Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen Apresiasi Terobosan Gubernur Sulut Olly Dondokambey Dan Wakil Gubernur Steven Kandouw Buka Jalur Penerbangan Manado-Tokyo

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD mengapresiasi langkah dan terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw telah membuka jalur penerbangan langsung Manado – Tokyo.

Menurut Legislator Dapil Nusa Utara ini bahwa Sulawesi Utara khususnya kota Manado nantinya akan menjadi daerah transit bagi wilayah Indonesia Timur khususnya penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Tokyo maupun sebaliknya. Dengan secara otomatis penerbangan langsung Manado – Tokyo ikut berdampak bagi Provinsi di Indonesia Timur.

”Jadi kalau ke Jepang tidak lagi harus melalui Bali namun sudah bisa langsung dari Manado. Jadi terkoneksi di wilayah Indonesia Timur ada Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan. Begitupun sebaliknya penerbangan dari Tokyo bisa langsung ke Sulawesi Utara,” jelas Silangen kepada sejumlah wartawan Rabu, (8/3/2023) lalu.

Lanjut kata politisi PDIP ini, langkah besar yang dilakukan Gubernur Olly Dondokambey diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di bumi nyiur melambai yang menunjang program prioritas Gubernur dan wakil Gubernur (Olly – Steven) di bidang Pariwisata.

” Ini akan menggairahkan sektor pariwisata di Sulut, teman – teman di Travel maupun sektor penunjang wisata lainnya, ” kata Silangen.

Lebih jauh di jelaskannya, selain jalur penerbangan Manado – Tokyo juga akan membuka akses penerbangan Beijing China, Seoul Korea Selatan serta negara pasifik lainnya sesuai program jangka menengah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

” Jadi Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang ke Pasific. Ini bukan karena kehebatan Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi Tuhan menyertai dia, mereka diberkati karena walaupun kita telah berusaha tetapi tidak diberkati tentu tidak akan terwujud, ” tandasnya. (sisco)

 




Dirut RSUP Prof Dr RD Kandou Manado dan Direksi Tandatangani Kontrak Kinerja 2023

Manado,GN- Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Dr dr Jimmy Panelewen SpB-KBD melakukan penandatanganan perjanjian kontrak kinerja dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan, Kamis (9/03/2023).

Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Jimmy Panelewen SpB-KBD memimpin penandatanganan kontrak kinerja tahun 2023.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Dirut dan jajaran direksi,antara lain Direktur SDM, Pendidikan dan Umum Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty MKes, Direktur Medik, Keperawatan dan Penunjang dr Jehezkiel Panjaitan,SH.MARS serta Plt Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN Frets Melope, SE MSi, Ketua SPI dr B.J Waleleng,Sp.PD. KGEH.

Kemudian, secara berjenjang antara direksi dan jajaran direktorat, selanjutnya Koordinar Sub Koordinator hingga kepala instalasi sampai kepada staf.

Perjanjian penandatanganan kontrak kinerja adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil yang diperlukan kontrak kinerja tahun 2023 dengan ketentuan.

Selanjutnya pihak kedua menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada kontrak kinerja.Dan bersedia menerima konsekuensi atas capaian kinerja. (sisco/*)




Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon Paparkan 4 Tujuan Digitalisasi Pemilu Di Hadapan Mahasiswa Unsrat

Manado,GN– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), Meidy Tinangan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Unsrat, Kamis (09/03/2023) di Aula Fisip.

Di hadapan 147 mahasiswa, Tinangon memaparkan 4 tujuan digitalisasi Pemilu. Dia mengatakan, KPU tengah menggencarkan digitalisasi tahapan pemilu, untuk mengurangi kerumitan pemilu serentak tahun 2024.
“Semua tahapan pemilu diupayakan dilakukan diitalisasi, kecuali untuk tahapan pemumuran suara suara,” ungkap Tinangon.

dalam kuliah umum bertajuk Efektivitas Digitalisasi Pemilu 2024 yang digelar Pusat Stufi Kepemiluan Himaju Pemerintahan Fisip.

Dalam paparan materi berjudul “menakar efektivitas digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024,” Tinangon menyebut terdapat empat tujuan digitalisasi tahapan pemilu.

“Tujuan pertama adalah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu,” ungkapnya.

Ia yebut beberapa aplikasi yang telah disiapkan KPU untuk setiap tahapan. “Untuk tahapan penyusunan peraturan, KPU punya JDIH online, untuk tahapan pencalonan ada aplikasi Silon. Pokoknya di setiap tahapan kita terapkan digitalisasi,” terangnya.

Tujuan kedua, dipaparkan Tina gon, adalah meningkatkan pelayanan kepemiluan, dengan memfokuskan pelayanan informasi publik lewat e-PPID, juga publik dapat mengakses data kepemiluan melalui situs opendata.kpu.go.id serta infopemilu.kpu.go.id.

“Selanjutnya, tujuan ketiga digitalisasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan tujuan terakhir adalah menciptakan pemilu yang murah atau efisien,” ungkapnya.

Menurut mantan ketua KPU Minahasa ini, penerapan digitalisasi di KPU dilaksanakan dengan dasar hukum UU Pemilu serta PKPU yang mengatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan KPU.

“Berdasarkan PKPU SPBE, aplikasi di KPU ada yang sifatnya aplikasi umum dan aplikasi khusus,” terangnya.

Diketahui, kuliah umum dibuka dekan FISIP Unsrat, Novie Pijoh. Selain Tinangon, tampil juga sebagai nara sumber, dosen kepemiluan Unsrat yang juga tenaga pakar kepemiluan KPU,Ferry Liando, serta Anggota Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangellu.

Kuliah umum ditutup Ketua Jurusan Pemerintahan, Welly Waworundeng. Nampak hadir juga beberapa dosen FISIP, diantaranya mantan Ketua KPU Sulut, Trielke Tulung dan mantan komisioner KPU Minahasa, Wiesje Wilar, serta pengurus Himaju Pemerintahan dan Pusat Studi Kepemiluan. (*/sisco)




Setwan Gorontalo Kunjungi DPRD Sulut diterima Kabag Persidangan Jerry Hamosina

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Gorontalo mengunjungi DPRD Sulut. Kedatangan rombongan diterima Kepala Bagian Persidangan, Jerry Hamosina, SSTP Kamis (09/03/2023).

Dalam pertemuan ini membahas  e-aspirasi. Jerry pun menguraikan mengenai teknis e-aspirasi bahkan
Ia juga menjelaskan ada sembikan aplikasi juga yang sudah digunakan antar lain; surat masuk dan keluar, pokok pikiran, e-risala serta aplikasi lainnya yang akan menunjang kinerja.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kominfo menanyakan perihal jalur pelaporan aspirasi dari masyarakat. “Contohnya ada
masalah sampah, apakah untuk memasukkan dalam aplikasi harus lapor ke Kominfo dan akan dimasukkan dalam aplikasi atau dengan cara bagaimana?, ” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Umum DPRD Gorontalo menanyakan perihal perekaman yang direkam dalam bentuk tertulis, dan direkam dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. “Aplikasi bagaimana yang digunakan agar tepat sasaran, “ungkapnya.

Jerry pun mengemukakan, mengenai
aplikasi e-aspirasi pihaknya hanya penggunaannya secara internal di DPRD Sulut. “Baru tahun 2022, baru di DPRD Sulut belum terintegrasi secara keseluruhan, ” tuturnya.

Ia menambahkan, untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, perangkat daerah bersangkutan akan di panggil dalam dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas permasalahan tersebut.

Sementara itu, Jerry pun menanggapi pertanyaan Kabag Umum DPRD Gorontalo mengenai fitur voice to text merekam dan mencatat semuanya sesuai data yang ada saat rapat. Selesai direkam akan diedit operator dengan bahasa Indonesia yang baik, kemudian akan diverifikasi oleh kepala sub bagian dan dicetak dalam bentuk risala atau kesimpulan rapat.

“Aspirasi yang masuk ke DPRD Sulut akan diselesaikan dengan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan. Apabila ada kewenangan kabupaten/kota maka akan di back up oleh anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan,” tutupnya. (sisco)




Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut Dan Bapelkes Dinkes Sulut Teken Perjanjian Kerja Sama

Sulut,GN- Bertempat di Kantor Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinkes Sulawesi Utara (Sulut), Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut Dan Bapelkes Dinkes Sulut melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Kamis (09/03/2023).

Penanda tanganan kerjasama ini dilakukan untuk peningkatan ilmu dan jenjang karir tenaga kesehatan di Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Sulut)

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut Wahju Prihandono menyambut baik penandatangan kerjasama bersama dengan Bapelkes Dinkes Sulut.

“Kami menyambut baik kerjasama ini, karena untuk meningkatkan kualitas dari tenaga perawat kami yang ada di seluruh kewilayahan dan semua itu, tujuan kami agar ilmu mereka semakin bertambah,” kata Wahju ketika di wawancarai media ini.

Lanjut kata Wahju, kerjasama ini merupakan pertama kali di laksanakan dalam peningkatan kapasitas ilmu tenaga kesehatan. “Kerjasama dengan Bapelkes Sulut adalah pertama kali kami laksanakan. Kerjasama ini dalam satu tahun kedepan namun bisa berkelanjutan lagi. Dan Ini juga gelombang pertama mulai di laksanakan, nantinya kedepan ada lagi pelatihan gelombang kedua, ketiga sesuai dengan hasil kerjasama yg ditandatangani dan setiap tahunnya kami akan perbaharui,” ujar Wahju.

Dia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi perawat yang mengikuti pelatihan. “Harapan kami dengan adanya kegiatan ini menambah pengetahuan dan menambah ilmu bagi para perawat, jabatan fungsional yang ada di unit pelaksana teknis bagi pemasyarakatan atau imigrasi,” harapnya.

Sementara di tempat yang sama,Kepala Bapelkes Dinkes Sulut dr Samuel Tanos merasa senang dengan dilakukannya penandatangan kerjasama ini. Dia menyebutkan kerjasama ini merupakan sesuatu yang baru dengan Kemenkumham . ” Kerjasama ini merupakan sesuatu yang baru dengan kemenkumham . Kami tentunya merasa senang dengan adanya kerjasama ini dan ternyata ada tenaga kesehatan yang ada di kemenkumham yang perlu mendapat peningkatan kapasitas. Saya bercakap dengan peserta dan mereka menyampaikan rasa gembira dan antusias dengan dilaksanakannya pelatihan ini,” tukas dr Sam panggilan akrabnya.

Dia juga berharap setelah mendapatkan sertifikat dapat dipakai untuk jenjang karir mereka. “Tentunya juga ini menambah ilmu dan jenjang karir mereka ke depan, karena dengan sertifikat yang ada nanti dapat dipakai untuk jenjang karir. Jadi, mudah-mudahan kerjasama ini dapat berlangsung terus menerus ke tahun selanjutnya,” tandasnya. (sisco)




Sekda lantik Suradani Sebagai Kadis Perhubungan Dan Viva Jadi Staff Ahli

SANGIHE,GN- Bertempat di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Rabu (8/3/2023) Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Melanchton H Wolff,ST,MM melantik Dekky Suradani sebagai Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Sangihe, dan Viva Masoa sebagai staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.

“Ini adalah hasil yang panjang yang telah diikuti dalam tahapan proses seleksi pejabat tinggi pratama, dan keputusan ini sudah sesuai peraturan yaitu melalui Kemendagri dan KASN” jelasnya. Diapun mengharapkan kedua ASN ini, bisa menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab, serta ikut menandatangani perjanjian kinerja dan Pakta Integritas,”kata Sekda.

Sekda menambahkan, dengan pengalaman yang ada, kedua ASN ini bisa cepat beradaptasi sesuai kondisi perubahan jabatan yang baru. “Dan kirannya pelepasan jabatan lama harus diselesaikan dengan baik, jangan kita sudah akan melaksanakan jabatan yang baru tapi pekerjaan kita yang lama tak diselesaikan dengan baik,” tambah Harry Wolff.(ROBIN).




Pansus DPRD Sulut Genjot Ranperda Pendidikan, Tuuk Soroti Pemberlakuan Dana Komite Sekolah

Sulut,GN- Pansus DPRD Provinsi Sulut terus menggenjot Ranperda Pendidikan dengan melibatkan berbagai praktisi peduli pendidikan.

Julius Jems Tuuk selaku anggota DPRD Sulut dihadapan Rapat Pansus yang dipimpin Ketua Pansus DPRD Ranperda Pendidikan Vonny Paat dan Agustien Kambey, Selasa (7/3/2023) di ruang rapat DPRD mengatakan, generasi penerus bangsa sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang tepat.

Jems Tuuk menyoroti soal pemberlakuan dana komite sekolah yang menyusahkan siswa dan orang tua.

Menurutnya, dana komite sewaktu belum ada BOS berperan membiayai keperluan sekolah . Makanya setelah ada BOS, dana komite sudah harus dihentikan.

Dia mencontohkan, di SMA 1 Dumoga ada oknum kepsek yang mengambil dana PIP siswa yang di berikan Presiden Jokowi untuk membayar komite dan itu membuat orang tua menangis di hadapan saya, karena berharap bantuan PIP dapat dipakai untuk beli tas dan sepatu sekolah anaknya.

Dijelaskan pula dimana di SMA Negeri 4 Manado ijazah belum diberikan kepada siswa karena dana komite belum dilunasi.

Untuk itu Jems Tuuk berpendapat, dengan adanya pembahasan Ranperda Pendidikan, maka dimintakan agar dalam draf Ranperda tidak ada lagi namanya pungutan dana komite di sekolah, kecuali sekolah tersebut tidak ada dana BOS. (*/sisco)




Bangun Komunikasi Dengan Wartawan Sangihe,Tamuntuan Gelar Program Satu Jam Dengan Media

SANGIHE,GN- Penjabat Bupati Kabupaten Sangihe dr.Rinny Tamuntuan terus memperhatikan dan peduli masyarakat di Bumi Nusa Utara,ini pun terbukti ketika Tamuntuan menghadiri setiap undangan dan menyerahkan sejumlah bantuan baik masyarakat di dalam kota maupun diluar kota demi pelayanan kepada warga.

Selain peduli dengan dengan masyarakat di daerah ,orang nomor satu di Sangihe ini juga memberi perhatian kepada para pemburu berita di Kabupaten Sangihe.

Hal ini terbukti ketika Tamuntuan menggelar pertemuan program satu jam dengan media,bertempat di vania cafe senin (6/3/2023).

Dalam arahannya Tamuntuan menyampaikan bahwa ada program satu jam bersama media yang dilaksanakan tiap bulan yaitu sekali dalam sebulan.

” ini awal kegiatan kita dan memang saya sudah sampaikan ke Pak Sekda dan asisten tiga supaya mengagendakan setiap bulan program ini satu jam bersama media,apapun kegiatan saya akan memberikan waktu untuk teman-teman wartawan jadi sebulan sekali,”kata Rinny.

Lanjutnya program Pj Bupati satu jam bersama Wartawan untuk membangun komunikasi dan koordinasi,jika ada hal-hal baik persoalan perlu di sampaikan langsung di forum pertemuan.

” jadi ada persoalan atau hal-hal yang perlu disampaikan langsung disampaikan di forum pertemuan ini,”ujar Tamuntuan.

Turut hadir kadis kominfo Zifried Harikatang,kabag Pro-Kopi Setda Kabupaten Sangihe Hofni Katiandagho,kaban Kesbangpol Frangky Nantingkaseh, Kasat Pol PP dan dan kebakaran Daerah Toufan Theenov Ponto,staff khusus Bupati dan staff bagian Pro-Kopi Setda Kabupaten Sangihe.(ROBIN).




Bapemperda DPRD Sulut Bakal Undang Perangkat Daerah Pengusul Ranperda

Sulut,GN- Bertempat di kantor DPRD Sulut Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD menggelar rapat Senin (6/3/2023).

Rapat tersebut, pimpinan dan anggota Bapemperda sepakat akan memanggil perangkat daerah pengusul rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Hal ini di katakan oleh Ketua Bapemperda Careig Naichel Runtu (CNR) dan anggota Fabian Kaloh.

“Bapemperda akan mengundang perangkat daerah yang mengusulkan ranperda,” kata CNR.

CNR berharap agar perangkat daerah yang mengusulkan ranperda dan sudah masuk dalam Propemperda 2023 untuk segera memasukan naskah akademik serta ranperda untuk dibahas di DPRD.

“Hal ini sangat penting agar pembahasan tidak kejar tayang, agar pembahasan bisa maksimal dan tidak menumpuk di triwulan II dan III. Kami harap bisa secepatnya memasukan naskah akademik dan ranperda,” ujar CNR.

Sementara, Fabian Kaloh menilai ada sejumlah ranperda yang bisa secepatnya dibahas dan dituntaskan.

Kaloh mencontohkan, terkait Ranperda tentang Perubahan RT/RW, kemudian ada juga usulan Ranperda tentang Pajak dan Retribusi. Lalu, Ranperda soal Rencana Pembangunam Industri Provinsi dan lainnya.

“Kalau bisa cepat dimasukkan agar DPRD bisa langsung melakukan pembahasan lewat panitia khusus (Pansus) di DPRD,” terang Kaloh.

“Dalam waktu dekat kami akan panggil sejumlah perangkat daerah untuk pertanyakan hal ini,” tutupnya. (sisco)




Gudang Barang Di Pelabuhan Manado Diduga Jadi Tempat Hiburan, Manager Ronald : Kami Sudah Tindaki

Manado,GN- Pelabuhan Manado yang merupakan salah satu area vital dan seharusnya steril dari segala bentuk yang dapat menimbulkan ketidak nyamanan bagi para penumpang maupun pengunjung dan pelabuhan hanya di peruntukan untuk penumpang kapal dan kegiatan bongkar muat barang di kapal, namun hal ini berbanding terbalik.

Foto: Gudang barang sementara di lakukan pengawasan (ist)

Pasalnya terinformasi dari warga yang ada, wilayah pelabuhan Manado tepatnya di gudang barang kini diduga menjadi tempat hiburan sementara. Pada hal gudang tersebut hanya di peruntukan sebagai tempat transit barang yang akan dimuat dalam kapal maupun barang yang akan di turunkan dari atas kapal.

Salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya merasa sangat terganggu. Dia pun meminta pihak pengelola pelabuhan dalam hal ini Pelindo Manado untuk menertibkan area gudang tersebut. ” Masakan area pelabuhan menjadi tempat hiburan. Pada hal ini adalah gudang barang bukan pub atau cafe. Seharusnya pelabuhan harus steril karena pelabuhan merupakan area vital sehingga harus steril,” cetusnya dengan nada kesal.

Lanjut kata warga, Pelindo Manado yang adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengelola pelabuhan harus melakukan ekstra pengawasan ketat dalam hal pemakaian gudang barang. ” Semua kunci gudang barang yang ada di area pelabuhan di pegang oleh pengelola. Jadi seharusnya setelah melakukan kegiatan bongkar muat dari atau ke kapal dan kapal sudah tidak ada lagi di pelabuhan sebaiknya gudang harus di tutup kembali. Karena sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh para buruh di pelabuhan,” ujarnya.

Terkait hal itu, saat di konfirmasi media ini General Manager Pelindo Manado melalui Manager umum dan keuangan Ronald mengaku bahwa pihaknya sudah mendengar keluhan warga tersebut, sehingga Pelindo Manado telah berkoordinasi dengan Polsek Pelabuhan untuk melakukan pengawasan di area pelabuhan. ” Keluhan warga sudah kami terima, sehingga kami langsung melakukan koordinasi dengan Polsek Pelabuhan untuk menindaki dan sekaligus melakukan pengawasan di area tersebut. Jadi semua sudah clear (selesai red) dan sekarang sudah tidak ada lagi,” ucap Ronald.

Dia berharap warga, penumpang dan Pengunjung pelabuhan Manado merasa nyaman, aman ketika menginjakan kakinya di area pelabuhan. (sisco)