HVK dorong Kepala Desa Di Provinsi Sulut Kelola Dandes Sesuai Aturan

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Komisi I membidangi Pemerintahan Hukum, Ham dan kamtibmas, 21 Februari 2023 lalu, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten minahasa utara tepatnya di Dinas Sosial/PMD dan Inspektorat.

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi pengawasan terkait temuan pengelolaan Dana Desa (Dandes) di tahun 2022 lalu.

Dari hasil diskusi dengan dinas PMD dan Inspektorat terdapat beberapa desa yang bermasalah di antaranya desa paslaten, desa tanggari, desa maumbi dan desa lansa. Malahan juga sudah ada beberapa Penjabat hukum tua yang sudah di proses hukum maupun sudah jadi tersangka.

Melalui pemaparan perangkat daerah terkait temuan dalam program dana desa seperti usaha Simpan pinjam, penyelenggaraan desa digital dan lain-lain.

Terkait persoalan itu, anggota Komisi I DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) angkat bicara. HVK sapaan akrab, mendorong para hukum tua, Sangadi dan kepala desa di Sulut mengelola dana desa sesuai aturan. “Oleh sebab itu, saya mendorong kepada Hukum tua, Sangadi, Kepala desa yang ada di Provinsi Sulut
dalam mengelola dana desa harus sesuai aturan dengan baik. Jangan sampai ada lagi yang berurusan dengan Aparat penegak Hukum.Ingat Keluarga menunggu di rumah, nama baik lebih berharga dari Emas dan perak,” kata HVK

Di ketahui, Kunjungan kerja Komisi I di terima oleh Kadis Sosial & Pemberdayaan Masyarakat desa Arnolus Wolajan SSTP, MM dan Kepala Badan Inspektorat Minut Stephen Tuwaidan S.Sos, M.Si beserta jajarannya.

Sementara tim yang melaksanakan kunjungan kerja diantaranya Herol Vresly Kaawoan, Fabian Kaloh dan staf pendamping.(sisco/*)




Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon Terima Bendera Kirab Pemilu 2024 Dari Ketua KPU Malut

Sulut,GN- Bendera Kirab Pemilu 2024 akhirnya tiba di Pelabuhan Kota Bitung, dengan menumpang KM Dorolonda, Kamis (02/03/2023),Setelah sekian waktu berkeliling di Provinsi Maluku Utara (Malut),

Rombongan Kirab Pemilu 2024 yang dilepas dari Kabupaten Morotai, Malut pada 14 Februari 2024 lalu, tiba di Pelabuhan Bitung dengan diantar langsung Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Pudja Sutamat, didampingi Anggota KPU Malut Mochtar Alting, Ketua dan Anggota KPU Kota Ternate dan jajaran Sekretariat.

Usai prosesi penjemputan, seremoni penyerahan Bendera Kirab Pemilu dilanjutkan di Kantor KPU Kota Bitung diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Tinangon dan Ketua KPU Kota Bitung, Deslie Sumampouw. Selanjutnya akan diarak keliling Kota Bitung hingga 7 Maret mendatang.

“Kirab Pemilu Setahun Jelang 14 Februari 2024 turut mensosialisasikan Parpol Peserta Pemilu serta untuk menstimulus partisipasi masyarakat di setiap tahapan Pemilu,” ungkap Tinangon.

Selain itu, menurutnya, Kirab Pemilu ini juga menjadi bukti kepada seluruh warga bahwa KPU dan segenap jajaran telah siap melaksanakan Pemilu 2024.

“Bendera Kirab Pemilu nantinya akan berkeliling di sembilan daerah Kabupaten/kota di Sulawesi Utara, selama 53 hari dan selanjutnya diberikan secara estafet ke KPU Provinsi Gorontalo,” tandas Tinangon.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Bitung Hengky Hoenandar dalam sambutannya mengajak semua elemen masyarakat turut berpartisipasi sukseskan Pemilu.

“Pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Komisioner KPU Sulut yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, Lanny Ointu, Salman Saelangi dan Yessy Momongan. Juga hadir Pimpinan Bawaslu Sulut Zulkifly Densi, Ketua dan Anggota KPU Bitung, Anggota KPU Kabupaten /Kota lainnya.

Dari jajaran Sekretariat turut hadir Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Meidy Malonda, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM Charles Worotitjan, Kabag Perencanaan Data dan Informasi Winda Tulangow, Sekretaris KPU Kota Bitung, Poula Tuturoong dan jajaran Kasubag serta sekretariat KPU Sulut dan Bitung. (*/sisco)




Mailangkay Dan MJP Terima Aksi Damai Puluhan Mahasiswa Di Kantor DPRD Sulut

Sulut,GN- Puluhan Aliansi Mahasiswa yang tergabung yakni GMNI,PMII dan GAMKI melakukan aksi damai menyampaikan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di kantor DPRD Sulut Kamis (02/03/2023).

Aksi damai tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor J Mailangkay,SH MH dan anggota Melky J Pangemanan (MJP).

Menjawab apa yang disampaikan oleh Mahasiswa MJP mengatakan aspirasi dari mahasiswa tersebut akan terus di kawal sampai ke pusat. ” Aspirasi dari adik  mahasiswa akan kami kawal sampai ke pusat,” kata MJP.

MJP menjelaskan aspirasi ini akan di perjuangkan, namun domain dan kewenangannya ada di pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay,SH MH mengapresiasi mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasinya.

“DPRD adalah bagian integral dari pemerintah pada umumnya untuk memperjuangkan berkaitan dengan UU Cipta Kerja, mengingat memori kolektif kita, perjuangan dewan yang sudah membawa aspirasi secara konstitusional sampai ke pusat,” tandas Mailangkay. (sisco)




Tegas..! Sekwan Sebut Penyebar Isu Di Proses Hukum

Sulut,GN- Mencermati isu yang dihembuskan oleh oknum tertentu lewat salah satu media online di Sulut bahwa Perjalanan Dinas 45 Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) pada Tahun 2021 mencapai Rp 95 miliar.

Sekretaris DPRD Sulut Ir Sandra Moniaga (foto : ist)

Terkait pemberitaan itu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Ir Sandra Moniaga membantah akan hal itu. Dia menjelaskan bahwa isu tersebut tidak sesuai data yang akurat dan sah.

Lanjut kata Sandra, adapun data di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

Total anggaran Setwan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp112.275.547.500, akan tetapi ketika diharuskan utk melakukan penghematan untuk menghadapi pandemi Covid-19, pagu anggaran Set.DPRD direfocusing sehingga berkurang dan menjadi Rp102.469.109.704.

Anggaran tersebut di atas, sudah termasuk anggaran perjalanan dinas sebesar 14.314.764.707 yang hingga akhir tahun direalisasikan berdasarkan kebutuhan sebesar 14.260.443.692.

“Biaya perjalanan dinas tersebut bukan hanya menunjang kegiatan Anggota DPRD, melainkan digunakan juga oleh ASN di jajaran Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan Setwan,” sebutnya.

Selain itu Kata Sandra, pelaksanaan Perjalanan Dinas diatur standarnya oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Tatacara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Serta Pegawai Tidak Tetap.

“Jadi pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat di-fiktifkan sebagaimana dituduhkan, karena aturannya jelas, dan pertanggungjawabannya menggunakan dokumen-dokumen yang sah seperti tiket, boarding pass, bill hotel, serta Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas,” jelasnya.

“Mengacu pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa isu yang berkembang adalah isu sampah alias hoax,” sambungnya.

Untuk itu, Jajaran Setwan sangat berharap agar penyebar isu ini dapat diproses hukum. (sisco)

 




Plh Dirut RSUP Kandou Manado Dr Ivonne E Rotty,MKes Terima Kunjungan Ketua Dewas BPJS Kesehatan

Manado,GN- Pelaksana harian (Plh) Direktur Utama (Dirut) Dr dr Ivonne E Rotty,MKes menerima kunjungan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, Prof Dr Abdul Kadir, pH.D, Sp. THT-KL(K), MARS, di RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado, Kamis (02/03/2023).

Maksud kunjungan mantan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado untuk berdiskusi bersama Direksi dan jajaran RSUP Kandou, serta membahas sistim pelayanan BPJS.

Plh Direktur Utama RSUP Kandou, Dr dr Ivonne E Rotty,M.Kes, didampingi Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, dr Yeheskiel Panjaitan,SH.MARS dalam penjelasannya mengatakan bahwa pertemuan dengan Ketua Dewas BPJS memang sudah diagendakan,dikarenakan ada sesuatu dan lain hal, sehingga pertemuan baru bisa berlangsung hari ini.

“Saya berharap dengan pertemuan ini kita bisa menyampaikan langsung kepada pihak BPJS terkait kendala apa yang sering terjadi saat melakukan pelayanan, sehingga pelayanan BPJS di Rumah Sakit Kandou boleh berjalan dengan optimal,” kata dokter Ivonne.

Dokter Ivonne yang juga selaku Direktur SDM Pendidikan dan Umum mengungkapkan RSUP Kandou sebagai mitra kerja sangat membutuhkan pencerahan dan arahan dari Dewas BPJS terkait dengan sistim pelayanan BPJS.

Sementara itu, Ketua Dewas BPJS Prof Abdul Kadir menjelaskan BPJS Kesehatan merupakan salah satu lembaga publik yang struktur organisasinya dibawah Presiden.Adapun fungsi dari Dewas BPJS Kesehatan sesuai Undang Undang (UU) no 24 Tahun 2004 bahwa Dewas BPJS Kesehatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan sosial Nasional di lapangan.

“Kedatangan saya disini (RSUP Kandou – red) untuk melihat langsung bagaimana sistim pelayanan BPJS sekaligus meminta masukan dari teman teman tenaga kesehatan, kalau masih kurang kita segera perbaiki,” jelasnya.

Lanjut kata Abdul Kadir, saat ini peserta BPJS Kesehatan sudah berjumlah 249 juta atau sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia, di RSUP Kandou sendiri 90 persen pasiennya menggunakan jaminan BPJS Kesehatan,sehingga dikatakannya penghasilan terbesar RSUP Kandou berasal dari BPJS, untuk itu Iya menegaskan bahwa tidak ada lagi diskriminasi antara pasien umum dan BPJS.

“Kalau pasien umum maka didahulukan kalau pasien BPJS menunggu antrian dibelakang, sementara pasien BPJS sebelum masuk Rumah Sakit sudah membayar terlebih dulu”ungkapnya.

Dia menghimbau agar RSUP Kandou manado dapat mengikuti aturan – aturan BPJS Kesehatan.

Turut hadir Asisten Deputi Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan wilayah Sulawesi Utara, dr meryta Rondonuwu.Kepala Cabang BPJS Manado, drg Betsi Ruru.Asisten Deputi SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Wilayah Sulut, Yuliarso Budiman. (sisco/*)




Pj Bupati Bersama Sekretaris FKUB Hadiri Rakornas Pemerintah Daerah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama

SANGIHE,GN- Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan Bersama Sekretaris FKUB Kepulauan Sangihe, Ust, Jaiz Kaunang menghadiri RAKORNAS Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Tema ” Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat Beragama dalam Mewujudkan Pemilu yang Aman dan Harmoni” , Bertempat di Hotel Novotel Tanggerang Provinsi Banten, Selasa 28 februari 2023.

Rakornas di buka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri , Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Dalam Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam Sambutannya, Sekjen
Menyampaikan terimakasih kepada seluruh undangan yang sudah hadir serta kerja keras bersama dalam memberikan kontribusi yang luar biasa dalam membangun kerukunan umat beragama. Peran FKUB sangatlah penting untuk masyarakat indonesia, bisa menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Negarapun sangatlah menjamin setiap orang yang memeluk agamanya, sehingga bisa menciptakan keharmonisan bernegara dan bermasyarakat.

Sementara Pj bupati dr.Rinny Tamuntuan bersyukur bisa menghadiri RAKORNAS Ini, mengingat peran penting FKUB yang berpengaruh baik dalam kehidupan kita. Hal ini sepenuhnya di berikan oleh Pemda Sangihe terhadap FKUB agar menciptakan kerukunan yang baik antar umat beragama di kabupaten Kepulauan Sangihe.

” kerukanan umat beragama sangatlah damai, tidak ada permasalahan dan selalu berdampingan dalam segala hal yang membuat hidup selalu harmonis satu sama lain,”ujar Tamuntuan.(ROBIN).




Hadirkan Peserta Dari Kabupaten Dan Kota Sekretariat DPRD Sulut Gelar FGD, Sekprov Apresiasi Kinerja Sekwan Sandra Moniaga

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Provinsi Sulut, Kamis (02/02/2023) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh peserta dari 15 Kabupaten/Kota.

FGD yang dilaksanakan di ruang sidang Paripurna DPRD Sulut ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Di samping menerima materi dari narasumber yakni Sekretaris DPRD dan salah satu Pejabat BKN Regional XI Manado, FGD yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Keuangan ini juga membahas hal-hal strategis serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Sementara itu Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Steve Kepel dalam sambutannya mengatakan sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara memiliki peranan penting terhadap pelayanan administrasi bagi DPRD di dalam melaksanakan seluruh tugas-fungsinya selaku Lembaga Legislatif.

Kepel bahkan memberi apresiasi atas penyelenggaraan FGD yang di inisiai Sekretaris Dewan (Sekwan) Sandra Moniaga yang berkolaborasi memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam menunjang program kerja pemerintah daerah.

” Saya berterima kasih atas seluruh upaya dan kinerja dari Sekretaris DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta seluruh jajaran, yang selama ini telah bekerja dengan baik, berdedikasi tinggi sehingga seluruh agenda perihal pembahasan dan persetujuan APBD, Rancangan dan Penetapan Peraturan Daerah, dan agenda-agenda urgen yang dilangsungkan melalui sidang Paripurna bisa terlaksana, sehingga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Sulut Ir Sandra Moniaga (foto : ist)

Pada kesempatan itu, Kepel juga mengingatkan kepada seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan seluruh staf yang melaksanakan tugas pada Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mempertahankan prinsip dan budaya kerja yang sehat.

” Kejadian yang viral di pemberitaan televisi dan media elektronik
lainnya, terkait jabatan dan perolehan/aset kekayaan pribadi.Ini menjadi pembelajaran agar tetap fokus dan tidak terpengaruh dengan hal yang bisa memberikan dampak negatif,” terangnya.

Kepel berharap, para pejabat yang hadir
ditempat ini sudah melapor SPT dan LHKPN/LHKASN, yang menjadi kewajiban selaku Aparatur Sipil Negara,” pungkasnya. (sisco)




BP2MI Sulut Sosialisasikan Peluang Kerja Ke LN Di Yayasan Al Hikam Cinta Indonesia

Sulut,GN- Kepala BP2MI Sulawesi Utara (Sulut) Hendra Makalalag, mewakili Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Selasa, (28/02/2023) menggelar Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (LN) dihadapan 200 peserta yang terdiri dari Pemuda/i, Pengurus, Tokoh Masyarakat bahkan Tokoh Agama yang diprakarsai oleh Yayasan Al Hikam Cinta Indonesia Sulut.


Dalam pemaparannya, Hendra menyampaikan tentang peluang kerja di luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh pemuda-pemudi Sulawesi Utara baik melalui program Government to Government (G to G) maupun Specified Skilled Worker (SSW) yang membuka peluang bagi lulusan SMA.

“Pemerintah Jerman saat ini membutuhkan sekitar 600 pekerja asal Indonesia untuk sektor Kesehatan. Tidak hanya itu, Jepang saat ini sedang membutuhkan pekerja kurang lebih 345 ribu pekerja di 14 sektor pekerjaan akibat adanya defisit tenaga kerja dan populasi yang menua. Untuk itu BP2MI gencar melakukan sosialisasi untuk menginformasikan peluang tersebut kepada masyarakat karena benefitnya sangat banyak antara lain gaji mulai dari angka 22 juta hingga 38 juta rupiah/bulan, bonus dan tunjangan serta pengalaman kerja di luar negeri yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi PMI sendiri, keluarga dan daerah” kata Hendra,

Pada kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Al Hikam Cinta Indonesia, Taufik Bilfaqih, menyambut baik Sosialisasi tersebut karena sangat bermanfaat dalam memberikan jalan keluar bagi pemuda/i di Sulawesi Utara yang belum mendapatkan kesempatan bekerja dan menyatakan dukungan kepada BP2MI dalam memerangi sindikat illegal penempatan PMI.

“Sosialisasi ini merupakan angin segar bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan di dalam negeri sehingga butuh untuk terus disosialisasikan kepada masyarakat agar cepat menangkap peluang tersebut, disamping itu saya juga berharap supaya seluruh lapisan masyarakat meberikan dukungan penuh kepada Kepala BP2MI yang adalah Putra Sulawesi Utara, Benny Rhamdani, yang sangat berani memerangi sindikat illegal penempatan PMI yang jelas-jelas merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat”, jelas Taufik.

Dalam Sosialiasi tersebut, Hendra juga membahas mengenai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 sudah jelas ditetapkan persyaratan kerja ke luar negeri serta perlindungan yang akan diberikan negara bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan dokumen yang lengkap dan legal. Dalam UU ini juga dijelaskan tentang peran pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung penempatan PMI secara prosedural. Lebih lanjut, jika membutuhkan informasi terkait peluang kerja lainnya yang tersedia di luar negeri dapat mendatangi kantor BP2MI Sulawesi Utara di Jalan Babe Palar” tutup Hendra. (sisco/*)




Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, KPU Sulut Tetapkan Joseph Pati Memenuhi Syarat

Sulut,GN – Hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu Bakal Calon DPD Dapil Sulawesi Utara (Sulut) Joseph Theodorus Pati akhirnya ditetapkan memenuhi syarat. Penetapan status memenuhi syarat tersebut disahkan dalam Rapat Pleno KPU Sulut di Kantor KPU Sulut Selasa (28/2) malam. Dengan penetapan ini maka bakal calon DPD atas nama Joseph Th. Pati berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi faktual kesatu.

Hasil verifikasi administrasi dukungan minimal dan sebaran dari Joseph Th Pati sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dalam Rapat Pleno KPU Sulut di Hotel Arya Duta Manado. Beberapa hari kemudian, Joost Pati mengajukan sengketa proses di Bawaslu yang berakhir pada tahap mediasi dengan tercapainya kesepakatan. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Bawaslu Sulut Nomor 001/PS.REG/71/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, yang salah satu amar putusannya memerintahkan KPU Sulut untuk melaksanakan isi kesepakatan yaitu menerima dukungan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu, dan melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu.

Menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut, KPU Sulut menyurati KPU RI yang kemudian mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 102 Tahun 2023 tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Sulut Terhadap Bakal Calon Atas Nama Joseph Theodorus Pati tertanggal 18 Februari 2023.

Atas dasar Keputusan KPU RI tersebut, KPU Sulut telah memberikan kesempatan kepada Joseph Pati atau akrab disapa Joost Pati untuk menyerahkan kembali dokumen dukungan minimal pemilih dan atas dukungan tersebut KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan verifikasi administrasi.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dari KPU Kabupaten dan Kota di 13 Kabupaten/Kota maka KPU Sulut telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi yang turut dihadiri Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh dan Bakal Calon Joseph Th. Pati serta petugas penghubungnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibacakan Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon, bakal calon DPD atas nama Joseph Theodorus Pati dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran. Sebagaimana diketahui untuk minimal dukungan Bakal Calon DPD di Sulawesi Utara adalah 2000 dukungan dengan minimal sebaran 8 Kabupaten/Kota.

Tahap selanjutnya, terhadap pendukung bakal calon tersebut akan dilakukan verifikasi faktual berdasarkan sampel yang diperoleh dari hasil pencuplikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan anggota DPD (Silon-DPD). (*/sisco)




HVK minta ROR – RD Evaluasi Kinerja Camat Kakas

Sulut,GN- Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) yang di gelar anggota DPRD Provinsi Sulut, Herol Vesly Kaawoan (HVK) bertempat di Desa Paslaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, pada Selasa (21/2/2023).

Pada kesempatan ini, HVK (sapaan akrabnya) menghadirkan tokoh Agama dan masyarakat setempat, dengan Narasumber Novita Lumintang SSTP. MSi.

Bahkan didalam Sosialisasi ini, HVK memberikan kuis dan hadiah bagi para peserta yang mampu menjawab dengan baik dan benar terkait Empat Pilar Kebangsaan sebagai tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

“Masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan Sosbang ini, bahkan bisa dilihat peserta undangan sampai melebihi kapasitas, berarti kita bisa menilai bahwa betapa pentingnya akan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini terlebih mengenai Empat Pilar”, ungkap HVK.

Namun ada satu hal yang membuat Herol Kaawoan agak kecewa, dimana Camat Kakas selaku Pemerintah setempat tidak memenuhi undangan bahkan perwakilan pun tidak diutus.

“Sangat di sayangkan! Sosbang di Kecamatan Kakas sudah kedua kali ini saya laksanakan dan dari Kecamatan tidak memenuhi undangan, padahal ini adalah kegiatan resmi dari Sekertariat DPRD”, kesal Politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut HVK pun akan meminta ke Pemkab Minahasa untuk mengevaluasi kinerja Camat Kakas tersebut.

“Saya meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati bersama Sekda yang baru mengevaluasi kinerja dari camat tersebut, tidak hadir atau mengutus perwakilan berarti Camat tersebut tidak mendukung kegiatan dari Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Sekertariat DPRD”, tegas Kaawoan.

“Padahal betapa pentingnya kegiatan Sosialisasi Kebangsaan tersebut kenapa penting? Dimana saat melaksanakan Fit n ProperTest beberapa bulan lalu Calon Komisoner KOMISI INFORMASI PROVINSI ada beberapa orang yg tidak tau atau bisa menjawab terkait Empat pilar kebangsaan dan Tujuan bernegara”, sambung Kaawoan.

Kaawoan pun menambahkan bahwa gelar akademisi tidak menjamin orang tersebut mengetahui wawasan kebangsaan dan Tujuan bernegara, Sehingga perlu di Sosialisasikan kembali. (*/sisco)