Bertemu Bupati DR Christiany Eugenia Paruntu, BPJS Bahas Kerja Sama Dengan Pemkab Minahasa Selatan

MINSEL,GN – Bupati Minahasa Selatan Dr Christiany Eugenia Paruntu SE, setelah menerima Danrem 131/Santiago melanjutkan agenda menerima kunjungan dari Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan SULUT.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaaan SULUT Hendrayanto, SE, M.Si dan staf datang menemui Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE di Rudis Bupati Jumat,(17/72020).

Pertemuan ini untuk membahas beberapa hal keterkaitan dengan asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Hal lain yang menjadi pembicaraan yang berkaitan yakni tentang perangkat desa, Korpri, ASN dan non ASN yakni THL dan hal lainnya.

Bupati CEP langsung menindaklanjuti kerjasama ini untuk kesejahteraan para ASN dan pekerja non ASN yakni para Tenaga Harian Lepas (THL) dan guru kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 100.091 Jiwa.
(*/Jusak Poludu)




DR Christiany Eugenia Paruntu, SE Hibahkan Lahan Pemkab Minahasa Selatan Kepada Korem 131/Santiago

MINSEL,GN – Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu SE,menerima kunjungan Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Prince Meyer Putong,SH Jumat (27/07/20).
Dalam kesempatan ini Bupati Tetty atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyerahan sertifikat tanah berupa Hibah Barang Milik Daerah tanah milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Komando Resort Militer 131/Santiago, Komando Distrik militer 1302 Minahasa.

Danrem 131 Santiago menyampaikan terima kasih atas nama TNI AD atas sambutan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terlebih atas hibah lahan ini demi kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” Ungkap Brigjen TNI Prince Meyer Putong.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Minahasa Selatan DR Christiany Eugenia Paruntu, SE menyampaikan apresiasinya terhadap peran Kodim sangat baik dalam membantu keamanan di Minahasa Selatan lebih khusus kedepan menghadapi even Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar Minahasa Selatan tetap aman dan damai.

Pada kegiatan kunjungan kerja Danrem 131 Santiago ini, Bupati menyerahkan hibah lahan disertai sertifikat ini untuk dapat digunakan pihak KOREM 131/Santiago untuk rencana pembangunan persiapan Kodim Minahasa Selatan ataupun untuk kepentingan TNI AD.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Danny Kaawoan, Kapolres Minahasa Selatan AKBP Bangun Widi Septo S,Ik serta para petinggi TNI AD dan kepala SKPD Minahasa Selatan.
(*/Jusak Poludu)




Gaghana : Masa New Normal Tetap Berinovasi Ikuti Protokol Kesehatan, Wisatawan Asing Silahkan Berkunjung Ke Sangihe

SANGIHE,GN – Di Kehidupan newnormal intinya adalah berinovasi,tidak boleh kalah dengan covid 19,Kita haru mampu menahan dan memerangi virus tersebut dengan cara protokol covid19 dan terus melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Hal tersebut dikatakan Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME kepada sejumlah Wartawan di rumah Jabatan Bupati jumat ( 17/7).Ksusus untuk Sangihe tidak ada perubahan yang besar,kecuali dunia pendidikan dan bidang keagamaan.

Ditambahkan Gaghana bidang ekonomi tidak ada perubahan apa-apa,tidak ada penutupan pasar,tidak ada penutupan toko,usaha dapat berjalan dengan baik,berkat usaha dari masyarakat,”ujar Bupati Gaghana.

Sementara dalam bidang pariwisata saat ditanya media ini,Gaghana menjelaskan bahwa jika ada tamu asing yang berkunjung ke Sangihe dipersilahkan dan tetap mengikuti protap kesehatan.

“Jika ada tamu mancanegara mau berkunjung ke Sangihe silakan nda ada masalah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada,”Ucap Gaghana.

Kepala Kantor Imigrasi kelas II TPI Tahuna James S.J Sembel melalui Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komonikasi Keimigrasian Boyke Panggabean menjelaskan bahwa,apabila ada WNA yang berkunjung ke Tahuna melalui pelabuhan Nusantara Tahuna,maka yang bersangkutan pertama kali harus melalui pemeriksaan protokol kesehatan di pelabuhan .

“Yang bersangkutan pertama kali harus melalui pemeriksaan protokol kesehatan di pelabuhan dimana petugas imigrasi termasuk dalam tim Satgas angkatan laut,petugas imigrasi lansung memeriksa dokumen perjalanan (Paspor) dan izin tinggal yang bersangkutan serta dokumen kesehatan WNA guna mencegah penyebaran civid 19,kemudian menanyakan maksud dan tujuan kedatangan WNA,dan setelah pemeriksaan dan pengecekan dokumen serta surat kesehatan dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran,maka dapat melakukan aktivitasnya namun tetap dalam pengawasan seksi Intelijen Keimigrasian,”tutup Panggabean.(ROBIN).




Rumah Nawacita Apresiasi Kabareskrim Ungkap Tuntas Skandal Djoko Tjandra Yang Libatkan Oknum Polri

JAKARTA,GN- Rumah Nawacita mengapresiasi langkah cepat Kabareskrim, Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam mengungkap secara tuntas kasus pembuatan surat jalan buron terpidana kasus pengalihan utang cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Sikap tegas dan keras Kabareskrim dinilai sebagai langkah pembersihan Polri dari perilaku buruk oknum perwira tinggi di lingkungan kepolisian.

“Kita sangat apresiasi dan salut karena Pak Kabareskrim berkomitmen membersihkan institusi Polri dari tindakan yang dapat mencoreng marwah kepolisian, meski itu dilakukan sendiri oleh anak buahnya yang sudah berpangkat jenderal. Publik harus memberikan dukungan agar diusut tuntas secara transparan,” kata Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto Nainggolan, M. Si, Jumat (17/7/2020).

Raya menjelaskan, pengusutan secara tuntas dan transparan kasus tersebut adalah syarat mutlak bagi terpenuhinya keadilan hukum bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Buron terpidana korupsi ratusan miliar tidak boleh dilindungi oleh oknum polisi dan pada sisi lain ‘wong cilik’ kerap mendapat penegakan hukum secara keras.

“Para pencuri kelas teri kerap diproses hukum secara keras. Misalnya pencuri kayu dan pencuri beberapa tandan kelapa sawit yang viral beberapa waktu lalu. Jangan sampai publik menilai bahwa hukum justru melindungi pencuri/ koruptor kelas kakap. Jika kasus ini tidak dituntaskan, maka akan merugikan institusi Polri sendiri,” jelas Raya.

Rumah Nawacita lanjut Raya mendukung langkah Kabareskrim yang membentuk tim gabungan dalam menangani kasus tersebut. Tim tersebut terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Selain itu, langkah Kabareskrim yang menangani kasus melibatkan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo secara pidana, tidak saja kode etik/ displiner merupakan terobosan yang berani.

“Juga mengusut keterlibatan oknum-oknum lain dalam pencabutan status red notice interpol Djoko Tjandra dan menindak secara keras pelakunya. Ini skandal besar di kepolisian dan momentum untuk pembersihan oknum-oknum polisi nakal, termasuk yang sudah berpangkat perwira tinggi. Kita meyakini Pak Kabareskrim akan dapat melakukannya demi rasa keadilan bagi rakyat dan marwah institusi Polri,” pungkas Raya.(*/red)




Direktur SDM Pendidikan Dan Umum Buka Fasilitas Ruang Baku Dapa RSUP Kandou

Manado,GN- Upaya Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado, memberikan pelayanan dan mutu terbaik bagi masyarakat Sulut terus di tingkatkan.

Buktinya Kamis (16/7/2020) Direktur Utama Dr dr Jimmy Panelewen,Sp-B-KBD, yang di wakili Direktur SDM Dan Pendidikan Dan Umum Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty,MKes, di dampingi pejabat terkait, meninjau pelayanan yang ada di ruang pojok baku dapa sekaligus mengoperasikan fasilitas yang ada di ruang tersebut.

FOTO: Direktur SDM Dr dr Ivonne E Rotty,MKes Ketika Membuka Fasilitas Ruang Baku Dapa

Direktur SDM Dr dr Ivonne mengatakan pihaknya menyambut baik dengan beroperasinya Ruangan fasilitas yang memudahkan bagi keluarga pasien untuk berkomunikasi dan bertatap muka dengan keluarga mereka yang di rawat. ” Dengan beroperasinya ruangan ini, memudahkan keluarga pasien untuk berkomunikasi,” kata Dr Ivonne.

Ditambahkannya, pihak Rumah Sakit akan menyiapkan segala kebutuhan pelanggan di ruangan tersebut agar supaya keluarga pasien benar-benar merasa nyaman saat berada di ruang pojok baku dapa.

Salah satu keluarga pasien ketika di wawancarai tim Sikumpro RSUP Kandou usai menggunakan fasilitas yang di sediakan pihak RSUP Kandou, mengapresiasi langkah RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menyiapkan fasilitas tersebut. “Kami sangat puas dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit ini, perasaan rindu terhadap keluarga yang di isolasi bisa terobati, karena boleh bertatap muka langsung lewat ruang Pojok Baku dapa ini,” terangnya.

Dibukanya fasilitas tersebut oleh RSUP Kandou Manado untuk menjawab keluhan dari masyarakat dengan menyiapkan Ruang Pojok Bakudapa bagi keluarga dan pasien yang sementara di rawat.(*/sisco)




Bupati Gaghana Serahkan Dana Santunan Duka,Serta Tandatangani MOU dan kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Bank Sulutgo

SANGIHE,GN – Masyarakat pemangku duka jangan direpotkan untuk bolak-balik ke kantor Bupati atau ke keuangan hanya untuk mengurus dana duka.Hal ini di sampaikan Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME saat menyerahkan dana santunan duka bagi penerima santunan duka,bertempat di Papanuhung Santiago Tampunganglawo senin (13/7/2020).

FOTO: Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Saat Menyampaikan Sambutannya

Dikatakan Gaghana bahwa semangat pertama adalah menggunakan dana desa.dana desa bayar dulu kemudian aparat desa mengurus ke keuangan untuk mengganti dana desa.

” Dan sebenarnya semangat pertama menggunakan dana desa,dana desa bayar dulu kemudian aparat desa mengurus ke keuangan untuk mengurus dana desa,”ujarnya.

FOTO: Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes E Gaghana,SE,ME Saat Menandatangani MOU Kerjasama Pemkab Sangihe Bersama Bank SulutGo

Pada kesempatan itu Bupati menambahkan agar saat pemakaman langsung langsung diserahkan akte kematian dan dana santunan duka.

Usai menyerahkan dana santunan duka Bupati menandatangani MOU dan kerja sama dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo tentang kerjasama penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta pajak daerah lainnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

FOTO: Pimpinan Bank SulutGo Cabang Tahuna Saat Menandatangani MOU Kerjasama

Setelah menandatangani MOU dan mencanangkan PBB Bupati Gaghana pada sambutannya mengatakan, bahwa tiga agenda yang dilakukan sekaligus adalah bagian dari pelayanan publik yang dilaksanakan secara berbarengan terkait dengan tugas,tanggungjawab dan kewajiban,baik kewajiban pemerintah terhadap masyarakah maupun kewajiban masyarakat kepada pemerintah.Begitu juga dengan ditandatangani MOU dengan pemerintah Daerah dengan Bank Sulutgo .

FOTO: Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes E Gaghana,SE,ME Memberikan Santunan Duka

“Terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk perdesaan dan perkotaan ini,menjadi tanggungjawab kita semua,karena biaya pembangunan ini seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Sangihe dibiayai oleh pajak dan bangunan,”ucapnya.
FOTO: Penyerahan Santunan Duka Oleh Plh Harry Wolf

Pun dikatakan Gaghana dengan kegiatan yang dilakukan dengan Bank Sulut bahwa bank Sulut adalah Bank pemerintah,Torang pe Bank yang memfasilitasi seluruh transaksi keuangan baik melalui pemerintah,maupun dana masyarakat yang dikelolah bersama dan diberikan kepercayaan kepada Bank Sulut dengan manajemen dan teknologi mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Kita pun sebagai pemerintah dituntut untuk tidak lagi melakukan transaksi dari dana cash,tetapi menggunakan pola yang kita lakukan teknologi yang dijabarkan di masing-masing pemerintah,” jelas Bupati Gaghana.

Sementara itu Pimpinan Bank Sulutgo Cabang Tahuna Albert Tambariki Terlebih menyampaikan terima kasih kepada Bupati Gaghana yang telah memberikan ruang untuk memberikan sosialisasi mengenai penerimaan PBB Perdesaan dan perkotaan.

” Terima kasih pertama kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan ruang untuk bisa memberikan sosialisasi mengenai penerimaan PBB perdeaan dan Perkotaan,”tukasnya.

FOTO: Masyarakat Penerima Santunan Duka

Tampariki mengatakan bahwa ini adalah terobosan dan dorongan yang sangat baik dari Bupati, agar Bank Sulutgo lebih meningkatkan lagi untuk mobile banking,IT yang sangat berkembang sekarang ini.saat ini begitu banyak tawaran-tawaran melalui dari ponsel-ponsel yang ada,sehingga dari pihak Bank Sulut,merespon melalui pembayaran PBB secara online.

“Dengan pembayaran PBB ini bisa pakai handphone biasa dan handphone android dimana saja berada yang penting ada jaringan.Terobosan yang dibuat ini dengan menggunakan mobile banking yang ada Bapak dan Ibu sementara di kebun dan mengingat membayara PBB selama masih ada signal langsung saja bayar lewat hp melalui sms banking manual dan sms banking secara online melalui androit yang ada,”tutup pimpinan Bank Sulutgo cabang Tahuna ini.

Turut hadir pada kesempatan Itu,PLh Sekda Harry Wolf,Asisten tiga Bupati Olga Makasidamo,Kaban Keuangan Femmy Montang,Sejumlah pimpinan OPD, pegawai dan staff Bank Sulutgo. (ROBIN)




Miris..! Air Limbah RS Dr J.H Awaloei Mengalir Lewati Pemukiman, Warga Akan Laporkan

Direktur: RS Sudah Memiliki Dokumen Ijin lingkungan UKL Dan UPL

Sulut, GN- Rumah Sakit (RS) Dr JH Awaloei yang diresmikan beberapa bulan lalu, menyisakan rasa prihatin warga masyarakat yang ada disekitar lokasi rumah sakit Dr JH Awaloei. Pasalnya, air limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut ternyata mengalir melalui pemukiman warga dan langsung menyatu dengan air selokan yang di gunakan warga.

Mirisnya, pihak managemen rumah sakit Dr JH awaloei saat di undang tidak hadir untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di sekitarnya, saat air yang dibuang dari penyulingan limbah tersebut mengalir melalui pemukiman warga.

Salah satu warga tateli satu jaga 1 Aneke Repi sangat kecewa dengan pihak management rumah sakit Dr JH Awaloei. Dikatakan, pihaknya tidak pernah di libatkan ataupun di beritahukan dari rumah sakit bahwa air limbah tersebut mengalir melewati rumahnya. ” Saya tidak pernah di beritahukan bahkan saya tidak menandatangani persetujuan itu,” ujarnya.

Dirinya menegaskan jika tidak ada respon dari management maupun pemilik rumah sakit maka pihaknya bersama warga akan melaporkan hal ini kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut dan juga kepada DPRD Sulut apabila management rumahsakit Dr JH Awaloei tidak pro aktif mendengarkan keluhan warga. ” Kami akan melaporkan hal ini kepada DLH Sulut dan DPRD Sulut apabila mereka tidak pro aktif mendengarkan keluhan ini,” ungkapnya kepada sejumlah awak media Kamis (16/7/2020).

Selain itu,kata Ibu Aneke pihaknya akan
melakukan aksi demo damai di depan rumah sakit. ” Kalau tidak diperhatikan keluhan kami, akan melakukan aksi demo di depan rumah sakit,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut ibu Aneke sebagai warga masyarakat disekitar rumah sakit meminta pihak management untuk bertatap muka dengan warga. ” Kami mohon pihak management rumah sakit dan pemilik untuk menemui kami,” terangnya.

Senada dengan apa yang disampaikan ibu Aneke, warga lainnya Kun Derek angkat bicara. Derek mengatakan pihaknya sudah banyak kali menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah desa,namun hingga saat ini tidak ada kejelasan. ” Memang pernah melakukan pertemuan, namun saat itu pihak rumah sakit tidak hadir, hanya sekretaris desa saja yang hadir. Kami sudah beberapa kali menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah desa,namun tidak ada kejelasan. Pada hal kami hanya meminta ke pihak rumah sakit untuk membuat pipa air limbah tersebut saat melewati pemukiman sampai ke laut,” tuturnya.

Sementara itu, pihak rumah sakit saat di konfirmasi sejumlah awak media, menyampaikan bahwa rumah sakit tersebut sudah memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. ” Arahan Direktur bahwa RS sudah ada izin operasional bila ada pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat tentang RS silahkan tanyakan kepada yang mengeluarkan Izin dari Kabupaten Minahasa. Kami tetap menerima masukan tetapi jawaban kami akan laporkan sesuai jalur yang di tetapkan oleh pemerintah. Informasi dari pemilik bahwa selokan dibelakang rumah sakit adalah digali oleh RS dimulai dari ujung IPAC kami sampai dengan sungai kecil sepanjang hampir 200 meter. Got ini dibuat atas permintaan penduduk tahun lalu dengan biaya RS ratusan juta dan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Kami punya dokumentasi dan tanda tangan masyarakat itu. Jadi tidak benar kalau tidak ada komunikasi dengan masyarakat. RS sudah memiliki dokumen Ijin lingkungan UKL dan UPL. Kita belum bisa ketemu2 karena masalah covid saat ini. Lihat waktu yg tepat nanti. ,” tulis Direktur rumah sakit Dr HJ Awaloei melalui aplikasi WA yang diteruskan Wakil Direktur Hendrik Manueke. (Sisco)




Komisi IV DPRD Sulut Dorong Dinkes Maksimalkan Pencegahan Pandemi Covid-19

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Sulut bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut, Selasa (14/7/2020) terkait transparansi penggunaan anggaran untuk penanganan covid 19 khususnya bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dimana Nakes merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan pasien.

FOTO: Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulut Bersama Mitra Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Rapat tersebut yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Debbie Kalalo didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Steven Dandel.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mendorong Dinkes Sulut untuk terus bekerja maksimal dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 di Sulut termasuk mengedapankan transparansi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas ditengah kondisi saat ini.

“ Saya berharap Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota agar kerja pencegahan dan penanganan Covid 19 bisa berjalan maksimal,” terang MJP sapaan akrabnya.

Sementara Ketua Komisi IV Braien Waworuntu menegaskan anggaran yang cukup besar disediakan pemerintah seharusnya juga menyentuh tenaga kesehatan khususnya dalam hal pemberian insentif.

“ Kita semua tentu prihatin perkembangan wabah covid saat ini di Sulut telah mencapai angka 4 digit, tidak hanya masyarakat biasa namun para tenaga kesehatan juga ikut terpapar.” tukasnya.

Selain masyarakat umum dirinya juga mendorong Pemerintah agar memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan yang memiliki resiko terpapar virus tersebut karena setiap hari mereka memiliki kontak erat dengan pasien. (sisco)




Wakili Dirut, Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty, MKes Lantik Pejabat Fungsional Dan Serahkan SK Pensiun

Manado,GN- Direktur Utama (Dirut) Dr dr Jimmy Panelewen,Sp-B-KBD di wakili Direktur SDM Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty, MKes Selasa, (14/7/ 2020) di aula lantai 2 RSUP Kandou Manado menggelar pelantikan pejabat fungsional pengangkatan pertama dan penyerahan Surat Keterangan (SK) pensiun PNS di lingkungan RSUP Prof dr RD Kandou Manado.

FOTO: Suasana Pelantikan pejabat Fungsional RSUP Prof Dr RD Kandou Manado

Dalam sambutannya Direktur SDM menyampaikan puji syukur kepada Tuhan sehingga acara pelantikan boleh terlaksana meskipun ditengah pandemi covid 19.

Dia mengatakan harus ada kebanggaan menduduki jabatan fungsional apapun tugas dan klasifikasinya. Kebanggaan terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab setiap pejabat fungsional, tentu berdampak positif bagi rumah sakit Kandou.

“marilah bersama-sama kita bekerja tingkatkan pelayanan dengan melayani dan memberikan kepuasan bagi pasien dan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik, tentunya berdasarkan standar dan regulasi yang ada di rsup kandou,” kata dr Ivonne sapaan akrabnya.

dr Ivonne menambahkan, dimasa Pandemi Covid-19 Tenaga Kesehatan (Nakes) merupakan garda terdepan yang secara physic ada kegelisahan ada ketakutan dalam menghadapi kasus pandemi covid-19. “Kita harus berjuang, berperang karena yang jadi pahlwan adalah kita,” sebut Dirut SDM.

Di kesempatan itu, Direktur SDM menyampaikan terima kasih kepada Purnabakti atas waktu yg diberikan bersamasama di RSUP kandou sehingga rumah sakit kandou dapat akreditasi internasional. “Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersama-sama ada di rumah Sakit kandou, sudah memberi diri waktu dan tenaga untuk membangun RSUP Kandou menjadi rumah sakit akreditasi Internasional,” tutupnya. (Framu/sisco)




Sualang: Mudah-Mudahan Kedepan Tidak Ada Keluhan Guru Dan THL

Sulut,GN- Legislator Sulut Ricard Sualang angkat bicara terkait laporan pemotongan gaji beberapa guru Tenaga Harian Lepas (THL).Sualang saat melakukan rapat dengar pendapat komisi IV DPRD Sulut dengan mitra kerja Dinas Pendidikan daerah Sulut,Senin (13/7/2020) menegaskan perlunya sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) dari Dinas pendidikan provinsi Sulut untuk diketahui semua guru THL.

” Melihat permasalahan seperti ini, maka perlu di sosialisasikan Pergub. Kalau Pergub disosialisasikan kepada guru-guru dan THL maka tidak ada hal seperti ini,” tegas Sualang.

Dalam Pergub lanjut Sualang, mengatur tentang jumlah jam mengajar dari para guru-guru dan THL. ” Jumlah jam mengajar sudah ada di Pergub. Mudah-mudahan ke depan tidak ada yang mengeluh,” terangnya.

Sualang menambahkan, setiap guru-guru dan THL harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada. ” Jangan karena so baku kenal atau mentang-mentang ada kenalan so malas bekerja,” tukasnya.

Dia berharap, aturan-aturan harus disosialisasikan sampai ke tingkat bawah. ” Supaya ini dapat di ketahui oleh semua guru dan THL,” pungkas Sualang.

Diketahui, rapat tersebut dipimpin oleh ketua komisi IV Braien Waworuntu didampingi Careigh N Runtu dan Melky J Pangemanan dan secara Virtual diikuti dr Fransiscus A Silangen,Yusra Alhabsy.Sementara dari Dinas Pendidikan daerah Sulut Sekretaris Dinas Vileo Dondokambey,Kabid SMA Arthur Tumipa,kepala cabang dinas dan staf.(sisco)