Secara Umum Fraksi- Fraksi Di DPRD Sulut Menyetujui Pansus Ripparprov DiJadikan Perda

Sulut,GN- Setelah melewati beberapa tahap akhirnya Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) Sulut 2022-2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masuk pada agenda rapat sinkronisasi tahap akhir dengan mendengarkan pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Sulut,  di ruang rapat komisi II DPRD Sulut Selasa (06/9/2022).

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD dr Fransiscus Silangen, Ketua Pansus Ir Julius Jems Tuuk, Wakil Ketua DPRD James Kojongian, Careig Runtu, Artur Kotambunan, Herol Kaawoan serta Serly Tjanggulung.

Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD dalam penyampaiannya  mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Ketua Pansus Ir Julius Jems Tuuk bersama anggota lainnya.

Silangen menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Henry Kaitjily, Kadis PUPR Alex Wattimena, Kaban Bappeda Jenny Karouw, Karo Hukum Flora Krisen serta semua pejabat struktural yang boleh terlibat langsung dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda tersebut.

“Ini hal prinsip yang harus kita buat. Ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan jika tidak ada rencana induk. Dan Pansus telah melaksanakannya dengan baik sehingga boleh selesai. Kami sangat mengapresiasi hal ini,” Ucap Silangen.

Sementara itu,Kadis Pariwisata Sulut Henry Katjily menyampaikan rasa bersyukur untuk penyelesaian Ranperda tersebut.

Lanjut Kata Henry, tidak mudah baginya untuk menyelesaikan hal ini tapi semua yang terlibat menurutnya memberikan semangat dan inspirasi. “Bersyukur juga bagi kabupaten/kota yang pro aktif untuk pengembangan pariwisata di Sulut,” katanya.

Ditempat yang sama, Karo Hukum Flora Krisen SH MH mengatakan, setelah pembahasan ini telah selesai, Ranperda tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Produk Hukum Daerah untuk permohonan fasilitasi.

“Kami berharap dan menargetkan, sebelum tanggal 23 September ini sudah ditetapkan menjadi Perda,” ujarnya.

Secara garis besar,  pendapat akhir fraksi-fraksi menerima Ranperda tersebut. Memang ada catatan-catatan yang menjadi perhatian untuk dilaksanakan jika Ranperda tersebut sudah di Perdakan.

Sementara Ketua Pansus, Ir Julius Jems Tuuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk boleh menyelesaikan Ranperda tersebut. “Perda ini adalah ibu dari pembangunan di Sulut. Dengan adanya Perda ini, tak hanya Pariwisata, segala sektor pun akan terbuka baik UMKM, Investasi, Pertanian, Peternakan dan semuanya bisa dirasakan,” tandas Politisi PDI Perjuangan ini.

Dirinya berharap agar Biro Hukum dapat segera memfasilitasinya ke Kemendagri sehingga berharap ini boleh menjadi kado spesial di HUT Provinsi tanggal 23 September mendatang.

Untuk diketahui kurang lebih selama 17 tahun perda ini diharapkan oleh DPRD dan Pempov Sulut berada, akhirnya tahun 2022 ini momentum untuk selesainya Ranperda tersebut terwujud. (sisco/*)




Sosialisasikan Persiapan Re-Akreditasi November Mendatang, Dirut Dr dr Jimmy Panelewen Berpesan Civitas Hospitalia RSUP Kandou Manado Berperan Aktif Sesuai Kopentensinya

Manado,GN- Re-Akreditasi di rencanakan pada 3-4 November 2022 mendatang. Hal itu di katakan oleh Direktur Utama (Dirut) Prof Dr RD RSUP Kandou Manado Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD saat membuka Sosialisasi bertajuk ‘Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan’, Senin (5/9/2022).

“Re-akreditasi direncanakan pada 3-4 November 2022 mendatang,” kata Dirut.
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Kandou Manado memilih Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS untuk pelaksanaan akreditasi pelayanan RSUP Prof Kandou di tahun 2022 ini.

Saat membuka sosialisasi kepada civitas hospitalia RSUP Prof Kandou tersebut, Dirut Jimmy Panelewen turut didampingi Direktur SDM, Pendidikan, dan Umum yang juga Ketua Tim Akreditasi Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty MKes, juga Direktur Medik, Keperawatan, dan Penunjang dr Jehezkiel Panjaitan SH MARS.

Dalam pesannya Dirut  menyampaikan agar seluruh civitas hospitalia dipandu Tim Akreditasi untuk mempersiapkan diri sejak dari tahapan bimbingan awal oleh internal surveyor KARS.

Meskipun prinsip akreditasinya sama, Dirut mengingatkan agar diperhatikan tambahan program nasional sesuai standar nilai yang disusun oleh Kementerian Kesehatan RI.

“Demi suksesnya re-akreditasi pelayanan, saya harapkan seluruh civitas hospitalia RSUP Prof Kandou Manado dapat terlibat secara langsung dan mendukung sesuai kompetensi masing-masing,” tutup Dirut. (sisco)




Dinas Perkim Manado Anggarkan Perbaikan Rumah Warga Korban Kebakaran Calaca dan Mahawu

Manado, GN – Pemerintah Kota Manado dibawah pimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang lewat Dinas Perumahan dan Pemukiman ( Perkim) merelokasi warga korban kebakaran di Kelurahan Calaca dan warga korban kebakaran di Kelurahan Mahawu di wilayah Kelurahan Pandu.

Menurut Kepala Dinas Perkim Kota Manado Peter Eman kepada wartawan disela Rapat Pembahasan RAPBDP tahun 2022, selasa (06/09/22) di Kantor DPRD Kota Manado, menjelaskan bahwa warga yang rumahnya terbakar di Kelurahan Calaca dan Mahawu, untuk perbaikan rumah mereka di lokasi relokasi Kelurahan Pandu dianggarkan sebanyak Rp 500 juta.

” Anggaran sebesar Rp 500 juta ini diusulkan di RAPBDP tahun 2022 untuk perbaikan rumah mereka,”kata Eman.

Sementara untuk Rumah yang kena longsor di kelurahan Taas, katanya lagi, sementara dalam pendataan.

” selesai pendataan, kami akan koordinasikan lagi dengan BPBD dan Dinas Sosial Kota Manado untuk diatur mekanisme bantuannya,” jelas Eman yang mantan Kaban BPBD Kota Manado. ( dfy)




Boy Tumiwa : Kualitas Pekerjaan Harus Di Jaga

Sulut,GN- Perbaikan ruas jalan dari Ranoyapo, Mopolo, Powalutan sampai Bringin telah masuk dalam anggaran perubahan tahun ini.

Boy Tumiwa,SH (foto: Gemparnews)

Kemudian perbaikan ruas jalan Kalait sampai Tombatu paling tidak masuk pada anggaran tahun 2023 mendatang.
Hal itu, dikatakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Boy Tumiwa,SH kepada media ini Senin, (5/9/2022).

” Itu sudah dianggarkan pada perubahan tahun ini atau paling tidak anggaran induk tahun 2023 mendatang,” kata Tumiwa.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara mengharapkan para kontraktor pelaksana proyek jalan tersebut nantinya memperhatikan mutu dan kualitasnya, jangan sampai pekerjaan jalan baru satu atau dua tahun dikerjakan langsung mengalami kerusakan parah.

” Jadi saya mengharapkan pelaksana pekerjaan jalan nantinya dapat memperhatikan mutunya. Kualitas pekerjaan harus di jaga,” ujarnya.(sisco)




Aksi Demo Buruh Minta DPRD Sulut Ambil Sikap

Sulut,GN- Ratusan buruh yang tergabung dari Serikat Buruh Sulut menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sulut, Selasa (6/9/2022). Mereka menyuarakan sejumlah persoalan, seperti menolak kenaikan BBM, menolak UUD Omnisbus Law dan meminta dinaikan UMP Sulut 2023.

Selain itu, mereka juga meminta agar kenaikan BBM yang menjadi keluhkan harus jadi kebijakan politik DPRD Sulut.

“Jangan sampai ini membuat kekacauan di masyarakat,” ucap para buruh.

Menurut mereka, kaum buruh sangat dirugikan dengan kenaikan BBM. Sementara upah tak naik. “Kalau pun upah naik, masa hanya 1 persen. Kita tak dihargai. Ketika pencalonan, mereka cari kami. Kita hanya tuntut kinerja DPRD terkait formulasi kenaikan BBM. Kita upah hanya Rp 3,3. Kami hanya kaya sehari tapi miskin sebulan,” kata Jubir.

Para pendemo meminta agar DPRD ambil sikap untuk perjuangkan kenaikan upah. “Kalau tak bisa, politik DPRD tak ada gunanya,” tukas pendemo.(sisco)

 




Kadis DLH Franky Porawouw : Mencegah Macet, Pemotongan Pohon di Jalan Umum Dilaksanakan Malam Hari

Manado,GN – Program pemangkasan/ pemotongan pohon – pohon yang cabangnya rindang dan berumur tua yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, terus intens dilakukan. Bahkan sering mengakibatkan kemacetan dijalan bila pohon yang akan dipangkas berada di jalan raya.
Untuk menghindari kemacetan, terpaksa pemotongan dilakukan di malam hari.

Ini terungkap saat Rapat Pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2022 antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD) Kota Manado, selasa (06/09/22), di Ruang Paripurna Dewan Manado.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Frangky Porawaouw, pemotongan pohon di malam hari adalah untuk menghindari kemacetan, dan ini sudah diketahui Walikota Manado Andrei Angouw. ” bila dilakukan pemotongan di siang hari, akan mengganggu aktifitas lalu lintas karena kemacetan. Makanya dipindahkan di malam hari. cabang dan rantingnya langsung kami angkat dan bersihkan saat selesai pemotongan,” tutur Porawouw.

Dia juga menyinggung soal alat pangkas yang masih kurang dan terbatas sehimgga permintaan pemotongan pohon dari warga sering terlambat. Namun dia berjanji permintaan itu akan tetap dilayani walaupun terlambat karena keterbatasan.

” kami telah mengusulkan penambahan alat pangkas dan tenaga untuk dianggarkan pada Anggaran tahun depan,” beber Kadis yang akrab dengan Wartawan ini. (dfy)




Pencapaian Program Pemasangan Lampu PJU Dinas Perkim Manado Direspon Positif Legislator Jeane Laluyan

Manado,GN – Program Pemasangan Penerangan lampu Jalan ( PJU) di Kota Manado yang dikerjakan Dinas Perumahan dan Pemukiman ( Perkim) dibawah kendali Kadis Peter Eman menjangkau seluruh wilayah Kota Manado. Program ini mendapat apresiasi dari DPRD Kota Manado.


Hal ini disampaikan Legislator Jeane Laluyan dalam forum Rapat Pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2022 antara DPRD dan TAPD Pemkot Manado, selasa (06/09/22), di Ruang Paripurna DPRD Manado.

Menurut Laluyan, saat ini pemasangan lampu jalan sudah terpasang di setiap jalan umum dan jalan kecil, ini bukti kinerja Dinas Perkim patut diberi pujian, namun dia mengingatkan kepada Dinas ini agar memperhatikan juga masalah Perumahan, terutama perumahan yang menjadi tempat relokasi korban banjir bandang tahun 2014.” Saat ini ada warga yang tidak menempati rumah yang disediakan Pemerintah tersebut. Bahkan informasi
ada yang telah menjualnya.” Kata Laluyan.

Dia meminta Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkim untuk lebih tegas lagi kepada masyarakat yang tidak mau pindah, agar bisa menempati rumah tersebut oleh warga yang berhak menerima.

Menanggapinya, Kadis Perkim Peter Eman menyatakan bahwa pihaknya selalu mengingatkan kepada warga agar segera menempati rumah tersebut.” Kami akan lebih protektif, agar rumah tersebut tidak dijual dan yang menempatinya adalah warga yang menjadi korban bencana,” ujar Eman. (dfy)




DPRD Kota Manado Apresiasi Kinerja Dinas PUPR Dalam Penanganan Banjir

Manado, GN – kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Kota Manado yang dipimpin Kepala Dinas John Suwu dalam penanganan dan penanggulangan banjir mendapat apresiasi dari DPRD Kota Manado.
Pernyataan ini disampaikan Legislator Ridwan Marlian pàda saat Rapat pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2022, selasa (06/09/22) di Ruang Paripurna DPRD Manado.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini melihat, daerah yang sering banjir di wilayah kelurahan Bailang sudah semakin berkurang.” Begitu juga dengan Kelurahan Mahawu, dulu dimana hujan sedikit saja langsung banjir, tapi saat ini tidak lagi,” tuturnya.
Marlian juga meminta agar Dinas PUPR lebih meningkatkan lagi dalam penanganan banjir, drainase harus menjadi prioritas juga dalam penanganannya.

Dalam forum yang sama juga Apresiasi disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Manado Adrei Laikun kepada Dinas PUPR terkait penanganan Banjir. Dia menilai kinerja penanganan banjir oleh Pemerintah Kota Manado telah mengalami peningkatan, sehingga wilayah yang sering banjir saat ini telah berkurang.” Apresiasi untuk Pemerintahan AA-RS saat ini, dimana titik banjir telah berkurang. Diharapkan kinerja ini terus ditingkatkan lagi,” ujar Laikun.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas PUPR John Suwu menyatakan Dinasnya akan mengusulkan penambahan lagi anggaran penanganan banjir di RAPBD Perubahan tahun 2022.” perbaikan Drainase salah satu yang akan menjadi fokus pengerjaannya,”kata Suwu di forum Rapat Pembahasan tersebut. (dfy)




Hadiri Rapat Paripurna DPRD Minsel, Bupati FDW Apresiasi Pihak Legislatif Jemput Aspirasi Masyarakat Saat Masa Reses

MINSEL,GN – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, senin (05/08/22), di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Minsel.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan ini dalam rangka membicarakan :
I. Penyampaian Laporan Hasil Reses III Masa Persidangan Ke-tiga Tahun Sidang 2021-2022
II. Penutupan Masa Peridangan Ke-tiga Tahun Sidang 2021-2022 Dan Pembukaan Masa Persidangan Ke-satu Tahun Sidang 2022-2023
III Pembicaraan Tingkat Ke-dua Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tentang:
-Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan
-Pengelolaan Keuangan Daerah.
IV. Pembicaraan Tingkat Ke-satu Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Yang Berasal Dari Bupati Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
V. Pembicaraan Tingkat Ke-satu Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Yang Berasal Dari Dprd Tentang:
-tata Cara Penyusunan Propemperda
-penaggulangan Kemiskinan.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan memanfaatkan masa reses yang ada untuk turun langsung di lapangan menyerap banyak harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat di dapil masing-masing, serta saat ini telah menyampaikan hasil reses tiga masa persidangan ke-dua tahun sidang 2021/2022.

“Selaku eksekutif, tentunya kami akan selalu terbuka terhadap berbagai saran, masukan dan pemikiran, teristimewa dalam pelaksanaan tugas Dewan sebagai wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Kita sungguh memahami dan menyadari, bahwa ada berbagai macam aspirasi masyarakat yang belum terwujud, namun dalam keterbatasan, kita harus mampu memilih dan memilah, mana yang menjadi keinginan dan mana yang menjadi kebutuhan, dengan tetap berkomitmen bahwa apa yang kita buat adalah demi kemajuan dan peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten minahasa selatan yang kita cintai,” tutur Bupati FDW dalam Rapat Paripurna tersebut.

Agenda ini dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Glady Nova Lynda Kawatu, SH., M.Si, beserta Jajarannya. (**/dfy)




Pimpin Apel Kebangsaan, Bupati FDW Tegur ASN yang Tidak Disiplin

MINSEL,GN – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengadakan Apel Kebangsaan yang dipimpin langsung Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH yang didampingi Wakil Bupati Petra Yani Rembang. Apel ini dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Absen Digital dan Sistem Aplikasi Percepatan Realisasi Belanja Daerah, senin (05/09/22), bertempat di Aula Waleta Kantor Bupati Minahasa Selatan.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dalam arahannya, menyampaikan Apresiasi Kepada Para Perangkat Daerah yang Sudah Berinovasi diberbagai sektor. Dia juga mengingatkan Kepada Kepala SKPD yang hadir untuk terus menjaga Koordinasi antar SKPD ‘ Super Team ‘ harus nyata di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Selanjutnya Bupati memberikan teguran keras kepada Para ASN yang tidak disiplin ( terlambat mengikuti Apel ) jangan hanya menuntut hak namun harus disesuaikan juga dengan tanggung jawab.

Kegiatan Apel kebangsaan tersebut,  dilaksanakan juga Launching Aplikasi Absen Digital dan Sistem Aplikasi Percepatan Realisasi Belanja Daerah, dilaksanakan pula Penyerahan Hadiah untuk lomba dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022, dan dilanjutkan dengan Ibadah Bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Turut hadir pada Apel kebangsaan adalah Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Ibu. Glady Nova Lynda Kawatu, SH., M.Si, serta menghadirkan Para Asisten, Staf Ahli, Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Bagian. (**/dfy)