Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Gelar Apel Pencanangan Penguatan Zona Integritas WBK Menuju WBBM

SANGIHE,GN-Kejaksaan Negeri Tahuna menggelar apel,dalam rangka penguatan Zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK),menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),bertempat di lapangan kantor kejaksaan negeri Tahuna Rabu (5/2/2020).

Di acara tersebut di hadiri wakil kejaksaan tinggi Sulawesi Utara A.Dita Prawitaningsih,SH,MH bersama pejabat kantor kejaksaan tinggi Sulut .Kehadiran wakil kejaksaan tinggi menyaksikan dan mengetahui penadatanganan piagam penguatan komitmen pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK), menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dan penandatangan komitmen bersama penguatan satuan kerja wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Kepala kejaksaan Negeri Tahuna Yunardi,SH,MH dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada wakil kejaksaan tinggi atas kehadiran pada apel pencangan zona integritas WBK menuju wilayah WBBM serta menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan wakil Bupati beserta Forkopimda untuk hadir sebagai saksi wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kabupaten Sangihe.

Dikatakan Kejari bahwa 10 desember 2019 kejaksaan Negeri Tahuna telah mendapat penghargaan dan apresiasi dari Kemenpan RI sebagai satuan kerja yang mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi.
“Apresiasi dan penghargaan ini tidak terlepas bimbingan,dukungan dan arahan dari berbagai kalangan,terutama Bapak Kejati,Ibu Wakajati, serta para asisten serta dukungan dan motivasi dari Bupati Sangihe,Rekan2 Forkopimda,kepala badan dan instansi,BUMN maupun vertikal,tokoh agama dan tokoh masyarakat kabupaten Kepulauan Sangihe,serta dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe.

Dikesempatan itu juga kejari berpesan kepada seluruh pegawai kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe agar terus bekerja keras karena tugas masih berat dan penuh tantangan,untuk meraih kelanjutan sebagai satuan kerja Zona integritas wilayah birokrasi bersih pelayanan.

“Kita tidak bisa terlena dan berbangga diri serta berpuas diri dengan apa yang telah diraih sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi.mari terus bersemangat meningkatkan kinerja,demi pelayanan terhadap masyarakat,sehingga masyarakat dapat terlayani dengan cepat,transparan dan ankuntabel”.

Sementara wakil kepala kejaksaan tinggi Sulut A.Dita Prawitaningsih,SH,MH kepada wartawan mengatakan bahwa kejaksaan Negeri Sangihe sudah masuk WBK bersasarkan keputusan Menpan.

“Senang kami melihat karena Saya mewakili kejati Sulut dan para asisiten berada di sini,bagus sekali Sangihe jadi kami dukung untuk menuju ke WBBM”.

Turut hadir Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana,SE,ME,wakil Bupati Helmud Hontong,SE,Forkopimda,sejumlah Pimpinan OPD,BUMN,ketua Sinode GMIST Pdt.Patras Madonsa. (ROBIN)




Bupati Minahasa Hadiri Sidang MPL-PGI

Minahasa,GN- Bupati Minahasa Pnt Ir Royke Octavian Roring, MSi, yang juga selaku Ketua PKB SAG Sulutteng menghadiri Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) Rabu, 5 Februari 2020.

Hari ketiga pelaksanaan sidang MPL-PGI Bupati Minahasa Pnt. Ir. Royke Octavian Roring, MSi tiba di Hotel Aruna Senggigi, Batu Layar, Lombok, Nusa Tenggara Barat,
Bupati yang juga selaku Peninjau dalam Sidang MPL-PGI 2020 ini langsung berdiskusi dengan para peserta sidang.

Sidang dimulai dari tanggal 3 sampai 6 februari 2020 dengan mengusung Tema Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir (Wahyu 22:12-23).

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang juga selaku Ketua Majelis Pekerja Harian MPH-PGI ikut memimpin sidang Majelis Pekerja Lengkap MPL-PGI sekaligus memberikan arahan kepada para peserta bersama para pengurus PGI.

Sidang MPL PGI ini dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah, dan awali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Pdt. Drs. P. Kariso-Rumambi, MSi.

Turut hadir, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, ketua umum PGI wilayah NTB Pdt. Victor Hutauruk, D. Min, Ketua Panitia Pelaksana sidang MPL-PGI Maureen Wenas, SE, para panitia pelaksana, dan seluruh peserta sidang. (*/stevry)




Kepala DKP Sulut Buka Workshop Pertemuan Pokja

Kepala DKP Propinsi Sulut Dr Tinneke Adam Membuka Kegiatan Workshop (foto: gemparnews)

Sulut,GN- Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Tinneke Adam,MSi membuka Workshop Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) perikanan bekelanjutan sulawesi utara. (Identifikasi isu dan permasalahan perikanan pelagis kecil dan demersel di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Negara RI, Rabu (05/02/2020) di hotel Best Western Longoon Manado.
Workshop ini dihadiri Dinas Kabupaten dan Kota,UPTD Wilayah,Fakultas Perikanan Unsrat serta undangan lainnya.

Kepala DKP Propinsi Sulut Dr Tinneke Adam,MSi dalam sambutannya memberikan apresiasi dan terimakasih kepada para undangan, dengan penuh semangat menghadiri kegiatan Workshop ini.

” Saya berterimakasih dan mengapresiasi atas kehadiran bapak dan ibu,menghadiri undangan kegiatan workshop ini,” ucapnya.
Selanjutnya,dikatakan Kepala Dinas bahwa DKP sangat membutuhkan dukungan dan suport dalam pengembangan pengelolaan perikanan di Sulawesi utara. ” Kami butuh sumbangsih dan dukungan suport,untuk pengembangan pengelolaan perikanan di Sulut,” tambahnya.

Dia berharap,dengan dilaksanakannya Workshop ini,dapat membuahkan hasil yang penting dalam pengelolaan dan peningkatan produksi, terutama mengangkat masyarakat pesisir dan masyarakat Sulut pada umumnya.
” Dapat berkesinambungan dan dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat Sulut dan sekitarnya,” terang Kepala Dinas.

Foto Bersama Usai Kepala DKP Propinsi Sulut Membuka Kegiatan (foto: gemparnews)

Usai membuka kegiatan Workshop dilanjutkan dengan agenda Workshop dengan pembawa materi serta narasumber dari PSDI,DJPT dan KKP.
Adapun materi yang disampaikan seperti Isu dan permasalahan serta tantangan perikanan di WPP 716 oleh Direktorat pengelolaan sumber daya ikan (PSDI), DJPT,KKP oleh Siti Kamarijah,MSi. Kemudian materi status stok sumber daya perikanan WPP 716 dan isu overeksplotasi oleh Balai Riset Perikanan Laut,KKP Mahiswara MSi serta menjelaskan tugas pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPP 716 provinsi Sulut oleh Dinas Kelautan dan perikanan daerah Provinsi Sulut Dr Tinneke Adam,MSi.
Penulis: sisco




TPA Ilo-Ilo 4 Kali Tender, Kementerian Nyatakan Gagal

Sulut,GN- Proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ilo-Ilo Minahasa Utara (Minut) dinyatakan gagal oleh Kementrian PUPR Pusat. Hal itu diungkapkan Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Rahman Jamil saat menghadiri RDP Bersama Komisi III DPRD Sulut, di ruang rapat komisi, Selasa (04/02-2020).

“Setelah 4 kali di lakukan tender, dinyatakan gagal oleh kementrian dikarenakan dari keempat perusahaan yang mendaftar tidak memenuhi syarat. Baik dari sisi teknis maupun personil,” ujar Rahman.

Rahman menjelaskan bahwa, pihaknya sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan, baik dari pengawasan hingga pelaksanaan pendampingan.

“Kami sudah lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, selanjutnya secara keseluruhan adalah wewenang dari kementrian. Memang aturan bisa dilakukan penunjukkan langsung setelah 3 kali tender dan gagal, itu juga masuk wewenang menteri sebagai pengguna anggaran,” tukasnya.

RDP yang dipimpin ketua komisi Berty Kapojos itu sedikit menyentil soal peran BP2JK yang dinilai kurang memberikan hasil dari proyek tersebut. Seperti yang diungkapkan anggota komisi III Ayub Ali yang menyoroti peran BP2JK Sulut.

“Saya kira proyek dengan anggaran sebesar ini harusnya ada progres yang signifikan, karena ini menyangkut kepentingan umum yaitu masyarakat. Patut dipertanyakan ini, balainya yang tidak becus atau siapanya, karena ini bicara tanggungjawab. Jangan jadi preseden buruk bagi program pemerintah provinsi,” tegas Ayub Ali.

Bahkan Ayub menyebutkan kalau Mega Proyek bernilai Rp 152 milliar tersebut adalah Pekerjaan Rumah Pemprov Sulut melalui instansi terkait. “Ini adalah PR dari pemerintah, untuk itu BP2JK harus bekerja keras karena sudah berani mengambil jabatan itu. Siapapun pimpinannya harus berperan aktif menunjang program pemerintah. Karena saya khawatir kalau anggaran ini dikembalikan, tidak akan kembali lagi,” pungkasnya.
(*/sisco)




Kunker Komisi IV DPRD Sulut, MJP: Kami Akan Awasi Dan Kawal Tunjangan Guru

Sulut,GN- Anggota komisi IV DPRD Sulut Melky J Pangemanan menegaskan bahwa komisi IV akan mengawasi tunjangan para guru untuk dapat dinikmati.
Hal ini dikatakannya usai melakuka kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di SMA 1 Kota Bitung, Selasa (04/02/2020).
“Semua akan di kawal, dan untuk tunjangan Guru yang ada di Sulut ini bisa di nikmati guru-guru yang ada, saya akan berjuang dengan teman-teman komisi IV,” tegas MJP.

Kunjungan Komisi IV DPRD Sulut ke SMA 1 Bitung, di terima langsung oleh Kepala Sekolah Syane Buisang dan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Ernes Emor.

Selain aspirasi terkait tunjangan guru, infrastruktur pembangunan juga merupakan aspirasi penting yang disampaikan kepada komisi IV DPRD Sulut.

Diketahui kunjungan kerja ini di pimpin langsung ketua komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu,Wakil ketua Komisi IV DPRD Sulut Careig Nlaichel Runtu (CNR), Sekretaris Komisi IV dr Fransiscus Silangen, serta Anggota Melky J Pangemanan (MJP),Melisa Gerungan, Yusra Alhabsyi.
Penulis: sisco




Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna Deklarasikan Janji Kinerja Tahun 2020

 

Sangihe,GN- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna melaksanakan apel deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), pada Selasa 04 Februari 2020.

Dalam kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna James Sembel turut hadir Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Ganda Samosir didampingi Kasubbid Informasi Keimigrasian Ready Ratag beserta saksi yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Kepulauan Sangihe dan Wakil Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe. Selain itu hadir Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tahuna.

Dalam kesempatan tersebut kegiatan diawali dengan penandatangan Pakta Integritas dan Piagam Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Kepala Kantor beserta para saksi. Selanjutnya dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna.

Kepala Kantor James Sembel mengatakan bahwa penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama tersebut tersebut menjadi wujud nyata dalam melaksanakan transformasi sumber daya manusia digital yang menjadi tema utama dalam janji kinerja 2020. Selain itu seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditrektorat Jenderal Imigrasi ditargetkan untuk dapat melaksanakan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada tahun 2020.(ROBIN)




Andrei Angouw Terima Kunker DPRD Provinsi Sumbar

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Selasa, (4/2/2020) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) khususnya Bapemperda dan Pansus Tatib.

Ketua DPRD Sulut Andrei Anguow saat menerima kunjungan DPRD Sumbar di dampingi Wakil Ketua Billy Lombok bersama sekwan Gledy Kawatu.

Maksud kedatangan DPRD Sumbar dalam rangka studi komparasi Tata Tertib.

Dalam sesi dialog Bapemperda dan Pansus Tatib DPRD Sumatera Barat menanyakan tentang mekanisme Pembahasan Tatib di DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut Andrei menanggapi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh DPRD Provinsi Sumbar.

Angouw menjelaskan kepada DPRD Sumbar terkait proses dan mekanisme pembentukan Tata Tertib yang sudah dilakukan oleh DPRD Sulut.

Usai pertemuan,langsung dilaksanakan pertukaran cendra mata serta foto bersama
Penulis: sisco




Pelaksanaan Lomba Masamper Digeser

Lomba Mesamper (foto: ist)

Manado,GN – Pelaksanaan Lomba Masamper 2020 besutan Bamukisst digeser. Pergeseran dilakukan karena padatnya kegiatan sosial kemasyarakatan di bulan Februari.

“Agenda kegiatan cukup padat. Kita geser pelaksanaan Lomba Masamper di Tiwoho,” sebut Sekretaris Umum PB Bamukisst, Selasa (4/2/20).

Pergeseran pelaksanaan Lomba Masamper merupakan keputusan bersama Panitia Pelaksana dan PB Bamukisst, Senin (3/2/20) di ruang kerja Ketua Harian PB Bamukisst, Drs Edison Humiang, M.Si.

Penanggung jawab acara Ridy Maniku mengatakan, panitia akan fokus pada giat pesta adat Tulude di Munte, Sabtu (8/2/20). Oleh sebab itu lomba Masamper digeser waktu pelaksanaannya.

“Giat pesta adat Tulude melibatkan masyarakat desa-desa di Minahasa Utara. Jika mereka juga akan menjadi peserta lomba, konsentrasi persiapan akan pecah. Lebih baik waktu pelaksanaan lomba digeser,” tegas Ridy.

Selanjutnya Ridy menjelaskan, waktu pelaksanaan Lomba Masamper akan ditetapkan kemudian. Jika tidak ada aral rintang dan giat lain sudah terlaksana, kita fokus di lomba Masamper. Kami mohon maaf kepada calon peserta lomba yang sudah mendaftar,” ujarnya.

Ridy kemudian menyebut, pelaksanaan giat lomba Masamper akan diumumkan terbuka. Khusus untuk calon peserta akan diberitahukan secara tertulis.

“Lomba sangat tepat dilaksanakan awal bulan Mei. Itu paling lama, akan digelar satu lokasi bersamaan dengan konsolidasi organisasi,” jelas Ridy.

Sebagaimana dicantumkan dalam proposal, semula lomba Masamper akan digelar Kamis (6/2/20) di lapangan desa Tiwoho. Sedangkan pesta adat Tulude digelar Sabtu (8/2/20) di pelataran pelabuhan Munte.(*/sisco)




PT MSM Pulangkan 35 Mahasiswa Dari Tiongkok China

Sulut,GN- Sebanyak 35 orang pelajar (Mahasiswa) yang dibiayai oleh perusahaan tambang PT MSM yang berlokasi di tokatindung Minahasa Utara di pulangkan dari China yang juga dikenal dengan sebutan negeri tirai bambu. Ke 35 orang ini dibiayai oleh PT MSM yang merupakan mahasiswa dilingkar tambang yang mendapat bea siswa untuk belajar bahasa china .

Hal ini disampaikan oleh Chief Corporate Officer Management PT MSM, David Sompie mewakili pihak perusahaan ketika melakukan konprensi pers di kantor DPRD Sulut ruangan serbaguna lantai tiga, Senin(03/02/2020).
Pada kesempatan itu, juga hadir anggota Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh dan sejumlah staf dari perusahaan tambang MSM tokatindung Minahasa Utara.

Sompie menjelaskan ke 35 orang tersebut,sudah tiba di Sulawesi utara untuk dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan provinsi Sulut. ” Mereka nantinya akan diawasi oleh pemerintah melalui dinas kesehatan,”ucapnya.

Kasus kematian Virus Corona di China berdampak pada Aktifitas mahasiswa penerima beasiswa PT MSM.

Sompie mengatakan, ada 40 mahasiswa yang menimba ilmu di Jiangsu Agri Husbandry Vocational College, Kota Taizhou, Provinsi Jiangsu, China.

“Memang Provinsi Jiangsu berdekatan dengan lokasi pertama virus ditemukan namun jaraknya sekitar 500-600KM dan syukur sekarang semuanya sudah kembali ke Sulut dengan keadaan baik-baik,” ungkapnya.

Ditambahkan Sompie, pemulangan mahasiswa secara bertahap setelah melakukan serangkaian tes.

“Dari 40 mahasiswa 33 tiba hari Jumat dan ada 1 yang tertinggal karena sesuai SOP harus 14 hari di asrama makanya dia tertinggal dan 1 temannya lagi memilih untuk sama-sama tapi mereka sudah tiba hari Sabtu, sedangkan 5 lagi memastikan diri dalam kondisi aman dan memilih untuk tetap tinggal disana,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika sudah ada kejelasan kembali dibukanya kampus dan segala masalah Virus Corona selesai, akan kembali memberangkatkan anak-anak untuk lanjut kuliah.

“Kalau proses sudah aman akan kami kembalikn untuk menyelesaikan studi mereka karena mereka ini anak-anak luar biasa anak desa yang luar biasa mereka mau berjuang disana untuk mendapat gelar mereka,” ujarnya.

Sementara, anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh menanggapi penjelasan dari pihak MSM, Kaloh mengapresiasi langkah yang diambil pihak perusahaan.

“Apresiasi yang tinggi berkat kerjasama dengan Pemprov Sulut, PT MSM sudah bisa memulangkan anak-anak terbaik Sulut dengan kondisi aman,” pungkasnya.
Penulis:sisco




Terlambat Hadir Di RDP, Cindy Wurangian “Tegur Keras” Diskop Dan UKM Sulut

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Dua DPRD Sulut Dengan Dinas Koperasi Dan UKM (Diskop Dan UKM) Provinsi Sulut Senin, (03/02/2020) menarik di simak. Pasalnya, keterlambatan Dinas Koperasi Dan UKM menghadiri undangan RDP mendapat teguran keras dari ketua Komisi Dua Cindy P Wurangian.

” Kami memberi undangan jam 14.00 wita (jam dua siang red) untuk hadir dalam pembahasan ini. Pada kenyataannya dinas koperasi terlambat datang. Kami disini jam dua sudah ada,tapi dari dinas hanya tiga orang yang hadir,itupun baru beberapa kasub. Ini namanya pandang enteng,dimana yang lainnya,”semprot Cindy dengan nada kesal.

Sementara,Sekretaris Komisi Dua, Ivan Cristo Lumentut juga kesal dengan keterlambatan hadir Dinas Koperasi Dan UKM di RDP. ” Jika mau serius dalam pembahasan ini jangan datang terlambat,” ketus Lumentut kesal.

Ditempat yang sama, Jems Tuuk anggota Komisi dua memberikan usul kepada pimpinan komisi untuk dapat melanjutkan RDP tersebut. ” Saya kira,pimpinan komisi kita lanjutkan saja pembahasan ini. Kita bahas terkait anggaran Dinas Koperasi,” kata Tuuk sedikit meneduhkan suasana RDP.

Setelah mendapat masukan dari anggota Komisi Jems Tuuk,akhirnya RDP dilanjutkan kembali.

Sementara pembahasan berjalan, akhirnya Kepala Dinas tiba dan ikut dalam RDP tersebut. Kepala dinas meminta maaf kepada komisi dua atas keterlambatannya. “Saya mohon maaf terlambat datang karena ada beberapa agenda dan tugas yang harus kita hadiri. Dan juga saya sudah mendapat penjelasan dari staf saya terkait keterlambatan mereka dalam pembahasan RDP ini,” jelas Kepala Dinas Ronald Sorongan.

Diketahui, RDP di pimpin oleh Ketua Komisi dua Cindy P Wurangian,Sekretaris Ivan C Lumentut,Wakil Ketua Djein Rende serta anggota komisi Sandra Rondonuwu,Jems Tuuk,Nick Adicipta Lomban,Inggrid Sondakh dan Syeni Kalangi dan juga Diskop UKM Sulut.
Penulis: sisco