Kecewa! DLHD Sulut Tidak Fokus Bahas RPPLH, HVK : Harus Dilaporkan Ke Pak Gubernur

Sulut,GN– Panitia Khusus DPRD Sulut yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merasa kecewa dengan kinerja yang di tunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Sulawesi Utara (Sulut).

Anggota DPRD Sulut Herol V Kaawoan (Foto : ist)

Pasalnya Pihak eksekutif selaku inisiator aturan tersebut dinilai tidak konsen termasuk adanya kesalahan dokumen yang dibahas.Senin (27/3/2023), di ruang rapat komisi I DPRD Sulut.

Para legislator mengkritisi kinerja pihak eksekutif, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut sebagai instansi yang menggerakkan sehingga dibahasnya ranperda tersebut.

Dalam rapat tersebut terungkap , ternyata pihak eksekutif telah melakukan konsultasi ke kementerian dan Makassar terkait materi aturan tersebut. Dalam konsultasi itu ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan.

Hanya saja, hal itu tidak diberitahukan secepatnya kepada pansus sehingga pansus sudah membahas dokumen yang salah yaitu yang belum melewati penyesuaian-penyesuaian hasil konsultasi terbaru. Sementara dari 15 pasal, pembahasan terakhir sudah berada di pasal 7.

Anggota Pansus DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) menyampaikan, sangat disayangkan catatan-catatan yang sudah dikonsultasikan tidak dimasukkan ke pihak pansus. Padahal pembahasannya sudah ada di pasal 7.

HVK berpendapat, waktu sudah terbuang sementara mereka sebagai pansus harus membagi waktu dengan agenda yang padat.

“Apalagi pansus kami bukan hanya ini. Kita juga ada di pansus yang lain,” ungkapnya.

Dia mengusulkan, untuk pihak eksekutif mencermati kembali apa yang menjadi catatan saat konsultasi. Jika penyesuaian yang diberikan kementerian itu tidak menyentil pasal 1 hingga pasal 7 maka pembahasan bisa dilanjutkan kembali. Dirinya juga mengusulkan agar sebaiknya perda ini tidak dihentikan pembahasannya.

“Sebaiknya perda ini tidak dihentikan karena ini sangat penting menyangkut dengan pariwisata super prioritas yang ada di Likupang. Karena sebelumnya kita sudah ada perda pariwisata. Perda lingkungan hidup ini sangat berkaitan,”terangnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengkritisi kinerja pihak eksekutif khususnya DLH Provinsi Sulut sebagai instansi inti dari bergulirnya ranperda ini.

“Pihak eksekutif tidak fokus membahas ini dan ini harus dilaporkan ke pak Gubernur. Khususnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan leading sektor Ranperda ini yakni dinas lingkungan hidup berarti tidak konsen,” tandasnya. (sisco)




Silitonga Tegaskan Di Masa Tenggak Waktu, Finishing Jembatan Ammat Harus Tuntas

Sulut,GN- Pengerjaan jembatan Ammat di kabupaten kepulauan Talaud proyek APBN tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.500.000.000,00 sampai saat ini masih di kerjakan oleh pihak kontraktor. Proyek jembatan yang seharusnya selesai November tahun 2022 lalu mengalami keterlambatan sehingga harus dikerjakan pada masa tenggak waktu atau masa denda selama 90 hari.

Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio (foto: gemparnews)

Kepala BPJN Sulut melalui Kasatker III Wilayah Nusa Utara Okto Silitonga menegaskan bahwa pengerjaan proyek jembatan Ammat di masa tenggak waktu harus tuntas.

” Kami tegaskan masa tenggak waktu atau finishing proyek jembatan Ammat harus tuntas,” tegas Silitonga.

Silitonga menjelaskan keterlambatan pengerjaan proyek jembatan Ammat oleh pihak kontraktor disebabkan pengiriman bahan atau material yang di pakai harus dari Bitung dan Manado melalui perjalanan laut.

” Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan diataranya cuaca yang extrem dan kemudian bahan materialnya harus di ambil dari Bitung atau Manado. Sehingga proses pengiriman material butuh waktu” jelas Silitonga.

Kasatker III Wilayah Nusa Utara (Kabupaten Sangihe,Talaud Dan Sitaro) Okto Silitonga (Foto : Gemparnews)

Sementara progres hingga saat ini, diperkirakan sudah 98 persen. ” Artinya tinggal 2 persen sudah bisa rampung 100 persen pengerjaan proyek jembatan ini,” terangnya.

Silitonga terus berharap agar pengerjaan proyek jembatan ini dapat memberikan asas manfaat bagi masyarakat yang ada di kepulauan Talaud.

” Yang kita harapkan adalah asas manfaat bagi masyarakat dan pengerjaan proyek jembatan Ammat in harus tuntas sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi warga masyarakat,” tandasnya. (sisco)

 




DPRD Kabupaten Mitra kunjungi BP2MI Sulut Bahas Peluang Kerja ke luar negeri

Sulut,GN- Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Marty Mareyke Ole beserta rombongan melakukan kunjungan ke kantor BP2MI Sulawesi Utara ,Senin 27 Maret 2023. Kunjungan tersebut disambut dengan anstusias oleh Kepala BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag.

Menurut Hendra, kunjungan dari DPRD Minahasa Tenggara ini fokus membahas tentang peluang kerja ke luar negeri serta kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia.
“Rombongan DPRD Mitra ingin berkoordinasi dan membahas tentang peluang kerja ke luar negeri yang bisa dimanfaatkan oleh putra daerah asal Minahasa Tenggara,” kata Hendra.

Hendra menambahkan, peluang pekerjaan di negara-negara Eropa dan Asia Timur, khususnya peluang kerja ke Jepang sebagai perawat dan perawat lansia melalui program Government to Government (G to G) dan Specified Skilled Worker (SSW) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Minahasa Tenggara.
“Jepang saat ini sedang membuka peluang kerja sebagai nurse dan perawat lansia atau care worker bagi warga negara Indonesia melalui program SSW dan G to G,” ungkap Hendra.

Gaji yang ditawarkan, lanjut Hendra, cukup fantastis yaitu mulai dari Rp 20 jutaan per bulan. “Gajinya sangat besar dengan persyaratan yang terbilang mudah, yaitu minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA/SMK, memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4, dan memiliki sertifikat kemampuan sesuai bidang yang dilamar,” jelasnya.

“Namun pendidikan dan pelatihan bahasa membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk itu dalam UU nomor 18 Tahun 2017 pasal 41 mengamanatkan bahwa biaya pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itulah dalam kunjungan para anggota DPRD Mitra sekarang, saya langsung menyampaikan dan membahas hal ini,” sambung Hendra.

Ketua DPRD Mitra menyambut baik penyampaian dari Kepala BP2MI Sulut dan berkomitmen untuk mendukung BP2MI dalam hal penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari Minahasa Tenggara. (sisco)




Braien Waworuntu Gelar Sosper Di Desa Koka Minahasa

Sulut,GN- Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Desa Koka Kabupaten Minahasa Sabtu, (25/03/2023).

Peraturan Daerah (Perda) yang disosialisasikan oleh anggota DPRD Sulut ini tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2022.

Adapun maksud perda tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Sementara tujuannya adalah untuk optimalisasi Cakupan Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan (b) Penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Asas Perda ini terdiri dari 3 hal, pertama Kemanusiaan, kedua Manfaat, dan ketiga Keadilan.

Dalam sesi tanya jawab,warga masyarakat desa Koka mempertanyakan terkait BPJS Kesehatan. Jefry Porayouw yang juga sebagai kepala lingkungan (Kaling) menuturkan bahwa dirinya saat ini memegang kartu kesehatan BPJS dari Pemerintah. Dia mengatakan pemerintah telah membayar iuran yang di tanggung setiap bulannya. ” Saat ini iuran di bayar oleh pemerintah. Jika suatu saat saya tidak lagi menjadi aparat di desa apakah iuran tersebut masih di bayarkan oleh pemerintah atau saya sendiri melanjutkan,” kata Jefry.

Menjawab pertanyaan warga, Waworuntu menjelaskan ketika sudah tidak menjadi aparat di desa tersebut, maka iuran tersebut menjadi tanggungan atau di lanjutkan oleh bapak dan ibu. ” Karena bapak ibu sudah tidak lagi menjadi aparat desa. Otomatis menjadi kewajiban membayar bapak dan ibu,” jelasnya.

Hadir pada kegiatan sosper tersebut puluhan warga masyarakat desa koka dan staf pendamping dari sekretariat DPRD Sulut. (sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna PAW Dua Anggota DPRD Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (25/3/2023 di ruang sidang paripurna DPRD Sulawesi Utara.

Pengambilan sumpah dan janji Pergantian  Antar Waktu di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD berdasarkan nomor undangan 800/Set.DPRD/167/2023.

Di ketahui Reza Waworuntu menggantikan alm Fanny Legoh anggota DPRD Sulut PDI Perjuangan) Dan Meyke Lavarence menggantikan alm Winsulangi Salindeho anggota DPRD Sulut Partai Golkar dengan  Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Pengambilan sumpah/janji tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandow dan anggota DPRD Sulut serta undangan lainnya.(sisco)




Timsel Tetapkan 10 Nama Calon KPU Sulut

Sulut,GN– Tim Seleksi (Timsel) hari ini, Jumat (24/3/2023) secara resmi mengumumkan 10 nama Calon KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2023-2028 yang dinyatakan lolos tes kesehatan dan wawancara.

Hal ini dikatakan Ketua Timsel Victori Rotty, pada keterangan persnya Jumat 24/03/2023.

“hasil sepuluh (10) nama tersebut akan di kirim ke KPU-RI. Setelah sebelumnya 20 besar hasil tes psikologi dan tes tertulis kini 10 besar pun diumumkan melalui seleksi yang ketat, ” ungkap Rotty.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor 012/TIMSELPROV.GEL.1-BA/4/71/2023 tanggaL 23 Maret 2023 tentang penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara bakal calon anggota KPU Provinsi Sulawesi utara periode 2023- 2028 secara resmi di umumkan. (sisco)




Jaga Kelestarian Alam DPD IPI Sulut Dengan Manguni Konservasi Tanam 100 Pohon

SANGIHE,GN – Demi menjaga kelestarian alam DPD Insan Pariwisata Indonesia (IPI) Sulut bersama Manguni Konservasi , rabu 22 Maret 2023 menggelar kegiatan gathering di kaki Gunung Lokon, Sulawesi Utara dengan mengangkat materi pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar.

Kegiatan ini diikuti oleh anggota IPI Sulut dan Manguni Konservasi dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi internal serta kegiatan sapu gunung atau membersihkan Gunung Lokon.

Kegiatan dimulai pada pukul 06.00 pagi dan berlangsung hingga selesai. Para peserta tidak hanya membersihkan area sekitar gunung, namun juga melakukan kegiatan penanaman pohon di sekitar lokasi.

Materi yang diangkat dalam gathering adalah tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar, khususnya terkait Gunung Lokon yang menjadi salah satu aset terpenting dalam industri pariwisata di Sulawesi Utara.

Joutje Lala, kepala bidang lingkungan di IPI, kegiatan membersihkan Gunung Lokon sangat penting karena gunung tersebut merupakan salah satu aset terpenting dalam industri pariwisata di Sulawesi Utara.

“Kita harus merawat Gunung Lokon layaknya anak kita sendiri, dengan menjaganya dan membersihkannya secara berkala. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa Gunung Lokon akan tetap menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara,” kata tour Guid yang profesional ini.

Sementara Mardian Marcell Kalumata, anggota Manguni Konservasi juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan upaya untuk merawat Gunung Lokon dengan menanam 100 pohon di sekitar area gunung.

“Kita harus menjaga pemberian Tuhan ini untuk kelestarian alam dan manusia. Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam,” ujar Kalumata.

Dalam kegiatan ini, para peserta berhasil mengangkat 20 kg sampah plastik dan saset makanan yang ada di jalur pendakian lokon tidak hanya membersihkan area sekitar gunung, namun juga melakukan kegiatan penanaman pohon di sekitar lokasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar mereka.

Dalam kegiatan gathering ini pun turut di dukung oleh DPW 1 IPI Nusa Utara dan DPW II Minut Bitung.(ROBIN).




Ibadah Syukur HUT Ke-59 Istri Tercinta Bupati Minahasa,Di Hadiri Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut 

Tondano,GN-Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring, MSi, IPU Asean Eng. hadir dalam Ibadah Syukur HUT ke-59 Istri tercinta Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Dra Fenny Ch M Lumanauw, SIP dalam Keluarga Roring-Lumanauw didampingi Ibunda tercinta, anak-anak bersama cucu-cucu dirumah Dinas Bupati Minahasa, Kamis (23/03/2023).

Ibadah syukur Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-59 dipimpin langsung oleh Ketua BPMS GMIM Pdt. Dr. Hein Arina, T.hd

Gubernur Sulawesi utara menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Dra Fenny Ch Lumanauw yang ke-59 tahun. “kiranya Tuhan yesus memberkati di usia yang baru bersama keluarga besar Roring-Lumanauw,”ujarnya.

Turut hadir Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey Bersama Ibu, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw Bersama Ibu, Wakil Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, SSi, MM, MAP bersama Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Martina Dondokambey Lengkong, SE, Kepala Daerah Se- Provinsi Sulut, Komisaris Utama Bank Sulut Edwin H. Silangen Bersama Ibu, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Minahasa beserta Tamu dan Undangan lainnya. (CIPI)




Walikota Manado Andrei Angouw Hadiri Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Manado,GN-  Wali Kota Manado Andrei Angouw menghadiri acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara Wisma Bumi Beringin Manado. Kamis (23/03/2023).

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E, dan Tokoh-Tokoh Agama serta Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se-Sulawesi Utara.

Gubernur Sulawesi Utara dalam sambutannya mengatakan sudah menjadi tugas seluruh elemen masyarakat untuk menjaga toleransi dan kerukunan. Hal ini tentu ditunjang dengan dukungan dari para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

“Mari kita menjaga bulan Ramadan ini agar toleransi beragama bisa terjaga dengan baik untuk Provinsi Sulawesi Utara yang damai,” kata Gubernur.

Gubernur menambahkan, keamanan daerah wajib dijaga mengingat perekonomian di Sulawesi Utara yang semakin berkembang dengan adanya investor baru yang berinvestasi di Sulawesi Utara, dan penerbangan langsung dari Sulawesi Utara ke sejumlah negara.

Hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Sulawesi Utara  Drs Steven Kandouw, Sekretaris Daerah Sulawesi Utara Steve Kepel, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya. (*/sisco)




MJP Gelar Sosper Di Desa Bulo Wori Kabupaten Minut

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kamis (23/03/2023) di desa Bulo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang dimaksud yakni tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2022.

MJP dalam sambutannya mengatakan bahwa maksud Perda tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jamsostek adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah Sulut.

“Juga Perda ini bertujuan untuk optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Utara dan untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak,” Jelasnya.

Dia berpandangan bahwa Perda ini berasaskan pada tiga hal, pertama Kemanusiaan, kedua Manfaat, dan ketiga Keadilan.

MJP menjelaskan soal pentingnya para pekerja penerima upah dan yang bukan penerima upah agar tercover BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan ini dibuat untuk seluruh pekerja di Indonesia,” Katanya.

Pangemanan mengajak masyarakat memanfaatkan program sosial ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan lainnya. Pemerintah terus tampilkan program yang melindungi masyarakat seperti jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Bagi masyarakat, lebih baik ikut jaminan sosial ketenagakerjaan seperti jaminan keselamatan kerja, karena itu akan melindungi kita para pekerja,” Tuturnya.

Peggy Mekel yang bertindak sebagai narasumber pada kegiatan sosper itu menjelaskan secara rinci tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Masyarakat desa Bulo pun sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada pak MJP, Ibu Peggy dan staf pendamping yang sudah datang di desa kami untuk mengadakan sosialisasi Perda. Kami masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini,” Kata Kumtua Desa Bulo, Iferpendi Malinggato. (*/sisco)