Kunjungan Kerja Kabupaten Minahasa Diterima Kesbangpol Badung

Minahasa,GN- Bupati Minahasa Bapak Ir Royke Roring MSI dan Wakil Bupati Minahasa Bapak Robby Dodokambey SSI,MM serta Istri Ibu, Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Dra, Fenny Roring-Lumanauw SIP dan Wakil Ketua TP-PKK Ny, Martina Dodokambey-Lengkong menghadiri kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Maya Marina Kainde SH,MSI menyampaikan Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa diterima oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Badung Drs, Nyoman Suwendi. Kunjungan Kerja Ini membahas tentang Forum Kewaspadaan Di Masyarakat (FKMD).

Peningkatan Sistem Kewaspadaan Masyarakat Sampai Pada Tingkat Kelurahan, Desa, Dan Lingkungan Melalui Forum Kewaspadaan Di Masyarakat (FKDM), Menghidupkan Kembali Sistem Keamanan Lingkungan. Dengan Swadaya Masyarakat Merupakan Upaya Deteksi Terhadap Segala Bentuk Gangguaan Dan Ancaman, Baik Kejahatan Pidana Teror Dan Identifikasi Potensi Bencana Di Lingkungan Masing Masing.

Partisipasi Masyarakat Dalam Hal Keamanan Dan Ketertiban Umum Kunci Utama, Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Sekaligus Ketahanan Negara. Dari Berbagai Ancaman Dan Gangguan Apapun Bersama Sama Dengan Aparat Kepolisian Menciptakan Ketertiban Umum Di Tengah-Tengah Masyarakat.

Dihadiri Pj, Sekertaris Daerah Kabupaten Minahasa Frits Muntu S.SOS, Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekdakab Drs, Hanes Wagey MBA. Beserta Jajaran Dan Staf Pemrintah Kabupaten Minahasa.(*/stevry)




Wabup Monitoring Pembangunan Pasar Naha Bermasalah

SANGIHE,GN- Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong,SE turun langsung dan didampingi dinas Perindagkop, melihat kondisi pembangunan Pasar Naha yang belum dapat difungsikan karena tidak selesai dibangun.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tinjau Pasar Naha Yang Bermasalah

Adanya laporan masyarakat terkait belum selesainya pembangunan Pasar Naha sejak tahun 2018, wakil Bupati turun langsung memonitoring ke lokasi. Dan sangat disayangkan pasar ini tidak selesai dibangun, sementara masyarakat penjual dan pengguna pasar ini sudah sangat membutuhkan, “ Tegas Hontong

Sebagai pimpinan daerah dirinya pun akan melakukan langkah – langkah guna melanjutkan proyek Pasar Naha agar bisa selesai dibangun dan dapat digunakan oleh masyarakat.

Hontong juga menambahkan bahwa,yang menjadi kendala saat ini adalah pelaksana proyek pun susah untuk dihubungi karena berada di Makasar. Pemerintah daerah akan mengusulkan kembali tambahan anggaran melalui Dinas Perindagkop, karena saat ini dananya sudah ditahan oleh pemerintah pusat akibat dari proyek belum selesai dan ini tidak bisa masuk dianggaran DAK hanya bisa dana tugas pembantuan,” Kata Wabup ketika diwawancarai sejumlah wartawan kamis,(7/11/19).

Sementara itu, Pihak Dinas Perindagkop Sangihe melalui Kabid Perdagangan Vera Masora ST menjelaskan imbas dari terhentinya proyek pembangunan pasar tersebut sehingga dana telah dikembalikan ke kas Negara sebanyak 3,2 Miliar yang belum terbayarkan kepada penyedia jasa.

“ secara administrasi kami sudah selesaikan semua, baik untuk permohonan pencairan karena proyek ini gagal cair. Karena adanya Perdirjen nomor 13 tahun 2019 itu keluar bulan Agustus tidak memperbolehkan anggaran ditahan di Dinas. Beda dengan aturan lama diman kalau proyek tidak selesai dananya bisa ditahan di dinas, nanti selesai proyek akan dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga,” Tandasnya.

Menurut Masora, Pihaknya sudah enam kali menyurat ke kementerian Perdagangan, dan bersyukur sudah ada tanda- tanda positif jawaban dari kementrian, hanya saja prosedurnya yang panjang karena dana sudah kembali ke kas Negara.

“ kami diminta untuk bersabar, karena tahun depan akan dikawal oleh Pemerintah daerah, di tahun 2020, dan Kementrian sudah mengiakan, ” jelasnya.

Diketahui, Pagu anggaran pembangunan Pasar Naha ini sebesar 6 Miliar pada tahun 2018, sementara baru dicairkan 1.6 miliar masih ada sisa 3.2 miliar belum terbayarkan ke PT Trikarsa Lestari Utama sebagai pihak ketiga.(ROBIN).




Kepolisian Kawal Kendaraan Berat Dan Overload

SANGIHE,GN- Kepala Satuan Lalulintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Sangihe, Iptu Awaludin Puhi SIK, menanggapi adanya pernyataan saat acara KOPI Pagi RRI Tahuna, bahwa pihak Kepolisian tidak berwenang untuk menindaki kendaraan dengan kelebihan muatan (overload), Kamis (7/11/19).

Menurut Puhi, untuk memberikan ijin itu dari Dinas Perhubungan (Dishub), sedangkan pihak Kepolisian berwenang melakukan teguran atau tindakan ketika kendaraan dengan muatan overload, yang dapat mengganggu atau menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.

“Untuk mengukur berat kendaraan, dan volume muatan berlebihan atau tidak sudah diatur dalam ijin berkala yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Dishub. Ketika melebihi dari ketentuan yang berlaku, pastinya pihak Kepolisian punya kewenangan untuk melakukan penindakan,” jelas dia.

Lanjutnya, dalam pengawalan kendaraan oleh pihak kepolisian sebenarnya bukan hanya kendaraan kategori alat berat, namun untuk kendaraan yang overload perlu juga dilakukan pengawalan guna memastikan kendaraan tersebut aman, maupun terhindar dari kecelakaan lalulintas.

“Masalahnya, pengawalan dari pihak kepolisian untuk kendaraan dengan muatan yang berlebihan sering disalahartikan oleh masyarakat dengan diminta bayaran terlebih dahulu, namun pihak kepolisian sama sekali tidak menginginkan hal itu, yang perlu dibangun adalah hubungan kerja sama demi keamanan berlalulintas,” terangnya.

Dia menuturkan, memang untuk wilayah kita di kepulauan, ukuran ruas jalan belum cukup layak dilalui oleh kendaraan dengan muatan overload, apalagi di jalan padat oleh aktivitas masyarakat maupun di pusat kota.

“Karena kita di daerah kepulauan, harus melewati jalan mana lagi yang layak untuk kendaraan berukuran besar. Jadi terkait kondisi ini, kami pihak kepolisian hanya memberikan himbauan terlebih dahulu, tidak langsung melakukan penindakan pada pengusaha maupun pengendara,” tandasnya.

Dia menambahkan, kalau secara hukum dalam pasal 307, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak mematuhi aturan, mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, atau denda sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribuh rupiah).(ROBIN)




Ditemui Bupati Gaghana,Wamen Perdagangan Siap Bantu Rp 16.5 M Bangun 4 Pasar Di Sangihe

SANGIHE,GN-Upaya manuver dilakukan Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana,SE,ME untuk memajukan Sangihe terus dilakukan. Keluar masuk Kementrian menjadi keseharian Gaghana ketika berada di Ibukota Negara Kamis (7/11/19).

Gaghana yang didampinggi Kadis Perindustrian dan Perdagangan Ir Feliks Gaghaube serta Staf Khusus Bidang Ekonomi Nader Baradja menemui langsung Wakil Menteri  (Wamen) Perdagangan Jerry Sambuaga di ruang kerjanya.
Dalam kesempatan tersebut Gaghana menyerahkan usulan pembangunan sejumlah pasar rakyat/tradisional melalui proposal. “Dalam kesempatan ini kami menemui Wamen perdagangan untuk menyampaikan proposal pembangunan 4 pasar yang ada di Kabupaten Sangihe yang butuh sentuhan revitalisasi terkait dengan kapasitas pasar yang sudah tidak mampu menampung pedagang pembeli maupun pengunjung”, ungkap Gaghana sambil berharap Wamen Perdagangan dapat memberikan respon terhadap usulan ini.
Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan sangat siap membantu usulan proposal pembangunan pasar rakyat untuk kepentingan masyarakat Sangihe.

“Bupati Sangihe adalah tamu pertama dari seluruh Bupati di Indonesia yang datang mengunjungi saya sejak saya dilantik”, ujar Sambuaga.

Terkait dengan proposal pembangunan pasar akan saya kawal. “Saya baru saja menjabat pada posisi ini sehingga saya mengharapkan kerjasama yang baik dari Pemkab Sangihe khususnya OPD dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawalan terhadap usulan ini. Kita saling menginformasikan sehingga hambatan yang terjadi dapat segera diselesaikan”, singkat Sambuaga yang berjanji mengawal program pemerintahan Presiden Jokowi membangun dari pinggiran.
Sementara itu Kadis Perindag Sangihe Ir Feliks Gaghaube menyatakan usulan pembangunan 4 pasar dengan total Rp 16.5 Miliar masing-masing untuk pembangunan pasar Kampung Laine Kecamatan Manganitu Selatan dari dana Tugas Pembantuan (TP) senilai Rp 6 Miliar, dan 3 pasa lainnya bersumber dari DAK masing Revitalisasi Pasar Towoe senilai Rp 5 Miliar, Revitalisasi Pasar Tamako senilai Rp 3 M serta revitalisasi Pasar Petta senilai Rp 2.5 miliar. “Dengan respon yang baik dari Wamen Perdangangan maka kita sama-sama optimis bahwa usulan pembangunan 4 pasar ini akan berhasil dan pasti dilakukan di Tahun Anggaran 2020 mendatang”, tutup Gaghaube. (ROBIN)

 




Sangihe Dapat Bantuan 4.000 Dosis Vaksin Rabies dari Pemprov Sulut

SANGIHE,GN-Upaya pencegahan agar tidak meluasnya wabah rabies, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara telah mendistribusikan Vaksin rabies sebanyak 4.000 dosis ke Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe, Yatris Tiala, kepada awak media, Rabu (6/11/19).

Dijelaskannya, pada tanggal 31 Oktober 2019, stok vaksin sudah habis, untuk itu Dinas Pertanian Dan Peternakan Pemkab Kepulauan Sangihe menyurat ke Pemerintah Provinsi Sulut untuk bermohon bantuan sebanyak 2.000 dosis vaksin.

“Tentunya kami sangat bersyukur. Karena dari permohonan yang kami ajukan, justru mendapat 4.000 dosis dari Pemprov Sulut,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan September 2019, sebanyak 8.310 populasi rabies tervaksinasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Untuk bulan Oktober 2019, belum kami rekap. Karena masih dalam proses perampungan data, dan angka 8.310 belum termasuk di wilayah pulau karena terhambat faktor cuaca sehingga tidak terjangkau untuk melakukan vaksinasi. Namun tetap akan kami upayakan walaupun dengan vaksinator terbatas,” terang dia.

Dijelaskannya pula, sepanjang tahun 2019 kurang kebih ada 400 kasus gigitan, 9 kasus kematian pada manusia, akibat rabies di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan terbanyak di Kecamatan Tamako.

“Untuk target selesai kegiatan vaksinasi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebenarnya pada bulan November ini. Namun terhalang karena ada beberapa kegiatan lain yang harus diikuti, sehingga akan diupayakan sebelum berakhir tahun 2019, di semua wilayah Sangihe akan tervaksinasi populasi rabies,” tutupnya.(ROBIN).




Direktur PDAM Sisir Pipa Bocor Di Kecamatan Tahuna Timur

SANGIHE,GN-Untuk menindaklanjuti Keluhan warga Kecamatan Tahuna Timur yang sudah beberapa hari ini tidak mendapat aliran air bersih dari Perusahaan milik daerah air minum ,Direktur PDAM Tahuna,Novilius Tampi turun langsung menyisir ke lapangan.
Novilius Tampi
Tampi mengatakan bahwa, pihaknya telah menemukan sejumlah titik bocor pada pipa induk yang telah berusia sekitar 60 tahun itu dengan menggunakan tabung kompresor untuk mendeteksi kebocoran pipa.

“Setahu saya, pasokan air melalui pipa induk ke wilayah Tahuna Timur sangat memadai, tapi kok banyak masyarakat yang mengeluh air macet,Kami akhirnya memutuskan untuk turun langsung memeriksa kondisi pipa induknya, dan ternyata kami menemukan kebocoran pipa untuk di beberapa titik,” ujar Tampi kepada sejumlah media Kamis (7/11).

Ia mengatakan, sejumlah titik kebocoran ditemukan pada pipa induk yang sudah dimakan karat. Untuk sementara, mereka menggunakan goro ban untuk menutupi bagian pipa yang bocor. Diakuinya, pipa induk milik PDAM Tahuna yang ada saat ini sudah semenjak tahun 40-an, sehingga kondisinya sudah sangat rapuh.

“Kondisi inilah yang menjadi penyebab aliran air tidak tembus ke rumah para pelanggan yang ada di wilayah Tahuna Timur. Kami berharap bisa memperoleh anggaran yang cukup untuk mengganti pipa induk yang sudah dimakan karat itu,” tutupnya. (ROBIN)




Perjuangkan Pembangunan Stadion,Bupati Gaghana Temui Kemenpora

SANGIHE,GN-Setelah sukses melakukan lobby pembangunan rumah Khusus 50 unit, Rumah Swadaya 200 unit serta Rumah Susun  3 lantai 145 ruangan di Kementrian PUPR untuk Tahun Anggaran (TA),Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana,SE,ME kini prestasi selanjutnya yang dilakukan di TA anggaran yang sama yaitu, berupa pembangunan stadion di wilayah perbatasan dengan bandrol mencapai Rp 50 Miliar dipastikan akan terjadi.

Hal ini mencuat, setelah pada Rabu (6/11/19) Gaghana didampinggi Kadis Pemuda dan Olah Raga Drs Irklis Sombounaung, Staf Khusus Bupati Nader Baradja, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga Dra Lentji Aneke Daredas Mpd, Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan Yunita Manangkalangi SAP, Kepala Seksi Olah Raga Pendidikan Olah Raga Rekreasi,Olah Raga Tradisional dan Sentra Olah Raga Citra Ria Abast SSos serta Kepala Bidang Penelitian Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan Bapelitbang Sangihe Tommy Bawulang menemui langsung Menteri Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Zainudin Amali di Kemenpora dalam upaya perjuangan pembangunan Stadion di Sangihe. Pada kesempatan tersebut Gaghana mengungkapkan rencana pembangun Stadion Sangihe melalui proposal. “Sangihe merupakan salah satu daerah penyumbang atlit berprestasi hingga mampu mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Mulai dari atlit bola volly putri, tinju hingga karateka”, ujar Gaghana.

Selanjutnya menyatakan keinginan dan komitmennya menyiapkan fasilitas olah raga di berbagai cabang olah raga. “Kerinduan pemerintah bersama masyarakat Sangihe memiliki stadion sebagai fasilitas untuk penunjang dibidang olah raga sudah begitu lama sehingga pemerintah berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan stadion”, imbuh Gaghana di hadapan Menpora.
Zainudin Amali sendiri dalam kesempatan ini mengatakan dirinya siap membantu kebutuhan fasilitas olah raga berupa stadion di Sangihe. “Untuk standarisai perhitungan akan kami lakukan namun soal pembiayaan nanti akan kami kawal melalui Kementrian PUPR sebab terkait dengan masalah teknis”, jelas Amali.
Bahkan Amali memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Sangihe yang terus bergerak maju membangun berbagai infrastruktur. “Proposal serta kesiapan lahan untuk pembangunan yang telah disiapkan Pemkab ini merupakan upaya keseriusan. Saya pasti bantu dan mengawalnya lewat PUPR”, imbub Amali sambil menyatakan agar kordinasi terkait rencana pembangunan ini dilakukan secara intens sebab dirinya berkomitmen siap membantu. (ROBIN)




Temui Dirjen Penyediaan Perumahan, Gaghana Perjuangkan Rusun, Rumah Khusus Dan Rumah Swadaya

SANGIHE,GN-Komitmen pengentasan kemiskinan terus dilakukan Bupati Sangihe Jabes E Gaghana,SE,ME dari sisi penyediaan fasilitas perumahan sebagai salah satu faktor indikator perubahan. Buktinya, Selasa (5/11/19) Gaghana mendatangi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Dirjen Penyediaan Perumahan. Gaghana yang didampinggi Ketua DPRD Sangihe Josephus Kakondo Ketua Komisi B DPRD Sangihe Demsy Sumendap, Kadis Perkim Drs Sukardy Adilang dalam upaya memperjuangkan pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan rumah khusus serta rumah swadaya di tahun anggaran 2020 mendatang.

Diterima Dirjen Penyediaan Perumahan Kementrian PUPR DR IR H Khalawi AH MSc MM, Gaghana menjelaskan kondisi real di lapangan terkait upaya pengentasan kemiskinan melakukan pendekatan penyediaan perumahan. “Adalah upaya dan komitmen bersama bagi kami untuk melakukan berbagai terobosan untuk terus melakukan upaya pembangunan dalam kaitannya untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perbatasan dan pulau terluar Sangihe”,  ungkap Gaghana.
Selanjutnya Gaghana menyampaikan ucapan terimah7 kasih kepada Kementrian PUPR yang terus memberikan perhatian bagi Kabupaten Sangihe. “Namun kami tetap berharap berbagai sentuhan dari Kementrian tetap diberikan dalam komitmen Presiden RI membangun dari pinggiran”, imbuh Gaghana sambil menambahkan, pengajuan proposal tersebut masing-masing untuk  Rumah Khusus 50 unit, Rumah Swadaya 200 unit7u serta Rumah Susun  3 lantai 145 ruangan.
Khawali dalam kesempatan tersebut menyambut baik kedatangan Bupati bersama tim dari Sangihe. “Prinsipnya kami sangat merespon baik kedatangan Bupati bersama rombongan. Sangihe sebagai salah satu kawasan terluar dan perbatasan menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dalam pengembangan pembangunan. Dan kami akan memberikan prioritas seperti kawasan terluar dan perbatasan lainnya”, ungkap Khawali.
Turut mendampinggi Bupati Kadis PUPR Sangihe Greogrius Londo, Kabid Pembangunan dan Pengembangan Prumahan Dinas Perkim Noval Budiman, sejumlah anggota DPRD Komisi II masing-masing Benhur Takasihaeng, Max Pangimangen, Hermanto Samadi, Hasbullah Lawendatu, Ferdy Sinedu, George Tampi serta Sekretaris DPRD Sangihe Aris Pilat. (ROBIN)




Bupati Minahasa Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa

Minahasa,GN- Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring,MSi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten minahasa tahun anggran 2020
bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Minahasa Rabu, 6 November 2019.

Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring,MSi mengatakan atas nama seluruh jajaran eksekutif,menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang telah mengagendakan rapat paripurna pada hari ini dan kiranya pembahasan Ranperda tentang rancangan APBD tahun anggaran 2020 boleh terlaksana dengan baik.

Dalam APBD tahun Anggaran 2020 dapat saya tekankan, bahwa aspek kebijakan tetap mengacu pada pembahasan KUA PPAS APBD tahun Anggaran 2020, yang telah dibahas bersama antara tim anggaran dan komisi DPRD Kabupaten Minahasa bersama mitra kerja dalam hal ini organisasi perangkat daerah terkait,yang secara kontekstual dan faktual telah memberikan masukan, saran dan koreksi dengan memperhatikan azas manfaat, keterhubungan,partisipatif dan objektifitas.

Struktur APBD tahun 2020 memberikan gambaran umum bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi serta implementasi program nawa cipta secara nasional telah memberikan kontribusi langsung dalam penyusunan anggaran, dimana patut kita pahami bersama sistem pembayaran iuran BPJS Kesehatan termasuk besaran premi yang dibayarkan naik dari Rp 23.000 dan per Agustus naik menjadi 42.000 atau kurang lebih 82,6 % dan disektor yang lain perlu dipahami perlu dipahami bersama hahwa salah satu indikator penting yang turut mempengaruhi adalah kebijakan, strategi, prioritas program kegiatan dalam APBD tahun 2020, tetap ditujukan pada proses penanganan masalah masalah pembangunan,yang dianggap strategis dan prioritas bagi pembangunan daerah, termasuk penanganan eceng gondok yang bekerjasama dengan TNI/Polri dan program kegiatan peningkatan infrastuktur, sarana prasarana penunjangan kebersihan dan sanitasi umum. Peningkatan program pelestarian kebudayaan, termasuk percepatan perubahan tata ruang, dan pembangunan rumah sakit daerah tipe C. Optimalisasi alokasi dana desa dan penanganan sampah. Hal ini dapat memberikan proyeksi global bahwa APBD T.A 2020 sangat diutamakan untuk kesejahteraan Rakyat Minahasa Untuk lebih maju lebih sejahtera dan lebih hebat kedepan. Saya dan wakil bupati minahasa tetap memberikan prioritas secara objektif dan alokatif terhadap isu isu utama yang terkait dengan kebutuhan dasar rakyat, sinergitas aktif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat lewat beberap program kegiatan termasuk didalamnya penanganan danau tondano prioritas nasional.

Dalam sektor pariwisata tahun 2020 kami berupaya untuk melaksanakan festival danau tondano yang terintegritas dalam kalender event nasional kementerian pariwisata dengan skala nasional,yang tentu didalamnya kamk berusaha memberikan perhatian kepada sektor infrastruktur penunjangan dalam lingkar danau tondano, sektor perhotelan dimana pada beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan soft opening “yama hotel”.

Hal ini juga membuktikan bahwa iklim investasi dan pergerakan roda ekonomi rakyat telah dapat memberikan bukti nyata bahwa kami pemerintah daerah bukan hanya memberikan janji tapi telah memberikan bukti dalam 1 tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati minahasa.

APBD tahun anggaran 2020 sebagai berikut : pendapatan Rp.1.386.025.772.206,- yang terdiri daei pendapatan asli daerah Rp. 116.801.375,- dan perimbangan, Rp. 983.858.208.000,- lain lain pendapatan daerah yang sah Rp. 285.366.189.206,
Belanja daerah Rp. 1.467.586.113.423,- terdiri daerah belanja tidak langsung Rp. 852.384.786 451,- belanja langsung Rp. 615.201.326.972 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Rp.86.560.341.217 surplus/defisit Rp. 81.560.341.217 sehingga Total APBD T.A 2020 adalah 1.467.586.113.423
Dalam kesempatan yang indah dan berbahagia pada saat ini, saya dan wakil bupati minahasa meyakini bahwa dalam penganggaran APBD tahun 202 .asih banyak keterbatasan dan belum dapat memuaskan semua pihak tapi secara konkret dan nyata kami meyakini bahwa tekad kami untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan parsipatif,berusaha mengakomodir visi dan misi. beliau juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD yang merupakan representasi seluruh rakyat di tanah minahasa,dalam keberhasilan kita sebagai tuan rumah pelaksanaan agenda nasional jambore pemuda indonesia tahun 2019 dan rangkaian peringatan hari jadi minahasa ke 591 didalamnya pengukuhan gelar adat kepada gubernur sulawesi utara sebagai tonaas wangko umbanua.

Dilanjutkan Penyerahan Dokumen rancangan peraturan daerah kabupaten minahasa tentang APBD T.A 2020 oleh bupati minahasa kepada ketua DPRD kab minahasa.

Bupati minahasa menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menerima APBD T.A 2020 untuk dibahas lebih lanjut.

Turut hadir Ketua DPRD kabupaten Minahasa Glady Kandouw SE, wakil ketua Okstesi Runtu,SH MSi Wakil ketua Denny R Kalangi, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa,sekretaris daerah kabupaten minahasa Frits Muntu,SSos, Jajaran pemerintah kabupaten minahasa.(stevry/*)




Wakil Bupati Minahasa Hadiri Acara Penghargaan Gerakan Maju 100 Smart City Tahun 2019

Minahasa,GN- Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey,SSi menghadiri acara Penghargaan Gerakan Maju 100 Smart City Tahun 2019, yang dilaksanakan oleh kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, Rabu (6/11/2019) di Balai Sudirman Jakarta Selatan.

Melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Minahasa Maya Marina Kainde, SH, MAP, menyampaikan acara ini sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kota/kabupaten dalam rangka mengimplementasikan Smart City, dimana kementerian komunikasi dan informatika bekerja sama dengan kementerian dalam negeri (kemendagri),kementerian keuangan, kementerian koordinator bidang perekonomian, kementerian PAN&RB, Kementerian PPn/BAPPENAS, Kementerian PUPR, Kantor Staff Presiden dalam menyelenggarakan program “Gerakan Menuju 100 Smart City”. Dimana program Smart City akan dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan berbagai inovasi dalam memanfaatkan teknologi sebagai aselerator dan alat transformasi dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Palete menyampaikan kegiatan ini merupakan suatu wujud yang kuat bahwa kementerian kominfo pemerintah pusat memberikan dukungan yang kuat untuk memastikan indonesia menuju kota cerdas, dengan 6 karakter menuju kota cerdas, dalam kaitan itu khusus pemerintah pusat dalam hal penyediaan infrastruktur untuk memungkinkannya smart city indonesia secara sungguh sungguh dan terus dipakukan, dimana waktu yang lalu kita semua telah melihat peresmian optical fiber yang diresminkan bapak presiden, dimana optical fiber menghubungkan jaringan internet lewat bawah laut.
Kementerian kominfo dalam hal ini menyampaikan bahwa suatu kebanggaan tersendiri melalui kegiatan kominfo bersama dengan lembaga lembaga kementerian lainnya mendorong 100 kota dan kabupaten untuk menyusun rencana induk untuk menyusun masterplan smart city di daerah masing masing dengan memberikan panduan bagi pemerintah kota dan kabupaten dalam memanfaatkan teknologi digital demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Turut hadir mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Agustifo Tumundo SE,MSi.(*/stevry)