Cindy Wurangian Dipastikan Masuk Deretan Caleg DPRD Sulut

Sulut,GN- Priscilla Cindy Wurangian MBA sesuai hasil pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara daerah Kota Bitung meraih suara yang sangat signifikan dalam Pileg 17 April lalu.
Untuk partai Golkar suara DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dapil Minut-Bitung, Ketua Komisi ll DPRD Sulut itu, meraup suara terbanyak 10.139 suara, di banding calon lain Sehingga ia keluar sebagai pemenang untuk kembali masuk dalam deretan Caleg yang duduk di gedung cengkih periode lima tahun kedepan.

Sekalipun meraup suara terbanyak di partai Golkar,namun semua menunggu hasil rekapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). (Sisco)




Sepekan Para Petinggi TNI AL Kunjungi Lanal Talaud

Danguskamla di Jemput Danlanal Melonguane di Bandara.(foto:eko)

TALAUD, GN – Demi menjaga keamanan serta kedaulatan wilayah NKRI, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, yang merupakan daerah berbatasan langsung dengan negara tetanga Filiphina. Hal tersebut membuat petinggi-petinggi TNI AL yang berperan penting dalam menciptakan keadaan aman, dan kondusif hingga ke daerah pelosok, menbuat daerah Kabupaten Talaud sering dikunjunggi petinggi TNI AL.

Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada II, Laksma TNI Iwan Isnurwanto, M.A.P, M. TR Bersama rombongan, dengan mengunaka Pesawat Udara CN-235 MPA P-8304 milik TNI AL singah di Kabupaten Talaud.

Jendral bintang satu itu bersama rombongan itu, tiba di Bandara Udara Melonguane pada Rabu (8/5/2019) siang sekira Pukul 11.00 WITA, dalam rangka operasi tugas pengawasan keamanan laut, yang menjadi wilayah hukum komando armada II manado.

Kedatangan Jendral tersebut juga dibarengi dengan kedatanga KRI I Gusti Ngurah Rai 332 yang sedang patroli di perairan Kabupaten Talaud. Para petinggi TNI AL itu disambut oleh Plt Bupati Kabupaten Talaud, Petrus Simon Tuange, Danlanal Melonguane Letkol Mar. Agustinus Purba, Dandim 1312 Talaud, Letkol Inf Gregorius Eka Setiawan, Wakapolres Kepulauan Talaud Kompol Maria Buida.

Danguskamla mengatakan bahwa kunjunganya ke talaud dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan keamanan laut. “Saat ini Koarmada II sedang melakukan patroli laut dengan mengunakan Pesawat dan KRI, saat patroli, pesawat terbang rendah dari segala penjuru, untuk memantau situasi keamanan di laut Kabupaten ini. Patroli koordinasi ini dilakukan bersama-sama dengan Filipina untuk memastikan perbatasan Indo – Filiphina dalam keadaan aman.” Ucap Isnurwanto.

Untuk Koarmada Laut II Lanjutnya, di bagi atas dua fungsi tugas. “Gugus Tempur Laut (GUSPURLA) adalah untuk melakukan pertempuran di laut sebagai penjaga kedaulatan negara, Gugus Keamanan Laut (GUSKAMLA) bertugas untuk menjaga hukum dan keamanan di lautan,” ungkapnya.

Danguskamla menambahkan patroli bersama Negara Filiphina di batas Negara masing-masing ini, dilaksanakan dalam 40 hari dan di bagi dalam dua tahap. “Setiap tahap selama 20 hari. Tugas dari Guspurla dan Guskamla adalah untuk memastikan keadaan laut Negara kita dalam keadaan aman,” tutupnya. (eko)




Bupati Minahasa Tinjau Lokasi Pembangunan RS Di Tonsaru

Minahasa,GN- Pembangunan Rumah Sakit (RS) yang lokasinya berada di Tonsaru di tinjau langsung oleh Bupati Minahasa Ir Roy Oktavianus Roring, MSi Selasa(7/5/19).
Terpantau awak media ini, Bupati Minahasa dalam melakukan peninjauan lokasi Pembangunan Rumah Sakit Di Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng,SH,MSi, Camat Tondano Selatan Robert Ratulangi,SPd,MM Serta Investor Dari China Mr Liang Qi Vice, Consellor Suzhou University, Mr. Wang Hai King, Direktur PT Citi. (stevry)




Bupati Minahasa Hadiri Rapat Paripurna DPRD

Minahasa,GN- Rapat paripurna DPRD Minahasa dalam rangka persetujuan penetapan rancangan perarturan Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah nomor 1 tahun 2009.

Rapat paripurna penandatanganan nota persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah mengenai peraturan daerah Kabupaten Minahasa tentang perubahan Perda Nomor 1 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah rpjpn 2005-2025.
Rapat Paripurna DPRD Minahasa ini di hadiri Bupati Minahasa Ir Roy Oktavianus Roring,MSi dan undangan lainnya. (Stevry)




Peran Pemerintah ODSK Perkuat Jaringan Internet Serat Optic Palapa Ring Di Sulut

Sulut,GN- Jaringan internet serat optic palapa ring merupakan program pemerintah pusat yang di salurkan ke daerah di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan serat optic palapa ring sudah terpasang, bertujuan mengoptimalkan pemakaian internet oleh lapisan masyarakat dan juga anak-anak sekolah untuk kepentingan pendidikan.

Melihat hal itu, peran pemerintahan ODSK untuk memperkuat jaringan internet serat optic palapa ring terus dimatangkan hingga ke pelosok daerah di wilayah Sulut.

Ini dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulut Dr Jetty Pulu kepada awak media ini,usai melakukan tinjauan lapangan bersama anggota Pansus LKPJ 2018 Audy Wongkar Selasa,(7/5/19) di kepulauan Sitaro di Kelurahan paniki kecamatan Siau Barat.

Dijelaskannya, Serat Optic Palapa ring atau jaringan kabel bawah laut ini telah dilauncing oleh Presiden Joko widodo sejak Desember lalu. Jaringan ini untuk memperkuat internet sampai kedesa-desa di wilayah Indonesia.
” Nah,jadi sekarang bagaimana kita memaksimalkan jaringan serat optic palapa ring ini, untuk masuk ke daerah yang jaringannya masih lemah atau belum tersentuh jaringan,” jelasnya.
Dia berharap, dengan adanya program jaringan serat optic palapa ring dapat menjadikan Indonesia khususnya Sulawesi Utara tahun ini merdeka internet. ” Kita berdoa supaya Sulawesi Utara tahun ini merdeka jaringan internet,” tutupnya. (sisco)




Petrus Tuange Kembalikan 394 ASN Yang Di Mutasi SWM Lalu

Pembacaan Nama-nama ASN Yang Dimutasi SWM Lalu Berdasarkan SK. (foto:eko)

TALAUD, GN – Setelah ditetapkanya Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange SSos,MSi sebagai Pelaksana Tugas Bupati (PLT), Oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Dirinya menjalankan tugas Mentri Dalam Negeri (Mendagri) serta Gubernur yang pada waktu lalu mengenai pencabutan Surat Keputusan (SK) Aparatur Sipil Negara ASN yang di mutasi oleh Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang melangar aturan.

Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus S Tuange (foto: ist)

Pencabutan SK tersebut dilaksanakan PLT Bupati Talaud di Aula BPKSDM pada Selasa (7/5/2019) sore. Ada 394 ASN yang dikembalikan jabatanya semula.

Terpantau media ini menyebutkan, pencabutan Tiga SK tersebut berlangsung hingga pukul 18.37 WITA. Para pejabat di lingkup Pemda Talaud sangat mengapresiasi keputusan PLT Bupati.

Saat di wawancarai awak media, Plt Bupati menjelaskan bahwa sebenarnya para ASN ini sudah tau mereka menempati posisi yang salah menurut SK. Oleh karna itu, saya bersyukur bahwa saya melakukan pengembalian tugas untuk meluruskan para ASN yang memegang SK : 251, 252 dan SK 83. “Mari kita bersatu dalam membangun Talad. Menurut saya Kabupaten ini sudah terlalu lama terjebak di kepemimpinan yang tidak solid. Jadi saya harap dengan kembalinya jabatan yang semula, mari kita sama2 membenahi kabupaten Talaud yang kita cintai ini, “ungkap Tuange.(eko)




Turlap Ke Sitaro, Audy Wongkar Sebut Bantuan Ke Masyarakat Itu Nyata Dan Ada

Sulut,GN- Setelah turun lapangan (Turlap) meninjau setiap lokasi dan bantuan yang di salurkan kepada masyarakat nelayan yang ada di Sitaro khususnya di kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat, anggota pansus LKPJ 2018 Audy Wongkar memberikan apresisasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara(Sulut) dan Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulut.

Menurut Wongkar, bantuan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan khususnya masyarakat Kelurahan Paniki Siau Barat yakni Pukat dan Katinting itu nyata dan ada. “Setelah kami melakukan tinjauan dilapangan khususnya masyarakat Kelurahan paniki Siau Barat,bantuan berupa pukat dan katinting itu nyata dan ada. Semua itu,kami apresiasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut. Juga kepada Dinas Kominfo Sulut, Walaupun itu anggaran APBN,namun kepala dinas juga berusaha hadir untuk melihat langsung serat optic palapa ring yang disalurkan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Sitaro,” kata Wongkar kepada awak media ini Selasa,(7/5/19).
Dia,berharap Pemerintah,terus memberikan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Sitaro karena masih banyak masyarakat membutuhkan bantuan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut Ir Ronald Sorongan menjelaskan bantuan pemerintah yang telah disalurkan telah digunakan oleh kelompok nelayan di Kabupaten Sitaro. ” Kami berharap bantuan yang telah di berikan benar-benar di gunakan untuk kesejahteraan kelompok nelayan dan juga sebagai perangsang bagi kelompok nelayan untuk menjadi kelompok percontohan bagi daerah lainnya,” Jelasnya.
Terkait kartu Kusuka, dijelaskannya bahwa kemeterian baru mengeluarkan 58 kartu Kusuka. ” Kami terus memantau apa yang menjadi kendala terkait kartu kusuka ini,”tutup Sorongan. (Sisco)




Sambangi Kalimantan, Presiden Jokowi Tindaklanjuti Pemindahan Ibu Kota

Jakarta,GN- Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 7 Mei 2019, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut keseriusan pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia.

Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 09.00 WIB. Setibanya di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada pukul 11.55 WITA, Presiden Jokowi langsung menuju ke lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Setelah itu, Presiden Jokowi beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Kalimantan Tengah. Rencananya, Presiden Jokowi akan bermalam di Kota Palangkaraya, untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja keesokan harinya. Di antaranya meninjau lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main terkait rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di hadapan para kepala lembaga tinggi negara saat acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin (6/5) sore.

“Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya ini telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan juga dari sisi lingkungan,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjutak.
(Bey Machmudin/sisco)




Pansus LKPJ 2018 Turlap Ke Sitaro

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus)telah selesai membahas LKPJ 2018 dan hari ini Selasa,(7/5/19) Turun Lapangan (Turlap) melakukan peninjauan di semua sektor.
Khusus ke Dapil Nusa utara, peninjauan lapangan di pusatkan di Kabupaten Sitaro. Audy B Wongkar sebagai koordiantor tim peninjauan lapangan ke kabupaten Sitaro. Sedangkan dari instansi SKPD terkait yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulut Ir Ronald Sorongan,MSi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulut Jetty Pulu.

Peninjauan ini,untuk melihat secara fakta dilapangan terkait beberapa kegiatan dari SKPD yang telah dilaksanakan pada kegiatan tahun 2018 lalu. (sisco)




Wakili Bupati Minahasa,Tumundo Ikut Sosialisasi Kemenkominfo

Makasar,GN – Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Agustivo Tumundo SE MSi mengikuti Sosialisasi Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat 112 secara Mandiri, yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada Jumat,(3/5/19) di Hotel Swiss-bell Makassar.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo RI Ahmad M Ramli, diikuti oleh para Bupati, Walikota dan Kadis Kominfo di Wilayah Timur Indonesia, yang diawali dengan Laporan dari Direktur Pengembangan Pitalebar Ditjen PPI Benyamin Sura.

Dalam sambutannya Dirjen PPI Ahmad M Ramli mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk melakukan sinergi antara Kemenkominfo dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan Surat Edaran Menkominfo dan Mendagri tentang infrastruktur pasif telekomunikasi.

“Ini kita lakukan agar di tahun 2019 ini dan ke depannya surat edaran tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi pedoman Pemerintah Daerah demi mempercepat penetrasi layanan internet cepat fixed broadband,” katanya.

“Tak hanya itu, kita juga melakukan sosialisasi layanan panggilan darurat 112 demi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelaporan kondisi darurat dan mempercepat penanganannya oleh satuan terkait,” urainya.

Dirjen Ahmad Ramli juga menjelaskan bahwa dengan merujuk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 ada sejumlah target yang dicanangkan, termasuk pembangunan infrastruktur pitalebar (broadband) baik fixed maupun mobile broadband.

Ramli mengatakan, untuk melakukan penggelaran jaringan fixed broadband biaya investasinya tinggi. Apalagi di daerah-daerah yang geografisnya sulit serta daya beli masyarakatnya masih rendah.

“Makanya Kemenkominfo terus berupaya meningkatkan penetrasi fixed broadband agar masyarakat dapat menikmati layanan internet cepat,” kata Ramli.

Ditambahkan Ramli, hingga saat ini penetrasi akses tetap pitalebar (Fixed Broadband) di Indonesia baru mencapai 9.25% dari jumlah rumah tangga di tahun 2018.

“Oleh karena itu kolaborasi Kemenkominfo dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan agar terciptanya pemerataan jaringan internet broadband,” harap dia.

Untuk mendukung itu, kata Ramli, Kemkominfo telah melakukan berbagai upaya dengan intervensi langsung memberikan bantuan layanan fixed broadband dan pendekatan kebijakan dimana Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani surat edaran terkait infrastruktur pasif telekomunikasi.

“Ruang lingkup infrastruktur pasif telekomunikasi antara lain saluran bawah tanah (ducting), infrastruktur tiang telekomunikasi (pole), infrastruktur tiang microcell, infrastruktur menara telekomunikasi, dan infrastruktur terowongan (tunnel),” tutup Ramli.

Sementara Direktur Pengembangan Pitalebar Ditjen PPI Benyamin Sura selaku penyelenggara mengatakan bahwa program Layanan Panggilan Darurat 112 akan berfungsi melayani masyarakat dalam situasi darurat seperti bencana, kebakaran, pertolongan medis, keamanan, dan keadaan darurat lainnya.

“Program ini dilaksanakan sejak tahun 2016 dan terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan Pemda karena mempermudah komunikasi dalam tanggap darurat,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Kominfo, sejauh ini sebanyak 35 daerah di Indonesia telah terimplementasi Layanan Call Center 112.

Ditambahkan Benyamin Sura bahwa sejumlah kementerian dan lembaga terkait akan menjadi Panelis dan Peserta dalam kegiatan ini, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua serta Operator Telekomunikasi dan Penyedia Jasa Call Center.

Sedangkan Kadis Kominfo Minahasa Agustivo Tumundo menyampaikan rasa syukurnya atas bekal materi yang diterima di awal tugasnya dalam tupoksi ini.

“Puji Tuhan, di awal tugas dalam jabatan Kadis Kominfo ini saya ditugaskan Bapak Bupati untuk mengikuti Sosialisasi dari Kementerian Kominfo ini” kata Tumundo.

Ditambahkan mantan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa ini, pihaknya akan segera melaporkan kepada Bapak Bupati untuk menindaklanjuti semua materi pembekalan yang diterimanya ini, terutama materi yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Kominfo dan Mendagri Nomor 555/11560/SJ dan Nomor 03 tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.(*/stevry)