Dishub Sulut Gelar Operasi Penertiban Terminal Bayangan

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut Dr Lynda Watania (Foto: gemparnews)

Sulut,GN- Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Bidang Pengawasan Kamis, (23/5/19) menggelar operasi Penertiban Terminal bayangan. Operasi tersebut di pimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas Dishub Sulut, Drs Fabian Warouw.

Dishub Sulut Menggelar Operasi Penertiban Terminal Bayangan Di Jalan Martadinata

Lokasi penertiban kali ini berada di Jalan Maertadinata Paal dua, bagi kendaraan yang melanggar aturan Pasal 276 UU No 22 Thn 2009 (Kendaraan tidak singgah diterminal yg ditentukan) dan Pasal 302 Yo Pasal 126 UU No 22 Thn 2009 Berhenti selain yg ditentukan, Mengetem, menyimpang dari trayek yg ditentukan).
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut Dr Lynda Watania melalui Kepala Seksi pengendalian lalu lintas mengatakan bahwa operasi digelar secara rutin di sejumlah titik Jalan Martadinata. ” Sesuai Petunjuk dari Kadishub Sulut operasi digelar secara rutin disejumlah titik di Jalan Martadinata,”ujar kepala seksi pengendalian lalu lintas kepada awak media ini.
Sebelumnya,Dishub Sulut juga sudah beberapa kali menggelar operasi penertiban untuk kendaraan container di jalan interchange ring road. Ada beberapa kendaraan container di dapati memakirkan kendaraannya di area tersebut. Pihak Dishub Sulut telah menegur bahkan juga memberikan sosialisasi terkait larangan bongkar muat dan larangan memakirkan kendaraan container di sepanjang ruas jalan interchange ring road manado. Dishub Sulut juga telah bekerjasama dengan pihak Polres Minut memasang tanda larangan di area tersebut pekan lalu. (sisco)




Ketua DPRD Sulut Buka Puasa Bersama Di Aula Mapolda Sulut

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menghadiri acara yang bertajuk “Buka puasa bersama dan Peringatan Nuzulul Quran Polda Sulut 1440 H /2019 M” yang bertempat di Aula Catur Prasetya Mapolda Sulut pada Rabu (22/5/19).

Hadir dalam acara ini Kapolda Sulut Irjen (Pol) R Sigid Tri Hardjanto, Pangdam XIII/MDK Mayjen Tiopan Aritonang, Danlanudsri Kol (Pnb) Johnny Sumaryana, SE.,Asisten I Pemprov Sulut Edison Humiang, Dir Kepatuhan Bank Sulut Mecky Taliwuna, jajaran Kapolres dan Dandim se kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara dan segenap undangan lainnya.

Kapolda Sulut mengatakan kiranya hikmah Ramadhan,Nuzulul Quran dan Idul Fitri akan terus meningkatkan kualitas iman dan taqwa.

“kiranya dengan hikmah Ramadhan,Nuzulul Quran dan Idul Fitri Kita tingkatkan Kualitas Iman Dan Taqwa Dalam Rangka Menanamkan Kejujuran Dan Kedisiplinan Guna Mewujudkan Personil Yang Berprestasi Dan Inovasi,” kata Kapolda dalam sambutannya.

Disela-sela kegiatan tersebut mengatakan dirinya merespon positif acara buka puasa bersama yang di rangkaikan dengan peringatan Nuzulul Quran tersebut serta berharap acara acara seperti itu akan menjadi wadah pemersatu bagi semua anak bangsa.

“torang harus bersatu, torang ada karena persatuan. Kita masih dalam suasana memperingati hari Kebangkitan Nasional olehnya kita harus memaknainya dengan persatuan untuk masa depan bersama,”pungkas Angouw.(sisco)




Lestarikan Danau Tondano, Pemkab Minahasa Jalin Kerjasama Dengan Investor

Danau Tondano Kabupaten Minahasa (Foto: ist)

Minahasa,GN- Misi melestarikan dan menyelamatkan Danau Tondano dari ancaman kepunahan membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus melakukan berbagai terobosan. Kali ini, pemerintah berhasil menjalin kerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang investasi yakni LED Group dan Bapperi Group yang bernaung dibawah Indonesia Sino National Development Committee (ISNDC).
Komitmen itu tertuang dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara dua pihak di Ruang Rapat Kantor Bupati Minahasa, Rabu (22/5/19)kemarin.

Pemkab Minahasa diwakili Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Minahasa, Dr Wilford Siagian. Sementara pihak Bapperi Group diwakili Adrianus Taroreh (Chairman), dan LED Group oleh William Shi (Chairman).
Penandatanganan kerjasama ini disaksikan oleh Danny Sondakh dan Suryanto Makalalag dari Bapperi Group, serta sejumlah perwakilan pejabat dari lintas instansi terkait di jajaran Pemkab Minahasa.
Sebelum penandatanganan, Siagian dihadapan para investor memaparkan berbagai potensi yang dimiliki Danau Tondano, diantaranya sebagai sumber energi pembangkit listrik, perikanan, irigasi, hingga sektor penunjang pariwisata daerah. Namun dijabarkannya pula tiga isu yang membuat danau terbesar di Sulawesi Utara ini terancam punah, yakni penyempitan luas danau, pendangkalan dan kualitas air yang mulai menurun.
Ada pula pemaparan dari Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Ir Novry Lontaan yang menguraikan proposal usulan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diantaranya pembangunan tanggul, pengadaan alat pengangkat eceng gondok, pembangunan jalan lingkar danau, normalisasi sungai, serta berbagai program lainnya.
Diwawancarai lebih lanjut usai kegiatan, Siagian menjelaskan bahwa investor dari LED Group dan Bapperi Group merupakan perusahaan yang menanamkan investasi di bidang pembangunan. Hanya saja, Danau Tondano dipilih secara spesifik karena penanganannya merupakan prioritas utama pemerintah saat ini.
“Sebelumnya kita memang telah berkoordinasi dan investor menanyakan kebutuhan apa yang diperlukan Kabupaten Minahasa kedepan, saya jawab yang sekarang ini telah kita siapkan lewat proposal adalah bagaimana menyelamatkan Danau Tondano,” paparnya.
Siagian menjelaskan, upaya penyelamatan Danau Tondano jadi prioritas pemerintah karena merupakan salah satu dari 15 danau di Indonesia yang masuk kawasan strategis nasional. “Kenapa jadi strategis, karena kelestariannya terancam. Jadi ada tiga isu yang saya sampaikan terkait Danau Tondano ini yaitu penyempitan luas danau, bahaya pendangkalan dan kualitas air yang mulai menurun,” jelasnya.
Diakuinya jika saat ini upaya penyelamatan Danau Tondano juga dilakukan dengan banyak cara, salah satunya pengajuan proposal ke Kementerian PUPR. Hanya saja upaya melibatkan investor dipandang perlu, sebab tidak semua usulan di proposal yang diajukan Kementerian PUPR akan disetujui secara serentak.
“Tidak semua yang kita usulkan akan langsung disetujui pihak kementerian, sehingga kita juga terus coba mencari sumber-sumber dana lain. Nah kunjungan LED Group dan Baperi ke Sulawesi Utara adalah kesempatan bagi kita, makanya kita lakukan penjajakan kerja sama,” ujar Siagian.
Dijelaskan juga, investor dari LED Group dan Bapperi selain memiliki modal sendiri yang cukup besar juga diberi kepercayaan untuk meminjam uang dari World Bank dengan jangka waktu 30 tahun. “Sebelumnya mereka telah menghadap Gubernur dalam merencanakan investasi di kabupaten kota se Sulawesi Utaura. Minahasa awalnya tak masuk, namun kita coba lakukan lobi-lobi dan akhirnya dilakukanlah kerj sama ini,” pungkasnya. (*/stevry)




Deputi Kementerian PPPA Bersama Plt Bupati Talaud Canangkan Gerakan Stop KDRT

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementrian PPPA Bersama Plt Bupati dan Ketua PKK Kabupaten Talaud, menandatangani Komitmen Gerakan Bersama Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Aula BKPSDM (Foto: eko)

TALAUD, GN – Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Prof dr Vennetia R Danes,MSc,PhD bersama (Plt) Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange, Sos, MSi mencanangkan Gerakan Bersama Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Geber Stop KDRT) di Aula Badan Kepegawaiyan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia BKPSDM, pada Rabu (22/05/19).

“jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dalam setiap tahunnya. Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan yang di launching tanggal 6 Maret 2019 menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 lalu sebesar 406.178. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Berdasarkan data tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yangmencapai angka 71% (9.637). Korban KDRT biasanya enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena malu, merasa otabu dan lain-lain ,” kata Vannetia.

Padahal, KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Petrus Simon Tuange dalam sambutanya juga megatakan, “Atas nama pemerintah di Kabupaten Talaud sangat berterima kasih kepada Kementrian PPPA, untuk harus mencanangkan, Gerakan Bersama Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Geber Stop KDRT) dan menjadikan forum diskusi untuk memperhatikan tindakan suami terhadap istri,” ungkap Tuange.

Deputi juga menambahkan, “Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mengalami KDRT akan cenderung meniru ketika mereka dewasa dan berumah tangga. Kasus KDRT yang dulu dianggap persoalan pribadi, kini menjadi urusan publik yang nyata,” katanya.

Pencanangan, Gerakan Bersama Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Geber Stop KDRT) di hadiri sekitar Lima Ratus peserta dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Talaud, para pejabat di Eselon II, III dan IV, jajaran perwakilan Forkopimda juga hadir dalam Kegiatan Tersebut. (eko)




Ranking Pendidikan Di Sulut Jongkok, Komisi 4 Panggil Hearing Dinas Pendidikan

Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut Inggrid Sondak Ketika Di Wawncarai Awak Media (gemparnews)

Sulut,GN- Ranking pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut) tahun ini sangat memprihatinkan. Setelah melihat urutan dari seluruh provinsi di Indonesia, posisi pendidikan di Sulut pada urutan ke 32 di bawah jauh dari provinsi Papua.

Hal ini mengundang perhatian bagi pemerhati pendidikan bahkan anggota DPRD Sulut khususnya komisi 4 membidangi kesejahteraan rakyat. Melihat Kondisi ini, anggota DPRD Sulut komisi 4 Inggrid Sondak dan Meiva Salindeho Lintang angkat bicara.

Kedua anggota DPRD Sulut ini,sepakat agar di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah perlu di evaluasi kembali. ” Dengan kondisi pendidikan seperti ini tentunya sangat memprihatinkan, segera ada pembenahan apalagi orang Sulut mempunyai intelegensi yang tinggi,” ucap Sondak kepada awak media ini, Selasa ( 21/5/19) di kantor DPRD Sulut.

Lanjut sekretaris komisi 4 ini, pendidikan di Sulut harus mendapat catatan penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah lebih khusus dinas pendidikan daerah sulut. “Untuk itu, komisi 4 akan memanggil hearing kepala dinas pendidikan dan jajarannya untuk mendengarkan serta mengkaji bersama apa yang menjadi kendala dan langkah- langkah sebagai solusi ke depan,” tukasnya.

Sementara, anggota Komisi 4 DPRD Sulut Meiva Salindeho- Lintang mengatakan dinas perndidikan Provinsi Sulut perlu dievaluasi dan pengkajian kembali. ” Dengan kondisi pendidikan sekarang, perlu dievaluasi dinas pendidikan daerah sulut. Kita harus memanggil hearing dan mendengarkan kendala dan solusi dari dinas terkait kondisi pendidikan saat ini,” pungkas Meiva.(sisco)




FER: Masyarakat Menaruh Kepercayaan Kepada Saya, Peran Akan Saya Maksimalkan Untuk Sulut

Sulut,GN- Legislator Sulut Felly Estelita Runtuwene (FER) yang baru saja di percayakan masuk dalam line up kursi DPR RI daerah pemilihan Sulut dari partai Nasdem sangat diharapkan oleh masyarakat.
Harapan masyarakat,di responsi secara positif oleh Runtuwene. FER sapaan akrabnya menyebutkan bahwa dirinya akan memaksimalkan peran yang telah di percayakan oleh masyarakat Sulut sebagai penyambung aspirasi di senayan. ” Masyarakat menaruh kepercayaan kepada saya,dan peran itu akan saya maksimalkan untuk masyarakat Sulut,” ucapnya.
Selain itu, FER menyebutkan masukan dari semua pihak termasuk juga masukan dari wartawan menjadi bekal bagi dirinya. ” Masukan dari teman wartawan, semua masukan akan menjadi bekal bagi saya,” tukasnya.
Dia, berjanji setelah duduk sebagai legislator DPR RI, dirinya akan berkeliling menyerap aspirasi dan turun langsung di dunia pendidikan dengan pihak kampus Unsrat,Unima dan lain-lainnya,pastinya masukan menjadi bekal,” ungkapnya.(sisco)




Pansus DPRD Sulut Rekomendasikan 119 Catatan LKPJ Gubernur Tahun 2018

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw memimpin Rapat Paripurna Laporan Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) Terhadap LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2018 bertempat di ruangan Paripurna DPRD Selasa, (21/5/19).

Ketua DPRD Sulut dalam memimpin rapat Paripurna di dampingi Wakil Ketua Vreeke Runtu, Marthen Manoppo, Wenny Lumentut dan dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw, Anggota DPRD, Unsur Forkopimda, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Kepala OJK, Sekretaris Provinsi bersama jajaran SKPD dan undangan lainnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulut tahun 2018 Ferdinand Mewengkang, dalam laporannya Penyampaikan hasil pembahasan yang berisikan catatan strategis serta rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk kemajuan sulawesi utara kedepan, dalam melakukan penilaian dan kajian terhadap LKPJ Gubernur Sulut tahun 2018 adalah metode Pendekatan Kelembagaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja program dengan Realisasi yang dicapai oleh perangkat daerah yang bersangkutan, untuk menilai apakah realisasi atau cara capaian kinerja telah di laksanakan secara efisien dengan membandingkan dengan antara anggaran yang tersedia serta realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan program tersebut dan peninjauan lapangan.

Laporan Ketua Pansus, memberikan 119 catatan dan rekomemdasi yang meminta agar Pemerintah Propinsi lewat Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus lebih selektif dan selalu berinovasi dalam membuat program kerja sehingga alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara optimal dengan melakukan perencanaan yang matang agar pencapaian sesuai target yang ditetapkan. ”Rekomendasi dan catatan yang diberikan adalah evaluasi Pansus yang didasarkan pada kajian dari hasil turun lapangan ,” sebut Mewengkang.

Dari 119 catatan dan rekomemdasi DPRD atas LKPJ Gubernur tahun 2018,yang paling di soroti terkait sektor Pendidikan yang mengalami penurunan rangking, juga sektor kesehatan khususnya untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat memberikan tanggapannya atas hasil laporan Pansus LKPJ, memberikan apresiasi terhadap kinerja pansus yang sudah bekerja dengan baik dan sebagai bukti kapabilitas Dewan. ” Saya menyampaikan apresiasi atas kinerja Dewan karena semua SKPD diberikan catatan dan ini pasti akan ada tindak lanjut ,” ucapnya.(Joka)




Andrei Angouw Pimpin Rapat Paripurna DPRD Sulut Dalam Rangka Laporan Hasil Kerja Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2018

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw memimpin Rapat Paripurna Laporan Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) Terhadap LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2018 bertempat di ruangan Paripurna DPRD Selasa, (21/5/19).

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Menyerahkan Hasil Kerja Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2018 Kepada Wakil Gubernur Steven Kandouw

Ketua DPRD Sulut dalam memimpin rapat Paripurna di dampingi Wakil Ketua Vreeke Runtu, Marthen Manoppo, Wenny Lumentut dan dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw, Anggota DPRD, Unsur Forkopimda, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat, Kepala OJK, Sekretaris Provinsi bersama jajaran SKPD dan undangan lainnya.
Anggota DPRD Sulut Hadir Dalam Rapat Paripurna

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulut tahun 2018 Ferdinand Mewengkang, dalam laporannya Penyampaikan hasil pembahasan yang berisikan catatan strategis serta rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk kemajuan sulawesi utara kedepan, dalam melakukan penilaian dan kajian terhadap LKPJ Gubernur Sulut tahun 2018 adalah metode Pendekatan Kelembagaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja program dengan Realisasi yang dicapai oleh perangkat daerah yang bersangkutan, untuk menilai apakah realisasi atau cara capaian kinerja telah di laksanakan secara efisien dengan membandingkan dengan antara anggaran yang tersedia serta realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan program tersebut dan peninjauan lapangan.
Anggota DPRD Sulut Hadir Dalam Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Hasil Kerja Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2018

Laporan Ketua Pansus, memberikan 119 catatan dan rekomemdasi yang meminta agar Pemerintah Propinsi lewat Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus lebih selektif dan selalu berinovasi dalam membuat program kerja sehingga alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara optimal dengan melakukan perencanaan yang matang agar pencapaian sesuai target yang ditetapkan. ”Rekomendasi dan catatan yang diberikan adalah evaluasi Pansus yang didasarkan pada kajian dari hasil turun lapangan ,” sebut Mewengkang.
Kepala SKPD Provinsi Sulut Dan Undangan Lainnya Hadir Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut

Dari 119 catatan dan rekomemdasi DPRD atas LKPJ Gubernur tahun 2018,yang paling di soroti terkait sektor Pendidikan yang mengalami penurunan rangking, juga sektor kesehatan khususnya untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat memberikan tanggapannya atas hasil laporan Pansus LKPJ, memberikan apresiasi terhadap kinerja pansus yang sudah bekerja dengan baik dan sebagai bukti kapabilitas Dewan. ” Saya menyampaikan apresiasi atas kinerja Dewan karena semua SKPD diberikan catatan dan ini pasti akan ada tindak lanjut ,” ucapnya.

Adapun susunan Pansus LKPJ Gubernur Sulut 2018 DPRD Sulut yakni Ketua Ferdinand Mewengkan, Wakil Ketua Teddy Kumaat, Sekretaris Priscilia C Wurangian dan anggota Rocky Wowor, Audy B Wongkar, Fanny Legoh, Raski Mokodompit, Edyson Masengi, Jems J Tuuk, Billy Lombok, Juddy Moniaga, Ayub Ali, Amir Liputo, Noldy Lamalo, Norry Supit dan Ayub Ali Albugis.

Hasil pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2018 ini merupakan produk terakhir yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sulut periode 2015-2019, karena akan segera mengakhiri masa keanggotaan mereka di DPRD Sulut terhitung mulai bulan September 2019. (advetorial)




Sekda Minahasa Hadiri Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Dan Kota

Minahasa,GN- Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Yang Menjadi Piloting Tim Asistensi RB (Reformasi Birokrasi) Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selasa (21/05/19) Aston Manado Hotel.

Dihadiri Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry R Korengkeng SH MSi bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Ketua Tim Asistensi Kemenpan RB Wilayah Provinsi Sulut / Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut Ibu Glady N L Kawatu SH MSi, ASDEP Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan Kemenpan RB Bapak Ronald Andrea Anas.

Dalam Pengantar Kata yang di sampaikan Oleh Ketua Tim Menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Pusat yang telah memberi perhatian yang luar biasa kepada pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka mendukung penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan kami secara khusus berterima kasih kepada pemerintah kabupaten Minahasa, kita berharap dengan komitmen kita semua tahun depan kita akan memperbaiki nilai SAKIP pemerintah provinsi dan kabupaten minahasa, kami berharap minahasa dapat menjadi pelopor dalam menuju pemerintah yang akuntabel dan transparan menuju RB Kelas dunia Karena Minahasa mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Saya berharap kegiatan ini akan menghasilkan sesuatu yang dapat menghasilkan kualitas kinerja jajaran pemerintah kabupaten minahasa, Tujuan dilaksanakan SAKIP juga dalam rangka peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem manajemen, penguatan SAKIP dipandang penting dan sangat perlu dilakukan sebagai strategi dalam mempertajam pemahaman dan persepsi, tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, guna mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi” Ujar Sekda

Dalam Mengimplementasikan SAKIP dengan baik, Instansi Pemerintah harus dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran serta mencegah penyimpangan dan pemborosan penggunaan anggaran. Selain itu, ukuran keberhasilan menjadi jelas dan terukur serta dapat menetapkan program/kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran yang akan dicapai serta melaksanakan rincian atas kegiatan tersebut sesuai tujuan kegiatan.

“Saya sangat Mengapresiasi Pemerintah kabupaten Minahasa Di bawah kepemimpinan ROR-RD yang sangat Luar biasa.” Ujar Ronald Anas.

Asistensi ini merupakan transfer pengetahuan yang bersifat aplikatif dengan tujuan, memberi pemahaman untuk mendukung semua tugas dan tanggung jawab perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di instansi masing-masing.

Adapun pembawa Materi dari Kabid Penyiapan Perumusan Kebijakan RB Ibu Hatni dengan Materi Penyelenggara Reformasi Birokrasi, Evaluasi Penyelenggara (PMPRD), dan dari Tim Asistensi RB Daerah Provinsi Sulut dengan materi Penguatan SAKIP.(*/stevry)




LPMUKP Siap Bantu Pendanaan Bagi Masyarakat Nelayan Di Sulut

Sulut,GN- Kendala utama bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya adalah faktor pendanaan (modal awalnya). Modal awal untuk mengembangkan suatu usaha sangat penting. Masyarakat di Sulut sebagian besar pekerjaannya sebagai nelayan,apalagi Sulut memiliki pesisir dan pulau yang nota bene masyarakat pesisir menekuni pekerjaan sebagai nelayan.

Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Sulut Dr Heidy Malingkas Bersama Pendamping LPMUKP Lembaga Pengelola Modal Usaha

Salah satu Badan layanan umum lembaga pengelola modal usaha yang berada di bawah Kementerian Kleautan dan Perikanan, yakni LPMUKP siap membantu masyarakat nelayan yang ada di Sulut untuk meminjamkan dananya sebagai modal usaha.
Clift D Roho pendamping LPMUKP kepada awak media ini menjelaskan bahwa LPMUKP merrupakan Badan layanan umum lembaga pengelola usaha di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lembaga ini menurut Dia merupakan salah satu lembaga yang membantu dalam pendanaan modal usaha. Untuk mendapatkan pendanaan dari LPMUKP dijelaskannya yang paling pokok membentuk kelompok usaha yang maksimal 10 orang dan minimal 6 orang.”Kami dapat membiayai bagi para nelayan,pembudidaya pengolah,pemasar dan ekowisata,” jelasnya.
Dikataknanya dana yang bisa dipinjamkan mulai dari 100 juta sampai 20 miliar dan Dana hanya dapat dicairkan di LPMUKP disalurkan langsung melalui rekening kelompok yang sudah terbentuk
(Ketua,Sekretaris dan Bendahara).
“Tidak ada potongan apapun dalam pencairan dana. Dan untuk tenornya satu tahun hingga lima tahun,” jelasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulut melalui Sekretaris Dinas Dr Heidy Malingkas ketika ditemui awak media ini merespon positif lembaga pengelola modal usaha LPMUKP yang membantu masyarakat nelayan di Sulut. ” Kami juga harus mengetahui ini,karena lembaga ini dibawa Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga pemberi modal usaha yang dananya dari Kementerian keuangan,” kata Malingkas.
Lebih lanjut dikatakannya, nelayan di Sulut membutuhkan pendanaan dalam mengembangkan usahanya. ” Ini merupakan hal yang baik membantu para nelayan,karena kelompok nelayan juga membutuhkan modal usahanya. Kita tau, ini juga ada syarat salah satunya anggunan berupa sertifikat ,” tukasnya. (sisco)