Kembangkan Pariwisata Sangihe,Pj Bupati Tamuntuan Temui Menparekraf Sandiaga Uno

SANGIHE,GN- Untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreaktif di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pj Bupati dr.Rinny Tamuntuan menemui menteri Pariwisata dan ekonomi kreaktif (Menparekraf) ,Sandiaga Salahuddin Uno.

Tamuntuan didampingi Ketua DPRD Prov Sulut, dr. Fransiscus. A. Silangen, SpB.KBD dan Kadis Pariwisata Femmy Montang, rabu 22 februari 2023.

Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati memaparkan letak geografis, luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa, Fasilitas-fasilitas Rumah Makan dan Hotel di kepulauan Sangihe.

Pj. Bupati pun menjelaskan prioritas awal pembangunan pariwisata yaitu lokasi kawasan wisata boulevard Tahuna dan kawasan wisata mangrove di kelurahan.

” Dalam hal ini, kami dari Pemda Kepulauan Sangihe, Mempunyai skala prioritas dalam pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu kawasan Wisata Yang ada di bolivard tidore dan Kawasan Wisata Mangrove di Kelurahan Tapuang dan tidore, dan semoga bisa langsung di tindak lanjuti oleh Pak Menteri,”kata Pj Bupati Tamuntuan.

Menteri Pariwisata dan ekonomi kreaktif Sandiaga Salahuddin Uno sangat Mengapresiasi apa yang di sampaikan oleh Pj. Bupati Tamuntuan.Sandiaga Uno Mengatakan kabupaten Kepulauan Sangihe masuk dalam kawasan strategis pariwisata nusantara yang terletak di perbatasan dan dekat dengan lokasi super prioritas nasional yaitu Likupang yang memiliki potensi alam dan budaya yang luar biasa.

” Oleh karena itu, wisata yang ada di kepulauan sangihe bisa di persiapkan untuk masuk dalam skala prioritas, dengan potensi alam yang melimpah, dengan tidak mengesampingkan prosedur persyaratan seperti memiliki lahan, Ripparda, Master Plan dan DED,”kata Menparekraf RI.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut ,Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Majene, Bupati Halmahera Barat
Bupati Gorontalo, Pj. Bupati Nagan Raya
Walikota Sunggai Penuh dan Walikota Payakumbuh. (ROBIN).




Ambil Langkah Strategis, Kadis Dikda Sulut Bakal Panggil Kacabdin Dan Kepsek Se- Sulut

Sulut,GN- Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Provinsi dengan Dinas Pendidikan Daerah Selasa, 21 Februari 2023 lalu, terkait dugaan masih banyak sekolah yang menahan ijazah siswa lulusan SMA/SMK di sekolah Negeri maupun swasta, maka Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Kadis Dikda) Sulawesi Utara (Sulut) akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut dr Grace L Punuh,MKes di dampingi Sekretaris Dinas Jefry Runtuwene Saat Hearing Bersama Komisi IV DPRD Sulut beberapa hari lalu (foto: Gemparnews)

Langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan Daerah Sulut yakni akan memanggil Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) dan Kepala Sekolah (Kepsek) se-Sulut.

” Langkah strategis yang kami ambil dengan memanggil Kacabdin dan kepsek se-Sulut dengan membawa laporan hasil dan laporan penyaluran ijazah kepada peserta didik,” kata Kadis Dikda Sulut dr Grace L Punuh,MKes melalui rilis yang diterima awak media ini Kamis (23/02/2023).

Kadis Dikda Sulut menyampaikan terimakasih serta mengapresiasi atas atensi dan perhatian yang di berikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulut.

“Terima Kasih atas atensi Dan perhatian yang diberikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulut dan anggota Pansus DPRD Provinsi kepada kami. Disadari tanpa Pengawasan dari DPRD, maka niscaya Kinerja Kami akan berjalan Di tempat,” ucapnya.

Punuh mengatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila didapati bahwa dari hasil dengar Pendapat tersebut adalah benar adanya.

” Sebagai langkah awal Kami akan melakukan verifikasi dan validasi data lulusan siswa dengan penyaluran ijazah apakah sama atau tidak pada Jumat 24 Februari 2023 besok hari,” tutupnya. (sisco).




Lumanauw Lantik TP-PKK Sekecamatan Kabupaten Minahasa

Minahasa,GN- Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Dra Fenny Roring-Lumanauaw SIP, melantik TP-PKK Se Kecamatan. Acara pelantikan serta penyerahan SK ketua TP-PKK Desa, Kabupaten Minahasa bertempat aula benteng moraya Kamis (23/02/2023).

Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa mengatakan agar semua saling menopang dan mengikuti setiap program-program. Untuk kedepan sebagaimana peran ibu-ibu sebagai ketua PKK, dimana sering terjadi kekerasan perempuan dan anak.

Selanjutnya, Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa ini mengatakan salah satu peran kerja di kecamatan dan desa tentunya berharap kepada ibu PKK baru saja dilantik, dimana banyak hal yang sering terjadi kekerasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, maka perlu pengawasan.

“Melihat bertanggung jawab terhadap tugas kerja dan tanggung jawab sebagai PKK Minahasa, Kecamatan dan Desa.  Untuk itu, kami sangat prihatin melihat adanya korban kekerasan yang terjadi khususnya Minahasa,” katanya.

Untuk itu, Dia berharap kerjasama yang baik dari seluruh komponen PKK yang ada di Kabupaten Minahasa.

“tentunya kami sangat mengharapkan ada kerjasama saling mendukung semua pengurus PKK Kabupaten Minahasa. Marilah kita semua khususnya ibu-ibu PKK bahkan masyarakat yang ada di Minahasa, untuk memberantas hal-hal yang sering terjadi di Minahasa,” tutupnya. (Stevry)




Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Berkunjung Ke Kemensos RI

SANGIHE,GN- Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan bersama Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen SpB. KBD dan Anggota Dewan, Arthur Kotabunan, Mengunjungi Kementerian Sosial RI dalam rangka Melakukan pertemuan sekaligus konsultasi dan koordinasi terkait Usulan Pahlawan Nasional Dari Daerah Kabupaten Kepl. Sangihe. bertempat di direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI selasa (22/2/2023).

Tamuntuan di terima langsung oleh Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Dewi Suhartini, dalam pertemuan tersebut mengkonsultasikan terkait Lumbung Pangan , Rehabilitasi Sosial dan Penerima PKH yang di butuhkan oleh Kecamatan yang terluar serta usulan Pahlawan Nasional yang pada saat ini masi belum di tetapkannya Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional.

“Sudah Ke tiga kalinya di usulkan oleh Pemda Sangihe dan juga oleh Gubernur Sulawesi Utara, rekomendasi pun sudah ada dan Saat ini juga kami sudah menyelesaikan kelengkapan Dokumen Usulan Pahlawan Nasional, oleh karena itu, kami masi tetap mengusulkan untuk Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional dari Nusa Utara Kab. Kepl. Sangihe, semoga ibu direktur bisa membantu memperjuangkan usulan Pahlawan Nasional Dari Nusa Utara,” kata Tamuntuan

Ketua DPRD Prov Sulut dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB.KBD Menambahkan , kebutuhan jaminan sosial yang sangat di perlukan khsusunya masyarakat yang ada di kecamatan terluar sangat lah di harapkan perhatian oleh pemerintah pusat melalui kemensos dan dalam usulan ini juga, khususnya Pahlawan Nasional Bataha Santiago , adalah masyarakat asli Nusa utara yang sangat luar biasa perjuangannya, mempunyai nilai yang strategis dan nilai moral yang baik, mengingat Bataha santiago dengan usulan dari sulawesi utara adalah asli dari kepulauan sangihe.

” Perjuangan Bataha Santiago Untuk Nusa Utara sangatlah berarti, dengan nilai strategis dan moral yg baik terhadap masyarakat, dan kami akan tetap mengusulkan Bataha Santiago Sebagai pahlawan Nasional dari Nusa Utara Kepl. Sangihe yang sampai sekrang masi belum ada Pahlawan dari Nusa utara dan juga bisa membuat bangga wawasan kebangsaan apabila terdapat pahlawan dari Nusa Utara, ini juga merupakan dapil saya selaku DPRD Prov Sulut,”tambah ketua DPRD Sulut ini

Sementara Dewi Suhartini Merespon baik dengan usulan yang di sampaikan terkait jaminan sosial dan juga kembali di perjuangkan oleh Pj Bupati untuk pahlawan nasional nusa utara dan juga oleh Ketua DPRD Prov Sulut

“Walaupun Masi belum di tetapkan Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional, Kami akan tetap membantu dalam proses kelengkapan dokumen Pahlawan Santiago agar bisa di tetapkan sebagai Pahlawan Nasional dan untuk jaminan sosial masyarakat yang ada di kecamatan terluar, kemensos melalui ibu menteri pasti akan menindaklanjuti kebutuhan2 apa saja yang diperlukan untuk masyarakat,”jelas Suhartini.

Usai pertemuan dengan Direktur pemberdayaan kelompok rentan, Pj. Bupati Sangihe bersama Ketua DPRD Sulut dan Anggota DPRD Prov Sulut melanjutkan Pertemuan dengan Ditjen perlindungan dan Jaminan sosial direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kemensos RI dalam rangka Usulan Jaminan Sosial di Kabupaten Sangihe.

Pj. Bupati menjelaskan bahwa dalam waktu kurang lebih sebulan yang lalu, di awal dan akhir tahun , kepulauan sangihe mengalami bencana alam, seperti Badai, Banjir, gelombang pasang dan Tanah longsor , Bencana yang di alami kepulauan sangihe ini membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dikarnakan akibat bencana alam ini, banyak lokasi2 bencana yang membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat, ” Di mohon untuk pemerintah pusat, terutama bapak dirjen perlindungan dan Jamsos bisa membantu dalam upaya perbaikan fase bencana yang di alami daerah kepulauan sangihe, ” ucapnya.

Dirjen Mengapresiasi apa yang di sampaikan oleh Pj. Bupati Sangihe,

” Hal-hal yang di sampaikan oleh Pj. Bupati Sangihe, akan kami usahakan dan ditindaklanjuti segera mungkin, dan di mohon untuk penguatan proses percepatan usulan ini, segera di buat agar bisa langsung di fasilitasi ke Menteri sosial RI untuk di tindak lanjuti. (ROBIN).




Sosbang Anggota DPRD Sulut I Nyoman Sarwa Sasar Dumoga Tengah

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) I Nyoman Sarwa menggelar Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) di Kabupaten Bolaang Mongondow, Selasa (21/02/2023).

Wilayah yang menjadi sasaran Sosbang yakni Desa Werdhi Agung Timur Kecamatan Dumoga Tengah Bolmong.

Pada kesempatan tersebut, I Nyoman Sarwa mengatakan bahwa sosialisasi kebangsaan memberi pemahaman tentang Bangsa Indonesia serta dasar-dasar mengenai bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Hadir pada kesempatan itu,masyarakat desa Werdhi Agung Timur kecamatan Dumoga Tengah. (*/sisco)




Gelar kegiatan Sosbang, Putra Asli Lansot Tomohon Gandeng Kaum Milenial

Sulut,GN- Herol Vresly Kaawoan (HVK) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan Sosbang tersebut digelar di Kota Tomohon, Selasa (21/02/2023), dengan menggandeng sejumlah pemuda dari GMIM Getsemani Lansot Sarongsong.

Hadir dalam Sosbang tersebut sebagai narasumber yaitu Novita Lumintang SSTP MSi, Bendahara Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Sulut.
Sementara, salah satu peserta Mikha Rondonuwu menyambut baik kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan. Di mana kaum milenial boleh mendapat pengetahuan lebih banyak tentang bagaimana cara masyarakat hidup berbangsa dan bernegara yang baik.
Politisi dari partai Gerindra Herol Vresly Kaawoan merupakan putra asli Lansot Tomohon. Dia berharap, sosialisasi tersebut mampu menggugah para kaum milenial untuk turut terlibat aktif dalam menjaga keutuhan Bangsa Indonesia.

“Tentunya berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI,” pungkas HVK sapaan akrabnya. (sisco/*)




Komisi IV DPRD Hearing Dinas Pendidikan Daerah Sulut

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Selasa (21/02/2023) Diruangan rapat komisi IV.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi Dra Vonny Paat di dampingi Wakil Ketua dan sekretaris komisi IV Cindy Wurangian dan turut di hadiri anggota komisi IV serta Kepala Dinas Pendidikan Sulut bersama jajaran.

Pantauan media ini, dalam rapat dengar pendapat tersebut terungkap dari beberapa pertanyaan dan pemintaan komisi IV, sangat disayangkan mitra kerja Dinas pendidikan Sulut belum membawa data-data yang dimintakan oleh komisi IV.

Sehingga pembahasan rapat sedikit terjadi perdebatan hanya terkait belum siapnya dinas pendidikan Sulut belum membawa data tersebut. Terkait hal itu, maka pimpinan komisi IV menunda rapat tersebut dan akan dilanjutkan kembali Senin pekan depan.

” Kami mintakan hari Jumat, semua data-data yang kami minta segera di masukan melalui staf komisi IV,” tutup Ketua Komisi IV. (sisco)




Yusra Alhabsy “Berang” Sekolah Belum Serahkan Ijasah

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) yang duduk di komisi IV Yusra Alhabsy berang mendengar dugaan, beberapa sekolah di SMA dan SMK sampai saat ini belum menyerahkan ijasah kepada siswa yang sudah lulus tahun sebelumnya.

Hal ini di sampaikan Yusra pada saat hearing komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Selasa (21/02/2023) Diruangan komisi IV.

Dia pun menegaskan agar seluruh SMA dan SMK harus menyerahkan ijasah tersebut. “Tolong ibu Kadis buatkan surat edaran kepada seluruh sekolah segera menyerahkan ijasah yang muridnya sudah selesai.Jangan karena belum membayar uang komite, trus pihak sekolah menahan ijasah,” tegas Yusra dengan nada tinggi.

Yusra mengingatkan kembali supaya seluruh Kepala sekolah harus pro aktif untuk menyerahkan ijasah. ” Kepala sekolah harusnya pro aktif menyerahkan ijasah kepada siswa yang sudah lulus,”tutupnya.

Hadir pada Hearing antara lain pimpinan dan anggota komisi IV, Kepala Dinas pendidikan daerah Sulut dr Grace Punuh, Sekretaris Jefry Runtuwene dan staf. (sisco)




BP2MI Sulut Gelar Rakor Bersama RSUD ODSK Dan P3MI

Sulut,GN-  Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/02/2023) mengggelar Rapat koordinasi (Rakor) dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK sebagai sarana pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran di Sulawesi Utara.

Dalam rapat yang juga mengundang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ini, membahas mengenai peningkatan pelayanan bagi CPMI asal Sulut.

“Hari ini kami mengundang beberapa stakeholder antara lain RSUD ODSK dan P3MI yang aktif menempatkan CPMI di Sulawesi Utara untuk membahas kendala pemeriksaan kesehatan CPMI yang sering ditemui di lapangan serta mencarikan solusi demi peningkatan pelayanan kepada CPMI”kata Hendra.

Menurut Hendra, pemeriksaan kesehatan CPMI adalah langkah awal yang wajib dilakukan sebelum CPMI berproses untuk kerja ke luar negeri.

“Pemeriksaan kesehatan adalah bagian yang krusial sebelum CPMI berproses kerja ke luar negeri. Setelah membuat ID di Dinas Tenaga Kerja, CPMI wajib memeriksakan kesehatannya di sarana kesehatan yang sudah mendapatkan ijin. Apabila sudah dinyatakan fit untuk bekerja, baru yang bersangkutan bisa berproses paspor, kontrak kerja hingga berangkat ke negara penempatan. Jadi pelayanan di Sarkes wajib di tingkatkan karena berkaitan dengan nasib CPMI” jelas Hendra.

Hendra menambahkan bahwa rapat koordinasi ini juga menjadi ajang sinegitas antara seluruh stakeholder BP2MI.

“Rapat hari ini juga menjadi ajang sinergitas antara BP2MI dengan RSUD ODSK dan seluruh P3MI yang aktif melakukan penempatan PMI di Sulawesi Utara agar hubungan antar semua lembaga ini semakin baik”kata Hendra.

“Semua kami lakukan agar pelayanan bagi CPMI maupun PMI semakin lancar” tutup Hendra. (sisco)




INR: Ranperda PPLH Harus Memberikan Dampak Positif Untuk Lingkungan

Sulut,GN-  Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah berlangsung. Panitia khusus (Pansus) menaruh harapan.

Screenshot_20220705-173243_Facebook

Hal ini dikatakan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Imelda Nofita Rewah, Senin (20/02/2023) di ruang Paripurna DPRD Sulut.

Menurutnya, dari catatan terkait ranperda PPLH merupakan perencanaan tertulis dan memuat referensi lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurung waktu 30 tahun.

“Kalau dihitung 30 tahun sampai anak cucu, jadi untuk ranperda PPLH ini kita melihat hanya 15 pasal. Artinya tiga kali pertemuan untuk dibahas sudah selesai. Tetapi setelah saya lebih mencermati isi peraturan ini, harus ada keseriusan dari dinas terkait. Apalagi ada 15 dinas. Karena persoalan lingkungan hidup yang ada, dengan adanya ranperda PPLH ini bisa ditekan,” kata Rewah, Senin (20/02/2023), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Ditambahkannya, dengan adanya ranperda tersebut, persoalan lingkungan hidup seperti polusi udara bisa berkurang, erosi dapat ditekan dan persoalan lingkungan lainnya diatasi.

“Karena kita pantau bersama sering terjadi banjir. Saya kira dengan adanya peraturan ini masalah lingkungan bisa ditekan. Saya rasa 30 tahun ke depan akan bermanfaat untuk generasi selanjutnya,” tandasnya. (*/sisco)