Ketua Komite Bantah Pungli Di SMPN 11 Manado

Manado,GN- Desas-desus terkait kesepakatan bersama saat rapat pekan lalu antara orangtua siswa Dan Komite sekolah, atas rencana pembuatan paving lapangan yang sebagian orang dianggap Pungutan Liar (Pungli) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 11 Manado dibantah keras oleh ketua Komite Sekolah Mona C Kloer,SH.MH.

Ketua Komite SMPN 11 Manado Mona Kloer,SH SH (Foto:gemparnews)

Kepada awak media ini, Kloer menjelaskan bahwa rencana pembuatan paving lapangan sekolah bukan bentuk Pungli dari sekolah. Namun ini sudah di rapatkan bersama dengan orangtua siswa dimana pada saat itu,semua orangtua siswa sepakat untuk menata lapangan sekolah menjadi Lebih bagus lagi,sehingga atas kesepakatan bersama maka orangtua siswa sepakat membantu. ” Ini kita lakukan atas usulan dan aspirasi orangtua siswa bukan hanya program Komite Sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kalau usulan ini tidak disetujui lagi oleh orangtua siswa,maka sejumlah iuran yang telah di kumpulkan oleh orangtua siswa akan di kembalikan lagi. ” Ini sudah Fix, akan kami (Komite Sekolah) kembalikan lagi kepada orangtua siswa yang sudah memberikan sebagian dananya. Selasa depan,kami akan mengadakan rapat kembali bersama orangtua siswa. Jika ada orangtua siswa memberikan dengan sukarela,kami sampaikan terimakasih,” ujarnya.

Selain itu,Kloer menjelaskan bahwa rapat dengan orangtua siswa pada waktu itu,untuk besarnya iuran yang akan diberikan sudah disetujui. ” Tidak ada complain dari orangtua siswa saat rapat tersebut,malah orangtua siswa mengatakan iuran tersebut sangat sedikit sehingga harus ditambah lagi,” ungkapnya.

“Jadi kami menyimpulkan dan sudah fix, Komite Sekolah akan mengembalikan iuran yang telah dikumpulkan. Selasa depan Komite sekolah dan orangtua siswa akan mengadakan rapat kembali,” tutupnya. (Sisco)




Andrei Angouw Pimpin Rapat Paripurna, DPRD Dan Pemrov Sulut Sahkan RAPBD Tahun 2020

Sulut,GN- Jumat,(15/11/19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Tahun 2020.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw dan di dampingi Wakil ketua.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE dalam sambutannya mengatakan, Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2020 merupakan anggaran yang pro rakyat. Dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) telah menganggarkan anggaran demi kepentingan dan kemajuan di Provinsi Sulut.
Meskipun anggaran pada APBD Tahun anggaran 2020 ini sebagian anggaran terserap pada kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020 mendatang namun sebagai Pemerintah Daerah berharap anggaran ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). ” Sebagai Pemerintah Daerah P kepada pimpinan dan anggota Dewan Sulut atas kerja sama selama ini dalam melakukan pembahasan anggaran yang pro rakyat.
Meski begitu, Pemprov Sulut merasa bangga kepada mitra kerja yakni Badan Anggaran (Banggar) yang sudah melakukan pembahasan anggaran ini,” tukas Gubernur kepada awak media usai paripurna.

Sebelum pembacaan sambutan gubernur Sulut terkait dengan anggaran APBD Tahun 2020. Salah satu personil Badan Anggaran Sandra Rondonuwu membacakan catatan dari Badan Anggaran terkait dengan penggunaan anggaran pada APBD Tahun 2020. ” Badan anggaran berharap, anggaran ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga semua yang sudah dimasukan di dalam APBD bisa dijalankan dengan baik sesuai kebutuhan dari masyarakat Sulut,tegas Politisi PDI Perjuangan Sulut.

Usai pembacaan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan DPRD Sulut. Penandatanganan tersebut, masing masing Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Ketua Dewan Sulut Andrei Angouw, dan masing-masing Wakil Ketua DPRD Sulut.


Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen, Sekretaris Dewan (Sekwan) Bartolomeus Mononutu SH serta Kepala Badan/Dinas, seluruh staf di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (advertorial)




DR Ir Haidy Malingkas,MSi Jabat Ketua ISPIKANI Sulut Periode 2019-2023

Sulut,GN- Pengukuhan Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2019-2023 dilaksanakan di resto big fish manado Jumat (15/11/19).

Penyerahan Bendera Petaka Kepada Ketua ISPIKANI Sulut Periode 2019-2023 DR Ir Haidy Malingkas,MSi (Foto: Gemparnews)

Pelantikan ini langsung dikukuhkan oleh ketua Umum ISPIKANI Pusat Dr Ir Gellwynn DH Jusuf,MSi dan dihadiri Gubernur Sulut diwakili Kepala Dinas koperasi dan UMKM Sulut Ir Ronald Sorongan,MSi serta Kepala DKP Sulut dan Kepala DKP Kabupaten Kota se Sulut.

Pembentukan ISPIKANI Sulut adalah yang pertama dilaksanakan. Sebagai Ketua ISPIKANI Sulut Periode 2019-2023 adalah DR Ir Haidy Malingkas,MSi Dan Sekretaris Kaskasen Roeroe,SPi.

Kepala DKP Sulut Dr Tinekke Adam dalam sambutannya mengapresiasi terbentuknya ISPIKANI Sulut. Dia sangat mengharapkan dengan hadirnya ISPIKANI, ada hal baru di Sulut untuk Lebih maju dan dapat bermanfaat bagi Provinsi Sulut khususnya dibidang Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu,Ketua Umum ISPIKANI Pusat Menyampaikan Selamat kepada Pengurus yang baru saja terbentuk. Kedepannya ISPIKANI Sulut ini dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait. “Ini sebuah kesempatan, bagaimana bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk memajukan ISPIKANI Sulut kedepannya,” tukasnya.

Gubernur Sulut diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut Ir Ronald Sorongan,MSi dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada ISPIKANI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Bahkan Gubernur Sulut juga Menyampaikan ucapan selamat kepada Pengurus ISPIKANI Sulut yang baru saja di lantik. Khusus bagi Pengurus ISPIKANI yangg dilantik, berharap kedepan terus memperkokoh untuk menuju kemajuan dan kemakmuran terlebih Pembangunan perikanan di Sulut.

Usai pelantikan Pengurus ISPIKANI Sulut Periode 2019-2013, Ketua ISPIKANI Sulut DR Ir Haidy Malingkas,MSi kepada awak media ini menyampaikan terimakasih kepada ketua Umum ISPIKANI Pusat bersama rombongan yang telah mengukuhkan Pengurus ISPIKANI Sulut. ” Saya Menyampaikan terimakasih kepada Ketua Umum ISPIKANI Pusat yang telah memberi kepercayaan ini. Dalam memimpin organisasi ini,kami tetap minta dorongan dan motivasi demi kemajuan ISPIKANI Sulut kedepannya,” tutup Malingkas.(Sisco)




Aspirasi Di Realisasikan,Winsulangi Salindeho Sampaikan Terimakasih Kepada Gubernur

Sulut,GN- Jalan pintareng-ngalipaeng yang di gaungkan oleh anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) daerah pemilihan Nusa Utara Winsulangi Salindeho yang merupakan jalan Provinsi dan anggarannya sangat minim, mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi Sulut.

Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (Foto:gemparnews)

Ketika ditemui awak media ini, Salindeho Menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Sulut dimana telah merespons aspirasinya terkait anggaran jalan tersebut. Disampaikannya, anggaran jalan yang kurang lebih 12 Miliar langsung di tata dan dimasukan pada APBD Induk 2020.

” Saya sebagai perwakilan dari Nusa Utara Menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Sulut,telah mendengarkan dan merealisasikan aspirasi ini dalam anggaran APBD induk 2020. Informasi ini saya terima langsung dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum,dimana anggaran jalan pintareng-Ngalipaeng kurang lebih 12 Miliar,” jelasnya Jumat (15/11/19) dikantor DPRD Sulut.
Anggaran ini,ditegaskannya akan terus dikawal sehingga Sesuai dengan peruntukan anggaran jalan pintareng-Ngalipaeng.

Salindeho berharap, Pemerintah Provinsi Sulut kedepannya terus memperhatikan wilayah Kepulauan Nusa Utara. (Sisco)




Wakili Bupati Minahasa, Sekda Frits Muntu Buka Penyuluhan Informasi Diskominfo

Minahasa,GN – Bupati Minahasa diwakili Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Frits R Muntu SSos membuka secara resmi Sosialisasi Penyuluhan Penyelenggaraan Informasi yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minahasa Kamis 14 November 2019 di Aula Zaitun Sumalangka,Tondano.

Kegiatan yang diawali dengan Laporan Kepala Dinas Kominfo Minahasa Agustivo Tumundo SE MSi ini diikuti oleh para pejabat Eselon III utusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Minahasa.

Dalam sambutannya, Pj Sekda Frits Muntu mengatakan bahwa penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi.

Selain itu, menurut Muntu kegiatan ini untuk memperluas akses informasi melalui peyebarluasan informasi dan mendorong tumbuh kembangnya informasi masyarakat secara mandiri sebagai wahana informasi.

“Penyebarluasan informasi merupakan penyampaian tentang perkembangan dan pembangunan serta dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat. Dalam rangka menunjang perwujudan indonesia yang demokratis serta masyarakat yang peduli dan memahami informasi, maka masyarakat perlu diberdayakan dalam hal penyebarluasan informasi secara demokratis guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan kebijakan pemerintah” kata Sekda Muntu.

Ditambahkannya, penyebaran informasi ini untuk memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat, serta menjembatani masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi.

Disamping itu, penyebarluasan informasi bagi masyarakat merupakan revitalisasi dan reaktulsasi dari kelompok pengelola informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan paradikma Pembangunan dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan god governace.

Diharapkan Muntu, penyebaran informasi ini dapat memberikan informasi hasil pembangunan yang sedang atau sudah dilaksanakan oleh pemerintah, serta sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Sehingga pemerintah daerah mengharapkan kegiatan penyebarluasan informasi bagi masyarakat yang bersifat penyuluahan dan dapat memberikan pemahaman serta menyamankan persepsi dan juga menjadi salah satu solusi alternatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam berbagai sektor.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Sekdis Kominfo Dra Sonya Lolowang, Kabid Informasi Komunikasi Publik Jeffry Wauran SSos, Kabid Persandian dan Statistik Buslar Sanger SE, Kabid Teknologi Informasi Erker Aguw SKom dan Kabid E-Government Gogen Ngantung SE, menampilkan Nara Sumber Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulut Drs Philip Regar MS dan Staf Khusus Bupati Minahasa Bidang Komunikasi Publik Ir Adi Palit. (*/stevry)




Empat Kali Terjadi Pergantian Ketua DPD Gerindra Sulut, Melky Suawah Tetap Di Pertahankan

Sekretaris Gerindra Sulut Melky Suawah (Foto: ist)

Sulut,GN- Khabar beredarnya pergantian Ketua DPD Gerindra Sulut Wenny Lumentut (WL) kepada Wenny Warouw (WW) sempat menjadi tanda tanya bagi banyak kalangan masyarakat. Pimpinan Gerindra Sulut telah mengalami beberapa kali pergantian mulai dari Ketua Gleny Kairupan,Vonny Panambunan,Weny Lumentut hingga informasi yang di dapat Pimpinan beralih lagi ke Weny Warouw.
Ada Hal yang menarik setelah terjadi beberapa kali pergantian Ketua Gerindra Sulut. Seperti Sekretaris Gerindra Sulut Melky Suawah masih tetap dipertahankan, meskipun sudah empat kali terjadi pergantian Ketua Gerindra Sulut.
Kepada awak media ini,Suawah mengatakan bahwa pergantian ditubuh partai Gerindra sudah biasa. “Pergantian Pimpinan Gerindra Sulut sudah biasa,semua ini merupakan hak dari DPP Gerindra. Kita sebagai petugas partai harus siap,” ungkapnya Saat ditemui Kamis,(14/11/19).
Terkait dirinya masih dipercayakan sebagai Sekretaris Gerindra Sulut, Suawah hanya bisa tersenyum, sambil menyebutkan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh DPP harus dijalankan. ” Sebagai petugas partai,kita harus siap menjalankan keputusan bahkan kepercayaan yang telah diberikan,” tutupnya . (Sisco)




Salindeho Pastikan Kawal Pembahasan 13 Ranperda Tahun 2020

Sulut,GN- Badan Legislasi (BALEG) DPRD Propinsi Sulawesi Utara telah menetapkan 13 Ranperda yang telah disepakati bersama antara Baleg DPRD Sulut dengan Pemerintah Provinsi Sulut yang masuk agenda pembahasan Legislasi di DPRD Tahun 2020.

Winsulangi Salindeho yang adalah ketua Badan Legislasi DPRD Sulut, memastikan akan mengawal pembahasan 13 Ranperda Tahun 2020 mendatang. Meskipun banyak agenda dan kesibukan lainnya, kegiatan berjalan sesuai agenda kerja di DPRD Sulut.

Program Pembentukan Perda Tahun 2020 menurut mantan Bupati Sangihe ini, sangat penting dan strategis sebagai dasar perumusan kebijakan publik dan menentukan arah pembangunan dan pemerintahan daerah.

” Setiap perda yang dibuat harus mendapatkan dukungan anggaran untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara,” kata Dia.

Lanjut politisi senior dari Partai Golkar Sulut ini, memaparkan bahwa sesuai Peraturan DPRD Sulut No. 2/2019 Pasal 57 huruf (a), Tentang Tata tertib DPRD, tugas dan Wewenang Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah.

“Menyusun rancangan Program Pembentukan PERDA yang memuat daftar urut Rencana PERDA berdasarkan skala prioritas pembentukan rancanagn PERDA disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkup DPRD,”ungkapnya.

Dari hasil rapat bersama Biro Hukum Setda Propinsi dan Tiem Koordinasi untuk mengeluarkan usulan RANPERDA dari Usulan Inisiatif DPRD dan Pemerintah Propinsi Sulut serta Daftar Kumulatif Terbuka, Disepakati 13 Program Pembentukan PERDA Tahun 2020 sebagai berikut:

RANPERDA Prakarsa DPRD :
Perlindungan dan pemeliharaan pohon, Fakir miskin dan Anak terlantar, Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

RANPERDA Prakarsa Gubernur Sulut :
Irigasi, Pengelolaan Samapah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Pencegahan dan Penanganan Korban Peredaran Orang di Sulut, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Sulawesi Utara, Penyelenggaraan Pendidikan.

RANPERDA Daftar Kumulatif Terbuka: Pertanggung jawaban Pembahasan APBD 2019, Perubahan Anggaran 2020, dan APBD Tahun 2021. (*/Sisco)




Penjelajah Dunia Asal Latvia Terdampar Di Pantai Kulur Sangihe

SANGIHE,GN-Hampir lebih dua pekan di pantai kampung Kulur Kecamatan Tabukan Tengah, pelaut asal negara Latvia diamankan pihak Imigrasi Tahuna, Sabtu akhir pekan lalu.

Pelaut yang diketahui bernama Karlis Barelis (34) bersama kapal pesiar kecilnya,diamankan petugas imigrasi setelah mendapat laporan masyarakat setempat. Namun meski diamankan, warga asing tersebut tak bisa ditindaki melanggar aturan, sebab yang bersangkutan ternyata memiliki dokumen administrasi yang lengkap.

Pihak Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna membenarkannya dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Boyke Pangabean,Selasa (12/11)

“Kemarin, warga Latvia sudah datang kesini, dan kami sudah menindak lanjuti laporan masyarkat sekaligus sudah dilakukan pemeriksaan terhadap warga Latvia, dan yang bersangkutan memiliki dokumen yang lengkap,”kata Pangabean.

Lanjut Pangabean, karena memiliki dokumen yang lengkap dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, pihak Imirgrasi Kelas II Tahun akan memberikan ijin tinggal kepada warga Latvia selama 30 hari kedepan sebelum melanjutkan petualangannya, sekaligus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

”Kami telah berkoordinasi dengan pimpinan, dan kemungkinan kepada warga Latvia itu akan diberikan ijin tinggal selama 30 hari kedepan sebelum yang bersangkutan berlayar menuju negara tujuan,”ujarnya.

Sementara dari hasil pemeriksaan pihak Imigrasi, warga Latvia tersebut mengawali pelayarannya dari Papua Nugini dengan negara tujuan Vietnam, akan tetapi diperhadapkan dengan cuaca ekstrim, ia akhirnya mengalihkan arah pelayaran dan terdampar di pantai kampung Kulur.

”Tujuan pelayaran warga Latvia ini sebenarnya ke Vietnam, tapi karena kapalnya hanya ukuran kecil, tanpa mesin hanya sistem dayung dan layar, serta faktor cuaca dan tiupan angin, ia akhirnya terdampar di pantai Kulur,”jelas Pangabean. (ROBIN)




Sosialisasi Seminar Keprotokolan Tahun 2019 Di Kabupaten Minahasa

Minahasa,GN-Kabag Humas, Maya Kainde SH MAP mendampingi Kepala BKSPDM Drs Moudy Pangerapan MAP dalam kegiatan Sosialisasi Seminar Keprotokolan Tahun 2019 Di Kabupaten Minahasa bertempat Aula Kelurahan Wawalintuowan.

Bupati Minahasa Ir Royke Roring MSI di Wakili Ketua BKSPDM Drs,Moudy Pangerapan MAP Menyampaikan Fungsi Humas/ Protokol Membangun Pemahaman Tentang Hubungan Interaksi Aturan Kegiatan Pemerintah Dalam Bermasyarakat Yang Ada Di Kabupaten Minahasa.

Lanjut Kepala BKSDM Menyampaikan Pemerintah Kecamatan dan Desa Kelurahan Pentingnya Pemahaman Protokol, Ketika Melakukan Kegiatan Resmi Pemerritah Dapat Menyusuaikan Diri Dengan Baik Menunjang Tugas Pemerintah Di Kabupaten Minahasa.

Kepala BKSPDM Drs Moudy Pangerapan MAP juga sebagai Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi tersebut. Hadir Kabag Humas/Protokol Ibu Maya Kainde SH,MAP dan Seluruh Staf Humas/ Protokol. Para Peserta Kecamatan Dan Para Lurah Yang Ada Di Kabupaten Minahasa. (*/stevry)




Wakil Bupati Minahasa Bersama Forkopimda Hadiri Rakornas Indonesia Maju 2019

Minahasa,GN- Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey,SSi,MM bersama forkopimda Minahasa menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019. Acara tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (13/11/19).

Wakil Bupati hadir bersama Forkopimda Kabupaten Minahasa,Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Glady Kandouw,SE, Kapolres Minahasa AKBP Denny Situmorang, SIK, Komandan Kodim 1302 Minahasa Letkol Inf Slamet Raharjo, SSos, MSi, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Rahmat Budiman Taufani,SH,MKn.

Melalui kepala bagian humas dan protokol Maya Marina Kainde menyampaikan bahwa acara ini di buka langsung oleh Presiden Republik Indonesi Ir Joko Widodo
yang dalam sambutan berharap agar ada sinergi baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena mengurus negara sebesar Indonesia tidaklah mudah.
Didahului dengan penyampaian laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dalam laporannya menyampaikan bahwa rakornas ini dihadiri oleh 2.693 peserta yang terdiri atas kepala daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan dan TNI.

Acara ini mengambil tema Sinergi Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju.

acara ini digelar dengan tujuan untuk menegaskan visi Presiden dan Wakil Presiden serta menyamakan persepsi visi pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Banyak hal yang di bahas dalam rakornas ini antara lain pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Reformasi juga harus memperhatikan kebutuhan dunia usaha dan industri. 

“Apa yang menjadi program dari jokowi maaruf amin akan di terapkan pemerintah kabupaten Minahasa guna sinergitas pemerintah Kabupaten Minahasa dengan pemerintah pusat dengan harapan ada dukungan yang baik dari masyarakat minahasa.Penting sekali membangun keharmonisan dan sinergitas antara forkopimda,”tutupnya. (stevry/*)