Terkait Aset di Gunung Potong,Komisi III DPRD Sangihe Temui BKAD Propinsi Sulut

SANGIHE,GN —Komisi III DPRD Sangihe menyambangi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) baru-baru ini. Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti temuan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terkait aset Pemkab Sangihe yakni asrama yang ada di Gunung Potong Kelurahan Tuminting.

Hal ini dibenarkan Kabag Hukum dan Protokol Setwan Sangihe Ronald Lumiu SH. Dia menjelaskan, setelah di konfirmasi ke BKAD, ternyata Pemprov mengantongi sertifikat atas tanah itu tahun 1983.

“Sementara aset tersebut dicatat dalam inventaris barang Pemkab Sangihe tahun 1980. Dan copyan sertifikat tanah sudah ada pada Kabid Aset Sangihe,” jelasnya.

Kemudian lanjut dia, komisi III juga melakukan konfirmasi ke Biro Umum karena diduga aset tersebut dicatat sebagai aset pemerintah provinsi, tapi ternyata tidak. Dan mereka mengakui itu asetnya Pemerintah Kabupaten Sangihe. Provinsi hanya berupaya mengawal aset Kabupaten Sangihe yang ada di Gunung Potong tersebut.

“Alasan mereka memasang tanda milik provinsi, sebagai upaya pencegahan saja ketika nanti ada yang masuk di wilayah itu,” ujar Lumiu.

Kabag menambahkan, nantinya hal tersebut akan menjadi catatan pertimbangan DPRD Sangihe untuk ditindaklanjuti Pemkab dalam rekom LKPJ.

“DPRD berharap dapat ditelusuri bukti kepemilikan, agar aset itu tidak akan lagi jadi temuan di BPK. Karena memang kalau aset itu tercatat di daftar inventaris barang, harus dibuktikan dengan bukti legalitas seperti sertifikat ataupun bukti hibah,” pungkas,” pungkas Lumiu.( ROBIN)




Hadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 H,Jabes Monitoring Harga Barang di Pasar Towo’e

SANGIHE,GN – Dalam rangka menghadapi hari raya idul fitri 1442 H, tahun 2021.Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketersedian bahan pokok,barang penting dan barang lainnya untuk kebutuhan masyarakat,dengan harga terjangkau,sehingga Bupati Jabes Gaghana melakukan monitoring dan memantau harga barang- barang di Pasar Towo’e Tahuna sekaligus menyerahkan bantuan meja kepada pasar,serta Pemerintah Daerah menggelar pasar murah dalam rangka bulan suci ramadhan dan idul fitri ,Kamis (6/5/2021).

Terlihat saat melakukan monitoring Gaghana bersama Forkopimda,Pimpinan OPD,Camat dan Lurah,Wakil ketua dua DPRD Michael Thungari,dan Ketika monitoring Bupati berbincang dengan para penjual menanyakan tentang kondisi harga barang-barang di pasar.

Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME Ketika diwawancarai sejumlah Wartawan usai melakukan monitoring di pasar mengatakan bahwa itu adalah aktivitas pemerintah daerah,bersama Forkopimda untuk memantau perkembangan harga seiring dengan persiapan menyambut hari raya idul fitri di bulan suci Ramadhan.

Bupati berharap bagi Para pengusaha mempunyai niat yang sama ,tidak menggunakan memontum hari raya untuk menaikkan harga.

” Saya berharap teman-teman pengusaha punya niat yang sama,tidak menggunakan momentum di hari raya untuk menaikkan harga,sehingga kita turun langsung melihat,sekaligus ada pasar murah untuk memberikan ruang kepada masyarakat yang punya pendapatan terbatas dapat membeli harga yang lebih murah dari harga pasar,”ucap Bupati JEG.(ROBIN)




Hukormas RSUP Kandou Manado Sosialisasi “Telmek” dan Layanan Swab Test Antigen Drive Thru

Manado,GN- Bertempat di ruang tunggu pelayanan rawat jalan dan laboratorium serta ruang tunggu rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr R.D Kandou Manado melalui sub bagian Hukormas menggelar sosialisasi aplikasi Telemedicine Kandou (Telmek) dan Layanan Pemeriksaan Rapid Test, Swab Antigen Drive Thru dan Non Drive Thru, Senin (06/05/2021).

Kegiatan Sosialisasi Oleh Sub Bagian Hukormas (foto : ist)

Di ketahui RSUP Kandou meluncurkan Aplikasi Telmek yang merupakan inovasi baru dari RSUP Kandou untuk pasien yang ingin melakukan konsultasi online tanpa harus datang ke rumah sakit dan Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan kepada pasien.layanan Aplikasi ini untuk pasien umum rawat jalan tapi tidak menutup kemungkinan akan berlaku juga untuk pasien BPJS.

Saat ini juga RSUP Kandou Manado telah menyiapkan layanan pemeriksaan covid 19, rapid test swab antigen Drive Thru dan non Drive Thru. Tempat pelayanannya di depan gedung jantung CVBC RSUP Kandou Manado, hanya butuh waktu 15 menit hasilnya sudah ada. pelayanan setiap hari senin sampai minggu dimulai jam 08:00 sampai pukul 16:00.

“Untuk meningkatkan mutu pelayanan kami akan terus edukasikan program atau terobosan bahkan inovasi dari rumah sakit Kandou yang memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dari kami (RSUP Kandou). Dan itu sudah menjadi tupoksi kami bagian Hukormas, dan selalu berkoordinasi dengan pimpinan Direksi RSUP Kandou.” Ujar Sub Koordinator Hukormas RSUP Kandou Novita, SH.(*/sisco)




Rampungkan Tugas, Ramdhani Lakukan Konsolidasi Organisasi Dan Partai Menghadapi Pemilu 2024

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara (Sulut) Benny Ramdhani menggelar konsolidasi organisasi dan konsolidasi partai dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang.
Kegiatan itu dilaksanakan Rabu, (5/5/2021) di Hotel Swiss Bell Maleosan Manado.. Ramdhani usai melakukan konsolidasi mengatakan dirinya dipercayakan oleh DPP menjadi Plt Ketua DPD Partai Hanura Sulut, untuk merampungkan semua tugas termasuk kepengurusan DPD Partai Hanura Sulut segera terbentuk.

Benny Ramdhani Ketika Di Wawancarai Awak Media (foto : gemparnews)

“Saya diberikan mandat oleh DPP menjadi plt Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara, ya tugas itu belum selesai. Nah, malam ini ingin merampungkan semua tugas itu, pertama agar kepengurusan DPD Partai Hanura Sulawesi Utara segera terbentuk. Kemudian kepengurusan DPC Partai Hanura Sulawesi Utara di seluruh kabupaten kota segera terbentuk. Setelah itu kita bergerak ke Kecamatan,Kelurahan dan Desa,” ujarnya.

Lanjutnya menjelaskan pertemuan ini termasuk juga bagaimana KTA-nisasi bisa segera dibagi ke setiap kader-kader Partai Hanura, maupun pengurus se Sulawesi Utara.

“Tanggung jawab kita adalah bagaimana dalam waktu yang sangat dekat dan singkat ini, bagaimana partai hanura secara nasional maupun sulawesi utara lolos verifikasi faktual. Verifikasi faktual menuntut kepengurusan DPD 100 persen, DPC 100 persen, PAC 75 persen, dan Ranting 50 persen. Dan juga KTA- nisasi seperseribu dari jumlah pemilih yang ada di setiap tingkatan wilayah, baik provinsi, kabupaten kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa,” jelasnya.

Dia berharap, ada gairah baru di Partai Hanura. “Saya yakin ada gairah baru di partai hanura Sulawesi Utara, karena kita ingin mempersiapkan ketua DPD benar-benar, mereka yang dikenal sebagai tokoh di daerah ini dan tidak perlu berkecil hati dan jangan terganggu karena partai hanura sebelumnya tidak lolos di pemilu 2019. Karena faktanya, hanura masih memiliki 807 kursi se indonesia, yang terdiri dari kursi DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Ini menjadi modal sebetulnya. Sehingga struktur partai ini akan menjadi mesin politik, yang akan menambah perolehan kursi di 2024. Dan juga secara Nasional kita dinyatakan lolos Parlementari Treshold,” ungkapnya.

Selain itu, dijelaskannya bahwa ada beberapa nama sebetulnya yang sempat kota sorot dan masuk radar, yakni pak jimmy rimba rogi, ada pak sompi sinyal, ada nama ibu syane watulangkou, ada pak vreeke runtu. Dulu sempat pak benny mamoto, tapi sayangnya dia sudah menjadi ketua kompolnas. Inilah nama-nama tersebut.

” Nanti kita ingin merangkul kelompok-kelompok muda milenial dan gen z. Karena 2024 ini adalah tahun politik yang sangat unik. Karena siapa menjadi presiden, kepala daerah, dan anggota parlemen karena pemilunya serentak, itu akan ditentukan oleh kaum muda milenial dan gen z. Yang jumlahnya kini kurang lebih 60 persen. Dari jumlah kaum muda milenial itu, 24 persennya adalah generasi z. Sehingga saya perintahkan tadi, kepengurusan itu harus dimix dan dikombinasi dengan kelompok tua, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, yang juga dilengkapi dan diperkuat dengan kelompok yang mewakili milenial dan gen z. Itu menjadi fokus hanura dalam penguatan struktur dan organisasi,” tandasnya.

Ramdhani juga mengatakan target kedepannya harus di lipatgandakan. “Di Sulut kita masih punya 10 untuk kabupaten kota. Sehingga tentu targetnya kedepan harus dilipatgandakan, termasuk memperoleh suara provinsi dan satu ke DPR RI,” tutup Ramdhani. (sisco)




BP2MI Kerjasama MOU Bersama Pemkot Bitung Dan Tomohon

Sulut,GN- Kepala BP2MI Benny Ramdhani melakukan penandatanganan MOU dengan 2 Kepala Daerah sekaligus yakni Walikota Bitung Maurits Mantiri serta Walikota Tomohon Carrol Senduk yang berlangsung di aula SH Sarundajang Kantor Walikota Bitung Rabu (5/5/21).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa Kota Bitung dan Kota Tomohon merupakan kota/kabupaten ke 4 dan ke-5 di Sulawesi Utara yang telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan BP2MI, dimana sebelumnya yang sudah dilakuka MoU bersama Kabupaten Talaud, Sangihe, dan Minahasa Utara.

Sementara data statistik Penempatan PMI asal Sulawesi Utara 5 tahun terakhir (sebelum pandemi) 2016 – 2020 dari 15 Kab/Kota di Sulawesi Utara Total Penempatan 1.966 PMI, dengan rata-rata penempatan per tahun 393 PMI.

” Yang terbesar dari Minahasa yakni 496 PMI dengan rata-rata per tahun hampir 100 orang PMI. Kemudian Kota Manado dengan penempatan PMI sebesar 362 PMI dengan rata-rata penempatan 73 orang PMI, dan ketiga, Kota Bitung yakni 344 PMI dengan rata-rata penempatan per tahun 67 PMI, sementara Tomohon tercatat sebanyak 95 PMI, dengan rata-rata di bawah 20 orang PMI dengan negara tujuan yakni Hongkong Singapura, Taiwan dan Malaysia,” kata Ramdhani.

Ditambahkannya, peluang kerja di luar negeri saat ini terbuka luas terutama di beberapa negara maju seperti Jepang Korea Selatan yang memiliki prospek yang bagus, baik dari sisi pelindungan maupun tingkat kesejahteraan. Peluang kerja di Jepang rata-rata gaji untuk jenis pekerjaan Caregiver dan Nurse atau perawat rata-rata 22 juta per bulan dengan kontrak kerja selama 5 tahun. Peluang kerja di Korea Selatan gaji di atas 20 juta per bulan. ” Ini angka penghasilan yang jauh dari rata-rata pekerja di negara kita, apalagi tingkat pelindungan yang sangat baik dengan tingkat rata-rata kekerasan yang sangat minimum.” tandasnya.

Lanjut Ramdhani, kedua negara tersebut sudah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui penempatan G to G maupun melalui skema penempatan mandiri dengan visa SSW atau Specified Skilled Worker untuk 14 jenis jabatan.
Untuk dapat memenuhi kuota pemerintah Jepang yang mencapai 500 tenaga perawat (nurse) dan perawat lansia (caregiver) untuk skema G to G dan 70.000 untuk skema SSW dan baru 20% dari kuota tersebut terpenuhi,serta Korea Selatan dengan kuota sebesar 8.800 orang dan baru terpenuhi 25,71%). Tentu untuk memenuhi kuota tersebut,

” Oleh karena itu, momentum hari ini sepatutnya dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pihak swasta, para pelaku usaha, termasuk LPK didalamnya, serta tentu masyarakat sipil atau NGO untuk bersama-sama mewujudkan PMI yang Merdeka, PMI yang berdaya, dan PMI yang sejahtera,” pungkasnya.

Ramdhani berharap Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon dapat membantu mensosialisasikan. ” Saya mengharapkan Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon dapat membantu untuk mensosialisasikan program-program BP2MI, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanahkan UU 18/2017,” tambahnya.

Sementara itu Walikota Bitung Maurits Mantiri menyambut baik kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani bersama Kepala BP2MI Benny Rhamdani sekaligus berkomitmen mempersiapkan strategi dan sarana untuk calon-calon pekerja migran yang akan dilatih secara terampil dan profesional untuk bekerja di luar negeri.

” Kita lihat nanti spesifikasinya seperti apa yang ditetapkan pihak BP2MI termasuk kebutuhan tenaga kerja. Contoh kalau speknya harus bisa berbahasa Jepang kita akan berupaya dan memfasilitasi minimal dia harus punya kemampuan berbahas Jepang.

Walikota menambahkan dengan adanya kerjasama antara BP2MI diharapakan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh calon PMI di kota Bitung guna meningkatkan perekonomian masyarakat serta membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah penganguran di daerah dan meningkatkan pendapatan melalui remitansi atau transfer uang ke penerima di negara asalnya yang akan dikirimkan oleh para PMI nantinya.

Diketahui, dalam penandatanganan kerjasama tersebut turut hadir Gubernur Sulawesi Utara diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erni Tumundo, Walikota Tomohon Caroll Senduk, Wakil Walikota Bitung Hengki Hoenandar, Anggota DPD RI Stevanus Liow, Wakil Ketua DPRD KotaTomohon Johny Runtuwene, serta perangkat daerah terkait. (*/ sisco)




Dugaan Pemotongan Dana KIP Oleh Oknum Kepsek SMPN 2 Motoling Timur Di Sesalkan Orang Tua Siswa

Amurang, GN- Dana bantuan untuk siswa kurang mampu / miskin yang diberikan oleh Presiden Jokowi lewat Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dimana besaran bantuan dana yang diberikan untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama ( SMP) sebesar RP 750.000 / Thn untuk setiap siswa.


Namun ada juga dugaan tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum kepala Sekolah (Kepsek) dalam penyaluran bantuan KIP tersebut.hal itu terjadi di Sekolah SMPN 3 Motoling Timur yang terletak di Desa Picuan Lama, dimana sejumlah orangtua mengeluhkan penyaluran bantuan KIP untuk anak mereka yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, karena diduga dipotong oleh ibu kepsek.
Menurut Bpk Karim Mahalika , anaknya terdaftar sebagai KiP, namun selama 3 thn hanya satu(1) kali mendapatkan bantuan , itupun hanya Rp 375.000. ” Itu diberikan setelah anak saya sekolah di SMA.jadi setelah lulus dari SMP baru diberikan.” Katanya.

belum lagi ibu Englani Sumangkut dimana anaknya Sekolah selama 3 Thn baru 1 kali dicairkan. ” selama 3 thn sekolah baru 1 kali dicairkan , itupun karena didesak. Karena kami langsung mengecek di Bank penyalur dan Dana itu sudah dicairkan. Lalu pihak Bank menyarankan langsung cek ke Ibu Kepsek dan disalurkan hanya 1 tahap. ” Urai Ibu Englani.

Setelah itu,Lanjutnya lagi, kami menanyakan dimana dana yang 2 tahun punya yang belum disalurkan Ibu kepsek menjanjikan akan dibayar pada awal bulan mei ini.namun ketika diminta kembali dia mengelak dengan alasan akan dikembalikan ke Kas Negara.masa dana itu sudah dicairkan lalu dikembalikan lagi.padahal dia sudah berjanji akan menyalurkannya. ” Sesalnya lagi.

Untuk itu Dia berharap agar Ibu kepsek segera menyalurkan dana tersebut, mengingat dana itu adalah Hak anak anak mereka. " Kalau tidak ada niat baik dari ibu Kepsek untuk menyalurkannya, kami akan tempuh proses hukum.” Tegas Ibu Englani Sumangkut.

Sejumlah Orang Tua yang anaknya mendapat dana Bantuan KIP turut menyuarakan hal yang sama agar ibu Kepsek segera menyalurkan Dana KIP itu. Mereka adalah : Astriani Tompodung,Deyke Rumondor,Nely Rumondor,Sefti Sumangkut,Marlin Tompodung,Helen Lendo,Ardy Sumangkut.

Sementara itu saat di konfirmasi ke Ibu Kepsek Serly Sumangkut, dia membantahnya. Karena setiap penyaluran dana itu untuk setiap siswa berbeda beda, ada yang terima RP 750.000 dan ada yang terima RP 375.000.
” Ada perbedaan dalam penerimaan besaran bantuan KIP ini untuk setiap Siswa, kenapa berbeda beda itu saya tidak tahu . Itu bukan dari bank tapi dari kemendikbud.” kata Sumangkut pada Gemparnews.com di ruang kerjanya, Rabu (5/05/21).

Soal Dana tahap 1 dan 2 yang belum dibayarkan, dia berjanji akan memberikan ke Orang Tua Siswa pada awal bulan juni ini. ” Saya akan memberikan Dana yang belum terbayarkan pada tahap 1 dan 2 ke orang tua  siswa pada awal bulan juni ini.” Janjinya lagi. ( Dfy)




Berikut Ini Syarat Pemberian Nama Rumah Sakit

Sulut,GN- Tiga nama yang di usulkan oleh dokter senior untuk pemberian nama RSUD yang ada di bilangan jalan betesdha Manado, baru saja di dirikan. Ketiga nama tersebut yakni Prof Arnold Mononutu, pernah menjadi Rektor Unhas, dokter Marie Thomas dokter perempuan pertama di Indonesia berasal dari Likupang, ketiga Prof Dr DS Kapoyos yang sangat berjasa di bidang kesehatan Sulut.

Pemberian nama Rumah sakit ternyata tidak sembarangan. Hal ini Diungkapkan Dr Daniel Masengi MS, sesuai Permenkes, pemberian nama RS tidak boleh atau dilarang nama orang yang masih hidup.

“Usulan-usulan kami untuk RSUD di Jalan Betesdha yang belum punya nama adalah guru besar yang sudah meninggal. Karena sesuai Permenkes, pemberian nama rumah sakit tidak boleh atau dilarang nama orang yang masih hidup,” kata Masengi, Selasa (4/5/2021) di Kantor DPRD Sulut.

Dalam PMK No 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pada pasal 55 mengamanatkan pemberian nama rumah sakit dilarang menambahkan kata internasional, international, kelas dunia, world class, global dan atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama.Kemudian dilarang mencantumkan kepemilikan institusi atau bidang kekhususan lain yang bermakna serupa. Selanjutnya dilarang menggunakan nama orang yang masih hidup. (sisco)




Peduli Pendidikan MD GPdI Sulut Dirikan Pembangunan Sekolah Terpadu Dan Universitas

Manado,GN – Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (MD – GPdl) Sulawesi Utara berupaya mewujutkan kepedulian terhadap dunia pendidikan.Hal ini dibuktikan dengan dimulainya pembangunan Sekolah Terpadu PAUD, SD, SMP,SMA/SMK dan Perguruan Tinggi GPdl Sulut.

Pdt Yvonne l Awuy Lantu selaku Ketua MD GPdI Sulawesi Utara menungkapkan, upaya ini dilakukan sebagai bukti kepedulian terhadap proses belajar yang ideal, sehingga peningkatan sarana pendidikan akan terus dilakukan.

“Seiring dengan perkembangan dunia saat ini maka di pandang penting adanya fasilitas pendidikan di GPdI Sulawesi Utara yang nantinya akan membantu kebutuhan pendidikan warga GPdl dan masyarakat umum.” kata Bunda Yvone sapaan akrap kaum milenial.

Lanjut, Ketua MD 2 periode ini menambahkan untuk SMK Pelayaran akan memulai aktivitas kegiatan belajar pada bulan Juli 2021 dengan menggunakan ruangan yang ada di kompleks gedung sekolah yang sedang di bangun.

“Kalau untuk SMK Pelayaran sekarang sudah di buka Pendaftaranya Penerimaan Murid baru tahun ajaran 2021-2022 dan proses belajar mengajar dimulai bulan Juli 2021 ini.” jelas Bunda yang akan maju sebagai Calon Ketua MD Sulut periode 2022- 2027 kepada wartawan Gemparnews.com Selasa,( 04/05/2021).

Sementra itu Ketua Umum Panitia Pembangunan Drs Meki M Onibala, MSi usai dilantik dalam ruangan Pleno MD Sulut mengatakan, dalam menghadapi proyek pembangunan yang sangat besar ini perlu ada dukungan dan kerjasama yang baik.

“Dengan dipercayakan saya sebagai Ketua Panitia Pembangunan maka, saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada MD GPdI Sulut atas kepercayaan ini dan tertunya mengharapkan dukungan penuh seleruh warga GPdI untuk pembangunan sarana pendidikan ini.” harap Onibala juga Ketua KD Pelprip Sulut serta Kepala Inspektorat Pemprov Sulut ini.

Ditempat terpisah, Pdt Prof Dr David P. Saerang, SE,M.Com.(Hons) di dampingi Pdt Dr Wempi Kumendong, SH,MH dan Pdt Drs Julianus Kesek, MPd mengapresiasi kepada MD Sulut atas perhatian terhadap dunia pendidikan.  “Rasa syukur dan bangga serta apresiasi kepada MD Sulut yang di nakodai Pdt Yvonne l.Awuy Lantu yang begitu peka melihat kebutuhan Pendidikan sehingga telah memulai Pembangunan Sekolah Terpadu ini.” tandas Pdt Saerang.(MiddleO)




Komisi Dua DPRD Sangihe Bersama Dinas Tenaga Kerja Daerah Sambangi BPJS Ketenagakerjaan Manado

SANGIHE,GN – Komisi dua DPRD Kabupaten Sangihe bersama dinas tenaga kerja daerah Kabupaten Sangihe menyambangi BPJS ketenagakerjaan Manado selasa (4/5/2021),bertempat di ruang rapat BPJS Ketenagakerjaan Manado.

Pada pertemuan tersebut hasil rapat kesepakatan bersama yaitu, rencana pembahasan Ranperda Inisiatif dewan tentang Perlindungan pekerja rentan di kabupaten Sangihe, Rencana pembukaan operasional gedung kantor unit layanan BPJS ketenagakerjaan, Perluasan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan beresiko tinggi seperti pekerja rumpon, nelayan tradisional dan petani penggarap.

Kepala dinas tenaga kerja daerah Kabupaten Sangihe Dokta Pangandaheng memberikan apresiasi dan salut kepada DPRD Kabupaten Sangihe yang telah melakukan terobosan untuk menggunakan hak inisiatif dewan,melalui pembentukan ranperda perlindungan pekerja rentan dan beresiko di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

” Kami sangat mengapresiasi dan salut kepadab DPRD Kabupaten terobosan Sangihe yang telah melakukan terobosan untuk menggunakan hak inisiatif dewan melalui pembentukan ranperda Perlindungan Pekerja Rentan dan Beresiko Tinggi di kabupaten kepulauan Sangihe termasuk dukungan atas hadirnya kantor operasional unit layanan BPJS ketenagakerjaan sebagai cikal bakal adanya kantor cabang pembantu BPJS ketenagakerjaan di kab Sangihe,” ujar Pangandaheng.

Sementara itu Ronal Lumiu,SH Kabag Hukum DPRD Kabupaten Sangihe ketika diwawancarai mengatakan bahwa,komisi dua DPRD Kabupaten Sangihe menyampaikan usulan terkait dengan pembukaan satu unit layanan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sangihe, karena begitu luas cakupan kerja BPJS Ketenagakerjaan.

Lumiu menambahkan bahwa komisi 2 DPRD juga mengusulkan untuk perekrutan personil minimal adalah orang daerah yang direkrut dalam rangka membantu tugas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan,” pungkas Lumiu

Hadir pada kesempatan itu,Kepala cabang BPJS ketenagakerjaan cabang Manado bersama jajaran, Pimpinan dan anggota komisi 2 DPRD Kabupaten Sangihe, Jajaran dinas tenaga kerja daerah Kabupaten Sangihe, Unsur sekretariat DPRD Kab Sangihe. (ROBIN).




Kabupaten Minahasa Selatan Raih WTP Dari BPK RI

Amurang,GN-Pengelolaan sistem keuangan yang baik suatu daerah akan berpengaruh pada peningkatan pembangunan daerah itu. Pembangunan itu berupa peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) dan peningkatan kegiatan fisik (Infrastruktur).


Kabupaten Minahasa Selatan membuktikan itu lewat kepemimpinan Bupati  Franky Donny Wongkar, SH., dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang menerima penghargaan lewat pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
kegiatan ini berlangsung pada hari Senin (03/5/21) di Aula Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menerima LHP dari Kepala Kantor BPK RI Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFK., dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kali ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulut untuk ke 5 (lima) kalinya dalam 5 (lima) tahun secara berturut-turut. Turut bersama rombongan dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Kab. Minsel Stefanus D.N Lumowa, SE. dan Sekretaris Daerah Kab. Minsel Denny Kaawoan, SE, M.Si. (dfy)