Walikota AA Apresiasi Giat Bersih Sungai Tondano oleh BWS dan Danlantamal Sulut

MANADO, GN – Pengentasan masalah sampah oleh Pemerintah Kota Manado direspon baik semua pihak. Salah satunya Balai Sungai Wilayah (BSW) Sulawesi wilayah 1 dan Danlantamal 8 Manado. Mereka menggelar kegiatan ‘ Bersih bersih Sungai Tondano ‘ pada hari rabu (23-03-22).

Kegiatan bersih sampah ini direspon oleh Walikota Manado Andrei Angouw dengan terjun langsung mengangkat sampah bersama mereka.

Andrei Angouw menuju kawasan muara sungai Tondano disekitar jembatan Megawati Singkil Manado pada pukul 7 pagi.

Kegiatan ini dalam rangka juga Hari Air Sedunia Ke 30 di Sulut serta mendukung Pelestarian Sumber Daya Air.

Hadir pada Kegiatan ini Pimpinam BWS Sulawesi I, Danlantamal 8 dan jajaran, para pejabat pemkot Tomohon, berserta pejabat teknis Dinas PUPR. Serta pejabat Kecamatan Tuminting, Lurah Singkil dan para Ketua-Ketua Lingkungan.

Dalam sambutan pada kegiatan ini Wali kota mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kegiatan bersih -bersih sungai.

Pada acara ini Walikota juga mengikuti kegiatan susur sungai yang diikiti oleh Wilayah balai sungai bersama – sama Danlantamal 8. (**/dfy)




Tarif Angkutan Kota dan Pedesaan di Sangihe Ditetapkan

SANGIHE,GN- Setelah beberapa bulan menjadi polemik tarif angkutan Kota dan angkutan Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe,karena pengalihan premium ke Pertalite terhitung tanggal 21 maret 2022 Pemerintah telah menetapkan tarif yang sebenarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Penetapan tarif ini berdasarkan instruksi Bupati Kepulauan Sangihe nomor 55/28/914 tahun 2022,tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Secara komulatif kenaikan tarif dalam kota sebesar Rp 840 .untuk umum jarak /dekat tarif lama Rp.3.800 ,tarif baru RP 4.624.
Untuk umum tujuan RSUD Iiun Kendage Tahuna tarif lama Rp 4.000,tarif baru Rp.4.682. Untuk siswa/mahasiswa jarak jauh dan dekat tarif lama Rp.3000,dan tarif baru Rp.3000.

Sementara komulatif kenaikan tarif angkutan pedesaan bervareasi dari Rp 3000 sampai Rp 9000 tergantung tergantung jaraknya.

Obed Meheda Kabid darat dinas perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ketika dijumpai sejumlah Wartawan mengatakan bahwa hal tersebut harus segera disikapi,dan Pemerintah Daerah berupaya untuk menerbitkan instruksi Bupati 551/28/914 tahun 2022 tentang tarif angkutan kota dan angkutan Pedesaan kelas ekonomi dijalan dengan mobil bus umum di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

” Hal ini adalah tindak lanjut secara konstitusional untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum dalam hal penetapan tarif maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menganalisis dan mengkaji tentang peralihan penggunaan BBM dari premium yang dihapuskan ke pertalite sehingga mempengaruhi biaya operasional meningkat,karena harga BBM Premium RP.6450 menjadi RP 7850 harga pertalite murni artinya bukan subsidi,sehingga Pemerintah Daerah berdasarkan kajian yang mana sudah menetapkan besaran tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan,”jelas Meheda.(ROBIN).




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado Launching Aplikasi SRIKANDI

MANADO,GN – Dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara ( ASN) untuk mengelola kearsipan dan surat menyurat, Pemerintah Kota Manado lewat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membuat dan meluncurkan aplikasi berbasis online yaitu Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi ( SRIKANDI).

Kegiatannya dilaksanakan hari rabu (23/03/22) di Ruang Paripurna Pemkot Manado. Sebagai pesertanya semua kepala SKPD, staf ahli, Camat dan Lurah. Mereka mengikuti secara Daring atau via Zoom meeting.

Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dra Myske R Rumondor bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kwalitas pelayanan informasi di lingkungan Pemkot Manado, dimana peningkatan kemampuan sumber daya mengelola arsip dan surat menyurat secara online serta terintegrasi.

” dengan adanya aplikasi SRIKANDI, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman kapasitas dan ketrampilan ASN pada sistem pemerintahan berbasis elektronik( SPBE) dalam hal pengelolaan arsip dinamis ( pembuatan naskah dinas, pengurusan surat, penataan dan penggunaan arsip serta penyusuna arsip, ” tutur Rumondor.

Dia juga menyatakan, dalam waktu dekat akan diadakan Bimtek bagi ASN untuk mengenalkan dan memperdalam aplikasi SRIKANDI ini. (dfy)




Wakil Ketua Dewan Adrey Laikun Minta Pemkot Kontrol Harga Bahan Pokok Jelang Bulan Ramadan

MANADO, GN – Menjelang Bulan suci Ramadan atau bulan puasa bagi umat Muslim, Wakil Ketua DPRD Kota Manado meminta agar Pemerintah Kota menjamin stock bahan pokok agar tetap tersedia di pasaran.

“saya berharap kebutuhan bahan pokok dan bahan makanan agar tetap tersedia menjelang memasuki bulan Puasa. Bagi pengusaha dimintakan agar tidak menaikan harga yang tinggi di pasaran agar masyarakat bisa terjangkau daya belinya,” tutur Laikun kepada awak media, rabu ( 23/03/22), di ruang kerjanya.

Dia juga meminta agar Pemerintah Kota Manado lewat Dinas terkait untuk sering turun lapangan melihat dan memantau pergerakan harga barang dan bahan pokok makanan agar tidak tidak terjadi kenaikan harga yang secara berlebihan.

“tentunya juga kami sebagai anggota Dewan Manado bersama dengan Pemerintah akan tetap memantau pergerakan harga barang/ bahan pokok agar tetap terjangkau. Jangan ada lagi terjadi penimbunan bahan pokok dan barang oleh Pengusaha, sehingga terjadi kelangkaan yang mengakibatkan harga barang mengalami kenaikan,” pungkas Politisi Partai Nasdem ini. (dfy)




Jelang Pemilihan Kompelka BIPRA Sinode GMIM, BAN Liow : Kedepankan Demokrasi dan Jaga Persatuan

MANADO, GN – Rapat Pemilihan Kompelka BIPRA Sinode GMIM Periode 2022-2027 akan berlangsung serentak pada hari Jumat (25/3) dilima lokasi berbeda. Dari sela-sela tugasnya sebagai Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (23/3), Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Ir. Stefanus BAN Liow, MAP (SBANL) mengucapkan selamat dan sukses persiapan dan penyelenggaraan Rapat Pemilihan Kompelka BIPRA Sinode GMIM Periode 2022-2027.

Senator Stefanus Liow yang pernah menjabat Sekretaris Komisi P/KB Sinode GMIM Periode 2005-2010 dan 2010-2014 lalu Ketua Komisi P/KB SG Periode 2014-2018 mendoakan agar pelaksanaan rapat pemiliham berlangsung sukses dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, serta saling menghormati satu sama lain, mengedepankan demokrasi, menjaga, kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan gereja.

Bagi Stefanus Liow yang dikenal juga sebagai penggagas awal dan utama pembentukan/pendirian Panji Yosua Pria/Kaum Bapa GMIM ini, bahwa sesungguhnya semua Ketua Kompelka BIPRA Wilayah dinominasikan oleh sebagian jemaat atau setidaknya wilayahnya tetapi karena aturan gerejawi yang lolos nominasi adalah mereka yang dinominasikan minimal 75 jemaat, sehingga hanya puluhan yang ditetapkan sebagai calon yang disertai dengan persyaratan lainnya. Suami dari Sekretaris Komisi Wanita/Kaum Ibu Sinode GMIM tiga periode (tahun 2010-2022) Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP sangat berharap akan menghasilkan komposisi personalia yang terbaik diantara yang terbaik untuk membawa BIPRA GMIM lima tahun kedepan lebih baik lagi dari periode-periode sebelumnya, termasuk periode dibawa kepemimpinannya sebagai Ketua Komisi P/KB Sinode GMIM Periode 2014-2018 bersama Sekretaris Dr. Herwyn Malonda, SH,M.Pd dan jajaran lainnya yang banyak keterbatasan.

” Pimpinan Kompelka kedepan dapat membawa BIPRA disemua aras dengan dukungan seluruh Pelsus yang semakin memperkokoh jati diri, integritas dan citra gereja, seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan era globalisasi, digitalisasi dan bonus demografi, bahkan masa pandemi Covid-19. Pimpinan komisi yang melayani tanpa melihat perbedaan status sosial, profesi, suku, etnis dan sub etnis, daerah dan apalagi warna warni politik, karena sesungguhnya kepelayanan gereja mempersatuan semua perbedaan itu,”tutup Liow. (**/dfy)




Dirut RSUP Kandou Manado Pimpin Penandatanganan Kontrak Kerja

Manado,GN- RSUP Prof dr RD Kandou Manado, melaksanakan penanda tanganan kontrak kinerja tahun 2022 untuk seluruh jajaran Direksi serta pejabat Koordinator, Sub Koordinator, Kepala Instalsasi dan Staf, di ruang webinar RSUP Kandou Manado, Senin (21/3/2022).

Direktur Utama RSUP Prof dr R.D Kandou Manado, Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD memimpin langsung penandatanganan kontrak kerja.

Penandatanganan tersebut diawali antara para Direktur dan pimpinannya Direktur Utama, Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD, dilanjutkan penandatanganan antara Koordinator dan atasannya dalam hal ini Direktur SDM Pendidikan dan Umum Dr.dr Ivonne,E Rotty,M.Kes.

Selanjutnya antara Sub Koordinator dan Koordinator di saksikan Direktur SDM Pendidikan dan Umum.

Setelah itu penandatanganan kontrak kinerja antara Kepala Instalasi dan Direktur SDM Pendidikan dan Umum, kemudian penandatanganan antara staf dan Sub Koordinator di saksikan Koordinator.

Dirut mengatakan Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab.

“Wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,”kata Dirut.

Sementara, Direktur SDM Pendidikan dan Umum mengatakan agar semua dapat menjalankan tugas sesuai komitmen. “Jalankan tugas sesuai komitmen yang sudah di tanda tangani di depan pimpinan,” Ujar Dokter Ivonne usai kegiatan.

Lanjut kata Dokter Ivonne, kontrak kinerja ini berlaku selama 1 tahun antara pimpinan tingkat tinggi sampai terendah.

“Saya harap Item item yang sudah di kontrak dapat tercapai,” tandasnya. (*/sisco)




DPRD dan Pemkab Minsel Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Perubahan Pembentukan Perangkat Daerah

MINSEL, GN – WAKIL BUPATI MINHASA SELATAN PDT PETRA YANI REMBANG HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT KE-DUA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG DI LAKSANAKAN DI RUANG RAPAT DPRD KABUPATEN MINAHASA SELATAN PADA SENIN, 21 MARET 2022.

DALAM SAMBUTANNYA, WABUP MINSEL PETRA YANI REMBANG MENYAMPAIKAN SEBAGAIMANA USULAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN, MAKA SETELAH MELEWATI MEKANISME KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU, BAIK SEJAK TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT KE-SATU, YANG DILANJUTKAN LEWAT
PEMBAHASAN BERSAMA PANITIA KHUSUS, PENGUSULAN REKOMENDASI PENATAAN KELEMBAGAAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA, SERTA MELEWATI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN DAN FASILITASI RANPERDA DI TINGKAT PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN, AKAN MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI, MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

PERATURAN DAERAH INI MERUPAKAN BENTUK DAN WUJUD SERTA JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP FUNGSI PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT. KARENA LEWAT PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH YANG BARU, DIHARAPKAN KIRANYA DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT LEWAT PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DALAM PENDEKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, DENGAN KEHADIRAN PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI FUNGSI PELAYANAN WAJIB DAN PELAYANAN DASAR, SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DARI DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

SANGAT DIHARAPKAN KE DEPAN SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSINYA SEBAGAI PEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MENGATUR DAN MENGURUS SESUAI DENGAN BIDANGNYA MASING-MASING.
PENAMBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PERUBAHAN TIPELOGI DAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH LUMRAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, GUNA MENYESUAIKAN
TERHADAP ATURAN YANG LEBIH TINGGI, DAN PENYESUAIAN ATAS KEBUTUHAN DARI MASING￾MASING DAERAH.

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN ASAS:
URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN; EFISIENSI; EFEKTIFITAS; PEMBAGIAN HABIS TUGAS; RENTANG KENDALI; FLEKSIBILITAS; DAN TATA KERJA YANG JELAS. BELUM TERBENTUKNYA PERANGKAT DAERAH SENDIRI, MENYEBABKAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH SAAT INI BELUM
SESUAI DENGAN NOMENKLATUR BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DARI MASING-MASING KEMENTERIAN, SEHINGGA MENGHAMBAT PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT MELALUI KEMENTERIAN. (*/dfy)




Memasuki Masa Reses, Ketua DPRD Manado : Momen Menjaring Aspirasi Masyarakat

MANADO,GN – Ketua DPRD Kota Manado Dra Aaltje Dondokambey MKes, Apt menyatakan, Anggota DPRD Kota Manado mulai hari selasa (22/3/2022) hingga  tanggal (28/3/2022) selama enam hari akan melaksanakan kegiatan reses pertamanya di tahun 2022.

Hal ini di sampaikan Dondokambey kepada awak media ketika ditemui usai melaksanakan rapat Banmus, senin (21/03/22).

” Jadi selama enam hari, kami anggota DPRD Manado akan turun ke daerah pemilihan (Dapil) akan melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi, keluhan dari konstituen, ” tuturnya.

Momen ini harus dimanfaatkan seluruh anggota dewan untuk turun kedapil masing-masing, terjun langsung berinteraksi dengan masyarakat di daerah pemilihannya. ” ini kesempatan kami untuk mendengar aspirasi warga, khususnya di daerah pemilihan kami masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris DPRD Kota Manado Adi Zainal Abidin menambahkan,  selain agenda melaksanakan reses, ada agenda dari Bapemperda yaitu enam Ranperda untuk segera di tindak lanjuti.

” enam Ranperda tersebut yaitu lima Ranperda dari eksekutif dan satu  Ranperda usulan insiatif DPRD yang harus ditindak lanjuti tentang pencegahan dan pengawasan  bahaya narkotika,” ujar Adi.

Hadir dalam rapat Banmus, Ketua DPRD Manado Aaltje Dondokambey, Wakil Ketua Noortje Van Bone, Wakil Ketua Adrey Laikun dan anggota Banmus, Yanti Kumendong, Suharto Isak Kiu, Rosalita Manday, Lucky Datau, Zakaria Tatukude, Kepala Badan (Kaban) Keuangan  Pemerintah Kota Manado Bart Assa. (**/dfy).




Pemkab Minsel Paparkan LKPJ Tahun 2021 di Rapat Paripurna DPRD Minsel

Minsel, GN – DPRD Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan Rapat Paripurna mendengar Laporan Pertanggung Jawaban Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021 pada hari senin 21 maret 2022 di Ruqng Rapat DPRD Kabupaten Minsel.

DALAM SAMBUTAN BUPATI MINAHASA SELATAN YANG DIBACAKAN OLEH  PETRA YANI REMBANG SELAKU WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN MENYAMPAIKAN GARIS BESAR LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG-JAWABAN (LKPJ) BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021. LKPJ INI MERUPAKAN PROGRESS REPORT TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN
WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG DICAPAI SELAMA TAHUN ANGGARAN 2021. LKPJ INI DIBUAT SEBAGAI WUJUD KEPATUHAN TERHADAP KEWAJIBAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, DALAM RANGKA MEMPEROLEH REKOMENDASI GUNA PERBAIKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KE DEPAN DEMI KEMAJUAN KABUPATEN MINAHASA
SELATAN.

ATAS DUKUNGAN DAN KERJA SAMA YANG BAIK SELAMA INI DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN BERBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI KEMAJUAN SERTA KESEJAHTERAAN
SELURUH MASYARAKAT TERKAIT PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA
SELATAN ADALAH HASIL KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD, YANG DIDUKUNG PENUH OLEH SEGENAP UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SELURUH
ELEMEN MASYARAKAT MINAHASA SELATAN. DAN ATAS DUKUNGAN SEGENAP UNSUR FORKOPIMDA,
STAKEHOLDER DAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT YANG TELAH BEKERJA SAMA BAHU MEMBAHU, BERPARTISIPASI DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KITA.


TERKAIT PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MINAHASA SELATAN MEMILIKI
PERAN YANG VITAL DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD INI
TENTUNYA AKAN DAPAT MEMPERKAYA INFORMASI, PEMAHAMAN DAN CARA BERPIKIR
KITA,SEHINGGA DIHARAPKAN NANTINYA AKAN BENAR-BENAR MAMPU MENJAWAB PERMASALAHAN
DAN TANTANGAN YANG ADA DALAM BERBAGAI BIDANG, TINGKATAN, MAUPUN ANTAR WILAYAH
GUNA MEMPERCEPAT AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH.DAN TENTU SELAKU EKSEKUTIF, AKAN
SELALU TERBUKA TERHADAP BERBAGAI SARAN, MASUKAN DAN PEMIKIRAN, TERISTIMEWA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DPRD SEBAGAI WAKIL RAKYAT YANG MENYUARAKAN ASPIRASI MASYARAKAT.
KITA SUNGGUH MEMAHAMI DAN MENYADARI, BAHWA ADA BERAGAM ASPIRASI MASYARAKAT
YANG BELUM TERWUJUD, NAMUN DALAM KETERBATASAN, KITA HARUS MAMPU MEMILIH DAN
MEMILAH, MANA YANG MENJADI KEINGINAN DAN MANA YANG MENJADI KEBUTUHAN, DENGAN
TETAP BERKOMITMEN BAHWA APA YANG KITA BUAT ADALAH DEMI KEMAJUAN DAN PENINGKATAN
TARAF HIDUP DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG
KITA CINTAI. KIRANYA SINERGITAS DAN KOMITMEN INI DAPAT TERUS KITA SEGAR-MANTAPKan

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETERLANJUTAN
PEMBANGUNAN DAPAT TERLAKSANA SECARA OPTIMAL.
KIRANYA PIMPINAN DPRD YANG TERHORMAT DAPAT BERKENAN MENGAGENDAKAN PEMBAHASAN
TERHADAP LKPJ INI SESUAI MEKANISME YANG BERLAKU, DEMI PENYEMPURNAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
MASA YANG AKAN DATANG DAN SEMOGA SETIAP UPAYA DAN KERJA KERAS KITA SENANTIASA
MENDAPAT TUNTUNAN DAN PENYERTAAN TUHAN YANG MAHA KUASA, UNTUK BERSAMA-SAMA
MEMBANGUN KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG MAJU BERKEPRIBADIAN DAN SEJAHTERA.
ADAPUN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021 SETELAH
PERUBAHAN SEBESAR 940 MILIAR 840 JUTA 805 RIBU 907 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR
918 MILIAR 498 JUTA 434 RIBU 1 RUPIAH ATAU 97 KOMA 63 PERSEN.
2. ANGGARAN BELANJA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021 SETELAH PERUBAHAN
SEBESAR 954 MILIAR 256 JUTA 127 RIBU 861 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 890 MILIAR
362 JUTA 417 RIBU 996 RUPIAH ATAU 93 KOMA 30 PERSEN.
3. PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021. UNTUK PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SETELAH
PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 13 MILIAR 415 JUTA 321 RIBU 954 RUPIAH DAN TEREALISASI
SEBESAR 100 PERSEN.
SELANJUTNYA, DILIHAT DARI PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR, PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR,
PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN, PELAKSANAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN,
PELAKSANAAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN, DAN TUGAS PEMBANTUAN MAKA
DAPAT DISIMPULKAN SEBAGAI BERIKUT :
1. PADA PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DI TAHUN
2021 TERDAPAT 28 PROGRAM DAN 58 KEGIATAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR 475
MILIAR 439 JUTA 617 RIBU 674 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 446 MILIAR 223 JUTA 247 RIBU
759 RUPIAH ATAU 93 KOMA 86PERSEN;
2. PADA PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
TERDAPAT 32 PROGRAM DAN 73 KEGIATAN DI TAHUN 2021 DENGAN ALOKASI ANGGARAN
SEBESAR 51 MILIAR 790 JUTA 17 RIBU 493 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 48 MILIAR 565 JUTA
766 RIBU 701 RUPIAH ATAU 93 KOMA 74 PERSEN;
3. PADA PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN TERDAPAT 16 PROGRAM DAN 25 KEGIATAN DI TAHUN
2021 DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR 31 MILIAR 720 JUTA 822 RIBU 596 RUPIAH DAN
TEREALISASI SEBESAR 30 MILIAR 977 JUTA 498 RIBU 942 RUPIAH ATAU 97 KOMA 34 PERSEN;
4. PADA PELAKSANAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN TERDAPAT 21 PROGRAM
DAN 70 KEGIATAN DI TAHUN 2021 DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR 431 MILIAR 668 JUTA
542 RIBU 638 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 424 MILIAR 428 JUTA 60 RIBU 825 RUPIAH ATAU
98 KOMA 32 PERSEN;
5. UNTUK PELAKSANAAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN TERDAPAT 3 PROGRAM
DAN 7 KEGIATAN DI TAHUN 2021 DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR 34 MILIAR 772 JUTA 332
RIBU 239 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 34 MILIAR 233 JUTA 638 RIBU 370 RUPIAH ATAU 98
KOMA 45 PERSEN;
6. UNTUK TUGAS PEMBANTUAN YANG TERDAPAT 1 PROGRAM DAN 1 KEGIATAN DI TAHUN 2021
DENGAN ANGGARAN SEBESAR 138 MILIAR 512 JUTA 627 RIBU RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 138 MILIAR 429 JUTA 903 RIBU 834 RUPIAH ATAU 99 KOMA 94 PERSEN. (**/dfy)




Wali Kota Manado Hadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan Dengan Perpustakaan Nasional

MANADO,GN – Wali Kota Manado Andrei Angouw menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Perpustakaan Nasional R.I dengan Pemerintah Daerah dan Beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Sulut di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, selasa (22/03/22).

Kegiatan ini bertajuk Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Untuk Kesejahteraan, Pengukuhan Bunda Literasi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Dengan Pemerintah dan Perguruan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.

Adapun Tema kegiatan ini yakni “Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional”.

Setelah acara pembukaan, kegiatan diawali dengan Pengukuhan Ibu Ritha Maya Dondokambey Tamuntuan sebagai Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Utara serta Bunda-Bunda Literasi Kabupaten/Kota lainnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpustakaan Nasional dengan Perguruan Tinggi, selanjutnya dengan beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota termasuk Kota Manado dan terakhir Penandatangan nota kesepakatan antara Perpustakaan Nasional dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Anggota Komisi X DPR R.I Vanda Sarundajang ikut memotivasi soal minat baca dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai sumber Ilmu Pengetahuan sekaligus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Perpustakaan Nasional selama ini.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandow menyentil soal konsep literasi secara umum dan bagaimana kaitannya dengan soal peningkatan SDM. “Literasi itu penting, membaca dan menulis harus ditingkatkan dan momentum ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat kendati kita hidup ditengah perkembangan teknologi informasi,” sentil Wagub.

Wagub sendiri ikut mengoreksi sekaligus memotivasi beberapa kepala daerah kabupaten/kota yang belum memanfaatkan momentum ini bahwasanya Perpustakaan Nasional menyiapkan berbagai fasilitas peningkatan SDM sehingga perlu kita manfaatkan.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dan dihadiri Kepala Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional R.I, anggota Komisi X DPR R.I Ibu Vanda Sarundajang, Ketua DPRD Sulut, Sekprov Sulut Gammy Kawatu, Kepala Perpustakaan R.I Sulut serta beberapa Bupati dan Walikota yang ada di Provinsi Sulut.(**/dfy)