SMKN 3 Tondano Gelar Penamatan

Minahasa,GN- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Tondano jumat, (17/5/19) menggelar acara penamatan siswa kelas X11 TP 2018/2019. Siswa yang mengikuti penamatan tersebut sebanya 151 siswa dan siswi.
Kepala SMKN 3 Tondano Verico Emma Kumakaw,Spd menyampaikan rasa syukur dan ucapan selamat kepada anak didik yang sudah lulus dalam ujian sekolah. ” Untuk itu, kami keluarga Besar SMK 3 N Tondano menyampaikan selamat kepada murid yang pada hari ini melaksanakan penamatan. Saya Selaku Kepala Sekolah (Kepsek) meminta kepada murid-murid untuk terus meniti karir kedepan,” ujar Kepsek saat menyampaikan sambutannya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya selaku Kepsek merasa Bangga kepada siswa dan siswi Bisa menuntaskan ujian dengan baik. ” Juga mewakili para guru menyampaikan terimaksih atas bantuan dan bimbingan dari orang tua murid sehingga ana-anak dapat menuntaskan dan menjawab ujian dengan baik,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara penamatan Mewakili Danramil Sertu Christian Walangitan, Camat Tondano Maya Marine Kainde SH MAP, dan undangan lainnya. (Stevry)




Perbaiki Pengelola Keuangan Daerah, Plt Bupati Talaud Sambangi Bank Sulut-Go

Plt Bupati Petrus Simon Tuange Saat Penyerahan Kerja Sama dengan Bank Sulut-Go(foto: ist)

TALAUD, GN – Demi mendorong perbaikan pengelolaan keuangan Daerah, Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Simon Tuange
menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bank Sulut-Go.

“Semoga sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Bank Sulut-Go ini dapat membantu proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Tuange, usai menandatangani perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Bank Sulut-Go, Manado, Jumat (17/05/19).

Perjanjian kerja sama tersebut di antaranya terkait pengelolaan dan penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi antara RKUD dengan aplikasi simda keuangan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan keuangan daerah. (Eko)




P4S Gelar Pelatihan Tematik Petani Pala Di Kabupaten Minut

Minut,GN- Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Jimmy Antonius Lesar,S Sos secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Teknis Tematik Pala Berbasis Korporasi Bagi Non Aparatur yang Bertempat di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S)Sahabat Alam Kabupaten Minut Provinsi Sulawesi Utara( Sulut). Kegiatan ini di laksanakan selama 3 hari dari tanggal 15 sampai 17 Mei 2019.

Sekretaris Dinas Jimmy Antonius Lesar, SSos dalam arahannya meyampaikan dukungannya atas Program Pengembangan Tanaman Pala Berbasis Korporasi diperlukan progres pengembangan Tanaman Pala.
Bentuk dukungannya melalui sebilan poin yakni peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman, Fasilitas pengembangan investasi, Pengembangan kawasan perkebunan (Kawasan Ekonomi Khusus), Ketersediaan kebun sumber benih pala, Pemanfaatan lahan perkebunan dgn program peremajaan, rehabilitasi dan perluasan areal, Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan, Fasilitasi pengembangan SDM, Pengembangan Kelembagaan dan kemitraan usaha dan Pengembangan integrasi hulu-hilir.
” Pelatihan teknis tematik seperti ini merupakan salah satu solusi yang tepat dalam memecahkan persoalan yang dihadapi petani dalam pengembangan komoditi pala,”ungkapnya.

Sementara, Kabid Perkebunan Agustine S Kandau, SPt, MM menjelaskan bahwa program pengembangan tanaman rempah (pala) adalah upaya penerapan pengembangan tanaman pala, melalui kegiatan rehabilitasi, peremajaan, perluasan dan itensifikasi serta pengembangan unit pemgolahan petani yg bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pala.

“Rencana kegiatan perkebunan untuk komoditas pala diperlukan perluasan tanaman pala, rehabilitasi pala dan identifikasi tanaman pala, pengadaan UPH pengering pala, penetapan sumber benih benih pala dan penetapan pohon induk terpilih” ujarnya.
Secara terpisah, Koordinator P4S Sahabat Alam Zonny Taroreh kepada awak media ini menjelaskan bahwa P4S adalah salah satu wadah pelatihan bagi petani di Kabupaten Minut yang telah terdaftar dan diakui oleh Kementerian Pertanian RI. ” Kegiatan Tematik ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi petani pala, cara menanam secara baik, termasuk jarak tanamnya dan juga merawat kebersihan tanaman pala,” pungkas Taroreh singkat.(sisco)




Tingkat Kesadaran Berlalulintas Meningkat, Pelangaran Berkurang

Kasat Lantas Polres Kepulauan Talaud Turun Langsung Di Operasi Keselamatan(foto:eko)

TALAUD, GN – Operasi Keselamatan 2019 telah berahir. Selama dua pekan, pelaksanaan operasi di bidang lalulintas ini, Polres Kepulauan Talaud berhasil menindak dan memberikan teguran terhadap sejumlah pelanggar yang masuk dalam Operasi Keselamatan lalulintas.

Kasat lantas Polres Kepulauan Talaud, Iptu Rusmanadji Gorontalo Putra mengatakan, pihaknya berhasil menjaring 168 pelanggar lalulintas. “Sanksi yang diberikan, terdiri dari 44 tilang dan 124 teguran,” ujarnya, Jumat (17/05/19), siang.

Lanjutnya, Pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat-surat, tidak mengenakan helm ataupun sabuk pengaman, serta pengendara dibawah umur.

Terpisah, Kapolres Kepulauan Talaud, AKBP Prasetya Sejati menambahkan,
operasi tersebut mengedepankan upaya preventif atau pencegahan.

“Secara umum, respons masyarakat positif, Masyarakat bersikap kooperatif, ini berarti mulai ada peningkatan kesadaran dalam berlalulintas. Sehingga Pelangaran berkurang sendirinya,” ungkap Sejati.

Meski operasi telah selesai, Kapolres mengajak masyarakat untuk tertib berlalulintas. “Mari kita selalu disiplin dan tertib berlalulintas, tidak hanya saat dilaksanakan Operasi kepolisian saja. Ini demi keamanan dan keselamatan kita semua yang berlalulintas di Kabupaten Kepulauan Talaud,” tutup Kapolres.(eko)




Rare Indonesia Kerjasama DKP Sulut, Peduli Terhadap Kebutuhan Ekonomi Nelayan

Sulut,GN- Rare Indonesia bekerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Lokakarya Penentuan Ruang Lingkup Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Jumat,(17/5/19) di Merchure hotel Tateli Manado.

Hari kusdaryanto direktur program rare Indonesia ketika diwawancarai awak.media ini di sela-sela kegiatan lokakakrya menjelaskan bahwa rare Indonesia mempunyai program yang prestisius untuk membantu masyarakat nelayan termasuk masyarakat nelayan di Sulawesi Utara ini. “Kami sebetulnya Punya kepedulian kepada nelayan tangkap skala kecil dan 90 persen umumnya hidup dalam garis kemiskinan. Kami mencoba bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan( DKP) Sulut untuk mengangkat kehidupan mereka,” jelasnya.

Namun sebelum masuk pada program inti, Hari Kusdaryanto menyebutkan pihaknya akan melakukan penilaian terkait program tersebut. ” Sebelum masuk dalam programnya, kami juga Membuat penilaian apakah program sesuai dengan kebutuhan atau apakah masyarakat cocok untuk penyesuaian dengan program ini,” sebutnya.
Sementara terkait Sulut di pilihnya sebagai pilot project, Direktur Program rare Indonesia mengatakan bahwa rare juga mempunyai pilot project di Sulawesi Tenggara dan juga Papua Barat Raja Ampat. ” Jadi untuk clare sendiri, kami juga Punya pilot project di sulawesi Tenggara dan kemudian kami melihat Sulut punya potensi harus kami bantu. Kami juga ada kegiatan kecil di papua barat raja ampat,” tukasnya.
Ditanya terkait manfaatnya, Hari Kusdaryanto menjelaskan bahwa ada dua inti manfaat dari program rare ini. ” Manfaatnya sekarang mencoba membuat kepastian penghidupan nelayan itu. Program ini intinya ada dua yakni pertama Pengelolaan ruang laut dan kedua pengelolaan perikanan supaya lebih berkelanjutan,” tukasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulut Ir Ronald Sorongan,MSi di dampingi Kabid Tangkap Christy Saruan mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kepercayaan dan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut. “Pertama kami berterimakasih kepada rare Indonesia sebagai pemerhati bidang perikanan tangkap yang boleh bekerjasama dengan dinas DKP Sulut,” kata Sorongan

Dia menjelaskan bahwa upaya kerjasama ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Kami merasa sangat bermanfaat sekali. Karena umumnya masyarakat kecil termasuk nelayan di pesisir membutuhkan sentuhan bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka terutama dengan kelompok nelayan yang ada,” Jelasnya.

Jika kerjasama ini berkelanjutan, dijelaskannya untuk masalah pembiayaan dan pendanaan,disiapkan oleh rare sendiri. “Pendanaannya dari rare sendiri,sedangkan dinas hanya sebagai pendamping,” ucapnya.
Dia berharap, kerjasama ini terus ditingkatkan dengan tujuan yang baik. “Harapan kami kerjasama ini makin kita tingkatkan dan paling tidak, ada juga yang ikut kerjasama dengan dinas DKP sulut untuk membantu masyarakat nelayan di Bumi nyiur melambai ini,” tutup Kadis yang ramah dengan para awak media. (sisco)




Tunjang Program Pemerintah Pusat Dan Program ODSK,Dinkes Sulut Bekerjasama Kemenkes RI Gelar Pelayanan Kesehatan FHC Di Kabupaten Talaud

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dr Deiby Kalalo (foto: ist)

Sulut,GN- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Deiby Kalalo melalui Kepala bidang pelayanan kesehatan dr Lydia Tulus menjelaskan bahwa tim dari Kemenkes RI berasal dari sejumlah Lintas program akan mengunjungi provinsi Sulut mulai 12 mei 2019.

Tim Kemenkes akan bekerja sama dengan Dinas kesehatan daerah provinsi Sulut dan RSUP prof Dr RD Kandou Manado dan Dinkes Kabupaten Talaud akan melaksanakan kegiatan FHC (Flying Health Care) di pulau Karatung dan sekitarnya.

Tim Kemenkes RI Bekerjasama Dinkes Sulut,RSU Prof Kandou Dan Dinkes Kabupaten Talaud Melakukan Pelayanan Kesehatan di Kepulauan Talaud

Lebih lanjut dijelaskannya Flying Health Care (FHC) dikepulauan Talaud akan melakukan pelayanan kesehatan dan bergerak dengan kegiatan antara lain:
1.pelayanan kesesehatan umum dan pengobatan
2.pelayanan kesehatan spesialistik THT,Kebidanan Kandungan Utk Kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi
3.pelayanan oleh dokter bedah
4.penyluhan Gizi dan Penyakit Tidak menular
5.screening Penyakit Tidak Menular dan Stunting
6.pelatihan pengembangan kesehatan tradisional dgn TOGA dan kelompok Asuhan Mandiri pemanfaatan TOGA dan akupresur sedergana
7.pelayanan KB
8.pelaksanaan inisiasi Program Indonesia Sehat dgn pendekatan keluarga
9.pelayanan KIA dan promkes
10.pemantapan program imunisasi

Selain itu dr lydia menjelaskan pelayanan kesehatan akan melayani masyarakat di pulau Karatung, Kakorotan dan Marampit Kabupaten kepulauan Talaud selama satu minggu sejak 12-17 Mei 2019.
Sementara jumlah tenaga kesehatan yang turun ada 12 orang dari pusat, 10 dari Dinkes Provinsi dan RSUP kandou dan 5 orang dari Dinkes Talaud.

Dikatakannya kegiatan ini menunjang program bapak Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw yakni program ODSK (Operasionalisasi Dokter Spesialis di Kepulauan ) demi Sulut Sehat dan Hebat ” Ini adalah kerjasama utk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah pulau terluar sesuai Nawacita Presiden Jokowi dan Inovasi dari ODSK,” tutupnya.

Untuk diketahui Kemenkes RI hanya memprioritaskan 17 provinsi termasuk Provinsi Sulut. (Sisco)




Tuange Hadiri Rakornas Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial

Plt Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Prtrus Simon Tuange Menghadiri Rakornas Tim Perpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019. (Foto: ist)

Jakarta,GN- Plt Bupati Petrus Simon Tuange didampingi Kepala Kesbangpol Daud Malensang, Kamis,(16/5/19) mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2019, diselenggarakan oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom 1 Hotel Grand Paragon Jakarta, itu membahas soal sinergitas tim terpadu penanganan konflik nasional dan langkah-langkah merekatkan persatuan bangsa pasca Pemilu 2019. (eko)




Sekdakab Minahasa Hadiri Rakornas Tim Terpadu Kewaspadaan Nasional

Jakarta,GN- Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab)Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH,MSi di dampingi Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Iwan Maswonggo
Mengikuti Rakornas Tim Terpadu Kewaspadaan Nasional Rabu,(16/5/19) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI bertempat di Grand Ballroom Hotel Grand Paragon Jakarta.

Di awali dengan Laporan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di lanjutkan dengan pengarahan sekaligus membuka secara resmi oleh Menkopulhukam RI Jend TNI (Purn) DR H Wiranto,SH.

Dalam arahannya disampaikan perlunya sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam rangka menetralisir ancaman khususnya isu yang berkembang pasca Pemilu 2019. Wiranto mengharapkan koordinasi dari Forkopimda baik Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk mencegah, mengantisipasi indikasi/kecenderungan terjadinya konflik sosial. Wiranto mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan pasca pemilu 2019.

Dilanjutkan dengan Pemaparan materi oleh Gubernur Jawa Timur yang mendapat penghargaan terbaik Provinsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Pemaparan Materi oleh TNI dan Pemaparan oleh POLRI.
Ditutup oleh Pengarahan Mendagri, dimana disampaikan bahwa perlunya deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial. Diingatkan oleh mendagri mengenai peran Camat untuk dapat berkoordinasi dengan Forkopimcam bahkan BIN, selain itu juga Peran Kesbangpol, Satpol PP didaerah juga diharapkan dapat membantu penanganan konflik sosial di daerah. Menurut Tjahjo Kumolo kunci penanganan konflik sosial itu ada pada koordinasi tiap elemen di daerah.

Pada rakornas ini, dihadiri oleh Menkopulhukam, Mendagri Tjahjo Kumolo, SH, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial baik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati/Walikota, unsur TNI, unsur POLRI perwakilan tiap Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Untuk Kabupaten Minahasa di wakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH,MSi dan Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Iwan Maswonggo.(*/stevry)




Matangkan Persiapan Harkitnas,Kadis Kominfo Pimpin Rapat

Minahasa,GN – Persiapan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (HARKITNAS) ke-111 tanggal 20 Mei 2019 dimatangkan Pemkab Minahasa, setelah Sekdakab Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Agustivo Tumundo SE MSi memimpin Rapat Teknis pada Kamis 16 Mei 2019 pagi tadi di Ruang Rapat Sekdakab, Kantor Bupati Minahasa, Tondano.

Dalam Rapat yang dihadiri oleh Dandim 1302 Minahasa diwakili oleh Pasi Pers Peltu Johny Wakas, Kapolres Minahasa diwakili oleh Iptu Robertus Sunu, Kadispora diwakili Kabid Pemuda Dispora Ir Erol Mondoringin, Kadis Sosial diwakili Kabid Pemberdayaan Sosial Robert Hutapea SSos, Kadis Pendidikan diwakili Kasubag Kepegawaian Carlo Pangemanan SPd, Kabag Humas dan Protokol Drs Moudy Pangerapan MAP, Kabag Organisasi Nicky Porajouw SSTP, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jefry Wauran SSos, Kabid E-Government Diskominfo Gogen Ngantung SE, Kasubag Protokol Ariel Wowor SSTP dan Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Frangky Waworuntu SH MAP berhasil mematangkan persiapan Harkitnas yang akan berlangsung pada Senin 20 Mei 2019 pekan depan.

Usai Rapat, Kadis Kominfo Agustivo Tumundo mengatakan bahwa Tema Harkitnas 2019 ini yaitu “Bangkit untuk Bersatu”. Sedangkan kegiatan yang akan digelar meliputi Upacara Bendera pada Senin 20 Mei 2019 pukul 07.45 pagi bertempat di Lapangan Kantor Bupati Minahasa, Tondano.

“Dalam Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tanggal 20 Mei 2019 ini, Wakil Bupati Minahasa Bapak Robby Dondokambey SSi akan bertindak sebagai Inspektur Upacara, yang diikuti oleh jajaran Forkopimda, para pejabat Pemkab, pejabat vertikal, unsur TNI/POLRI, pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, para ASN Pemkab dan Siswa SMTA dan SLTP di Tondano” kata Tumundo.

Ditambahkan Tumundo, setelah Upacara Bendera akan dilanjutkan dengan Upacara Ziarah di Makam Pahlawan Nasional Dr GSSJ Ratulangi, Tondano.

“Untuk Upacara Ziarah, Bapak Kapolres Minahasa akan bertindak sebagai Inspektur Upacara bertempat di Lapangan Monumen Pahlawan Nasional Dr GSSJ Ratulangi, dan akan dilanjutkan dengan Tabur Bunga ke Makam Pahlawan asal Minahasa yang terkenal dengan semboyan Sitou Timou Tumou Tou ini” urai Tumundo.

Tumundo juga menambahkan bahwa sesuai Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Harkitnas 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 335 Tahun 2019, semua komponen instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat agar mengibarkan Bendera Merah Putih terhitung tanggal 20 Mei hingga 1 Juni 2019.

“Semua komponen instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat kiranya dapat mengibarkan Bendera Merah Putih mulai tanggal 20 Mei hingga pelaksanaan Hari Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2019 Nanti” kata Tumundo.(*/stevry)




Kementerian PUPR Prioritaskan Penyusunan Masterplan Kota Melonguane Talaud

Rakor Tim Dari Kementrian PUPR Dengan Forkopimda beserta Kadis di Lingkup Pemda Talaud.(foto: eko)

TALAUD,GN – Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengadakan rapat koordinasi bersama Forkopimda dan seluruh Kepala Dinas di Kabupaten Kepulauan Talaud. Rapat tersebut terlaksana di Aula BAPELITBANG, Jalan Bui Batu pada Kamis (16/05/19).

Rapat koordinasi ini menyangkut penyusunan masterplan development plan, pra studi kelayakan dan pra desain kota kecil Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur kota kecil dan pedesaan BPIW, Kementrian PUPR, Dr. Ir. M. Rudy Siahaan mengatakan, Kabupaten Kepulauan Talaud Memiliki Lima Potensi Aspek yaitu Pertanian, Pariwisata, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Peternakan yang bisa di kembangkan.

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan adalah merencanakan pengembangan pulau – pulau kecil terluar ( PPKT ) di Kabupaten Kepulauan Talaud berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam ( SDA) dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan  kota – kota outlet sekitarnya.

” Tujuan rakor yakni menyusun masterplan, development plan, serta program tahunan pengembangan infrastruktur strategis  lainnya ( non – PUPR ) di PPKT yang terpadu antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka  penjang ( 10 tahun ), jangka menengah ( 5 tahun ) dan jangka pendek ( 1 tahun ),” ujar Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur  Kota Kecil dan Pedesaan Dr. Ir. M. Rudy Siahaan yang juga adalah Ketua Tim Survei

Penggunaan Lahan di Kabupaten Talaud berupa hutan produksi terbatas, pertanian, pertambangan, permukiman, industri dan pariwisata. Luas Iahan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 101.475,05 hektar.

Dalam sambutanya Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Kepulauaan Talaud Drs. Toni Gagola yang mewakili Plt Bupati Petrus Simon Tuange mengatakan,”pengembangan kawasan perbatasan Negara, Perkotaan Melonguane sebagai pusat pemerintahan ibukota kabupaten di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pelabuhan Melonguane Memiliki fungsi sebagai pelabuhan penyeberangan Kabupaten. Terdapat arahan pengembangan system transportasi laut menjadi pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan melonguane,” ungkap Gagola.

Penyusunan masterplan development plan, pra studi kelayakan dan pra desain kota kecil Melonguane itu karena dinilai berpotensi dari sektor pariwisata yang berupa kekayaan alam daerah, budaya masyarakat setempat, dan tingkat kunjungan turis.

Selain itu, daerah tersebut juga memiliki kontribusi besar untuk menambah pemasukan, baik secara lokal maupun nasional.(eko)