anggaran perbaikan jalan di sepuran zero point sudah ada dan di tata dalam anggaran APBD tahun 2025 ini. ” Iya semua sudah di anggarkan tahun 2025 ini sebesar 1,5 miliar,” kata Kepala Dinas. (sisco)

Sulut,GN- Usai pemaparan Dinas ESDM Provinsi Sulut, Anggota Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024,Louis Carl Schramm, SH,MH langsung menyampaikan pertanyaan terkait penerangan lampu listrik dan air bersih di pulau Bunaken kecamatan Bunaken kepulauan.

Louis menyampaikan bahwa saat dirinya turun reses lalu disalah satu lingkungan yakni kampung islam di pulau Bunaken, selama tiga hari mengalami pemadaman. Bahkan kata louis, sarana air bersih pun tidak ada di pulau Bunaken.

” Ketika saya melakukan reses di Bunaken, selama tiga hari listrik tidak menyala. Bahkan sarana air bersih pun sangat sulit di sana. Jadi mohon di perhatikan karena masyarakat sangat membutuhkan air bersih,” kata louis, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka telah memaparkan bahwa ada program yang sudah dikerjakan diantaranya pemasangan listrik di beberapa desa yang belum teraliri listrik. Dan pengeboran air bersih di beberapa kabupaten di provinsi Sulawesi Utara.

Menjawab apa yang di sampaikan anggota DPRD Sulut, Kepala Dinas menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait kebutuhan listrik di pulau Bunaken.

Begitu juga terkait sarana air bersih, Maindoka menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali melakukan survei lokasi untuk pengeboran air bersih, namun belum di temukan.

” Kami akan melakukan koordinasi dengan PLN terkait kebutuhan listrik disana. Demikian juga sarana air bersih di pulau Bunaken. Kami akan kembali melakukan survei lokasi, mudah – mudahan ada titik lokasi air tawar yang bersih. Karena beberapa kali kami melakukan survei lokasi, namun airnya payau. Tetapi kami akan mencoba lagi mencari lokasi yang lain untuk air bersih,” tandasnya. (sisco)

Manado,GN – Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan program pemeriksaan kesehatan tiga bulan sekali bagi seluruh pegawai di lingkup kementerian kesehatan.

Terkait dengan program tersebut, RSUP Kandou Manado, Rabu (15/4/2025) melakukan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh pegawai.

Pantauan media ini, pegawai melakukan antrian dan sambil bergantian menjalani pemeriksaan kesehatan.

Direktur Utama melalui Plt Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian RSUP Kandou Manado,Ns Suwandi I Luneto,S.Kep, M.Kep menjelaskan pemeriksaan kesehatan ini sudah menjadi program kementerian kesehatan dan ada beberapa yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tenaga kesehatan harus sehat dalam melayani pasien.

“Jadi pemeriksaan kesehatan sudah menjadi program kementerian kesehatan setiap tiga bulan sekali. Ada beberapa yang di ambil yakni kolesterol,Gula darah,tekanan darah, lingkar pinggang dan berat badan. Nah, ini dilakukan secara terus menerus,” jelas Luneto kepada awak media Gemparnews.com.

Seiring dengan pemeriksaan ini kata Luneto, diharapkan seluruh karyawan dilingkup kementerian kesehatan termasuk RSUP Kandou Manado dalam posisi yang sehat dan siap melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien.

“Kemudian membiasakan kita, untuk pola hidup yang sehat dengan mengkonsumsi buah – buahan, olahraga yang cukup dan teratur, dengan demikian kita prima dalam melayani pasien,” pungkas ketua PPNI Sulut itu. (sisco)

Sulut,GN- Legislator Dapil Bolaangmongondow Raya Angelia Wenas seriusi akses dan ruas jalan yang rusak parah seperi di desa Lanut.

Dia meminta agar Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulut, Deicy Paath untuk turun langsung untuk memantau.

” Pak Ketua, ini yang menjadi rekomendasi kita agar Kadis PU turun langsung mendampingi pansus lihat langsung kondisi jalan jalan di Bolmong,” kata Wenas saat Rapat Pansus LKPJ Gubernur tahun 2024, Selasa (15/4/25) kemarin.

Menurut politisi Demokrat ini, pemeliharaan jalan didesa Lanut dan sejumlah jalan Propinsi harus dilakukan karena akan berdampak pada keselamatan pengguna jalan.

” Rumput yang tinggi membuat kami sulit untuk melihat lagi antara batas jalan dan juga jurang. Saya berharap hal ini.mendapat perhatian dinas PU,” jelasnya.

Selain itu Anggota Komisi II Bidang Perekonomian ini juga meminta agar ada perbaikan di ruas jalan Desa Lanut yang rusak parah.

Menanggapi hal ini kepala Dinas PU, Deicy Paath menyatakan kesanggupan untuk turun langsung bersama pansus LKPJ.

” Ya saya siap untuk.turun bersama pansus,” ucapnya.

Sementara terkait dengan pemeliharaan jalan jelasnya menjadi kewenangan UPTD 2 yang membawahi wilayah Bolmong. (sisco/*)

Sulut,GN- Menarik dalam rapat pansus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 di ruangan paripurna, Senin (14/4/2025).

Dimana Direksi BSG yang hadir langsung Direktur Utama BSG, Revino Pepah dalam rapat pansus yang dipimpin oleh ketua pansus Amir Liputo mampu memberikan penjelasan terkait perkembangan yang terjadi termasuk pendapatan deviden tahun 2024.

Revino mengatakan sesuai dengan target tahun 2024 deviden 70 miliar namun diakhir tahun BSG mampu meraup deviden melebihi target yang ada.

Terkait penjelasan Direktur utama BSG, Ketua Pansus Amir Liputo pun menanggapi pencapaian deviden BSG tahun 2024.

“Jadi kalau BSG saya kira jelas ya. Mampu memberikan deviden tahun 2024 sebesar 71 miliar dari target 70 miliar. Jadi angka 70 miliar itu bukan sedikit, itu sudah mampu membayar berapa gaji pegawai. kalau THL kita ada seribu misalnya kita bayar tiga juta per bulan sudah mampu di biayai dengan ini,” ujar Liputo kepada media usai rapat pansus.

Dia menegaskan BUMD yang mampu memberikan kontribusi untuk daerah, harus perlu di topang ke depannya.

“Nah, BUMD seperti ini kan perlu kita topang. Supaya kedepan sesuai pernyataannya tadi kan, bisa mampu memberikan 15 persen. Jadi kalau kita taruh 10 miliar tahun depan kita bertambah satu setengah miliar devidennya,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Minimnya pembayaran retribusi Perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pasalnya dari penjelasan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut, Jun Silangen mengatakan sesuai data yang ada, dari 56 Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Provinsi Sulut hanya 12 Tenaga Kerja Asing yang melakukan pembayaran retribusi perijinan.

“Dari target 1,1 miliar terealisasi hanya 188 juta. Dari data yang kami dapatkan 56 tenaga kerja asing, hanya 12 tenaga kerja asing yang membayar retribusi perijinan,” ungkapnya.

“Untuk kewenangan perijinan tenaga kerja asing yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sulut, hanya perijinan tenaga kerja lintas kabupaten dan Kota. Itu yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 Amir Liputo,SH dengan tegas menyatakan akan melakukan cross cek terkait data tenaga kerja asing di Sulawesi Utara.

“Kita justru akan minta data itu, kita akan buru, kalau memang mereka harus bayar, kita minta bayar karena itu pendapatan daerah,” tegas Liputo usai rapat pansus Senin (14/4/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

Liputo mengatakan dari pandangan mata, banyak pekerja asing yang bekerja di daerah bumi nyiur melambai ini.

“Jadi kami bukan meragukan data itu tapi kami akan cross cek, karena dari pandangan mata banyak juga pekerja asing. Kalau mereka datang kan mereka harus bayar pajak, sama juga orang kita bekerja di negaranya bayar pajak bahkan di Amerika pun sekarang di deportase,” terangnya.

“Pokoknya data yang ada, akan kita olah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah kita ke depan,” tandasnya. (sisco)