Sukseskan Program Pemerintah, Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Ajak Masyarakat Sukseskan Pedataan Keluarga 2021
Minahasa,GN- Untuk mensukseskan program Pemerintah, Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring, MSi dan Wakil Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey, S.Si, MM mengajak seluruh masyarakat sukseskan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Kabupaten Minahasa,Rabu (24/3/2021).
Kepada segenap masyarakat, Bupati mengatakan agar dapat bersama menyukseskan Pendataan Penduduk yang akan dimulai pada Tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei Tahun 2021. “Dengan kita berpartisipasi dan menyukseskan pendataan keluarga di Tahun 2021 berarti juga kita telah menopang pembangunan di tahun 2021 dan telah menopang pembangunan keluarga di negara kesatuan di republik ini, marilah kita bersama sama sukseskan pendataan keluarga di Kabuapaten Minahasa,” kata Bupati.
Senada dengan apa yang disampaikan Bupati, pada kesempatan itu Wakil Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey, SSi, MM mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menyukseskan pedataan keluarga secara serentak di seluruh indonesia. ” Dengan ikut pendataan keluarga tersebut kita turut mendukung pembangunan keluarga indonesia yang lebih baik. Pendataan adalah awal perencanaan keluarga. Berencana itu keren,” terangnya. (cipi)
Hukum Tua Yudi Turangan : Desa Tokin Baru Sambut Perubahan
Amurang,GN- Konsep Perubahan yang dicanangkan oleh Pemimpin baru Minahasa Selatan yaitu Bupati Franky Dony Wongkar (FDW) dan Wakil Bupati Petra Y Rembang (PYR) mulai terasa disetiap instansi Pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat cepat dan mudah .bahkan sampai ke Desa Desa perubahan pelayanan sangat terasa.
Salah satu Desa yang sangat siap menopang program perubahan adalah Desa Tokin Baru.menurut Hukum Tua Yudi Turangan seluruh perangkat Desa akan bekerja keras mensosialisasikan dan melaksanakan program Pemkab Minsel lebih khusus visi dan misi FDW dan PYR untuk Perubahan. Program membangun Desa adalah yang utama,kata Turangan saat ditemui Rabu (24/03/21).
” pertama yang dibenahi adalah mempermudah pelayanan kepada masyarakat selanjutnya, adalah meminta masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua dan perangkat agar supaya program itu bisa berjalan dengan baik. tanpa dukungan masyarakat semua bisa mubasir.”Urai Hukum Tua yang sangat merakyat ini.
Turangan juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati FDW dan Wakil Bupati PYR yang telah mempercayakan dirinya memimpin Desa Tokin baru.
” Saya berjanji akan menjalankan tugas sebagai Plt Hukum Tua dengan penuh tanggung jawab dan akan bekerja keras untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Desa Tokin Baru. serta akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.” tutup Turangan.(dfy)
Kawalo Sarankan Pemkot Manado Tidak Paksakan Relokasi Pedagang Pasar Tuminting
Manado,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Komisi ll meninjau secara langsung lokasi Pasar Tuminting Kota Manado terkait aspirasi ratusan pedagang Pasar Tuminting pada hari Senin,22/03/2021,siang.
Wakil Ketua Komisi ll DPRD Kota Manado Hengky Kawalo,SE, menyarankan agar kiranya Pemerintah Kota (Pemkot) Manado tak memaksakan rencana relokasi pedagang Pasar Tuminting ke Pasar Rakyat Buha.
Menurutnya, kita harus tau bahwa terlepas dari pemerintah membuat pasar yang baru untuk merelokasi tapi harus ada langka kongkrit yang harus dilakukan Pemerintah.
Politisi PDIP ini juga mengingatkan Pemerintah Kota Manado tentang Program Presiden Jokowi harus diimplementasikan pembuatan Pasar Tradisional di tiap kecamatan di setiap Kabupaten Kota.
“Harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai dan komunikasi yang baik dengan pedagang.Saya melihat langka yang diambil ini belum jelas.” Ujar Kawalo.
Nasib para pedagang harus menjadi pertimbangan utama lantaran para pedagang merupakan pelaku usaha yang mengerti betul akan tumbuh kembang usahanya,sekalipun di masa Pandemi Covid ini.
Hal ini dikatakan di ruang kerjanya ,tadi siang usai anggota Komisi ll meninjau langsung lokasi pasar Tuminting dan bertemu dengan para pedagang juga Pemerintah Kelurahan setempat,Selasa (23/03/2021).
“Kalau tidak ada jaminan ya, jangan dipaksakan. Saya lihat ada ketidak beresan di sana,semestinya pemerintah harus berpihak kepada masyarakat bukan pada orang perorang dan yang pasti fasilitas harus memadai.” Harapnya.
Jimmy Gosal,SH,MH yang juga anggota Komisi ll ini pun menjelaskan, adanya reaksi perlawanan yang di tunjukan oleh para pedagang ,ini mengandung arti proses relokasi Pemkot Manado tidak memperhatikan hajat hidup masyarakat.
“Relokasi terkesan terkesan tidak manusiawi,dipaksakan dan keputusan sepihak.harusnya di kaji secara hukum kerena lahan tersebut ada pemiliknya kenapa Pemkot yang tutup dengan dengan pagar lokasi tersebut,harusnya berdasarkan Putusan Pengadilan.” Terang Gosal.
Menurut Ridwan Marlian, kajian terhadap relokasi ini merupakan keputusan sepihak. Seharusnya persoalan mengenai hak pedagang, prospek omzet, akses, harus dikaji dengan matang dan disepakati bersama. Pemkot wajib memenuhi hak-hak para pedagang.
“Sebaiknya para pedagang merupakan pelaku usaha kecil menengah yang perlu diberdayakan. Jika rencana relokasi justru membuat nasib bara pelaku usaha terpuruk, berati relokasi para pedagang merupakan kebijakan yang tak tepat.” Kata Ridwan Anggota DPRD Dapil Tuminting ini.
(MidleO)
Forkopimda Kabupaten Minsel Hadiri Zoom Launching ETLE
MINSEL, GN – Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengikuti kegiatan Zoom Launching Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Selasa siang (23/03/2021).
Zoom Launching ETLE dilaksanakan di ruang rapat Polres Minsel, dihadiri Kapolres Minsel AKBP S. Norman Sitindaon, SIK; mewakili Bupati Kadis Perhubungan Vera Lasut, AP. MSi; Kajari Amurang I Wayan Eka Miartha, SH. MH; Ketua Pengadilan Negeri Amurang Royke Harold Inkiriwang, SH; Pabung Kodim 1302 Minahasa Mayor Jus Ratag; Kabid Perhubungan Welly Ulaan, SH; dan Kasat Lantas Polres Minsel Iptu Hadi Siswanto, SIK, MH.
Lokasi Pemasangan ETLE di Kota Manado ada di 11 titik yaitu Jl. Piere Tendean Kompleks Hitel Dragon, Jl. Piere Tendean Kompleks Centro Mantos, Jl. Piere Tendean Kompleks HSBC, Jl. Piere Tendean Kompleks Tokoh Golden, Jl. Sam Ratulangi Kompleks BCA, Jl. Sam Ratulangi Kompleks Apotek Setia II, Jl. Tololiu Supit Kompleks BPJS, Jl. WR Mongonsidi Kompleks Lapangan Bantik, Jl. Daan Mogot Kompleks BRI Unit Berkhimat, Jl. Santiago Kompleks Pasar Tuminting dan Jl. Balai Kota Kompleks Kantor Wali Kota Manado.
“Tilang elektronik ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement tahap pertama akan diterapkan secara nasional mulai hari ini, Selasa (23/3/2021). Penerapan tilang elektronik nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara masyarakat,” ungkap Kapolres Minsel AKBP S. Norman Sitindaon, SIK; saat ditemui usai kegiatan zoom.
Penerapan ETLE ini juga merupakan upaya meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.
“Penerapan ETLE ini untuk mencegah pertemuan langsung petugas dengan pelanggar lalulintas, sehingga membuat lebih transparan dan terwujudnya transparansi dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalulintas,” tambah Kapolres. (*Jusak Poludu)
Bapemperda Genjot Ranperda Inisiatif DPRD Dan Ranperda Usulan Eksekutif
Sulut,GN- Sebagai bentuk tanggungjawab legislasi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut terus menggenjot Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Sulut dan usulan eksekutif. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Bapemperda Melky J Pangemanan (MJP) kepada sejumlah wartawan usai menggelar rapat Bapemperda DPRD Sulut.
” Intinya Bapemperda ingin melakukan tanggungjawab legislasi. Kita melakukan ekselerasi dalam upaya menyelesaikan Ranperda inisiatif DPRD Sulut ada dua dan lima Ranperda usulan eksekutif,” tegas MJP Selasa (23/3/2021) di ruangan serba guna kantor DPRD Sulut.
Melky J Pangemanan Ketika Diwawancarai Awak Media (foto : gemparnews)
Pangemanan menjelaskan, pihaknya telah melakukan kesepakatan untuk jadwal pembahasan antara Bapemperda DPRD bersama Biro Hukum Pemprov Sulut. “Kami sudah membuat jadwal bersama dan komitmen dengan Biro hukum. Sudah mintakan jadwalnya materi draf yang sudah disiapkan oleh perangkat daerah,” jelasnya.
Lanjutnya mengatakan, sementara ini Bapemperda terus mendorong dan melakukan percepatan pembahasan terkait rapat Bapemperda ada dua yakni Ranperda Disabilitas dan Ranperda Pengendalian Sampah Plastik.
“Ini kami upayakan target kita untuk menyelesaikan Ranperda bisa terealisasi. Kami kemarin sudah melibatkan publik untuk membahas Ranperda Pengendalian Sampah Plastik dan Disabilitas sehingga segera kami dapat menyelesaikan tanggungjawab legislasi ini paling tidak di tri wulan pertama ini sudah ada dua Raperda inisiatif DPRD dan ada dua Raperda usulan eksekutif, keduanya sudah masuk dan satunya juga dalam pembahasan yakni Ranperda pengelolaan Barang milik daerah dan Raperda Irigasi yang sudah diserahkan ke DPRD dan akan kami bahas,” terangnya.
Selain itu, masih ada tiga lagi akan dibahas di tri wulan kedua usulan eksekutif. ” Jadi intinya Bapemperda DPRD akan terus melakukan percepatan dalam menyelesaikan tanggungjawab legislasi,” pungkasnya. (sisco)
Kaawoan Apresiasi Kinerja Biro Pemerintahan Dan Otda Provinsi Sulut
Sulut,GN- Herol V Kaawoan anggota Komisi I DPRD Sulut mengapresiasi kenerja Biro Pemerintahan dan Otda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) Dr Jemmy Kumendong.
Politisi Partai Gerindra ini menilai, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat melaksanakan semua program kegiatan dengan baik.
Anggota DPRD Sulut Herol V Kaawoan (foto : ist)
Ini dikatakan Kaawoan kepada sejumlah awak media usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dan Biro Pemerintahan di kantor DPRD Sulut Senin (23/3/21).
“Sebagai anggota DPRD saya mengapresiasi serapan anggaran tahun 2020 di Biro Pemerintahan selaku mitra kerja komisi I yang mencapai hampir seratus persen atau 99,5 persen,” kata Kaawoan di ruang kerjanya.
Kaawoan juga memuji kinerja Biro Pemerintahan dan Otda yang sukses melaksanakan pelantikan kepala daerah Bupati/Walikota dan Gubernur beberapa waktu lalu yang telah berjalan dengan baik dan aman.
” Patut diapresiasi dan harus mendapat reward karena Selama RDP dengan seluruh mitra kerja komisi I, mungkin hanya Biro Pemerintahan serapan anggarannya paling hebat. Bahkan secara umum saya menilai kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Pemrov Sulut dan jajaran sangat baik, saya juga berharap apa yang telah dilaksanakan tersebut dapat diberikan Reward atau penghargaan entah itu dalam bentuk penambahan anggaran atau bisa naik eselon IIa dan lain sebaginya, kami mendorong itu,” pungkasnya.(sisco)
Syukur HUT ke- 57, Ibu Fenny Lumanauw Berbagi Kasih di Panti Werdha Dan Panti Asuhan
Minahasa,GN- Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ibu Dra Fenny ChM Roring – Lumanauw, SIP berbagi kasih di Panti Werda dan Panti Asuhan. Kunjungan ke anti Asuhan ini adalah wujud syukur dan sukacita dalam rangka HUT ke-57 dari Ibu Dra Fenny ChM Roring – Lumanauw.
Dengan penuh semangat kasih, istri Bupati Minahasa Dr Ir Royke oktavian Roring, MSi (ROR) itu mendatangi Panti Werda Debora Kelurahan Teler, Kecamatan Tondano Timur dan Agape Kecamatan Tondano Barat yang dipusatkan di Panti Werda Debora.
Selain itu, ibu Fenny menyambangi Panti Asuhan Febe di Kelurahan Tataaran Patar, Kecamatan Tondano Selatan, Mamre Kecamatan Tondano Timur dan Kasih Sayang Kecamatan Remboken, dipusatkan di Panti Asuhan Febe.
Selanjutnya Istri Bupati Minahasa ini melakukan aksi amal ibu Fenny di Panti Asuhan Nazareth Tomohon.
Di tiga lokasi tersebut ibu Fenny menyungkapkan apa yang diberikan (sembako) janganlah dilihat dari besar kecilnya tapi lihatlah bahwa itu diberikan dengan ketulusan hati.
Turut mendapingi ibu Fenny, Kabag Kesra Meitha Agouw, Kabag Prokopim Jhon Tendean serta para Camat Tondano Raya. (cipi)
Mekanisme Pencairan Dana Duka, FDW : Harus Sesuai Perbub
Amurang,GN- Sesuai dengan program perubahan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang dipimpin oleh Bupati Franky Dony Wongkar (FDW) dan Wakil Bupati Petra Y Rembang (PYR) dimana salah satu program kerakyatan yaitu pemberian santunan Dana Duka bagi keluarga yang ditimpa kedukaan.
Realisasi Program itu sementara dijalankan oleh Pemerintah kepada masyarakat Minahasa Selatan dengan besaran RP 1.000.000 (satu juta rupiah ). terkait mekanisme pencairan dana duka tersebut harus sesuai Peraturan Bupati ( Perbub). hal itu disampaikan langsung oleh FDW di Ruang kerjanya, Selasa (21/03/21).
Menurut Bupati Pilihan Rakyat ini mekanisme penyaluran bantuan dana duka harus sesuai Perbub dimana bantuan ini merupakan salah satu visi dan misi dari FDW PYR pada saat kampanye lalu yang sementara direalisasikan kepada masyarakat. Teknis penyalurannya harus sesuai Perbub, yang terpenting disini dana itu harus sampai kepada keluarga yang berduka karena itu merupakan janji kampanye kami kepada masyarakat,” ujar FDW.
Mengenai waktu pemberlakuan program nanti dijalankan sesudah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diserahkan, kata FDW. Jadi Masa berlaku pemberian bantuan kepada keluarga yang berduka sejak 9 maret 2021,” Tutup Bupati yang diusung oleh PDIP ini. (dfy)
Sekda Minahasa Hadiri Louncing Virtual ETLE
Minahasa,GN- Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Minahasa Frits Muntu SSos dampingi AKBP Henzly Moningkey M.Si menghadiri Louncing virtual Elektronik Tilang (ETLE) secara Nasional, di ruang Monitoring Center Polres Minahasa, Selasa (23/3/2021).
Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, pimpin langsung Louncing yang dipusatkan di Markas Korlantas Mabes Polri.
Untuk di wilayah Polda Sulawesi Utara kegiatan diikuti langsung Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondolambey SE, Serta Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana.
Kapolres Minahasa yang diwawancarai wartawan katakan, bahwa dalam Launching tahap pertama ada 12 polda dan salah satunya adalah Polda Sulut.
Masih Kata moningkey menambahkan bahwa, “Tilang manual masih boleh dilakukan, tapi harus sesuai dengan petunjuk pimpinan,” ujarnya.
Sementara untuk tilang elektronik itu sendiri salah satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum Polisi.
Di tempat yang sama, Sekda Minahasa Fritz Muntu katakan bahwa akan selalu mendukung program Polri yaitu tilang elektronik dan berharap kepada pengendara agar menaati segala aturan berlalu lintas.
Hadir dalam kegiatan Tersebut Kadis Dishub Minahasa Maya Kainde SH MAP, Mewakili Kajari Tondano, Kasi Datun Parmanto SH, Mewakili Dandim 1302 Minahasa Pasi Log Kapten Arm Zadrak Carles Sonlay, mewakili Kadis Kominfo Jeffry Wauran, Kasat Lantas Polres Minahasa AKP Yulfa Irawati SE SIK. Kabid Sarana Prasarana Arnold Siby SE, Kasi Pembangunan dan prasarana Maya Amelia Wenur SSTP. (cipi)
PT TMS Beri Sosialisasi,Warga Kecewa Harga Tawaran Pembebasan Lahan Dan Minta Jaminan Anak Cucu
SANGIHE,GN – Senin (22/3/2021),PT.TMS telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah terkait dengan tahapan dan rencana kegiatan operasi Produksi pada wilayah ijin usaha pertambangan operasi produksi Tambang Emas Sangihe.
Dalam sosialisasi ada dialog dan pada kesempatan itu masyarakat meminta jaminan anak cucu dan tenaga yang dipakai dari Kampung mereka.
“Ketika terjadi kesepakatan perusahaan akan beroperasi, kami minta ada jaminan anak cucu kami, seperti diperhatikan sekolah mereka dan masa depannya, termasuk tenaga kerja yang akan dilibatkan mengunakan warga setempat,”ungkap warga
Tak hanya itu,Perdebatan pun terjadi ketika PT.TMS menawarkan harga jaminan kompensasi untuk pembebasan lahan hanya ditawari Rp.50.000.000 per hektar.
salah satu tokoh masyarakat, Jefry Lombo langsung berbicara keras terkait tawaran pembebasan lahan yang hanya Rp 50 juta tersebut.
Menurutnya, tawaran Rp juta 50 juta per hektar itu hampir tak masuk akal dan sangat merugikan masyarakat.
“Jika ditawari Rp 50 juta itu sama saja harga tanah kami hanya Rp 5000 per meter, padahal lahan warga ini pihak perusahaan yang membutuhkan. Jadi yang harus dilakukan perusahaan ketika hendak melakukan pembebasan lahan, harus ganti untung agar masyarakat benar-benar mendapat kesejahteraan dari pembebasan lahan mereka,”tegas Lombo.
Sementara itu, pihak PT TMS dikonformasi melalui Commnity Development & Govermment Relation Superintendent, Robertus Priya Husada, mengakui pada prinsipnya pihak perusahaan akan mengedepankan negosiasi dengan warga untuk mendapatkan kesepakatan.
“Begitupun untuk harga pembebasan lahan juga akan dikomunikasikan lagi dengan pihak managemen perusahaan. Tapi kalau soal tenaga kerja lokal itu sudah pasti kami akomodir, juga kami dari perusahaan siap membantu pendidikan anak-anak, karena bukan tak mungkin kedepan akan muncul lulusan S2 hingga S3 dari kampung Bowone,”ujarnya
Turut Hadir dalam sosialisasi, Asisten I Pemkab Sangihe, Irklis Sombonaung, Kadis Lingkungan Hidup Sangihe, Ronald Izaak dan Kepala UPT Dinas Pertambangan Sangihe, Elvis Matantu.(ROBIN)