DPRD Sulut Luncurkan Aplikasi SIAP, Layani Aspirasi Masyarakat Lebih Mudah

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menghadirkan terobosan digital melalui peluncuran Sistem Informasi Aspirasi Publik (SIAP) Sulut.

Platform ini dirancang untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi, saran, hingga pengaduan kepada lembaga legislatif, sekaligus memastikan setiap masukan dapat dikelola dan ditindaklanjuti secara lebih sistematis, transparan dan akuntabel.

Inovasi tersebut dipresentasikan Sekretaris DPRD Sulut Welliam Niklas Silangen S.Sos M.S di hadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Johanis Victor Mailangkay.

Pengembangan SIAP Sulut juga mendapat apresiasi dari pimpinan DPRD Sulut. Ketua DPRD dr. Fransiscus Andi Silangen bersama Wakil Ketua dr. Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter dan Stela Runtuwene menilai platform tersebut sebagai langkah positif dalam memperkuat fungsi representasi serta pelayanan aspirasi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Sulut dan Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Gallang bersama jajaran terkait.

Peluncuran SIAP Sulut merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 yang dikembangkan oleh Sekretaris DPRD Sulut.

Melalui platform ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan penyampaian aspirasi dengan lebih mudah. Sistem tersebut dirancang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan aspirasi, mulai dari penerimaan, registrasi, verifikasi, klasifikasi, disposisi, pembahasan, tindak lanjut, monitoring hingga pelaporan.

Dalam presentasinya, Silangen memperlihatkan tampilan awal platform SIAP Sulut yang mengusung slogan “Suara Anda, Membangun Sulawesi Utara.”

Tidak hanya menjadi sarana pengaduan, aplikasi ini juga diharapkan menjadi sumber data aspirasi masyarakat yang terdokumentasi secara sistematis.

Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD, terutama dalam proses pembahasan serta pengambilan kebijakan daerah.

Di sisi lain, SIAP Sulut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Sulut, dan perangkat daerah dalam merespons berbagai persoalan serta kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat.

Pengembangan platform ini juga sejalan dengan upaya mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ke depan, penyempurnaan SIAP Sulut akan dilakukan melalui pengembangan fitur layanan, penguatan regulasi dan standar operasional prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta integrasi data secara bertahap.

Dengan semangat “Aspirasi Masuk, DPRD Menindaklanjuti”, kehadiran SIAP Sulut diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan wakil rakyat.

Melalui sistem ini, setiap aspirasi diharapkan tidak sekadar diterima, tetapi juga dapat dipantau proses pengelolaan dan tindak lanjutnya secara lebih terukur dan bertanggung jawab. (*/red)

Pimpinan OPD Jangan Menghambat Pengembangan Pegawai

SANGIHE,GN – Pimpinan perangkat daerah (OPD), Jangan Menghambat Pengembangan Pegawai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini di tegaskan Bupati Michael Thungari, SE,MM dihadapkan seluruh pimpinan OPD dan ASN dalam kegiatan apel bersama Kamis,(5/11/2026).

” Jangan Menghambat Pengembangan Pegawai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bangun budaya kerja yang saling mendukung dan saling memanusiakan, karena keberhasilan seorang pimpinan juga tercermin dari kemampuan mengembangkan potensi bawahannya,” kata Thungari.

Lanjut Bupati bahwa diberi kesempatan untuk ASN untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis,sertifikasi dan Pengembangan kapasitas lainnya.

” Pengembangan karir dan kompetensi ASN juga harus dilakukan secara objektif, adil berdasarkan kebutuhan organisasi, apa lagi saat ini kita telah menerapkan sistem manajemen talenta,dan untuk itu memberikan kesempatan yang proporsional untuk mengikuti pendidikan, pelatihan,bimbingan teknis,sertifikasi dan Pengembangan kapasitas lainnya,” tutup orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(RB).

Dirut RSUP Kandou Manado Pimpin Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Prof Dr Roembajan Deil Kandou

Manado,GN- Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke – 62 tahun, sejumlah rumah sakit di lingkup Kemenkes menggelar sejumlah kegiatan.

Terkait dengan itu,RSUP Prof Dr RD Kandou Manado ikut menggelar sejumlah kegiatan diantaranya ziarah dan tabur bunga ke makam Prof Dr Roembajan Deil Kandou. Acara tersebut dilaksanakan pada Kamis (05/11/2026) di bilangan Kelurahan Kombos Kota Manado.

Kegiatan diawali dengan doa dan di lanjutkan dengan sambutan oleh Direktur Utama (Dirut) Prof Dr dr Starry Rampengan,SpJP(K),FIHA,MARS,MKes. Dalam penyampaiannya, Dirut mengatakan ziarah dan tabur bunga merupakan bentuk penghormatan serta ungkapan terima kasih atas jasa, pengorbanan dan dedikasi almarhum Prof. Dr. R.D. Kandou dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan bangsa.

“Atas nama keluarga besar RS Kandou dan jajaran UPT Kementerian Kesehatan di Sulawesi Utara, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pengabdian almarhum. Kami mengenang beliau dengan penuh rasa hormat,” kata Dirut.

Penghormatan terbaik terhadap jasa almarhum kata Dirut, tidak hanya dilakukan melalui ziarah, tetapi juga dengan meneruskan nilai-nilai pengabdian melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Bunga yang ditaburkan menjadi simbol dedikasi seluruh insan kesehatan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, mengutamakan keselamatan pasien, serta memberikan pelayanan terbaik kepada setiap masyarakat yang datang berobat di RS Kandou.

“Mari kita merenungkan kembali tugas dan tanggung jawab kita sebagai insan kesehatan. Apakah masyarakat yang datang berobat sudah mendapatkan pelayanan yang tepat dan bermutu, Mari kita jawab pertanyaan itu melalui kerja nyata dengan memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan keselamatan pasien,” ujar Dirut.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan tabur bunga, diawali Direktur Utama Starry Rampengan, diikuti jajaran direksi, perwakilan UPT Kementerian Kesehatan di Sulawesi Utara dan ketua panitia.

Pihak keluarga almarhum turut menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan penghormatan yang diberikan keluarga besar RS Kandou beserta jajaran. (sisco)

Hasil Hearing, DPRD Sulut Rekomendasikan Penundaan Sterilisasi Pelabuhan Manado

Sulut,GN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) merekomendasikan penundaan program sterilisasi Pelabuhan Manado. Penundaan tersebut menyusul keberatan masyarakat terhadap kebijakan manajemen pelabuhan Manado.

DPRD Sulut juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut segera menertibkan seluruh pungutan di kawasan pelabuhan dan melakukan audit investigasi untuk memastikan tarif yang diberlakukan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat kepulauan.

Diketahui, rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo Manado, Senin (2/11/2026).

Hadir dalam RDP ini, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, Kepala Dinas Perhubungan Sulut Femmy Suluh, Kepala KSOP, serta General Manager (GM) Pelindo Manado.

DPRD mempertimbangkan berbagai keberatan masyarakat terhadap program sterilisasi pelabuhan. (sisco)

Pansus PPA DPRD Sulut Gelar RDP

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama mitra kerja di gelar di Lantai 3 Gedung Serbaguna DPRD Sulut. Agenda RDP membahas substansi penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta optimalisasi peran pemerintah daerah menjadi sorotan utama.

Rapat di pimpin oleh Ketua Pansus PPA DPRD Sulut, Pricillia Rondo, didampingi anggota Pansus Vionita Kuera,Jein Laluyan dan Hilary Tuwo dan instansi terkait.

Anggota DPRD Sulut Jein Laluyan menyampaikan pandangan kritis terkait teknis operasional perlindungan perempuan dan anak di wilayah Sulawesi Utara.

Dia menegaskan pentingnya kejelasan nomenklatur dan pembagian peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam draf rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

”Kami meminta agar dalam rancangan peraturan ini dicantumkan secara lebih rinci dan spesifik mengenai dinas terkait yang bertanggung jawab. Hal ini penting agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” kata politisi PDI P Sulut itu.

Jein juga memberikan penekanan khusus pada pengawasan serta integrasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA.

Dia menegaskan dinas pengampu wajib melakukan pengawasan berkala dan evaluasi langsung terhadap kondisi UPTD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Untuk diketahui Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) untuk mematangkan langkah strategis dalam menghadirkan payung hukum yang responsif dan berkeadilan bagi masyarakat. (sisco)

Siapakah Sekda Sangihe Yang Baru? Hari ini Uji Kompetensi Teknis Dan Wawancara

SANGIHE,GN – Kabupaten Kepulauan Sangihe segera punya Sekretaris Daerah (Sekda), yang baru.Saat ini ke enam calon sekda sementara mengikuti sejumlah tahapan seleksi, dan siapakah nantinya yang menjabat sebagai Sekda Sangihe tentu semua ditentukan dari hasil seluruh tahapan seleksi.

Sebelumnya, rangkaian seleksi sekda telah diawali dengan pembukaan kegiatan asesmen Selasa (27/10/2026).kemudian dilanjutkan pelaksanaan asesmen selama dua hari, yaitu 27-28 oktober 2026, dan selanjutnya Jumat (30/10_2026), memasuki proses seleksi uji kompetensi teknis dan wawancara.

Jumat (30/10/2026) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melanjutkan tahapan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui pelaksanaan uji kompetensi teknis dan wawancara yang berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado.

Pelaksanaan seleksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memastikan pengisian jabatan Sekretaris Daerah dilaksanakan melalui mekanisme yang objektif, transparan, kompetitif, dan berlandaskan prinsip sistem merit, dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, serta kapasitas kepemimpinan para peserta seleksi.

Adapun tim Panitia Seleksi yang melaksanakan penilaian terdiri atas sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yakni:
1. Tahlis Gallang, S.IP., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si., Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Jemmy Ringkuangan, A.P., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env.Mgmt., Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. John Ismail Merentek, A.P., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk Pembagian wawancara yaitu :
Sekretaris Provinsi :
1. Femmy Montang
2. Engelien Sasiang
Inspektur :
1. Alfried Limpong
2. Ronald A. C. C. Izaak
Asisten Administrasi :
1. Ferdinand Manumpil
2. Handry Pasandaran

Melalui tahapan uji kompetensi teknis dan wawancara ini, para peserta menjalani penilaian terhadap penguasaan substansi tugas dan fungsi jabatan, pemahaman tata kelola pemerintahan, kemampuan manajerial, serta gagasan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai unsur pengoordinasi perangkat daerah, penggerak tata kelola birokrasi, sekaligus penghubung dalam pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
Oleh karena itu, proses seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan Sekretaris Daerah yang memiliki integritas, profesionalisme, kompetensi, serta kemampuan membangun sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sejahtera dan berbudaya.(RB).

Komisi II DPRD Sulut Gelar RDP Bersama Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan Sulut

Sulut, GN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra Kerja yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut dan Dinas Perkebunan Sulut, Senin 26/10/2026).

RDP ini di pimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh dan dihadiri oleh Koordinator Komisi II Michaela E Paruntu bersama anggota komisi II diantaranya Norman Luntungan, Ruslan Abdul Gani,Jeane Laluyan, Pricilia Rondo dan Dhea Lumenta.

Sementara dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut serta Dinas Perkebunan hadir kepala dinas bersama staf jajarannya.

Pada kesempatan itu, ketua komisi II memberikan waktu kepada masing – masing Dinas terkait untuk memaparkan program, target dan realisasi anggaran yang akan capai.

Selain itu, masing – masing Dinas sebagai mitra kerja juga membahas program yang nantinya akan di sampaikan pada APBD tahun 2027.

Berbagai pertanyaan bahkan masukan dan usulan yang disampaikan oleh anggota komisi II DPRD Sulut saat mendengarkan penyampaian oleh masing – masing Dinas terkait.

Usai kegiatan RDP, Ketua Komisi II DPRD Sulut menjelaskan terkait agenda pembahasan bersama mitra kerjanya.

“Dari kemarin dan hari ini kami melaksanakan RDP. Pada prinsipnya kami ingin mengetahui berbagai program, target dan capaian yang kami harapkan untuk APBD Tahun 2027.,” kata Inggried.

Lanjut, Inggried mengatakan dari pemaparan masing – masing SKPD, pihaknya telah mendapatkan gambaran. Namun kata Inggried, terkait gambaran pagi anggaran masing – masing SKPD belum dapat di pastikan apakah bertambah atau tidak.

“Jadi dalam pemaparan masing – masing SKPD tadi, kami telah mendapatkan gambaran tentunya. Nah,apakah ini nantinya pagunya bisa bertambah atau tidak,” jelas Inggried.

Politisi partai Golkar Sulut ini menerangkan pagi anggaran masing – masing SKPD nanti dapat di dengar pada saat rapat dengan Banggar. ” Itu nantinya kita akan dengar di pembahasan badan anggaran,” pungkasnya.

Diketahui, agenda kegiatan RDP komisi II DPRD Sulut berlangsung selama dua (26-26 Oktober 2026) dan berjalan dengan aman dan lancar. (sisco)

Siswa SMAN 1 Manganitu Utusan Sulut Mengikuti Lomba O2SN Tingkat Nasional

SANGIHE,GN – Suatu Kebanggaan dan teladan yang luar biasa ditunjukkan seorang Siswa dari perbatasan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. ini dibuktikan salah satu Siswa asal SMA Negeri I Manganitu kelas 12, yang bernama Firman Efraim Kristian, Siswa ini akan mengikuti lomba olimpiade olah raga Siswa nasional (O2SN), Ke tingkat nasional utusan Propinsi Sulawesi Utara, yang nantinya akan membawa nama harum daerah Propinsi Sulawesi Utara, nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan nama sekolah.

Firman akan mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional di Jakarta mulai dari tanggal 10 – 14 november 2026.

Refly Badoa,S.Pd Kepala sekolah SMA Negeri I Manganitu kepada media ini menyampaikan bahwa, Siswa yang lolos lomba O2SN mengikuti lomba O2SN tidak lepas dari berbagai dukungan baik dari orang tua, para guru, para siswa dan semua pihak.

” Dengan lolosnya Siswa ini mengikuti lomba O2SN ke tingkat nasional tidak lepas dari dukungan dari orang tua, semua guru-guru dan pegawai yang ada, serta dukungan para siswa dan semua pihak, dan ini merupakan suatu kebanggaan dari SMA Negeri I Manganitu boleh meraih prestasi yang luar biasa boleh lolos ke tingkah nasional, dan ini tentunya suatu prestasi yang ditorehkan Siswa dari sekolah ini,” kata Badoa.

Selaku kepala sekolah Ia berpesan agar Siswa Firman dapat menjaga kesehatan dan fisik dengan baik, dalam persiapan mengikuti lomba O2SN Ke tingkat nasional.

” Kami juga berharap agar pada perlombaan nanti Siswa ini dapat menunjukan yang terbaik, mengeluarkan semua kemampuan dengan hasil yang maximal,” harap Kepala sekolah SMA Negeri I Manganitu.(RB).

BSG Gelar RUPS-LB, Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK

Sulut,GN- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo/BSG), Kamis (29/10/2026) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Rapat umum tersebut memutuskan, membatalkan penetapan pengangkatan Direktur Dana dan Tresuri yang sebelumnya ditetapkan pada 10 Februari 2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEPR-170/D.03/2026.

Melalui keterangan resmi Bank SulutGo, RUPS-LB telah menyepakati pengusulan calon Direktur Dana dan Tresuri yang baru pada rapat pemegang saham, selanjutnya untuk mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK. Digelarnya RUPS-LB sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan regulator terkait pengangkatan pengurus dan komposisi manajemen bank.

Dalam Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus S.E selaku Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama PT Mega Corpora Ardhayadi, Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail M.M serta Wakil Gubernur Sulut Dr Johannes Victor Mailangkay S.H M.H.

Hadir juga para bupati dan wali kota di wilayah Sulut dan Gorontalo selaku pemegang saham, serta Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank SulutGo.
Tingkat kehadiran pemegang saham dalam rapat tersebut mencapai 97,59 persen, dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo tidak terwakili.

Selain membahas posisi Direktur Dana dan Tresuri, RUPS-LB menyepakati penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dan Direksi melalui penyusunan rencana aksi agar sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. RUPS-LB juga menyepakati perubahan nomenklatur atau penamaan jabatan dalam struktur Direksi Bank SulutGo.

Perubahan tersebut meliputi jabatan Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Operasional menjadi Direktur Layanan dan Teknologi, serta Direktur Umum menjadi Direktur Keuangan dan Human Capital.

Penyesuaian nomenklatur ini dilakukan untuk menyelaraskan fungsi organisasi perseroan. Manajemen Bank SulutGo menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi regulasi pengawasan perbankan.

Penataan pengurus dan penyesuaian struktur organisasi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas operasional sekaligus mendorong kinerja keuangan Bank SulutGo secara berkelanjutan di wilayah Sulut dan Gorontalo. (*/sisco)

Jelang Muswil X KAHMI Sulut, Feiby Ismail Didorong Jadi Presidium Representasi Perempuan

Sulut,GN — Bursa calon Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Utara (Sulut) mulai mencuat menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) X KAHMI Sulut yang dijadwalkan berlangsung di Manado pada 30-31 Oktober 2026.

Sejumlah nama dari berbagai latar belakang mulai disebut dalam bursa pencalonan. Salah satunya akademisi perempuan Dr. Feiby Ismail, S.Pd.I, M.Pd., yang mendapat dorongan dari sejumlah simpul alumni untuk maju sebagai calon Presidium MW KAHMI Sulut periode mendatang.

Dorongan terhadap Feiby turut mengemuka dalam konteks keterwakilan perempuan di struktur kepemimpinan KAHMI Sulut. Kehadiran figur perempuan dinilai dapat memperluas perspektif organisasi, terutama dalam merespons isu sosial, pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan pendidikan.

Dukungan terhadap Feiby salah satunya disampaikan oleh Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, tokoh Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.

Yasti menilai keterlibatan perempuan dalam struktur strategis KAHMI penting untuk memperluas perspektif sekaligus memperkuat kontribusi organisasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Kontribusi KAHMI untuk bangsa dan daerah sebagai wadah aktualisasi gagasan serta kolaborasi untuk mengawal isu-isu sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak perlu diragukan. Maka, kehadiran figur perempuan saya rasa penting untuk memperkuat sekaligus memberi warna baru dalam memperluas dampak untuk masyarakat,” ujar Yasti.

Selain dukungan tersebut, nama Feiby juga disebut mendapat perhatian dari sejumlah perwakilan Majelis Daerah (MD) KAHMI di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Dukungan itu antara lain dikaitkan dengan kapasitas Feiby, yang saat ini menjabat sebagai Rektor IAI Muhammadiyah Kotamobagu, untuk membangun kolaborasi lintas daerah serta membawa perspektif perempuan dalam kepemimpinan KAHMI Sulut.

Feiby merupakan akademisi yang memiliki pengalaman dalam aktivitas organisasi dan kemasyarakatan, di antaranya sebagai Bendahara Umum PPMPI Indonesia dan Sekretaris Wilayah BKMT Sulut. Latar belakang tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang disebut mendorong sejumlah alumni mengusulkan namanya dalam bursa calon Presidium MW KAHMI Sulut.

Munculnya nama Feiby menambah variasi latar belakang figur yang masuk dalam bursa Presidium MW KAHMI Sulut. Sejumlah nama lain dari kalangan akademisi, birokrat, politisi, profesional, pengusaha, hingga generasi muda juga telah disebut dalam dinamika pencalonan menjelang Muswil.

Muswil X KAHMI Sulut dijadwalkan melibatkan 12 Majelis Daerah (MD) KAHMI kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Forum tersebut akan membahas agenda organisasi dan program kerja sekaligus memilih tujuh Presidium MW KAHMI Sulut untuk periode kepengurusan berikutnya. (*/red)