Sekda Minahasa Lantik 18 Pejabat ASN

Tondano,GN-Pemerintah Kabupaten Minahasa, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Frits Muntu, melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan 18 ASN dalam jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Minahasa, bertempat di ruang sidang kantor Bupati Minahasa, Selasa (14/2/2023).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembacaan pakta integritas bagi mereka yang dilantik.

Muntu dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik, sembari mengingatkan bahwa jabatan yang dipercayakan adalah titipan Tuhan melalui pemerintah.

“Di penghujung tugas, saya dipercayakan melantik saudara-saudara saat ini, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan jaga nama baik institusi,” ucapnya.

“Atas nama Bupati Minahasa, Royke Octavian Roring, dan Wakil Bupati, Robby Dondokambey bersama seluruh jajaran pemerintah mengucapkan selamat, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua,” ujarnya. (Cipi)




CNR Kritisi Pungli Di Lingkungan Pendidikan

Sulut,GN – Dunia Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara, terus mendapat perhatian serius, dari berbagai kalangan termasuk datang dari wakil rakyat di DPRD Sulut.

Terkait hal tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Careig N Runtu (CNR), angkat bicara kepada sejumlah wartawan terkait merebak praktek pungutan liar (pungli) di sekolah.

Politisi Golkar ini mengatakan bahwa saat ini Pansus tengah dalam pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan, dan masih fokus pada pembahasan masalah mutu pendidikan di Sulawesi Utara, baik itu peserta didik atau tenaga pendidik, namun terkait pungli dirinya menyampaikan bahwa teman-teman di pansus pendidikan ini sudah mengangkat masalah tersebut.

“Terkait maraknya pungli saya secara tegas menyampaikan kepada dinas pendidikan daerah, kalau itu sifatnya pungli jangankan muat di pansus, pungli itu sebagai salah satu penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang dan kalau hal itu terbukti sikat oknum-oknum tersebut, ” ungkapnya.

Ketua Partai Golkar Minahasa CNR, juga mengatakan hal itu akan kita rumuskan bersama, dengan tim-tim ahli, maupun Pendidikan.

“Contoh seperti pembahasan pansus tadi, seperti ada diskriminasi, ada perbuatan pelecehan dan tentu hal ini harus dirumuskan dalam ranperda maupun perda, namun juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, ” tuturnya. (*/sisco)




Raski Mokodompit Dorong Pemerintah Sulut Kembangkan Potensi Pariwisata Di BMR

Sulut,GN- Raski Mokodompit selaku Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sulawesi Utara (Sulut), menyampaikan apresiasinya atas tujuh tahun pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, Senin (13/2/2023).

Raski Mokodompit

          Raski Mokodompit (foto :ist)

Dia meminta OD-SK untuk melirik potensi wisata di daerah pemilihan Bolaang Mongondouw Raya (BMR) untuk dikembangkan, baik spot atau objeknya, hingga akses infrastrukturnya.

“Spot pariwisata di BMR tak kalah bagus dengan yang lain. Mungkin ini bisa jadi perhatian OD-SK yang sekarang lebih gencar memajukan pariwisata di Sulut,” ujarnya.

Soal capaian kerja dan pembangunan, Mokodompit mengaku OD-SK sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut telah terlihat di BMR.  Dimana selama tujuh tahun memimpin Sulut banyak hal yang telah dipersembahkan OD-SK bagi BMR.

“Setiap tahun pembangunan di BMR bertambah. Penganggarannya dan perhatian ODSK sangat dirasakan,” tambahnya.

Ditegaskannya, selama OD-SK memberikan perhatian ke daerahnya, BMR, masyarakat akan selalu mendukung.

“Dan tentu Fraksi Partai Golkar ada bersama pemerintahan OD-SK, selama kerja dan pembangunan diberikan sebesar-besarnya untuk rakyat BMR,” tutup politisi muda tiga periode di DPRD Sulut itu. (*/sisco)




Jaga Martabat, Kehormatan, Citra, Dan Kredibilitas DPRD, Kalangie : Kami Akan Bahas Serius

Sulut,GN- Sjenny F Kalangie selaku Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menjelaskan sebagaimana tugas Badan Kehormatan meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan atau kode etik DPRD Sulut.

Lanjut kata Sjenny, mengenai  hal tersebut pihaknya akan menggelar rapat untuk membahas secara serius hal ini, dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

” Kami menerima banyak aspirasi masyarakat yang menyorot anggota dewan yang malas ngantor,”jelasnya, Senin (13/02/2023).

Selain itu, Syenny menjelaskan Badan Kehormatan  DPRD akan menyurat ke pimpinan fraksi masing-masing untuk dapat ditindaklanjuti.(*/sisco)




Pansus Genjot Ranperda Pendidikan Di Sulut

Sulut,GN-Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan Sulawesi Utara (Sulut) Dra Vonny Paat saat dimintai penjelasan Senin (13/02/2023) mengatakan, sudah 60 pasal yang dibahas antara pansus dan SKPD diantaranya Biro Hukum dan Dinas pendidikan Sulut dari 123 pasal.

“Pembahasan berjalan lancar karena pasal pasal yang dibahas mengacu pada UU Sisdiknas. Jadi bagi kami tidak ada yang krusial,” katanya.

Namun jelasnya lagi, berdasarkan kunjungan pansus di SMK I Kota Kotamobagu didapati tentang penetapan upah minimum bagi tenaga pengajar /tenaga honorer guru yang diangkat oleh SK. Kepala Sekolah dengan pembayaran dari dana bos senilai Rp 400.000.

“Kami (Pansus) bertanya apakah bisa dimasukan dalam ranperda tentang penetapan tunjangan guru yang layak. Karena di ranperda hal ini belum diatur, ” ungkapnya.

Pansus juga mempertanyakan kasus yang di temui di SMK dimana siswa saat menempuh pendidikan kemudian hamil.

“Jika siswa ini telah melahirkan bisakah dia melanjutkan sekolah ? apakah disekolah itu atau dipindahkan ? Penjelasan yang kami terima tidak bisa dan disarankan mengikuti paket C, tapi paket C kewenangan Kabupaten/kota. Bisakah diserahkan ke Propinsi ? tandasnya, ini belum juga diatur dalam Ranperda,” sebutnya.

Saat ditanya target penyelesaian pembahasan pasal per pasal, Vonny yakin akan selesai pada bulan maret.

“Ditargetkan bulan maret depan selesai pembahasan pasal,” tandas Srikandi PDI Perjuangan ini.

Di ketahui, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan Sulawesi Utara (Sulut) terus memacu pembahasan dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tenaga ahli. Hampir stengah dari jumlah pasal Ranperda pendidikan telah tuntas dibahas.( */sisco)




Akhirnya Pasar Modern Trikora Tahuna Diresmikan

SANGIHE,GN- Setelah selesai dibangunnya pasar modern trikora dan menunggu-nunggu kapan diresmikan pasar tersebut akhirnya Kerinduan masyarakat Sangihe khususnya para pedagang untuk berjualan di pasar trikora kini terjawab setelah pasar trikora diresmikan senin 13 februari 2023.kerinduan ini tentunya juga diinginkan masyarakat Sangihe secara umum untuk berbelanja di pasar yang dibangun dibiayai dari dana PEN tahun 2021.

Peresmian pasar trikora langsung oleh Pj Bupati Kabupaten Sangihe dr.Rinny Tamuntuan yang ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti kemudian dilanjutkan peninjauan ke kios-kios oleh Pj Bupati yang dihadiri wakil ketua satu DPRD Ferdy Sondakh,SE, Forkopimda, pimpinan OPD,para asisten Setda,Staff khusus Bupati,pimpinan BUMN da BUMD,Kapolsek Tahuna,Undangan,dan Para pedagang.

Kepala dinas Perindustrian dan perdagangan daerah Kabupaten Sangihe Rifai Mahdang,SH dalam laporannya menyampaikan pembangunan pasar trikora melalui dana PEN daerah tahun 2021.

Mahdang pun menyampaikan maksud dan tujuan tersedianya bangunan pasar yang reprensetatif dan terwujudnya peningkatan pelayanan pasar rakyat yang memberikan rasa aman, nyaman, bersih dan indah kepada pedagang dan pembeli sehingga dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang baik dan mengalami peningkatan ekonomi daerah yang meningkat.

Pj Bupati dr Rinny Tamuntuan ketika membawakan sambutan mengatakan kios-kios yang ada di pasar Trikora diprioritaskan terlebih dahulu bagi pedagang yang sudah berjualan sebelumnya di pasar trikora yang lama.

“Pengelolaan pasar modern trikora tentunya diprioritaskan bagi pengelolah yang lama,jadi tentunya jika masih ada bangunan atau kios-kios yang masih kosong yang tidak ditempati oleh pengelolah yang lama itu boleh ditempati oleh pengelolah yang baru,” kata Tamuntuan.

Pj Bupati meminta kepada Para pengelolah agar dalam penggunaan bangunan untuk memperhatikan kebersihan pasar.

“Jadi kepada seluruh pedagang agar benar-benar memperhatikan bangunan pasar terutama dalam kebersihan, manfaatkan dan merawat bangunan ini dengan baik dan dijaga bersama kebersihannya,” ujar Tamuntuan.(Advetorial)




Komisi III DPRD Gelar RDP Dengan PUPR Sulut, Liputo Pertanyakan Soal Lampu Penerangan Jalan

Sulut,GN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membahas program dan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2023 menghadirkan Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan, Senin (13/2/2023) dilaksanakan di ruang Rapat Komisi.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi Berty Kapojos didampingi Sekretaris Amir Liputo, anggota Arthur Kotambunan, Boy Tumiwa, Yongkie Limen, Ayub Ali dan Toni Supit.

Dalam kegiatan RDP ini Sekretaris Komisi III Amir Liputo mempertanyakan siapa penanggungjawab penerangan jalan apabila status jalan Propinsi.

Dia mencontohkan, jalan masuk ke GPI dimana tidak ada penerangan jalan maka di ruas jalan tersebut rawan kecelakaan lalu lintas.

Sementara itu Kadis PUPR Propinsi Sulut Alexander Wattimena mengatakan, bahwa Dinas PUPR tidak menganggarkan untuk penerangan jalan.

Alexander Wattimena juga menjelaskan, Dinas PUPR Sulut tidak menganggarkan untuk penerangan jalan dan kewenangan penerangan jalan ada di ESDM atau di Dinas Perhubungan. (sisco)




Kapojos Apresiasi 7 Tahun Kepemimpinan ODSK

Sulut,GN- Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mengapresiasi kinerja Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Menurutnya, selama tujuh (7) tahun Provinsi Sulut dinakodai Oleh Olly Dondokambey dan Steven Kandow (ODSK) banyak program-program yang telah di lakukan dengan bukti nyata.

Hal ini dikatakannya, kepada Sejumlah Wartawan, Senin (13/02/23) di ruang kerja.


Kapojos juga sangat bersyukur Gubernur Sulut Olly Dondokambey tetap memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat.

Program kerja yang baru saja selesai di kerjakan antara lain bendungan Kuwil yang sudah diresmikan oleh Presiden RI Ir Joko Widodo. “Meskipun bendungan kuwil hanya dapat mengantisipasi tetapi dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang banjir di kota manado di bulan Maret ini Bank Dunia akan melaksanakan MOU dengan Pemerintah provinsi untuk mengantisipasi banjir saluran-saluran yang ada di kota manado, seperti sario,tikala dan bailang,”Jelas Kapojos.

Di jelaskannya, saat berkunjung ke kementerian balai sungai mereka mendapatkan informasi soal Bank Dunia dan Pemerintah Provinsi akan melaksanakan MOU. “Jadi dengan adanya bendungan kuwil ini kita harus akui bahwa ini bagian pengantisipasian penangangan banjir dan pak Gubernur setelah berkoordinasi dengan kementrian teken MOU,” pungkasnya. (*/sisco)




Wabup Minahasa Pimpin Rapat Koordinasi Evaluasi FKUB Kabupaten Minahasa

Tondano,GN-Wakil Bupati (Wabup) Minahasa, Dr. (H.C) Robby Dondokambey, S.Si membuka Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Minahasa ,Senin 03/02/2023,bertempat di Pura Danu Mandara Kiniar Tondano timur Minahasa.

Wabup Robby Dondokambey, mengatakan FKUB adalah forum yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk menciptakan kerukunan dan kesejahteraan umat.

Wabup berharap kesediaan para pemuka agama untuk menjadi anggota FKUB adalah untuk menanamkan rasa tanggung jawab sebagai penampung dan penyalur segala kepentingan umat beragama baik yang seagama atau pun tidak.

Dengan demikian Wabup Robby memintakan perhatian terhadap sejumlah persoalan yang masih ada di tengah masyarakat termasuk menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

Saya meminta Fkub apreasi pemerintah dalam program yang telah di lakukan baik di segi pencanangan gerakan menanam dan beternak ,Vaksinasi Boster ,Study tiru dan terakhir dalam penyerahan SK perpanjangan waktu Pejabat hukum tua.

Akhir sambutan Ketua penasehat Fkub memperkenalkan seluruh anggota Fkub yang baru yang baru bergabung dalam forum tersebut.

Turut hadir pada pembukaan Rakorev tersebut, Kaban Kesbangpol, Ir. Jani Moniung,Kabag Kesra Pdt Giovanai Rorora Kepala Kantor Kementrian Agama Minahasa, Pdt Tonny Tanos , SE, Ketua FKUB Kabupaten Minahasa, Pdt. Dr. Evert Tangel, S.Th, M.Pdk, Kabag Prokopim Jhony Tendean, Eris Hendrik Lombogia dan para anggota FKUB Kabupaten Minahasa.(Cipi)




Lima Komisioner KPU Sulut Lakukan Monitoring Dan Supervisi

Sulut,GN- Lima Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Minggu (12/2/23) kemarin, secara serentak melakukan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan pelantikan, apel, bimtek dan Coklit (pencocokan dan penelitian) yang dilakukan petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih).

Mereka terjun langsung dalam rangka memastikan, agenda penting terkait tahapan pendataan pemilih untuk Pemilu Serentak 2024 berlangsung dengan baik tanpa ada kendala berarti.

Dalam agenda Supervisi itu, Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon, memantau langsung persiapan jajaran petugas Pantarlih di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa.

Tinangon punya alasan khusus kenapa petugas Pantarlih yang didatanginya itu adalah mereka petugas Pantarlih yang bertugas melakukan Coklit di Desa Tikela.

“Pengalaman dari pemilu ke pemilu, termasuk Pilkada, daerah ini selalu rawan konflik, karena berbatasan langsung dengan Kota Manado. Karena itu penting untuk diingatkan kepada petugas Pantarlih yang akan melakukan Coklit di desa ini, agar bisa melakukan tugasnya secara benar agar tak menimbulkan efek di kemudian hari,” pesan Tinangon.

Ketua Divisi Teknis Salman Saelangi, melakukan supervisi di Desa Kalawat, Minahasa Utara, Kadivkumwas Yessy Momongan di Kota Bitung.

Akan halnya Komisioner Lanny Ointu dan Amrain Razak, melakukan supervisi di kabupaten/kota lain. Kadiv Datin Lanny Ointu, di Kota Tomohon, sedangkan Kadiv Parmas Amrain Razak di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Timur. (*/sisco)