Walukow Tegaskan Pembahasan Pansus PPLH Harus Miliki Manfaat Nyata Bagi Masyarakat

Manado,GN– Panitia khusus ( Pansus) DPRD Sulut  melakukan pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Senin (20/02/2023).

Hendry Walukow selaku Sekretaris Pansus, berharap agar kiranya Ranperda ini bisa memiliki manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

“Ini penting sekali, kalau ada aturan yakni Peraturan Daerah, manfaatnya harus jelas dan nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Dia menambahkan, Ranperda yang terdiri dari 15 pasal ini harus diseriusi dan bahas secara komprehensif. “Bisa jadi ada tambahan pasal dan lainnya,” ujarnya.

Walukow mencontohkan manfaat Ranperda ini bagi pertambangan. Dimana, Walukow menilai kedepan dengan adanya Perda terkait lingkungan, masyarakat yang mengelola sumber daya alam mendapat berbagai manfaat.

“Dengan adanya Ranperda ini fungsi eksistensi masyarakar bisa terjamin artinya mereka beraktifitas mengelola sumber daya alam dalam kemudahan pemberian ijin. Fasilitasi dari pemerintah supaya terarah. Kalau tidak diarahkan akam merusak lingkungan,” ucapnya.

Selain itu soal Ruang Terbuka Hijau (RTH), dia menilai sebagian pengembang perumahan tak mampu siapkan RTH.

“Karena mungkin lahan sudah mahal, ini harus menjadi perhatian serius dan harus diatur dalam perda supaya ada payung hukum. Jangan hanya mengembang usaha dan mengembang pemukiman tapi tidak siapkan RTH yang nantinya akam menjamin keberadaan lingkungan sepanjang 30 tahun kedepan. Ini yang kita lihat tidak masuk do materi. Harusnya dimasukkan,” tandasnya. (*/sisco)




Direktur SDM Pendidikan dan Umum Buka Pelatihan Koding Bagi Tenaga Koder

Manado,GN– Instalasi Diklat RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menggelar pelatihan Koding bagi Tenaga penentuan kode penyakit dan tindakan (Koder) di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Pelatihan tersebut diikuti 30 peserta dari berbagai Rumah Sakit (RS) di Sulawesi Utara (Sulut) mengikuti pelatihan ini.

Direktur SDM Pendidikan dan Umum (SPU) Dr,dr Ivonne,E Rotty,M.Kes, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Instalasi Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) RSUP Kandou merupakan suatu Institusi penyelenggara pelatihan yang sudah terakreditasi.

“Itu artinya semua peserta yang mengikuti pelatihan ini dan lulus, mereka (Peserta -red) akan mendapat sertifikat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” kata Dokter Ivonne, Senin (20/02/2023)

Lanjut kata Direktur SPU RSUP Kandou Manado mengatakan pihaknya telah menghadirkan Fasilitator yang berkompeten berpengalaman serta menguasai materi sesuai dengan kompetensinya, baik dari BPJS manado yang terkait dengan Koding, ada juga Tim dari Kemenkes, dan RSUP Kandou.

“Kami memilih modul pelatihan ini karena dari sekian modul yang berada pada direktorat tenaga kesehatan, sudah bisa diberikan kepada tenaga kesehatan,” ucapnya

Pada kesempatan itu, Dokter Ivonne menegaskan para Koder agar dalam menentukan diagnosa harus tepat dan sesuai standard, dengan demikian dirinya berpesan agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik. “dengan melakukan Koding tidak sesuai dengan regulasi kita bisa mendapat Fraud,” tegasnya.

Dia berharap pelatihan ini benar-benar berkualitas dan semua peserta bisa mendapatkan sertifikat dari kemenkes.

“Akan tetapi pada prinsipnya bukan selembar sertifikatnya,akan tetapi bagaimana kita mengiplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan ke RS kita masing masing,” tandasnya

Turut hadir Koordinator Pendidikan dan Penelitian dr Hanry Takasenseran, Subkoor Pengembangan SDM, Ns Abram Babakal,S.Kep.M.Kes, Kepala Instalasi Diklat, dr, Reamur Moudy Rawung,M.Kes. M,Theol, dan dari BPJS Manado, dr Grace Mariana Yuliana Boyanga,M.Kes (sisco)




Legislator Sulut Inggrid Sondakh Gelar Sosbang Di Dua Lokasi Kecamatan Kawangkoan

Sulut,GN- Kegiatan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) dan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) DPRD Sulut oleh anggota DPRD Sulut Inggrid Sondakh dilaksanakan di Kecamatan Kawangkoan  Sabtu, (18/02/2023).

Lokasi kegiatan Sosbang tersebut di laksanakan di kelurahan Uner dan Desa Rurukan kecamatan Kawangkoan kabupaten Minahasa.

Dalam kesempatan itu Sondakh mengatakan sosialisasi kebangsaan memberi pemahaman tentang Bangsa Indonesia serta dasar-dasar mengenai bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Peserta yang hadir dalam kegiatan Sosbang di Desa Rurukan kecamatan Kawangkoan yakni kaum Milenial serta orang tua. Dalam penjelasannya, Sondakh mengatakan bahwa sosialisasi kebangsaan ini sangat penting, karena kondisi akhir-akhir ini secara global di Negara Republik Indonesia masih banyak sekali ancaman, seperti radikalisme, terorisme serta ancaman lewat dunia maya (medsos red).

Sementara itu, Sosbang di kelurahan Uner Kawangkoan Legislator Dapil Minahasa-Tomohin ini mengharapkan peran serta masyarakat menjaga Kamtibmas serta memupuk rasa kekeluargaan. “Mari kita mengamalkan Pancasila, empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal ika,” tandasnya. (sisco)




Kunker DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Di Terima Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon

Sulut,GN– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima Kunjungan kerja (Kunker) dari DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang diwakili Gabungan Komisi I dan Komisi II, Pada jumat (17/02/2023) di Ruang Rapat Ketua KPU Sulut.

Saat menerima kunjungan tersebut, Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon didampingi oleh Kepala sub bagian Teknis dan Parhupmas Greis W Tamba Tim DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Janastasya Ch Parapaga memperkenalkan setiap anggota DPRD yang hadir.

Parapaga selanjutnya menjelaskan maksud dan tujuan konsultasi. Menurutnya, ada 2 hal penting yang hendak dikonsultasikan.

“Kedatangan kami ke sini dalam rangka konsultasi terkait Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, di mana ada beberapa hal yang kami pertanyakan. Pertama, terkait bagaimana pengaturan tentang Penjabat Bupati dan Wakil Bupati jelang Pilkada serentak Tahun 2024,” jelasnya.

Selain itu, Parapaga menjelaskan bahwa mereka hendak berkonsultasi terkait jika ada legislator yang partainya tidak lolos pada tahapan pemilu ingin berpindah partai.

Meidy Tinangon selaku Ketua KPU Sulut terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan ungkapan terima kasih atas kunjungan rombongan Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Terima kasih sudah datang berkunjung di kantor KPU Sulut. Hal ini menandakan kepedulian DPRD Kabupaten Talau terhadap suksesnya tahapan pemilu dan pemilihan,’’ Ucap Tinangon.

Terkait pertanyaan- pertanyaan, tim DPRD Sulut terkait Penjabat Bupati, Tinangon menjelaskan dasar aturan perundang-undangan yang ada.

“Terkait pertanyaan tentang Penjabat Bupati, Tinangon menjelaskan bahwa hal tersebut diatur dalam pasal 201 UU Pilkada. Namun hal tersebut, menjadi domain kewenangan Kementerian Dalam Negeri, bukan kewenangan KPU.

“Saran saya untuk memastikannya bapak/ibu sekalian harus berkonsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena hal itu adalah wilayah kewenangan Mendagri,” ungkapnya.

Sementara itu terkait anggota DPRD yang partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu dan berkeinginan untuk pindah partai, Tinangon menjelaskan bahwa hal.tersebut adalah wilayah kewenangan parpol, apakah akan memecat kadernya atau tidak.

“masing-masing parpol punya pengaturan internal sehingga proses tersebut seyogyanya di internal partai,” pungkas Tinangon.

Menurut Tinangon, pihak KPU hanya melakukan proses PAW berdasarkan surat Pimpinan DPRD, dan tidak bisa mencampuri urusan internal parpol.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Ketua Komisi II Hibor Maabuat, Anggota Komisi I Lily Sahoa serta staf Sekretariat. (sisco/*)




Pengadilan Negeri Airmadidi Kembali Gaungkan Zona Integritas

Minut,GN-  Pengadilan Negeri Airmadidi, Jumat (17/02/2023) kembali mengadakan Kampanye untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (WBBM). Kampanye dimulai dari Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi yang terletak di Kompleks Kantor Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. Rombongan berjalan dengan membentangkan spanduk bertajuk Zona Integritas menuju lokasi pertama yaitu di Kantor Kejaksaaan Negeri Minahasa Utara.

Sementara kedatangan tim Pengadilan Negeri Airmadidi disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara  Yohanes Priyadi, S.H., M.H beserta jajarannya yang kemudian bersama-sama dengan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H dan rombongan menggaungkan seruan untuk terus mewujudkan Zona Integritas.

Setelah itu, rombongan melanjutkan kampanye ke area Kantor Bupati Minahasa Utara dan Kantor DPRD Minahasa Utara dan melakukan seruan untuk mewujudkan Zona Integritas disana. Seluruh peserta yang hadir tampak antusias dan mendukung jalannya program ini. Tidak hanya dari rombongan Pengadilan Negeri Airmadidi tetapi dari setiap instansi yang didatangi menyambut baik seruan untuk mewujudkan Zona Integritas ini.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Zona Integritas menjadi program yang semakin nyata dan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas untuk dapat turut serta mendukung jalannya integritas di pemerintahan.

Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H. pada kesempatan tersebut juga menyampaikan Pengadilan Negeri Airmadidi menolak segala bentuk Korupsi, gratifikasi dan suap didalam lingkungan Pengadilan Negeri Airmadidi dan memohon dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (*/sisco)




Bersama Para Kasat, Wakapolres Minahasa Pimpin Karya Bakti

Tondano,GN- Wakapolres Minahasa Kompol Yindar T.Sapangallo S.Sos bersama para Kasat dan (PJU) melaksanakan karya bakti, Jumat (17/02-2023).

Untuk yang kesekian kalinya, kegiatan Jumat bersih ini dilaksanakan di mako Polres Minahasa Jalan Manguni Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa.

Terpantau dalam kegiatan ini di halaman mako, Wakapolres Yindar saat melakukan pencucian kendaraan armada Sat Samapta, sementara Kasat Lantas AKP Riyan Wahyuningtiyas SIK bersama Kasat Reskrim AKP Edi Susanto S.Sos melakukan pembersihan pada halaman satuan.

Tak kalah menariknya, pada kegiatan ini, Kabag Ops AKP Ruddy Repi mengerahkan personel Sat Samapta pada pembersihan di halaman upacara, hingga berita ini diturunkan, kegiatan sedang berlangsung.(Cipi)




Gelar Sosbang Di Desa Laikit Minut,MJP: Sulut Pusat Kerukunan Umat Beragama

Sulut ,GN – Pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) pekan ini kembali menggelar kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan (SOSBANG).

Hal ini juga dilakukan legislator Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang turun menemui masyarakat Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (16/2/2023).

Dalam sosialisasi, MJP mengingatkan peserta untuk tetap menjaga wawasan kebangsaan agar terhindar dari paham-paham radikalisme yang bisa merusak tatanan hidup bangsa dan negara.

MJP mengingatkan masyarakat tetap menjaga Sulawesi Utara sebagai pusat dari kerukunan umat beragama. Sulawesi Utara jangan tergerus dengan perkembangan digital yang bisa dirasuki oleh paham-paham yang bertujuan untuk memecah belah.

“Tugas kita sebagai DPRD bagaimana menjaga wawasan kebangsaan ini tetap hidup ditengah-tengah masyarakat. Sehingga kita bisa menangkal isu-isu terkait paham radikalisme,” Ucap MJP.

Dirinya berharap, wawasan kebangsaan ini terus diajarkan bagi generasi penerus. Maka dari itu, MJP menyebut bahwa saat ini DPRD sementara mengkaji pembuatan peraturan daerah sebagai bentuk peran DPRD dalam merawat kebangsaan ini.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Ir. Sandra Moniaga yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, program wawasan kebangsaan yang dibuat DPRD adalah dalam rangka bagaimana DPRD menggugah dan merangsang bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dalam bingkai hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagaimana kita menjaga jangan sampai ada paham-paham yang dapat merusak negara kesatuan republik Indonesia,”ucap Sekwan dalam sambutannya.

Hadir juga dalam kegiatan, pejabat struktural Sekretariat DPRD, tokoh masyarakat dan tokoh agama.(*/sisco)




BP2MI Sulut Gelar Rakor Bersama Camat Se-Bolaang Mongondow

Sulut,GN- BP2MI Sulawesi Utara (Sulut) Kamis, (16/02/2023) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh camat Kabupaten Bolaang Mongondow membahas implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Hendra Makalalag selaku kepala BP2MI Sulawesi Utara menyampaikan bahwa pihaknya mengundang para perwakilan daerah Bolaang Mongondow untuk membicarakan penempatan pekerja migran Indonesia khususnya perihal pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran asal Bolaang Mongondow.

“Hari ini saya sengaja mengundang seluruh camat di kabupaten Bolaang Mongondow untuk membahas mengenai pelatihan dan pendidikan bagi CPMI asal Bolaang Mongondow sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya pasal 41. Di mana pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota” jelas Hendra.

Hendra menambahkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi CPMI sangat krusial dalam penempatan CPMI ke negara penempatan.

“Tahun ini BP2MI memiliki target untuk meningkatkan penempatan di sektor formal. Artinya penempatan pada pengguna berbadan hukum yang cenderung minim resiko. Nah, setiap negara penempatan yang membuka lowongan pekerjaan, mempunyai kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap CPMI baik itu bahasa maupun skill” kata Hendra.

“Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan kerja bagi CPMI membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kan kasihan anak-anak muda kita yang ingin kerja ke luar negeri tapi skill-nya tidak ada, padahal semangat kerjanya tinggi. Untuk itulah BP2MI Sulut mencoba memfasilitasi gap ini dengan mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan UU nomor 18 Tahun 2017 khususnya pasal 41”jelas Hendra.

Seluruh camat menyambut baik rapat koordinasi ini dan berkomitmen untuk mendukung BP2MI dalam hal pengimplementasian UU Nomor 18 Tahun 2017. Serta berjanji untuk membicarakan hal ini dengan seluruh kepala desa di daerah pimpinan mereka serta mensosialisasikannya dalam setiap kesempatan. (*/sisco)

 




Angelina Abast Peduli Anak – Anak Stunting

SANGIHE,GN- Kasus stunting di Kabupaten Sangihe menjadi perhatian serius dari Pemerintah daerah untuk pencegahan dan berupaya menurunkan kasus stunting di daerah ini.

Hal ini pun menjadi perhatian dan kepedulian dari seorang Angelina Abast yang turun langsung memberikan bantuan bagi anak-anak stunting di kelurahan Tona dua Eneratu rabu (16/2/2023).Bantuan yang diberikan berupa biskuit,susu,kacang hijau khusus untuk anak-anak stunting yang sudah dikonsultasikan dengan ahli gisi.

Kepada gemparnews.com Angelina Abast mengatakan ini merupakan suatu keterpanggilan bahwa dirinya ingin memperhatikan anak-anak stunting di Kabupaten Kepulauan Sangih.

” mungkin bantuan ini sedikit tapi Saya merasa terpanggil untuk membantu dan peduli bagi anak-anak stunting di Sangihe dan hari ini Saya memberikan bantun bagi anak-anak stunting di Kelurahan Tona dua Eneratu,dan menyesuaikan dengan waktu yang ada Saya juga akan memberikan bantuan di tempat lain,”kata Pemilik Angelina Bakeri and Bread ini.

Ia pun berharap dengan upaya pencehagan dari Pemerintah dan pihak -pihak yang lainnya agar daftar kasus stunting sudah tidak ada lagi di Kabupaten Sangihe.

” Semoga dengan upaya pencegahan dari Pemerintah dan pihak-pihak yang lain kasus stunting sudah tidak ada lagi di daerah ini,” harap Ci Enjel saap akrabnya ini.(ROBIN).




Sekwan DPRD Sulut Hadiri Kegiatan Harmonisasi Atas Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2017

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Sulut Ir Sandra Moniaga di dampingi Kepala Bagian Persidangan Jerry Hamonsina SSTP bertandang di Kantor Kemenkumhan Provinsi Sulawesi Utara, selasa (15/2/2023) menghadiri kegiatan “Harmonisasi” atas perubahan  Peraturan Daerah (Perda) no 4 tahun 2017.

Pada kesempatan itu hadir pula Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara Dr Flora Krisen SH.MH  yang di terima langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut Dr. Ronald Lumbuun, S.H., M.H.

Sebagaimana diketahui Hakikat “Perda”  yaitu  sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah juga  merupakan fungsiperaturan daerah yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Moniaga juga turut memberikan apresiasi kepada kemenkumham wilayah Sulawesi Utara atas upaya selama ini boleh terjalin kebersamaan serta menjaga dan menjalankan legitimasi hukum terutama peraturan daerah di provinsi Sulawesi Utara. ” Tentu kami sangat mengapresiasi upaya Kemenkumham wilayah Sulut menjalin kebersamaan,” ucapnya. (*/sisco)