SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD), menggelar penyuluhan peningkatan kapasitas pencegahan stunting untuk lini Lapangan tahun 2026 di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara (Tabseltra).

Kegiatan Langsung dibuka oleh Camat Tabukan Selatan Tenggara Alfried J.P Makagansa,S.Sos
Dalam sambutannya Camat menyampaikan bahwa, pentingnya peranan tenaga Lini Lapangan, sebagai ujung tombak dari Pemerintah.

” Tugas berat ini membutuhkan bekal yang kuat bagi Bapak/Ibu sekalian oleh karena itu kegiatan peningkatan kapasitas lini Lapangan Untuk Pencegahan stunting tahun 2026, yang dilaksanakan hari ini agar para kader,dapat melaksanakan sebaik mungkin dengan mempertajam data, pengisian dalam aplikasi dilakukan dengan akurat, mari kita perkuat pendampingan, tingkatkan kualitas edukasi kepada masyarakat, fokuslah pada perubahan perilaku pola asuh,pemberian ASI yang eklusif makanan yang kaya Protein,”Kata Makagansa

Kepala Dinas DPPKBD Sangihe dr.Yopi Thungari,M.Kes melalui Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Imelda Lawendatu,SSTP ketika membawakan materi menyampaiakan bahwa garda terdepan dalam penanganan stunting adalah tenaga lini Lapangan.Untuk TPK mereka pendamping keluarga, setiap keluarga yang berisiko stunting harus dalam pendampingan.

Lawendatu menambahkan bahwa,yang menjadi tenaga lini lapanganan adalah tim pendamping keluarga (TPK), yang didalamnya ada PKK,nakes, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

Lanjutnya juga bahwa dari dinas DPPKBD ada program kelompok kegiatan yaitu, bina keluarga balita, bina keluarga lansia,dan untuk bina keluarga balita dan remaja mengumpulkan orang tua yang punya anak balita dan remaja.

Pun disampaikan Lawendatu bahwa,persoalan -persoalan di masyarakat bukan hanya tanggung jawab satu dua orang saja, atau bukan hanya tanggungjawab Pemerintah tetapi menjadi tanggungjawab bersama, bisa melibatkan tokoh agama,tokoh masyarakat yang masuk sebagai mitra, tokoh pendidikan, tokoh pemuda,tokoh petani .

” Kita sama-sama komitmen, sama-sama membangun bahwa persoalan yang ada dimasyarakat bukan hanya persoalan satu dua orang,keluarga ketika mengalami persoalan atau masalah itu menjadi urusan semua, karena itu saat ini hadir tenaga lini Lapangan, ketika ada persoalan ada pendampingan TPK.

Lebih jauh Imelda menjelaskan bahwa,program keluarga berencana bukan untuk membatasi jumlah anak, tetapi lebih menjaga jarak kelahiran.

” Program keluarga berencana bukan untuk membatasi jumlah anak,tetapi lebih menjaga jarak kelahiran,itu point paling penting, tidak dibatasi jumlah anak berapa, selama keluarga masih mampu dipersilahkan yang penting mampu mendampingi, menghidupi dan menyekolahkan anak,” ucapnya.

Lawendatu juga memberikan apresiasi pada Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara yang sampai saat ini tidak ada penderita stunting atau zero kasus.

” Luar biasa ini di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara sampai saat ini masih mempertahankan zero kasus penderita stunting dan ini adalah hasil kerja sama dan kerja keras dari semua pihak,dan kiranya ini terus dipertahankan,”tutup mantan Camat Tahuna Timur ini.

Turut hadir Kapitalaung Se Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara,
Tim pendamping keluarga
Tokoh agama,tokoh masyarakat dan undangan.(RB).

Manado,GN- Prof Dr dr Starry Rampengan,SpJP(K),FIHA.,MARS selaku Direktur Utama RSUP Prof Dr RD. Kandou Manado, Kamis (4/6/2026) melakukan telusur guna memonitoring langsung sejumlah fasilitas vital rumah sakit.

Telusur ini dilakukan guna memastikan pelayanan medis berjalan lebih cepat, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat khususnya pasien yang melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Kandou.

Telusur kali ini berfokus pada pemantauan alur distribusi obat dan kesiapan operasional di ruang farmasi. Dirut menegaskan bahwa ketersediaan obat dan kecepatan pelayanan farmasi merupakan salah satu kunci utama kepuasan pasien dalam mendapatkan pelayanan maksimal

“Kami ingin memastikan tidak ada hambatan dalam distribusi obat. Sistem di ruang farmasi harus berjalan optimal agar pasien tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hak mereka. Pelayanan yang cepat dan berkualitas adalah harga mati,” tegas Dirut Prof. Starry di sela-sela kegiatan telusur.

Selain itu, Dirut memberikan perhatian serius pada aspek keselamatan pasien dengan memonitor langsung penguatan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di lingkungan rumah sakit.

Penguatan PPI kata Dirut sangat penting dan krusial untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, baik bagi pasien, pengunjung, maupun para tenaga medis yang bertugas di rumah sakit

Prof Starry menginstruksikan seluruh jajaran kepala instalasi dan tenaga kesehatan untuk memperketat protokol kebersihan, sterilisasi alat medis, serta manajemen limbah klinis.

Dengan adanya telusur dan monitoring langsung ini tentu diharapkan dapat mendongkrak mutu pelayanan RSUP Kandou Manado sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di wilayah Indonesia bagian timur. (sisco)

Sulut,GN- Postingan disalah satu group Potensi Pembangunan Sangihe yang beredar luas di media sosial terkait SMAN 1 Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe menahan ijazah salah satu siswa yang tidak membayar komite, di bantah oleh Kepala Sekolah (Kepsek) Juinar,S.Pd.

Ketika dihubungi awak media Gemparnews.com melalui Telephone selularnya, Kepsek Juinar menjelaskan semua siswa yang dinyatakan lulus punya hak untuk mendapatkan ijazahnya. Pihak sekolah tidak menahan satu pun ijazah tersebut. Justru, kata Juinar ada siswa yang belum membayar uang partisipasi ijazahnya pun diberikan.

“Bukan uang komite tapi partisipasi. Kami tidak menahan ijazah siswa. Justru ada siswa yang belum memberikan partisipasi, pihak sekolah memberikan ijazahnya ketika siswa maupun orangtua datang,” ujar Juinar, Kamis (4/6/2026).

Sampai hari ini, Juinar mengatakan pihak sekolah tetap menunggu siswa datang mengambil ijazahnya di sekolah. Dalam pengambilan ijazah ini, Juinar menjelaskan tidak ada kompensasi apapun dari sekolah.

“Sekali lagi kami katakan, tidak pernah sekolah menahan ijazah siswa. Dan tidak ada kompensasi apapun dalam pengambilan ijazah tersebut,” tegas Juinar.

Terkait dengan sekolah minta bawa sapu dan Pel, Juinar menegaskan kemungkinan itu ada siswa yang nilainya kurang atau atau mungkin ada perbaikan nilai, sehingga itu juga jadi permintaan dari siswa sendiri. “Jadi itu mungkin permintaan siswa sendiri,” kata Juinar.

Sementara terkait pengumpulan dana 50 ribu untuk sewa tenda dan dekorasi saat ibadah syukur kelulusan siswa, Juinar menerangkan bahwa itu kesepakatan semua orangtua saat rapat. “Jadi saat ibadah syukur, sewa tenda dan dekorasi itu ada. Dan itu kesepakatan bersama,” terang Juinar.

Dia berharap, bagi siswa yang mengambil ijazah, pihak sekolah terbuka dan tidak ada kompensasi apapun dalam pengambilan ijazah tersebut. ” Silahkan bapak,Ibu dan Siswa yang mau mengambil ijazahnya, datang di sekolah. Sekali lagi pihak sekolah tidak menahan ijazah siswa,” tutupnya. (sisco)

Manado,GN- Kunjungan kerja Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar, SH, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minsel, Rabu (3/6/2026) di terima langsung Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Prof Dr dr Starry H. Rampengan, SpJP(K), FIHA, MARS, MH.Kes.

Dalam pertemuan penting di ruang kerja Dirut RSUP Kandou Manado ini dengan agenda utama pembahasan kerja sama strategis serta permintaan bantuan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dokter spesialis dari RSUP Kandou Manado.

Permintaan tenaga kesehatan dokter spesialis ini, untuk ditempatkan di RSUD Amurang, Minahasa Selatan. Kerjasama Pemkab Minsel dengan RSUP Kandou ini guna mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Kami menyambut baik kehadiran Pak Bupati bersama jajaran. Sebagai rumah sakit rujukan nasional di Sulawesi Utara, RSUP Kandou berkomitmen penuh untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Amurang,” kata Dirut Prof. Starry.

Sementara itu, ditempat yang sama Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari pihak manajemen RSUP Kandou. Bupati berharap kolaborasi ini dapat segera terealisasi demi menjawab kebutuhan masyarakat Minsel akan pelayanan medis yang lebih spesifik dan berkualitas kedepannya.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Direktur Layanan Operasional, Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP, M.Si, serta Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian, dr. Yune Laukati, MARS. (sisco)

Sulut,GN – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menyampaikan sambutannya pada rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026) dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.

Gubernur YSK memberikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional dan objektif.

Gubernur mengatakan Hasil pemeriksaan ini tentunya merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang. Di tengah tuntutan efisiensi belanja dan penguatan disiplin fiskal,Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu menjaga kinerja keuangan daerah secara baik,” kata Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kali secara berturut-turut.

“Capaian ini patut kita syukuri dan banggakan bersama, namun tidak boleh membuat kita lengah karena opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir,” ujar Gubernur.

Opini WTP yang kita peroleh kata Gubernur, bukan sekadar pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga merupakan amanah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar dimanfaatkan dengan penuh integritas.

“Saya menegaskan bahwa temuan pemeriksaan yang berulang harus menjadi perhatian serius
seluruh perangkat daerah. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara konsisten agar tidak menjadi permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun,” tegas Gubernur.

Gubernur mengatakan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan, namun tetap berada dalam koridor regulasi, tata kelola yang baik, serta prinsip akuntabilitas yang kuat.

“Mari, kita jadikan hasil pemeriksaan
BPK ini sebagai instrumen evaluasi
danperbaikanberkelanjutan untuk
memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” terangnya.

“Dengan semangat tersebut, kita semua optimistis dapat mewujudkan visi pembangunan daerah Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,” tutup Gubernur.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene dan di hadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, BPK RI, Forkopimda, SKPD, dan undangan. (sisco)

SANGIHE,GN – Bertempat di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Selasa (2/6/2026), Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe,secara resmi melantik Johanis Pilat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pilat ditunjuk untuk menggantikan Melanchton Harry Wolff yang telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026.

Salah satu tugas utama dan mendesak yang akan diemban oleh Johanis Pilat dalam waktu dekat adalah mempersiapkan serta mengawal seluruh proses administrasi menuju pendefinitifan jabatan Sekda Sangihe. Sesuai regulasi dan aturan yang berlaku, masa jabatan Pj Sekda berjalan selama tiga bulan serta dapat diperpanjang hingga pelantikan Sekda definitif terlaksana.

Bupati Michael Thungari,SE,MM pada sambutannya menyampaikan apresiasi yang mendalam serta ucapan terima kasih atas dedikasi tinggi Harry Wolff yang telah mengabdikan dirinya sekian lama untuk kemajuan daerah. Bupati juga memberikan ucapan selamat bertugas kepada Johanis Pilat atas amanah baru yang diembannya.
Bupati menegaskan bahwa pengisian jabatan struktural Sekda bukan sekadar seremonial pergantian posisi strategis semata, melainkan instrumen krusial dalam menjaga stabilitas internal roda pemerintahan daerah.

“Kita punya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat birokrasi yang profesional, melayani, dan berintegritas. Pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian penting dalam menjaga kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Thungari.

Lanjut Bupati Michael Thungari bahwa Sekretaris Daerah memegang peran yang sangat vital sebagai koordinator birokrasi sekaligus motor penggerak utama manajemen pemerintahan di daerah.

“Posisi Sekda merupakan puncak karier tertinggi bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka figur yang terpilih sudah pasti merupakan ASN yang memiliki kompetensi unggul, integritas moral yang kuat, serta rasa tanggung jawab yang besar dalam melayani masyarakat Tampungang Lawo,” tutup Bupati Thungari.(RB)

Sulut,GN- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Ini disampaikan Kepala badan pembinaan dan pengembangan hukum Achmad Anang Henardy, Selasa (02/06/2026) dalam rapat paripurna DPRD Sulut, dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun anggaran 2025.

Penilaian WTP ini menjadi torehan penghargaan ke-12 berturut sejak 2014 sampai dengan 2025.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor mengapresiasi atas prestasi Pemprov Sulut.

“Apresiasi keberhasilan Pemprov Sulut meraih WTP ke-12, ini juga kesuksesan atas kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus di tahun 2025,”ungkap Rocky Wowor kepada Jurnalis sesuai memimpin rapat fraksi.

Hasil WTP ini menurut Wowor menjadi pembuktian atas capaian kinerja disepanjang tahun 2025.

“Seperti yang disampaikan Gubernur Yulius Selvanus, Sulut mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah dan jaminan sosial ketenagakerjaan,”ucap Wowor.

Kebijakan ini menuryr Wowor, menunjukkan keperpihakan pemerintah daerah yang memberi perlindungan bagi tenaga kerja dan penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat.

Lanjut Wowor, juga menyampaikan apresiasi bagi Sulut berhasil meraih penghargaan terbaik I tingkat provinsi kategori penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan stanting. (*/sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (02/06/2026).

Dalam.rapat paripurna tersebut, BPK RI menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Achmad Anang Hernady mengatakan lembaga tersebut memperoleh mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar pemeriksaan dan kode etik yang berlaku.

“Berdasarkan hasil audit terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK RI menyatakan Pemerintah Provinsi Sulut layak memperoleh opini WTP. Raihan ini menjadi yang ke-12 kalinya bagi Pemprov Sulut, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan,”katanya.

BPK RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang berhasil mempertahankan opini WTP. Namun demikian, BPK menegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti.

“BPK mengingatkan agar Gubernur Sulut beserta jajaran menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut mengapresiasi WTP ke 12 kali Pemprov Sulut, sekaligus menyampaikan selamat atas capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Paruntu, Royke Anter,Stella Runtuwene, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Forkopimda, anggota DPRD, jajaran SKPD dan undangan. (sisco)

Sulut,GN- Berdasarkan nomor surat 800/Set.DPRD/266/2026 perihal undangan yang di tandatangani oleh sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si terkait pelaksanaan rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa 02 Juni 2026.

Rapat paripurna ini dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.

Agenda rapat direncanakan akan di mulai pada pukul 10.00 wita sampai selesai. Untuk pelaksanaan rapat paripurna akan di gelar di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, BPK RI, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkopimda,jajaran SKPD serta undangan akan menghadiri agenda rapat paripurna. (sisco)

SANGIHE, GN – Pada Momentum Upacara peringatan hari lahir pancasila dan apel kerja bersama di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe senin (1/6/2026).Pada kesempatan itu Bupati menegaskan terkait kehadiran Para ASN Pada setiap mengikuti upacara dan apel kerja bersama agar selain absen digital, Bupati meminta agar dibuatkan absen khusus terkait kehadiran Para ASN mengikuti upacara dan apel kerja bersama.

Hal ini merupakan suatu kedisiplinan kehadiran bagi para ASN untuk mengikuti upacara dan apel kerja bersama.

” Saya juga ingin berpesan kedepan atau mulai hari ini, dalam setiap Upacara ataupun apel Saya minta dibuatkan absen khusus, tidak hanya absen digital untuk setiap yang mengikuti upacara dan mohon dimonitor oleh setiap pimpinan OPD masing-masing dan juga BKPSDM,” tegas orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(RB).