Robi Lumi Kepsek SMPN 1 Manado Tetap Andalkan Tuhan

Manado,GN- Sebagai abdi negara yang siap mengemban tugas mulia demi mencerdaskan anak bangsa, merupakan satu kerinduan bagi sosok Robi Lumi.Kepercayaan yang di berikan oleh pimpinan harus di kerjakan dengan sebaik-baiknya.

Ketika di tugaskan menjadi Kepala SMPN 1 Manado oleh Walikota GSV Lumentut, dirinya juga di percayakan sebagai panitia penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020/2021.

“Saya ditugaskan menggantikan kepala sekolah yang lama sebab sudah masa purnabakti,” kata Lumi kepada sejumlah media saat diwawancarai Selasa (7/07/2020).

FOTO: Kepala SMPN 1 Manado Robi Lumi

Lanjutnya, pihaknya tetap melaksanakan penerimaan siswa baru, dengan menyesuaikan rujukan pemerintah dengan aturan yang ada melalui sistem zonasi, afirmasi dan prestasi bahkan perpindahan orangtua. “Saya akan melaksanakan konsep manejerial, motivator, dan kewiraswastaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berprestasi di sekolah ini,” ucapnya lagi.

Selain itu, program yang sudah dilakukan kepalah sekolah sebelumnya akan dilanjutkan dan dirinya hanya akan membuat sedikit perubahan untuk perkembangan dan prestasi yang lebih baik.

“Saya akan berusaha menciptakan kolaborasi dengan teman-teman guru yang ada. Prinsip saya teman sekerja adalah rekan kerja, dan tidak ada bawahan dan atasan dalam bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa,” terang Ketua PASI Manado ini dengan tersenyum.

“Semua ini pemberian Tuhan, sehingga saya sangat bersyukur dan saya akan laksanakan amanah Pak Wali Kota dengan selalu berpengharapan kepada Tuhan saja,” tutup Pria yang hobbi olahraga ini dengan rendah hati. (sisco)




Jalin Kerjasama, Wabup Gorut Kunker Di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado

Manado, GN-Wakil bupati (wabup) Gorontalo Utara (Gorut) Thariq Modanggu mendatangi RSUP Prof Dr RD Kandou dalam rangka kunjungan kerja, siang tadi selasa (7/07/2020).

FOTO: Wakil Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu Ketika Diwawancarai Awak Media

Adapun tujuan kedatanganya yakni untuk menjalin kerja sama antara pemerintah Gorontalo Utara (gorut) dengan RSUP Prof Dr RD kandou Manado. “Dalam rangka pengembangan rumah sakit daerah kami Gorontalo Utara, maka kami melihat perlu adanya kunjungan lapangan serta diskusi bersama pimpinan RSUP Prof Dr RD Kandou,” ucap Thariq.

Dari pertemuan tadi, harapan kami utuk memperoleh pengetahuan sudah terungkap, dan kami sudah menyepakati kerjasama di bidang pengembangan rumah sakit, lanjut Thariq.

Thariq juga menjelaskan, bahwa kerjasama yang akan dijalin nantinya bukan lagi pemda (gorut) dengan rumah sakit, tapi rumah sakit dengan rumah sakit, misalnya kerjasama dalam bidang bedah, pelayanan, dan lain-lain.

“Mengingat posisi Gorontalo Utara rumah sakitnya masih baru kurang lebih lima tahun,Tapi memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di lintas Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sehingga kami melihat perlu adanya kerjasama dengan rumah sakit bertaraf internasional seperti RS kandou, tutup Thariq.(framu)




Bu Winsu Pimpin Rapat Bapemperda Finalisasi Draf Ranperda

Sulut,GN- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut Winsulangi Salindeho memimpin jalannya rapat terkait finalisasi draf Ranperda tentang kedudukan protokol pimpinan dan anggota DPRD,Selasa (7/7/2020)diruangan serbaguna lantai tiga.

Anggota DPRD Sulut Dan Ketua Bapemperda Winsulangi Salindeho (Foto: gemparnews)

Kepada media gemparnews.com bu winsu sapaan akrabnya menjelaskan tugas dan kerja Bapemprda yang dalam taraf finalisasi. ” Rapat tadi merupakan finalisasi. Kami akan melaporkan kepada pimpinan terkait finalisasi ranperda ini,” jelasnya.

Lanjut, dikatakannya setelah di laporkan ke pimpinan dewan, selanjutnya akan di gelar rapat paripurna. ” Tentunya setelah dilaporkan ke pimpinan, tahap berikutnya akan melakukan rapat paripurna,” pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut, anggota Bapemperda seperti Jusra Alhabsy dan juga Sekretaris Dewan Glady Kawatu. (sisco)




Di Sambut Dirut Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD, Wabup Gorut Sambangi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado

Manado,GN- Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Jimmy Panelewen, SpB-KBD menyambut kedatangan Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara (Gorut) Thariq Modanggu saat melakukan kunjungan kerjanya di RSUP Prof Kandou Manado Selasa,(7/7/2020).

FOTO: Kunjungan Kerja Bupati Gorontalo Utara Di Terima Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD

Pantauan awak media ini, Dirut bersama wabup Gorut langsung menuju keruangan untuk membahas terkait kunjungan tersebut.

Usai melakukan pertemuan kepada sejumlah media, Dirut RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan kerja Wabup Gorut ke RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.
” Jadi kedatangan Wakil Bupati dalam rangka melihat sistem managemen di RSUP Prof Kandou Manado untuk kemudian melakukan adaptasi dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan di rumah sakit Gorontalo Utara,” ucap Dirut.
Lebih jauh dikatakannya, kunjungan tersebut akan ditindak lanjuti dalam bentuk kerjasama antara RSUP Prof Dr RD Kandou Manado dan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara. ” Kemungkinan kedepannya akan di tindak lanjuti dalam bentuk kerjasama di bidang kesehatan,” pungkas Dirut. (sisco)




Dirut RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Serahkan Secara Simbolis Insentif Tenaga Kesehatan

Manado,GN- Momen yang dinanti-nantikan oleh para tenaga kesehatan khususnya yang menangani pasien covid-19 di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado akhirnya menerima insentif dari pemerintah.

FOTO: Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD Ketika Menyerahkan Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Secara Simbolis

Insentif Tenaga Kesehatan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD di dampingi Direktur SDM Pendidikan dan Umum Dr dr Ivonne E Rotty MKes, Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN Dewi Anggraeni SE MM, serta Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang dr Jehezkiel Panjaitan, Selasa (7/7/2020) diruangan aula Kantor RSUP Prof Kandou Manado.

Dirut menyampaikan terimakasih kepada pemerintah, dimana telah memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang sudah merawat pasien covid-19. Bentuk apresiasi dari pemerintah yakni berupa pemberian insentif untuk bulan Maret-April dan akan disusul insentif bulan Mei.

” Seperti saya sampaikan bahwa insentif ini bukanlah tujuan, awalnya sewaktu Indonesia mengalami pandemi, teman-teman tenaga kesehatan secara otomatis langsung memberikan pelayanan. Kemudian keputusan pemerintah untuk memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang langsung menangani pasien covid-19 ini,” kata Dirut.

Dirut Berharap tenaga kesehatan tetap semangat terus dalam melaksanakan tugasnya sehingga menjadi pemenang. “Kita sementara berperang dengan covid-19 dan yakinlah kita keluar sebagai pemenang.Tetap fokus untuk bekerja,Tuhan akan menolong kita semua,” tutup Dirut RSUP Prof Dr RD Kandou Manado ini mengakhiri sambutannya. (sisco)




Bupati Gaghana Tandatangani MOU dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab Sangihe Dan BPJS Ketenagakerjaan Propinsi Sulut

SANGIHE,GN- Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana,SE,ME menandatangani MOU dan perjanjian kerja sama antara pemkab Sangihe dengan BPJS ketenagajerjaan Propinsi Sulawesi Utara tentang pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 2400 THL,kepala lingkungan,ketua RT dan petugas kebersihan bertempat di ruangan rapat Bupati,selasa (7/6/2020).

Sebelum penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama
diawali sambutan kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi Utara Hendrayanto,SE,MM melalui jaringan zoom Vidcom.Hendrayanto memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah kabupaten Sangihe,bahwa Bupati telah memberikan dukungan perlindungan terhadap 2400 pekerja THL,kepala lingkungan,ketua RT dan petugas kebersihan,yang telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

Ditambahkannya,bahwa untuk pekerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan,dimana resiko dialihkan kepihak BPJS sehingga jika terjadi resiko-resiko seperti kematian,maupun kecelakaan akan dibebankan ke BPJS ketenagakerjaan.

Hendrayanto pun berharap agar kedepan covid 19 cepat berlalu sehingga para pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya seperti biasa dan aktivitas berjalan dengan normal.

” Harapan kami tentunya untuk kedepan semoga covid 19 cepat berlalu sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaan seperti biasadan aktivitas berjalan normal seperti biasa,”harapnya.

Sementara itu Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME saat membawakan sambutan menyampaikan bahwa,Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama BPJS Sulut menyikapi berbagai kepentingan dan harapan,dari para pekerja di Kabupaten Sangihe,yang perlu mendapatkan perlindungan akibat kerja atau hal2 lain,yang dapat menjamin ketenangan untuk para pekerja.

” Dan hal ini Pemerintah daerah merasa perlu untuk mengambil langka-langka yang responsiv terhadap keluhan,harapan dan kerinduan dari para ketenagakerjaan yang mengharapkan apa yang dilakukan hari ini,menjadi kerinduan dan salah satu pemecahan masalah yang dirasakan oleh para pekerja kita,dan inilah tanggungjawab kita yabg bisa dilakukan,”.

Pada kesempatan itu,Bupati mengucapkan terima kasih atas sumbangsih atas kerjasama,fasilitas yang diberikan oleh BPJS Sulut yang mampu memberikan solusi yang terbaik,bagi tenaga kerja di Sangihe.

” Ini menambah gairah dan memberikan spirit buat teman-teman yang bekerjab di lingkungan informal, Pemerintah Daerah,maupun swasta untuk mendapatkan fasilitas seperti ini.Atas kerja sama ini Kami sangat berterima kasih dan lebih dari pada itu yang kita perbuat adalah kebaikan bagi banyak orang,dan terhadap kepentingan banyak orang yang kita dukung dan dilindungi memberikan ketenangan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan,”tutup Bupati Gaghana.

Hadir pada kesempatan itu Plh.Sekda Sangihe Harry Wolf,Kepala dinas tenaga kerja Daerah Dokta Pangandaheng, Kadis lingkungan hidup,Kaban BKD Steven Lawendatu,Kaban Keuangan,Sejumlah kepala Bagian,Humas dan Protokol.(ROBIN)




Diskusi Politik Hukum PK Dan Perlindungan HAM Di Indonesia , Berikut Hasilnya

Jakarta,GN- Nama Joko Tjandra kembali menuai sorotan publik Tanah Air. Pasalnya, buronan kasus korupsi Bank Bali ini kembali masuk ke Indonesia setelah sempat melarikan diri ke luar negeri sejak tahun 2009 silam.

Joko lalu diketahui masuk kembali ke Indonesia guna mendaftarkan upaya Peninjauan Kembali-nya (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus Joko Tjandra kemudian mengundang perhatian dari masyarakat luas, tak terkecuali dari kalangan praktisi maupun akademisi hukum. Khususnya, terkait upaya PK yang diajukannya.

Kedudukan PK sebagai salah satu upaya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air kemudian dikupas dalam sebuah webinar (seminar daring) bertajuk “Diskusi Buku Hukum: Satu Tahun Peluncuran Buku Politik Hukum PK & Perlindungan HAM di Indonesia, Pendapat Ahli Sebagai Novum”, karya dari Dr. Stefanus Roy Rening, SH., MH.

Webinar yang digagas oleh PEWARNA Indonesia bekerja sama dengan Kasimo Institute, DPC-PMKRI Makassar, serta Kantor Hukum RR & Partners ini menghadirkan enam pembicara. Selain Roy Rering, diskusi turut dihadiri oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, SH., MH; Ketua Umum PERADI-RBA, Dr. Luhut. M. P. Pangaribuan, SH., L.LM; Dekan Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya Makassar, Dr. Anton Sudirman, SH., M.Hum; Mantan Ketua PBHI, Dr. Syamsudin Rajab, SH., MH; serta politisi yang juga merupakan praktisi hukum, Hermawi. F. Taslim, SH.

Selain sejumlah pembicara, testimoni terkait penegakan hukum juga diberikan oleh mantan pilot Garuda Indonesia, Polly Carpus; serta Robert Tibo yang merupakan putra dari terpidana mati kasus kerusuhan Poso, Fabianus Tibo.

Humto Marbun yang didaulat sebagai moderator webinar membuka diskusi dengan memberikan kesempatan kepada Roy Rening selaku penulis buku untuk menyampaikan pandangannya. Buku tersebut merupakan naskah Disertasi yang dirampungkannya saat mengikuti program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

“Mengapa buku ini perlu didiskusikan? Sebagai peneliti yang meneliti tentang kasus-kasus PK, memang saya mendapati buku tentang PK ini sangat sedikit di toko-toko buku maupun perpustakaan. Hampir hanya dua atau tiga orang saja yang menulis tentang itu,” ungkap Roy membuka diskusi.

Ada banyak dorongan mengapa Roy kemudian membukukan disertasinya. Salah satunya, dirinya beringinan agar buah penelitiannya tersebut mampu memperkaya cakrawala mahasiswa dan penegak hukum, khususnya seputar Pendapat Ahli Sebagai Novum pada upaya PK yang diajukan oleh para pencari keadilan.

“Sehingga semang diharapkan buku ini dapat memperkaya wawasan hukum bagi mahasiswa hukum, lalu yang kedua untuk masyarakat dan para penegak hukum yang memang betul-betul mau memperjuangkan keadilan,” harapnya.

Lebih lanjut disampaikan Roy, melalui buku itu dirinya menyoroti tidak kurang dari lima kasus besar yang terjadi baik di Indonesia maupun Negeri Belanda. Mulai dari kasus yang menjerat Antasari Azhar, Polly Carpus, Tibo, maupun kasus Joko Tjandra yang saat ini tengah hangat.

“Dan diharapkan memang masyarakat kalau membaca buku ini, mahasiswa membaca buku ini, menjadi sebuah masukan dalam kerangka yang pertama tentang pemahaman hukum, lalu yang kedua buku ini dapat memberikan masukan bagi politik hukum ke depan agar terjadi yang namanya sinkronisasi hukum di bidang PK,” urainya.

Sinkronisasi yang dimaksud, lanjut Roy, adalah keberadaan dari 3 Undang-Undang yang mengatur tentang PK. Menurutnya hal tersebut sangatlah krusial bagi masyarakat yang sedang berjuang untuk memperoleh keadilan.

“Karena ada tiga Undang-Undang yang mengatur tentang PK sekarang ini. Satu, KUHAP, yang Kedua Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Tiga Undang-Undang ini semacam ada multi interpretasi, yang sehingga membuat masyarakat sulit sekali dalam memperoleh keadilan,” sorotnya.

Sementara itu mantan Jaksa serta Ketua KPK, Antasari Azhar, membuka pemaparan dengan mengungkap banyaknya persoalan teknis terkait KUHAP dan PK. Antasari lalu menjelaskan tentang persidangan yang pernah dijalaninya di tahun 2009, atas tuduhan Direktur PT. Rajawali Putra Banjaran. Pada waktu itu dakwaan Penuntut Umum, menurut Antasari, mengatakan bahwa dirinya selaku terdakwa menghendaki kematian korban.

“Saya (terdakwa) dibilang mengancam korban, dan seterusnya. Sementara di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak pernah diperiksa tentang itu. Pertanyaan saya adalah, ‘Apakah dakwaan tanpa dasar BAP bisa diterima?’,” tanya Antasari.

Antasari lalu mengerucut kepada pembahasan ketika dirinya harus menjalani proses hukum hingga ke tingkat PK. Dirinya lalu menjelaskan terkait siapakah pihak yang berhak mengajukan PK. Menurutnya pihak yang berhak untuk mengajukan PK adalah terpidana, bukan Jaksa.

“Yang berhak mengajukan PK adalah terpidana. Siapa sih terpidana itu? Menurut kaca mata saya selaku penegak hukum, terpidana itu adalah mereka yang diputus di Pengadilan kemudian dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan. Itu baru terpidana. Sebagai terhukum saja dieksekusi, itu belum bisa dikatakan (sebagai) terpidana),” urai Antasari.

Pandangan terkait PK juga kembali didalami oleh Dr. Luhut Pangaribuan. Luhut mengawalinya dengan memberi apresiasi kepada Roy Rening, karena dinilai telah sukses memberikan sebuah sumbangsih pemikiran, literatur, bagi dunia Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Luhut mengungkap bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia atau SPP (Sistem Peradilan Pidana) sudah mendesak untuk diperbaharui.

“Tadi Pak Antasari sudah mengatakan, ‘Bagaimana Jaksa kok bisa PK?’ Kan tidak ada yang mengatur itu,” kata Luhut.

Luhut lalu menjelaskan bahwa PK yang diajukan oleh Jaksa sesungguhnya merupakan sebuah semangat untuk menghukum melalui jalan keluar (PK).

Menurut Luhut, langkah yang ditempuh Jaksa dalam mengajukan PK terhadap suatu perkara sudah dikategorikan ‘Loncat Pagar’. Yang turut disayangkan olehnya, perilaku ‘Loncat Pagar’ tersebut berawal dari langkah PK yang dilakukan oleh salah seorang Jaksa di Sumatera Utara, yang kemudian diikuti oleh Jaksa lainnya di Indonesia.

“Kalau kita bicara mengenai secara konsisten itu (sudah) ‘Loncat Pagar’, karena PK itu diberikan kepada terpidana dan ahli warisnya. Sementara upaya hukum luar biasa kepada Jaksa itu adalah kasasi demi kepentingan hukum,” tegas Luhut.(*/sisco)




Kaloh Tegaskan Pemerintah Desa Tidak Boleh Sewenang-Wenang Terhadap Masyarakat

Sulut,GN- Anggota komisi satu DPRD Sulut Fabian Kaloh menegaskan Pemerintah Desa tidak boleh sewenang-wenang terhadap masyarakat dan tidak ada alasan lagi untuk tidak melayani masyarakat dengan baik, sebab jika tidak melayani maka akan berhadapan dengan hukum artinya ada pidananya.

FOTO: Legislator DPRD Sulut Fabian Kaloh

Hal ini di sampaikan legislator Sulut yang vokal menyuarakan aspirasi masyarakat, saat melakukan rapat dengar pendapat komisi satu bersama LSM Suara Indonesia dan Masyarakat Rote Desa Sawangan Jaga 5 Kabupaten Minahasa terkait pengurusan surat ukur tanah.
” Saya sampaikan saat ini tidak ada lagi pemerintah desa,sewenang-wenang terhadap masyarakat. Tidak ada alasan yang tepat,tidak melayani warga masyarakat, ini ada pidananya,” tegas Kaloh Senin,(6/7/2020).

Lebih jauh dikatakannya, komisi satu akan memanggil pihak terkait untuk mencari solusi atas laporan warga. ” Kita akan memanggil mereka. Sekali lagi, tidak ada alasan pemerintah desa (hukumtua) untuk tidak melayani masyarakat,” tutup kaloh.

Diketahui rapat dipimpin oleh ketua komisi satu Vonny Paat,Sekretaris Mohamad Wongso,anggota Winsulangi Salindeho, Arthur Kotambunan,Ronald Sampel. Perwakilan 25 kepala keluarga masyarakat Rote jaga 5 desa Sawangan Minahasa di dampingi LSM Suara Indonesia, mengadu ke DPRD Sulut khususnya komisi satu terkait sulitnya pengurusan surat ukur tanah ke pemerintah desa dan peningkatan status tanah dari pembelian kuitansi menjadi AJB atau dari AJB ke Sartifikat. (sisco)




Bupati JEG Serahkan Bapok Bagi Purnabakti dan THL di Kesbangpol Sangihe

SANGIHE,GN – Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pada terdampak covid 19,Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe peduli covid 19, berbagi kasih dengan memberikan bantuan bahan pokok (Bapok),bagi para purna bakti yang pernah menjadi ASN di kantor Kesbangpol berjumlah 25 orang dan tenaga harian lepas (THL) berjumlah 12 orang.Bantuan langsung diserahkan oleh Bupati bertempat di kantor Kesbangpol senin,(6/7/2020).

FOTO: Bupati Serahkan Bantuan

Kepala Kesbang pol Sangihe Drs.Danny A.M Mandak,ME pada pengantar kata menyampaikan bahwa,ditengah situasi covid 19,pihak Kesbangpol Sangihe merasa terpanggil untuk berbagi kasih bagi para purnabakti dan tenaga harian lepas (THL),dengan menyerahkan bantuan bahan pokok (Bapok) yaitu,beras 5kg,gula 3 kilo,telur 1 baki,dan makanan tanah.

” Kami merasa terpanggil untuk mengundang para Purnabakti dalam satu kebersamaan untuk dapat berbagi berkat,25 orang purnabakti begitu juga THL yang ada sebanyak 12 orang,disini kami berbagi bahan pokok (Bapok),dan
Kesempatan kita dengan para purnakti agar terus dipererat dan berlanjut kedepannya,”ujar Mandak.

Sementara itu Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana,SE ME ada sambutannya mengatakan bahwa,akibat covid 19 telah berdampak bagi para senior yang pernah mengabdi di Kesbangpol.

“Ini adalah sebuah keterpanggilan,dalam menyikapi akibat covid 19. Saya selaku ketua Gugus mengucapakan terima kasih kepada para senior yang telah mengabdikan diri di Kesbangpol di Kabupaten Sangihe”.

Pada kesempatan itu juga,Gaghana juga menyampaikan terima kasih kepada semua,atas disiplin dan menjaga kedisiplinan di tengah covid 19.

” Mari kita menjaga ini dengan kemampuan dan disiplin kita semua terlebih di kondisi newnormal ini”.

Lebih jauh Bupati berharap kepada para purnabakti jika ada masukan-masukan dan catatan dari senior yang pernah berkiprah di demokrasi ada catatan-catatan Pemerintah tetap terbuka dalam diskusi ada dukungan dari para purna bakti untuk perkembangan daerah.Diakhir sambutan tak lupa menyampaukan terima kasih kepada Kesbangpol bersama jajaran yang telah melihat para pensiunan dan THL dengan pemberian bahan pokok

” Terima kasih atas kepedulian kesbangpol bersama jajaran melihat para senior dan THL di hari ini kita pembagian berkat kepedulian dari seluruh jajaran Kesbangpol,”tutup Gaghana.(ROBIN).




Aksi Damai Masyarakat Kampung Beha Di DPRD Sangihe, Laporkan Dugaan Penyimpangan

FOTO: Aksi Damai Masyarakat Kampung Beha Tabut Di Kantor DPRD Sangihe

Sangihe,GN- Aksi damai puluhan warga Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara (Tabut) mendatangi Kantor DPRD Sangihe, Kamis (02/07/2020) lalu.

Aksi damai tersebut diterima Ketua DPRD Josephus Kakondo Wakil Ketua DPRD Ferdy Sondakh, Wakil Ketua DPRD Michael Thungari dan anggota DPRD masing-masing Demsy Sumendap, Fre John Sampakang, Ferdy Sinedu, Dickson Haling, Stevenson F Manoppo, Jamal Manoppo, Ruben Medea serta Yunita Harimisa. Saat bertemu dengan legislator sangihe, puluhan warga melaporkan keberadaan Kapitalaung Kampung Beha Amantu Salamate.
FOTO: Aksi Damai Masyarakat Kampung Beha Tabut Di Kantor DPRD Sangihe
Perwakilan masyarakat membeberkan tiga keluhan terkait Bantuan Tunai Langsung (BLT) bagi yang terdampak Covid 19, perintisan dan pembuatan jalan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 203 Juta, Penyulingan Minyak Nilam tahun anggaran 2019 senilai Rp 90 juta serta bantuan bibit ikan nila Tahun Anggatan 2019 senilai Rp 17.5Juta.

“Pembangunan jalan perkebunan tidak sesuai bahkan pembuatan minyak nilam tidak jalan dan anggarannya tidak jelas. Demikian juga bantuan benih ikan tidak jelas hingga penyaluran BLT yang tebang pilih,” ujar pembicara perwakilan masyarakat kampung Beha.

Usai melakukan tatap muka dengan DPRD Sangihe, Masyarakat Kampung Beha melanjutkan Ke Polres Sangihe dan terakhir Kejaksaan Negeri Tahuna Sangihe.

Terkait laporan warga, Kapitalaung Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara (Tabut) Amantu Salamate ketika di konfirmasi media ini melalui telphone genggamnya nomor 081355XXXXXX dan 082291XXXXXX dalam keadaan tidak aktif.
Penulis: (Robin/sisco)