Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-75 Tahun,RSUP Kandou Gelar Aksi Donor Darah
Manado,GN- Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 75 tahun RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menggelar aksi donor darah diruang Libby RSUP Kandou Manado, Kamis (13/08/2020).
Kegiatan tersebut di gelar oleh Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Kandou Manado terbuka untuk umum.
Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang dr Jehezkiel Panjaitan mengapresiasi kegiatan donor darah terbuka untuk umum yang dilaksanakan oleh Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Kandou Manado.
“Tentu kami sangat mengapresiasi kepada semua masyarakat yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan ini. Kegiatan donor darah merupakan hal yang baik untuk membantu sesama,” ucapnya kepada media gemparnews.com
Lanjut, dr Jehezkiel menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 75 tahun. ” Lewat kegiatan donor darah ini tentunya untuk menumbuhkan semangat juang dan terlebih saling menolong bagi masyarakat (pasien red) yang membutuhkan darah,” terangnya.
Dia berharap, kegiatan ini terus dilaksanakan setiap bulannya. (sisco)
Edaran Mendagri, Detik-Detik Proklamasi Dapat Disaksikan Secara Virtual Dari Kantor Masing-Masing
Sulut,GN- Agenda acara menyaksikan detik-detik Proklamasi dari Istana Merdeka Jakarta secara virtual yang awalnya di ikuti oleh Forkopimda dan pejabat terkait di ruang mapalus kantor Gubernur 17 Agustus dan juga upacara Penurunan Bendera dari Istana Merdeka sore hari, sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat disaksikan secara dikantor masing-masing. Foto: Glady Kawatu,SH MSi
Ini disampaikan Sekretaris DPRD Sulut juga selaku Koordinator Acara Glady Kawatu,SH,MSi kepada media ini. ” Sesuai edaran Mendagri Agenda Menyaksikan Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus dan Upacara Penurunan Bendera pada sore hari dapat disaksikan secara Virtual dikantor masing-masing,” jelas Kawatu.
Lanjut Kawatu, agenda acara 17 Agustus, hanya pemberian remisi di lapas Tuminting dan dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih pukul 08.00 wita dikantor Gubernur. ” Jadi agenda 17 Agustus Upacara bendera dan pemberian remisi di lapas tuminting,” terang koordinator acara Glady Kawatu. (sisco)
RSUP Kandou Manado Gelar Penyuluhan Tentang Nyeri Punggung Bawah
Manado,GN- RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menggelar Penyuluhan tentang Nyeri Punggung Bawah bersama Instalasi Promosi Kesehatan Rabu, (12/08/2020). Sebagai pemateri atau nara sumber dalam penyuluhan tersebut yakni dr Lidwina Sengkey, SpKFR. Foto: Kegiatan Penyuluhan oleh dr Lidwina Sengkey, SpKFR
Sementara puluhan pasien dan keluarga pasien mengikuti acara penyuluhan sambil melakukan tanya jawab dengan nara sumber.
dr Neni Ekawardani Kepala Poliklinik Psikiatri Instalasi Rawat Jalan RSUP Prof dr RD Kandou Manado Menyampaikan terimakasih kepada narasumber dan pasien serta keluarga pasien yang sudah hadir di acara penyuluhan dan sosialisasi tersebut.
“Dalam kesempatan ini,saya menyampaikan terimakasih kepada pasien dan keluarga pasien yang sudah mengikuti acara penyuluhan ini,” ucap dr Neni.
Kegiatan penyuluhan ini, lanjut dr Neni dilaksanakan setiap minggu.” Jadi dalam sebulan 4 kali melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Untuk itu, pasien atau keluarga pasien dapat bertanya apa saja yang menjadi keluhannya,” terangnya.
Usai melakukan penyuluhan dilanjutkan dengan foto bersama.(framu/sisco)
Sekda Minahasa Mengikuti Rapat Koordinasi Penyerdehanaan Melalui Via Zoom
Minahasa,GN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Frits Muntu SSos mengikuti rapat koordinasi penyerdehanaan birokrasi Tahun 2020 via Zoom meeting, selasa 11 Agustus 2020. Rapat ini dibuka secara resmi oleh Prof Dr KH Ma’ruf Amin.
Dalam sambutan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo yang disampaikan oleh wakil presiden Republik Indonesia bahwa Rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan sehingga terbentuk birokrasi yang lebih profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik.
Dia juga menyampaikan betapa pentingnya penyederhanaan birokrasi demi mewujudkan visi dan misi Presiden dan wakil Presiden RI. Serta mempercepat perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Momentum penting penyederhanaan birokrasi ini juga bersamaan dengan pembangunan SDM dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam menghadapi tantangan global yang ada pada saat ini. Tantangan tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan cara kerja secara drastis melalui tranformasi digital. Hal ini tentunya menuntut ASN sebagai SDM di pemerintahan untuk memiliki keahlian dan berkompeten agar dapat bekerja dengan cepat, adaptif, serta inovatif,”ucapnya.
“Mengingat bahwa dalam penyederhanaan birokrasi banyak hal yang perlu dipersiapkan, Pemerintah Kab. Minahasa akan terus berupaya menciptakan birokrasi yang lebih profesional, berkompeten dan inovatif,”terang sekda,”(*/CIPI)
Pemkab Minahasa Peduli Bencana Alam Di Bolsel
Minahas, GN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, dibawah Kepemimpinan Bupati DR Ir Royke O Roring, MSi dan Wakil Bupati Robby Dondokambey, SSi Peduli Bencana Alam di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) selasa(11/8/2020).
Bupati Bolsel H Iskandar Kamaru, SIP didampingi Wakil Bupati Bolsel menerima kunjungan sekaligus bantuan dari Pemda Minahasa, SASHSULUT, KNPI Minahasa dan Persatuan Putri Indonesia Sulut di Pos Komando Terpadu Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Bolsel di kompleks alun alun Molibagu.
Pemerintah Kabupaten Minahasa yang diwakili Kaban BPDB Minahasa Nofri W Lontaan, ST beserta jajaran, Putri Indonesia tahun 2020 Desire Roring, Putri Indonesia tahun 2019 Jolene Marie, Putri Indonesia tahun 2017 Luana Kenap menyerahkan langsung bantuan kepada Pemkab Bolsel Berupa Logistik dan Uang Tunai Sebesar Rp. 60.250.000.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemda Minahasa dan Persatuan Putri Indonesia yang turut merasakan derita masyarakat yang terdampak bencana.
Turut hadir Sekda Bolsel Marzansius A. Ohy, S.STP, Para Asisten, Beberapa Kepala OPD, dan relawan tanggap darurat kabupaten bolsel.(*/CIPI)
Kawatu : Sejumlah Persiapan Hampir Rampung
Sulut,GN- Agenda Pelaksanaan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka mendengarkan pidato Presiden 14 Agustus mendatang sejumlah persiapan hampir rampung. Foto: Glady Kawatu,SH MSi
Ini disampaikan Sekretaris DPRD Sulut Juga selaku Koordinator Acara Glady Kawatu,SH MSi kepada sejumlah wartawan Senin, (10/8/2020) di kantor DPRD Sulut.
” sampai saat ini, persiapan hampir rampung. Khusus rapat paripurna pada tanggal 14 Agustus nanti pelaksanaannya dibatasi 30 persen dari kapasitas, ruang paripurna yang dapat menampung 625 orang, kalau 30 persen berarti180 orang, tapi panitia hanya menjalankan undangan 140 undangan dan undangan tersebut di batasi pada Forkopimda plus, pimpinan instansi vertikal, pimpinan dan anggota DPRD Sulut, pejabat eselon dua, KPU dan Bawaslu, undangan lainnya, termasuk wartawan juga dibatasi 10 orang,” kata Kawatu.
Lanjut Kawatu, rangkaian kegiatan sudah dibuka Jumat (7/8/2020) lalu. ” kegiatan sudah di mulai pada tanggal 7 Agustus lalu dengan acara pembukaan dan pada 14 Agustus akan di laksanakan rapat paripurna di DPRD Sulut, akan di laksanakan 2 kali pertama pukul 09.00 wita dan pukul 15.00 wita,” Jelasnya.
Selain itu dikatakannya, tanggal 16 Agustus akan dilaksanakan renungan suci di TMP kairagi dan puncak acara di gelar detk-detik proklamasi pada tgl 17 Agustus. “Sebelumnya pukul 06.30 wita pemberian remisi di Lapas tuminting selanjutnya perayaan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus pukul 08.00 wita upacara bendera kemudian pada pukul 11.00 wita mendengarkan secara virtual dari istana, selanjutnya mengikuti penurunan bendera pusaka pukul 18.00 wita,” pungkas Kawatu. (Sisco)
Pasca Banjir Bandang Di Bolsel, Besok Komisi III DPRD Sulut Turun Lapangan Bersama Mitra Kerja
Sulut,GN- Pasca musibah banjir bandang yang menimpa warga masyarakat Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) pekan lalu,komisi III DPRD Sulut bersama mitra kerja BPJN dan Balai Sungai Wilayah Sulawesi akan turun lapangan untuk mengecek sarana dan prasarana yang ada di sana. Rencana komisi III DPRD Sulut akan turun lapangan Selasa (11 Agustus 2020) besok. Foto: Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos Ketika Di Wawancarai Sejumlah Media
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos kepada sejumlah awak media Senin, (10/8/2020)di kantor DPRD Sulut. ” Komisi III DPRD Sulut bersama BPJN dan Balai Sungai Wilayah Sulawesi akan turun lapangan untuk mengecek sarana dan prasarana yang ada di Bolsel. Sampai sejauh mana kepedulian dari provinsi,sebab kami dapat informasi sampai sekarang pengungsi belum kembali. Jadi kita akan melihat sarana dan prasarana jalan yang ada disana,” ujar Kapojos.
Selain itu,Kapojos mengatakan dengan turun lapangan ini kita dapa melihat apa saja yang dapat diusulkan kepada Balai jalan dan balai sungai. “Kita melihat apa saja yang dapat diusulkan untuk dapat dianggarkan ke depannya,” pungkasnya. (Sisco)
PSI Siap Menangkan Pasangan Olly-Steven
Sulut,GN- Ketua Umum PSI Grace Natalie menyerahkan Surat Keputusan (SK)dukungan kepada Calon Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey di Kantor DPP PSI Jl Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta. Foto: Ketua Umum PSI Grace Natalie Didampingi Ketua PSI Sulut Melky J Pangemanan Menyerahkan SK Dukungan Kepada Calon Gubernur Sulut Olly Dondokambey
PSI Sulawesi Utara siap bergerak dan bekerja memenangkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dalam Pilkada 9 Desember 2020. Ini disampaikan oleh Ketua PSI Sulut Dr Melky J Pangemanan,MSi kepada media gemparnews.com Senin, (10/8/2020).
Pangemanan menegaskan agar seluruh kader,pengurus,relawan dan simpatisan PSI wajib mengawal serta memenangkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pilkada desember mendatang. “Sesuai instruksi Seluruh kader, pengurus, relawan dan simpatisan PSI di Sulawesi Utara wajib mengawal dan memenangkan pasangan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw,” pungkasnya. (sisco)
KPU Kabupaten Dan Kota Se-Sulut dibekali Kompetensi Penyelesaian Pelanggaran Administrasi
Minahasa,GN- Selama tiga (3) hari sejak tanggal 6-8 Agustus 2020 bertempat di Mercure Tateli Beach Hotel,Kecamatan Mandolang, Minahasa, KPU provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020. Foto: Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh
Rakor yang diikuti Komisioner Divisi Hukum dan Divisi Perencanaan dan Data serta Kasubag Hukum utusan 15 KPU kabupaten/Kota tersebut, dibuka Ketua KPU provinsi Sulut Ardilles Mewoh pada hari Kamis 6 Agustus 2020.
Dalam sambutannya Mewoh meminta jajaran KPU kabupaten / Kota untuk bekerja sesuai regulasi dan kode etik penyelenggara Pemilu.
“Wajib hukumnya, bagi setiap penyelenggara Pemilu menjalankan tugas berpedomana pada regulasi dan pedoman kode etik dan perilaku. Penanganan pelanggaran administrasi pun harus kita laksanakan sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan,” ungkap Mewoh dalam sambutan pembukaan.
Tampil sebagai Narasumber, selain komisioner KPU sulut, juga Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda dan Pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan.
Dalam materinya, Malonda yang juga mantan Komisioner KPU minahasa, menjelaskan tentang substansi Perbawaslu mengenai penanganan sengketa dan pelanggaran administrasi.
“Penanganan pelanggaran administrasi Pilkada berbeda dengan Pemilu. Jika dalam Pemilu kita melakukan mekanisme ajudikasi, maka dalam Pilkada tidak demikian. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Panwascam dan PKD hanya menerima laporan, mengkaji dan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada KPU dan jajarannya sesuai jenjang, untuk kemudian ditangani lebih lanjut termasuk pemberian sanksi administrasi oleh jajaran KPU provinsi atau Kabupaten dan Kota, ” jelas Malonda.
Sementara itu Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan, mengupas tuntas hasil pengawasan pada sub tahapan coklit data pemilih. Didampingi Lanny Ointu, Kadiv Perencanaan dan Data KPU Sulut. Foto: Meidy Tinangon
Menurut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, rakor kali ini, banyak memberikan penekanan pada tahapan Pemutahiran Data Pemilih sebagai tahapan yang sedang dijalankan oleh jajaran KPU hingga PPDP.
“Ada beberapa rekomendasi pelanggaran administrasi yang diterima PPK atau KPU kabupaten/Kota, karenanya KPU kabupaten/Kota perlu dibekali dengan kompetensi penyelesaian pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi jajaran Bawaslu,” Ungkap Tinangon.
Lebih lanjut dalam materinya Tinangon memaparkan bahwa pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap mekanisme, prosedur dan tatacara pelaksanaan tugas, kewenangan di semua tahapan Pemilihan.
“Secara umum penanganannya harus melalui tahap, pencermatan isi rekomendasi, klarifikasi, penyusunan kronologis dan telaahan, penetapan keputusan hingga pengumuman dan pelaporan,” ungkap Tinangon.
Rakor ditutup, Sabtu 8 Agustus 2020 oleh Ketua Divisi SDM dan Parmas Salman Saelangi.
Sebelumnya Saelangi memantapkan pemahaman tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas Badan Ad Hoc yang menjadi kewenangan KPU kabupatan/Kota.
“Kami berharap KPU Kabupaten/Kota menjalankan kewenangan secara prosedural. Dan di masa pandemi tetap memedomani protokol pencegahan Covid-19,” harap Salman. (subag hukum KPU/fs)_
Komisi IV DPRD Sulut Sambangi Asrama Mahasiswa Sulut Di Bandung Jawa Barat
Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut dalam kunjungan kerjanya ke Kemendikbud juga menyempatkan diri menyambangi asrama mahasiswa samratulangi Sulut di Jalan Banda Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020).
Dalam laporan kerja harian anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan, SIP MSi menyebutkan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring Kegiatan Mahasiswa selama masa Pandemi Covid-19.
“Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa dari Sulawesi Utara yang menuntut ilmu di Jawa Barat,” kata Pangemanan.
Lanjut dikatakannya dalam diskusi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan diantaranya:
-Mahasiswa mengeluhkan kondisi beberapa kamar dan ruangan Asrama yang baru di renovasi menggunakan anggaran APBD Sulawesi Utara, namun disayangkan baru 1 tahun sudah rusak dan tidak layak ditempati atau digunakan oleh mahasiswa.
– Ada 20 orang mahasiswa yang tinggal di Asrama. Strata 1 (3 orang), Strata 2 (12 orang) dan Strata 3 (5 orang). Saat ini yang tinggal di Asrama menyisakan 4 orang karena 16 mahasiswa lainnya sementara waktu kembali ke Sulawesi Utara karena kondisi pandemi CVD.
– Mahasiswa berharap ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditengah kondisi pandemi buat keberlangsungan hidup dan perkuliahan bagi mahasiswa yang mengambil studi diluar Sulawesi Utara.
– Bantuan berupa pembiayaan pendidikan, seperti Beasiswa atau Bantuan Studi Akhir saat menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi.
– Subsidi untuk biaya kuota internet, mengingat aktivitas perkuliahan dilakukan dengan metode online.
“Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kondisi beberapa ruangan/kamar Asrama yang rusak atau tidak layak ditempati serta aspirasi soal Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir buat mahasiswa,” tegasnya.
Selain itu, Komisi IV menyayangkan kondisi beberapa ruangan/kamar yang baru di renovasi/perbaiki namun Kualitas pengerjaan bangunan sangat rendah dan dengan tidak memperhatikan keamanan dan kenyaman peserta didik yang tinggal di Asrama.
“Komisi IV akan berjuang maksimal dan mendorong Pemerintah Provinsi agar mengalokasikan anggaran Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir bagi mahasiswa dan anggaran perbaikan beberapa ruangan Asrama dalam APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2020,” tutup pangemanan legislator Sulut yang vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat. (sisco)