Pemprov Sulut Bersama Pemkab Sangihe Gelar Sosialisasi Pemberdayaan Percepatan Penurunan Stunting

SANGIHE,GN – Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Propinsi Sulut khususnya di Kabupaten Sangihe BKKBN Propinsi bersama bersama dengan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berecana daerah (DPPKB), Kabupaten Sangihe menggelar pemberdayaan untuk kelompok masyarakat di Kampung Keluarga berkualitas (Kampung KB),bertempat di ruang rapat rumah jabatan Bupati,Rabu (23/11/2023).

Sebelumnya laporan panitia yang menyampaikan tujuan digelarnya kegiatan tersebut adalah untuk memberikàn sosialisasi serta pendalama terhadap stakeholder atau pelaku penguatan kemitraaan untuk kelompok kampung keluarga berkualitas serta pemberdayaan kelompok masyarakat di kampung keluarga berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Sulut Ir.Diano Tino Tandaju,M.Erg dalam sambutannya menyampaikan agar dapat melakukan rembuk stunting dengan tujuan menyamakan persepsi data dan dana untuk kegiatan BOKB di Sangihe tahun ini cukup besar termasuk kegiatan pemberdayaan percepatan penurunan stunting.

” Tolong bikin rembuk stunting dengan tujuan menyamakan persepsi data,karena data itu penting Bapak,Ibu karena kita menjelaskan dan melihat naik turun karena tidak ada data percuma dan dana kegiatan BOKB untuk Sangihe cukup besar termasuk kegiatan seperti ini dan tahun depan akan bertambah lebih besar lagi,”ucap Tandaju.

Lanjutnya bahwa tahun 2022 ada pemuktahiran data,pendataan keluarga yang merupakan salah satu indikator data untuk mendapatkan keluarga miskin ekstrim yang persepsinya bukan satu-satu tetapi merupakan salah satu data yang digunakan untuk pemberian bantuan pada keluarga miskin ekstrim.

” Setelah didata semua,itu data dikrim ke pusat diolah dipusat untuk menghasilkan data nasional oleh kerena itu sulawesi utara juga dapat termasuh Sangihe juga dapat untuk pemuktahiran data,”tambah kepala perwakilan BKKBN Sulut ini.

Sementara Pj Bupati dr.Rinny Tamuntuan dalam sambutannya yang dibacakan asisten dua sekta Kabupaten Sangihe Drs.Johanis Pilat,S.Sos,ME mengatakan pertama-tama menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan kerja kepala perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Utara bersama tim di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam kegiatan pemberdayaan untuk kelompok masyarakat Kampung berkualitas (Kampung KB) dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

” Pertama-kami atas nama Pemerintah Daerah Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepala perwakilan BKKBN Sulut yang sudah melakukan kunker dan pemberdayaan untuk kelompok masyarakat Kampung KB dalam dalam percepatan penurunan stunting,Sudah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,hal ini senangtiasa selalu diingatkan agar manfaat setiap program yang dilaksanakan Pemerintah boleh dirasakan langsung oleh masyarakat begitu juga program Kampung KB dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini,” ujar Pilat membacakan sambutan PJ Bupati Sangihe.(ROBIN).




Pembayaran Insentif Nakes Segera Terealisasi

SANGIHE,GN-Kabar gembira bagi tenaga medis (nakes),di Kabupaten Kepulauan Sangihe,pasalnya insentif nakes dalam waktu dekat ini akan segera terealisasikan.Hal ini disampaikan langsung kepala dinas kesehatan daerah Kabupaten Sangihe dr.Handry Pasandaran di sela-sela acara hari kesehatan nasional (HKN),di Papanuhung Santiago Tampungang lawo kamis (24/11/2022).

” Pemberian pembayaran Inakes covid 19 tahun 2020 dan 2021 sudah dalam proses pembayaran dan sepanjang teman-teman nakes sudah siap administrasinya kami akan membayar dan kedua terkait insentif jaga malam saat ini Pemerintah daerah sedang menyusun surat keputusan Bupati yang akan menjadi dasar pembayaran insentif kesehatan yang kami upayakan akan selesai minggu ini sehingga segera terealisasi pembayarannya,”kata Pasansaran.

Meski demikian Pasandaran menjelaskan ada persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

” Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi diantaranya SK Bupati terkait dengan ketetapan insentif jaga malam yang mengatur tentang standar satuan harga,SK dari kepala fasilitas kesehatan direktur rumah sakit atau kepala puskesmas mengenai jadwal jam kerja shift pagi,sore,malam,mereka akan mendapatkan surat perintah tugas dari masing-masing kepala fasilitas kesehatan,mereka membuat laporan dan juga ada persyaratan mutlak yang harus dimiliki yaitu ada surat pertanggungnawaban mutlak dari kepala puskesmas atau direktur rumah sakit bahwa semua dokumen yang diajukan benar bukan rekayasa dan jumlah kerja minimal bekerja 37,6 jam dalam satu minggu,”jelas Pasandaran.(ROBIN).




Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2022 Dibuka Wabub PYR

MINSEL, GN– Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2022, yang bertempat di Ruang Rapat lantai 3 Kantor Bupati Minahasa Selatan, Rabu (23/11/2022), dibuka Wakil Bupati Minahasa Selatan Petra Yani Rembang.

Tujuan digelarnya rapat tersebut untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam Sambutannya Wakil Bupati menyampaikan, selaku Pemerintah Daerah menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami memberikan apresiasi kepada segenap anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Minahasa Selatan yang selama ini telah mengemban tugas dalam upaya meningkatkan pelayanan bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat Minahasa Selatan,” ucap Wabup Petra.

Apalagi menurut Wabup, permasalahan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memang menjadi masalah yang cukup kompleks untuk diselesaikan. Baik itu permasalahan dalam masyarakat, administrasi, organisasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, adanya ego sektoral instansi maupun permasalahan lainnya.

“Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran dan tindakan nyata secara kolektif untuk terlaksananya sistem penyelenggaraan lalu lintas yang baik sekaligus memecahkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi, agar tercapai kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik dan maksimal untuk masyarakat,” ujarnya.

Wabup juga berharap, segenap anggota forum dapat mensinergikan setiap fungsi dan peran, serta menghasilkan rekomendasi program-program yang konkret dan terpadu. Sehingga kedepannya, pencegahan dan penanggulangan masalah penyelenggaraan lalu lintas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Kiranya kerja sama, komitmen serta kolaborasi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Minahasa Selatan akan terus terjalin. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk membangun bangsa kita, juga daerah kita,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Glady Kawatu; Kapolres Minahasa Selatan diwakili oleh Iptu Bayu Damara; Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Minsel Beserta Jajaran; Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Bidang Perekonomian Dan Pembangunan, Frangky T. Tangkere; Kadis Perhubungan, Verra Lasut; Kepala Jasa Raharja Kabupaten Minahasa Selatan, Ernest Poli dan Ketua Organisasi Angkutan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Johny Lumowa. (**/dfy)

 




BULD DPD RI Gelar Rakernas Bahas Kebijakan Daerah Terkait Pajak dan Restribusi

Manado, GN – Menselaraskan seluruh program,  Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI gelar Rakernas  yang dilaksanakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (23/11/22).

Bahkan dari pemangku kepentingan pusat maupun di daerah yang hadir memberikan apresiasi kepada BULD DPD RI yang menggelar Rakernas dengan mengangkat tema “Kebijakan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)”.

Apresiasi datang dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI Dr. Luky Alfirman, ST,MA, Dirjen Bina Keuangan Kemendagri RI Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si melalui Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Ir. Budi Ermawan, MPPM.

Selain itu apresiasi datang juga dari pemangku kepentingan di daerah, seperti Pengurus Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang adalah Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos,MH, Pengurus ADEKSI H. Didi Sumardu, SH serta peserta dari Sultra, Kaltim, Kalteng, Jabar, Jatim, NTB, Kalbar yang intinya menyatakan rakernas ini menjadikan BULD DPD RI sebagai jembatan aspirasi dan kepentingan daerah dipusat. Terkait lahirnya UU HKPD mendapat tantangan baru yang membawa konsekwensi penyesuaian UU PDRD.

Ketua BULD DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP bersama Wakil Ketua H. Akhmad Kanedy, SH,MH, KH. Amang Syafrudin, Lc,MM dan H. Abdul Rahman Bahmid, Lc,MH yang memimpin langsung rapat mengemukakan bahwa sesuai dinamika yang berlangsung perlu upaya penguatan legislasi di daerah, dimana daerah harus segera melakukan penyusunan Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk disesuaikan dengan dengan peraturan perundang-undangan sebagai implementasi UU HKPD.

Dalam rakernas yang juga dihadiri Pimpinan DPD RI yakni Wakil Ketua I Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono, M.Si dan Wakil Ketua II Dr. Mahyuddin, M Si, antara lain disimpulkan daerah perlu segera menetapkan Perda PDRD untuk melakukan pungutan di daerah, daerah memerlukan waktu transisi untuk memberlakukan ketentuan pajak daerah seperti PKB, BBNKB, MBLB.

Sampai saat ini baru 3 dari 546 Pemda yang telah menyampaikan Ranperda PDTD berdasarkan UU HKPD kepada Kemenkeu RI. Selanjutnya, disimpulkan, BULD DPD RI membuka ruang untuk menerima konsultasi dari pemangku kepentingan di daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah, serta BULD DPD RI membangun kemitraan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendari RI dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI dalam upaya membangun harmonisasi legislasi pusat-daerah melalui sosialisasi regulasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Rakernas BULD DPD RI diikuti 176 peserta yang terdiri dari Asosiasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Asosiasi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Pimpinan DPRD dan Bapemperda DPRD Provinsi, Karo Hukum, Kadis/Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kaban/Kadis Pendapatan Daerah Provinsi se Indonesia.

Hadir pula Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, Pimpinan dan Anggota BULD DPD RI, Kesetjenan DPD RI.   (**/dfy)




Mantapkan Persiapan Rekrutmen Calon Anggota PPK Dan PPS Tahun 2024, KPU Sulut Gelar Rakor

Sulut,GN- Untuk memantapkan persiapan rekrutmen calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024, KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS untuk Pemilu Tahun 2024, pada tanggal 17-19 November 2022 yang lalu di Hotel Aryaduta Manado.

Rakor dibuka langsung oleh Plt Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon. Dalam sambutannya Tinangon menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Heddy Lugito yang berkenan hadir dan berbagi informasi dalam rakor saat ini. Tinangon juga berharap peserta rakor dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan saat ini untuk mendalami regulasi terkait pembentukan PPK dan PPS.

Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan bahwa tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024 sangat berat sehingga KPU wajib melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paling penting juga kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus berpedoman pada prinsip kredibel, Integritas serta mandiri.

“Rekrutmen PPK dan PPS harus dilakukan sesuai regulasi serta melaksanakannya dengan cara yang transparan dan akuntabel,” kata Lugito.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Sulut Salman Saelangi menyampaikan rakor ini merupakan tindak lanjut dari rakor yang telah dilaksanakan KPU RI.

“Proses dan mekanisme rekrutmen serta persyaratan PPK dan PPS akan dibahas secara detail dalam rakor supaya saat tahapan pendaftaran dan seleksi, KPU Kabupaten/Kota sudah siap melaksanakan tugasnya,” ujar Saelangi.

Peserta Rakor tersebut, terdiri dari Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Kasubag Hukum dan SDM dan Operator SIAKBA KPU Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Anggota KPU Lanny Ointu, Yessy Momongan, Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto, Kabag Teknis Penyelenggara, Hubmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Hukum dan SDM Lidya Rantung. (*/sisco)




Kepala Bapelkes Sulut Jadi Irup Kegiatan Malam Renungan Semangat Api Bela Negara

Sulut,GN- Malam Renungan Semangat Api Bela Negara Pelatihan Dasar(Latsar)CPNS Kemenkes RI Golongan III angkatan ke VIII yang dilaksanakan di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Sulawesi Utara (Sulut) Rabu, ( 23/11/2022) berjalan dengan sukses.

Acara yang dilaksanakan sekira pukul 20.00 Wita dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Kepala Bapelkes Dinkesda Sulut dr Samuel Tanos.

Dalam arahannya, Kepala Bapelkes Dinkesda Sulut memberikan apresiasi, dimana acara malam renungan semangat Api Bela Negara dapat berlangsung dengan baik dan didukung cuaca yang sangat bersahabat.

“Api ini melambangkan semangat dan
saya mengajak kepada semua untuk menjalankan amanah dengan tekat dan semangat yang tinggi,” ujar dokter Samuel dan disambut tepuk tangan seluruh peserta.

Lanjutnya mengatakan,apabila teman-teman melakukan segala yang sudah dicontohkan oleh pemberi contoh selama pembelajaran, niscaya semua akan mendapat keberhasilan.

“Yakinlah bahwa bila kita melakukan hal yang benar, tetap terus melakukan inovasi dan ingin terus maju pasti keberhasilan ada di depan mata,” tambah dokter Samuel menyemangati peserta.

Dia mengingatkan kepada peserta, untuk mengutamakan tugas bangsa dan negara dan selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap menjalankan tugas dan pekerjaan. “Utamakan tugas bangsa dan negara, selamat menjalankan tugas kedepan dengan baik dan tetap selalu andalkan Tuhan,” tandasnya.(sisco)

 




Pemkot Manado Terima Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Award

Jakarta, GN – Program pemberdayaan masyarakat dalam bidang kebersihan dan kesehatan untuk masyarakat dari Pemerintahan Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang, mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat.


Bentuk pengakuan dan apresiasi itu datang dari Kementeriaan Kesehatan Republik Indonesia, dimana Pemerintah Kota Manado mendapat penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Award atas kategori upaya mobilisasi masyarakat dalam penyediaan layanan Sanitasi berbasis masyarakat tahun 2022.

Mewakili Pemkot Manado, penghargaan itu diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado Steaven Dandel. Penyerahan Penghargaan diberikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dr Dante Saksono Harbbuwono, SpPD, PhD, KEMD didampingi Dirjen P2P Kemnkes RI DR dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS, Selasa (22/11/22), di Discovery Hotel and Convention Center Ancol Jakarta. (*/dfy)




Asisten Dua Gregorius londo Buka kegiatan FGD Perkumpulan Sampiri

SANGIHE,GN- Perkumpulan sampiri Kabupaten Sangihe menggelar focus group discussion (FGD),dengan mengambil tema membangun kedaulatan pangan lokal yang dikelolah secara ekologis untuk meningkatkan ekonomi petani yang bertempat di gedung Bumdes Lenganeng selasa (22/11/2022).

Peserta FGD terdiri dari perwakilan dari beberapa OPD,Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara,Kapitalaung,pengurus Bumdes,kelompok tani,kelompok swadaya masyarakat,dan undangan.

Sebelumnya pembacaan laporan panitia yang menyampaikan tujuan digelarnya FGD adalah terbangunnya kesepahaman dan upaya bersama memperkuat ketahanan pangan lokal untuk mendukung pendapatan keluarga,meningkatkan suplay gisi keluarga dan mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah melalui sinergitas peran pemerintah daerah,Pemerintah Kampung,kelompok tani,Bumdes,UKM dan Koperasi.

Sementara Pj Bupati dr.Rinny Tamuntuan dalam arahannya yang dibacakan asisten dua setda Kabupaten Sangihe Gregorius Londo,ST,SE,M.Sc pertama-tama memberikan apresiasi dan terima kasih kepada perkumpulan sampiri yang telah melaksanakan kegitan ini.

” apa yang dilakukan ini merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan pangan lokal mendukung pertahanan keluarga,meningkatkan suplay gisi keluarga dan mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah melalui sinergitas peran pemerintah daerah,pemerintah Kampung,kelompok tani,bumdes,UKM dan koperasi,”Kata Londo.

Lanjutnya dalam upaya peningkatan pertanian lokal untuk mendukung kedaulatan pangan daerah maka FGD ini menjadi penting untuk dilaksanakan guna membahas langka efektif yang diambil dalam melihat peluang dan mencarikan solusi bersama untuk permasalahan dan tantangan yang ditemui dalam realitas kehidupan bertani masyarakat Sangihe.

” Diharapkan partisipasi dari kita semua dalam kegiatan FGD ini sehingga dapat terbangun sinergitas dalam pelaksanaan program pemerintah daerah,pemerintah Kampung,kelompok tani,bumdes,UKM dan koperasi,”harap Londo.(ROBIN).




Walikota AA Bertemu Forkopimda Manado Bahas Kesiapan Jelang Natal dan Tahun Baru

MANADO, GN – Walikota Manado Andrei Angouw melakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Manado di Ruang Rapat Walikota, Selasa (22/11/22).

Walikota membuka pembicaraan soal aturan baru/PP tentang Forkopimda. Hal lain yang akan diantisipasi adalah situasi dan kondisi menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) terutama soal antisipasi bencana alam dan masalah kamtibmas.

Antisipasi bencana alam dalam kaitan dengan cuaca ekstrim saat ini. Masalah Kantibmas bagi Kapolres sudah agak menurut tapi kasus pencurian ikut meningkat. Soal kamtibmas lainnya yang akan diantisipasi adalah soal minuman keras. Hal ini akan berkoordinasi dengan babinsa, babinkamtibmas, serta ketua-ketua lingkungan.

Angouw juga menyinggung soal pengenaan tindak pidana ringan (tipiring) kepada masyarakat yang melakukan kegiatan bertentangan dengan kebijakan pemerintah kota seperti misalnya sengaja membuang sampah sembarangan, pengrusakan fasilitas publik, miras/mabuk dan membuat onar apalagi mengganggu kenyamanan warga, penggunaan sajam dan lain sebagainya.

“Soal Tipiring ini harus disosialisasikan secara gencar, bahkan kalau perlu diviralkan lewat medsos,” saran Walikota kepada sekretaris Kota.

Beberapa hal yang ikut dibicarakan adalah soal hak kepemilikan tanah dan aset-aset pemerintah kota yang harus diamankan. “Ketika tanah-tanah ini sudah dieksekusi untuk pemanfaatan program pemerintah seperti pengadaan Rumah Susun (Rusun) misalnya, tidak ada masalah lagi dengan masyarakat,” kata Walikota. Koordinasi akan dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak-pihak lain.

Soal Disco tanah dan musik pakai sound system, santa claus, petasan dan kembang api serta keramaian lainnya akan dibuat surat edaran dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh Polres lewat maklumat. Hal ini juga nantinya akan dikoordinasikan dengan tokoh-toloh agama seperti Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Manado.

Hal lain yang ikut ditanyakan Kapolres adalah tentang Kebijakan Walikota pada saat malam pisah tahun. Bagi Walikota, acara malam tahun baru diharapkan berjalan sebagaimana mestinya, dan yang paling penting adalah kenyamanan dan keamanan warga tetap terjamin.

Ikut juga ditanyakan oleh Kapolres soal adanya operasi pasar menjelang Natal dan Tahun Baru agar ada pengamanan intensif yang ikut melibatkan Pol PP supaya tidak semberawut sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pergerakan orang. Juga dibicarakan adalah penggunaan dan pemanfaatan pedestrian yakni fasilitas pejalan kaki 2 KM sepanjang Taman Berkat hingga Mantos.

Hal-hal lain yang ikut dibicarakan adalah soal masalah sosial kemasyarakatan yang sedang berkembang ditengah masyarakat. Anggaran pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru juga dibicarakan.

Hadir dalam pertemuan ini, Sekretaris Pemerintah Kota Dr. Micler C.S. Lakat S.H, M.H, Kapolres Manado Kombes Pol. Julianto P. Sirait S.H, S.I.K, Dandim Manado Kol. Inf. Daniel Lalawi, Kejari Manado Esther P.T. Sibuea S.H.,M.H, Asisten I Pemerintah Kota Drs. Heri Saptono, Kabag Ops Polres Manado Thommy Aruan S.H, S.I.K, M.H, Kabag Pemerintahan Setdakot Manado Sammy Waworundeng.    (**/dfy)




Anggota DPRD Paul Makagansa Pertanyakan Insentif Nakes Yang Belum Dibayar

SANGIHE,GN- DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan Ranperda tahun anggaran 2023 bertempat di ruang rapat DPRD senin (21/11/2022).

Namun dalam rapat tersebut sebelum Pj Bupati dr.Rinny Tamuntuan menyampaikan nota keuangan ranperda tahun anggaran 2023,mendapat intrupsi dari anggota DPRD Rizal Paul Makagansa.Anggota DPRD dari Partai Nasdem ini mempertanyakan dan mengklarifikasi terkait kesepakatan yang telah disepakati pada forum pembahasan beberapa waktu lalu yaitu,soal insentif jaga malam para tenaga kesehatan (Nakes) yang belum dibayar.

Makagansa mengatakan bahwa ada sejumlah Nakes yang datang menyampaikan dan mempertanyakan bahwa hak -hak mereka tidak dibayarkan tahun 2022,sementara itu sudah disepakati dan sudah teranggarkan 3 bulan,dan pada forum tersebut Makagansa meminta penjelasan.

” Sebelum Ibu Penjabat menyampaikan pengantar nota kami perlu klarifikasi terkait dengan kesepakatan yang telah disepakati pada forum pembahasan lalu,masalah insentif jaga malam para nakes,sebab kami didatangi beberapa nakes mempertanyakan dan menyampaikan bahwa hak-hak mereka tidak akan dibayarkan tahun ini,sementara pada pembahasan lalu kita sudah sepakat dan sudah teranggarkan 3 bulan oleh karena itu kami minta penjelasan permasalahan ini seperti apa,” sembur anggota DPRD yang vokal ini.

Sementara Pj Bupati dr.Rinny Tamuntuan menjelaskan bahwa sudah dilakukan pertemuan dengan para tenaga medis baik dokter-dokter specialis dan para perawat di rumah sakit,dan terakhir telah dilakukan pertemuan para nakes dengan sekda dan kadis kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku.Dan terkait dengan insentif nakes yang di pertanyakan anggota DPRD Paul Makagansa Pemerintah daerah akan menindaklanjuti.

” Baik Kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Paul Makagansa dan tentunya kami punya waktu yang kami siapkan dan sesudah itu kami akan tindaklanjuti,”jelas Tamuntuan.(ROBIN)