Pantau Sistem Penanganan SPA, Walikota AA Sempatkan Dialog dengan Pengangkut Sampah

Manado, GN – Masalah penanganan sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Manado. Walikota Manado Andrei Angouw tidak henti- henti memantau kondisi di lapangan. Kali ini dia mengunjungi beberapa lokasi di Kota Manado mencek sistem penanganan sampah di Stasiun Peralihan Antara (SPA) serta Pasar Karombasan, jumat (16_09/22).

Pertama yang dikunjunginya adalah SPA Stadion Klabat dan selanjutnya SPA di Jalan Siswa Sario Kota Baru. Dia berdialog dengan pengangkut sampah baik yang ada di motor sampah maupun truk sampah, sekaligus mencari tau sistem pengangkutan yang mereka lakukan dilapangan, termasuķ waktu pengumpulan sampah dari motor sampah ke truk yang ada di SPA.

Angouw memberikan beberapa gambaran tentang sistem pengangkutan sampah mulai dari rumah tangga, motor sampah serta koordinasi dengan ketua lingkungan dan selanjutkan menuju ke SPA. Walikota mencek soal waktu atau jam-jam yang harus disediakan ketika menjalankan sistem pengangkutan sampah ini.

Baginya waktu dan jam ini penting agar sampah tidak lama-lama berada di SPA. Hal ini agar lokasi SPA tetap bersih agar warga sekitar dan pengguna jalan dilokasi SPA tidak melihat kondisi kumuh. Artinya jangan sampai SPA justru menjadi tempat kumuh karena sampah terlalu lama berada di SPA. SPA benar-benar sesuai fungsinya sebagai Stasiun Peralihan Antara untuk tempat koordinasi penampungan sementara sampah-sampah dari rumah tangga, ke motor sampah, truk sampah dan selanjutnya dibawa ke TPA Sumompo.

Mekanisme ini selalu menjadi perhatian Walikota agar hal ini menjadi suatu kebiasaan hingga membudaya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Walikota berharap ada koordinasi antara Camat, para Lurah dan ketua-ketua lingkungan hingga ke rumah-rumah dalam memanfaatkan waktu yang sudah ditetapkan dalam rangka melaksanakan proses pembuangan sampah yang tepat.

Dilapangan Walikota didampingi Camat Sario Hendri Jouke Lasut, Lurah dan ketua-ketua lingkungan. Selesai mencek beberapa SPA, Walikota menuju Pasar Karombasan dan disambut oleh Kadis PUPR Johnny Suwu, Dirtek PD Pasar dan Camat Wanea Deasy Kalalo. Di Pasar Karombasan ini Walikota dan tim melihat perbaikan anak sungai dan drainase yang ada. Selesai melihat Drainase Walikota melihat kondisi Pasar yang nantinya akan direvitalisasi menjadi pasar modern. (**/dfy)




Direktur SDM Pendidikan Dan Umum Buka Kegiatan Bimtek Internal Standar Akreditasi

Manado,GN- Direktur SDM Pendidikan dan Umum RSUP Prof dr RD Kandou Manado, Dr dr Ivonne E Rotty,MKes membuka kegiatan Bimbingan Teknis(Bimtek) internal Standar Akreditasi, Kamis (15/09/2022) di aula kantor pusat administrasi RSUP Kandou.

Kegiatan ini tentu meningkatkan pelayanan civitas hospitalia RSUP Prof dr RD Kandou Manado untuk terus berbenah diri dan antusias berjuang mempertahankan akreditasi paripurna.

“Pencapaian akreditasi ini bukan semata sertifikat yang kami dapatkan,tetapi bagaiman kita berjuang, meningkatkan, dan mempertahankan pelayanan yang bermutu juga keselamatan pasien,” kata dr Ivonne.

Lanjut, ketua tim akreditasi RSUP Kandou Manado ini mengatakan kegiatan bimtek dan self assesmen untuk standar akreditasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2022 mulai dilaksanakan hari ini.

“Sebelumnya kami telah melakukan sosialisasi,karena standar akreditasi dari Kementerian Kesehatan, karena ini merupakan yang standart akreditasi nasional yang terbaru oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).Namun terkait dengan mutu dan keselamatan pasien sama,”ujarnya..

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, kata dr Ivonne bahwa untuk mengingatkan sekaligus merevisi beberapa standar baru atau yang disebut dengan Stakes 2022.

“Setiap pimpinan unit,Kepala Instalasi, Ketua Bagian, KSM, Kepala Ruangan, untuk monitor langsung apa yang menjadi kebutuhan akreditasi, baik itu dokumen, sarana dan prasarana,”terangnya.

Dokter Ivonne menyampaikan apresiasi dan terimakasih mewakili Direktur Utama RSUP Kandou Manado kepada tim akreditasi yang hadir dalam kegiatan bimtek ini.

“Saya memberikan apresiasi,dan terima kasih kepada teman teman semua, yang luar biasa semangatnya mulai dari sosialisasi sampai hari ini,” tutup dokter yang ramah terhadap siapa saja. (sisco)




Direktur RSUD ODSK : Tidak Benar Saya Mangkir, Saya Menjalankan Tugas

Sulut,GN- Direktur RSUD ODSK dr Enrico Rawung MARS, pukul 13.12 Wita tiba di Kantor DPRD Provinsi Sulut.di bilangan jalan tiran kairagi Manado.

Direktur menghadiri pembahasan APBD-P tahun 2022 hingga pukul 15.23 Wita atas undangan yang disampaikan pimpianan dalam hal ini kepala dinas kesehatan daerah dr deibby Kalalo Kamis (15/9/2022).

Rapat Banggar dan TAPD yang di pimpin ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD itu di mulai pukul 14. 15 Wita. Sedangkan dari Pemprov Sulut di hadiri langsung ketua Tim TAPD Praseno Hadi selaku PJ Sekprov Sulut.

Pantauan awak media ini, rapat Banggar dan TAPD berlangsung sangat alot. Pertanyaan dari sejumlah anggota Banggar terkait pemotongan anggaran di sejumlah SKPD.

Setelah itu, kesempatan dinas kesehatan Daerah Sulut mendapat giliran untuk menjelaskan kondisi kesehatan di Sulut dan penganggarannya. Namun di jam yang sama Direktur RSUD ODSK harus meninggalkan ruangan atas izin Kepala Dinas Kesehatan Sulut, karena Direktur akan menjalankan tugas di Jakarta.

Direktur RSUD ODSK dr Enrico Rawung MARS menjelaskan bahwa dirinya saat itu dalam posisi duduk. “Saya sudah dalam posisi duduk menjelaskan pertanyaan anggota Banggar. Tapi jadwal keberangkatan saya sudah mepet dan kemudian saya konfirmasi ke ibu kadis Kesehatan dan mendapat perintah ibu kadis untuk ke Jakarta,” jelas dokter Enrico melalui pesan WhatsApp ketika di konfirmasi awak media ini.

Penugasan ke Jakarta karena ada hal penting untuk kepentingan RSUD ODSK yang harus di urus di Jakarta.

“Sebagai bawahan saya harus melaksanakan tugas. Tidak benar saya mangkir dan tidak ada yang perlu saya hindari, semuanya bisa kami jelaskan.
Pada kesempatan berikut akan saya sampaikan penjelasan,” tutup dokter yang ramah dan akrab kepada siapa saja. (sisco).

 




Bupati FDW Dampingi Menteri Agraria Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Redistribusi Tanah

Minsel, GN – Program Reformasi agraria terus dijalankan Pemerintah. Hal itu terlihat saat Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar mendampingi penyerahan sertifikat redistribusi tanah reforma agraria, oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto kepada Masyarakat Ongkaw Raya, kamis (15/09/22).

Lokasi Penyerahan sertifikat berlangsung
di Desa Ongkau Tiga Kecamatan Sinonsayang, yang juga dihadiri Wakil Mentri ATR/BPN Raja Juli Anthoni, Sekjen KPA, Wagub Sulut Steven Kandow serta jajaran Forkopimda baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Program ini direspon cepat Pemerintah Daerah Bupati Minsel Franky Wongkar sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan program redistribusi tanah bagi petani, sebagai bagian dari perwujudan reformasi agraria.

“Kami sangat bersyukur karena lokasi reformasi agraria yang menjadi prioritas Desa Ongkaw Tiga,” tutur Wongkar.

Ukuran lahan yang diusulkan mencapai 362 hektar.
Luas yang diberikan kepada masyarakat sebesar 226,3 hektar.

“Ini sesuatu hal yang sangat baik dan membanggakan bagi masyarakat penerima yang ada di sini,” ucap Bupati.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penerim sertifikat dalam program redistribusi tanah sebanyak 762 yang terdiri dari 528 kepala keluarga (KK).

Di lokasi tersebut menurut Bupati akan dibangun sejumlah fasilitas dan sarana prasana untuk kepentingan masyarakat.

“Yang nanti akan dibangun jalan produksi tani, fasilitas sosial, fasilitas umum dan akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan masyarakat petani, UMKM dan nelayan,” ungkap FDW.

Dalam kesempatan itu pula, Bupati melaporkan peristiwa bencana alam yang mengakibatkan ratusan rumah warga harus direlokasi.

Bupati berharap dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap penerbitan sertifikat lahan hunian tetap bagi warga terdampak korban bencana Amurang menjadi atensi pihak BPN.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam arahannya menegaskan dengan diterimanya sertifikat regis kepada masyarakat memberi kepastian hukum hak kepemilikan tanah untuk dikuasai dan dikelola oleh masing-masing masyarakat penerima.

“Dengan sertifikat ini, artinya bapak ibu sekalian sudah terdaftar tanahnya di kantor pertanahan. Baik itu letak, luas dan batas. Apalagi sertifikat ini sudah by name,” tegas Mentri.

Mantan Panglima TNI itu berpesan agar masyarakat menyimpan secara baik sertifikat yang sudah diterima.

“Bagimana dengan tanah. Tanah harus dijaga. Benar-benar hati-hati harus dijaga, berikan patok dengan batas-batas yang sudah ada. Sehingga tidak ada mafia yang menyerobot,” tuturnya.

Dia juga meyakinkan sertifikat tanah menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan lahan sehingga tidak akan ada mafia tanah yang menyerobot.

Untuk Sulut sendiri masih ada 7 lokasi lagi yang akan dilakukan redistribusi tanah.

“Saya mendorong Kantor BPN, KPA dan semua stakeholder terkait untuk mempercepat. Segera diselesaikan. Karena reforma agraria sejatinya adalah membagikan regis sertifikat bagi masyarakat,” pinta Tjahyanto.

“Sehingga kedepan masyarakat memiliki lahan garapan sehingga memiliki multiplayer efek bagi peningkatan ekonomi,” pungkasnya.(**/dfy)




Maksimalkan Pelayanan, Pemkot Manado Lakukan MOU dengan Organisasi Pelayanan Publik

Manado, GN – Program  Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kembali ditunjukan Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Manado Richard Sualang. Terobosan itu adalah “Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjiam Kerjasama Pemerintah Kota Manado Dengan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kota Manado di Jalan Boulevard Manado, kamis (15/09/22).

Setelah acara doa pembukaan yang disampaikan oleh Pdt. Dr. Johan Manampiring M.Th, dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Kadis DPM-PTSP Bpk. Jimmy Charles Rotinsulu S.E.,M.Si. yang menyampaikan latar belakang dilaksanakan kegiatan ini.

Walikota ketika memberikan sambutan mengapresiasi kepada lembaga organisasi yang melaksanakan pelayanan publik untuk melayani masyarakat Kota Manado. Kepada berbagai organisasi Walikota menyampaikan banyak terima kasih telah melaksanakan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat Manado.

Organisasi pelayanan yang hadir dalam kegaitan ini antara lain; Bea Cukai, Ombudsman, Kanwil Kemenhumham, Bapenda Sulut, BPN dan ATR, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado, Imigrasi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BSG, Balai POM, BNN, Garuda Indonesia, Samsat Manado, Balai Monitoring Spektrum Fek Radio Kelas 2 dan organisasi serta lembaga lainnya.

Walikota sangat berharap agar organisasi-organisasi serta lembaga ini dapat memanfaatkan MPP ini untuk kepentingan masyarakat Kota Manado.

Acara dilanjutkan dengan prosesi Penandatanganan Kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dengan berbagai pihak yang hadir dalam acara ini.

Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Manado, Kejari Manado, Sekretaris Pemerintah Kota Dr. Micler C.S. Lakat S.H.,M.H, Para Asisten, Kepala SKPD, Kepala DPM-PTSP Jimmy Charles Rotinsulu S.E.,M.Si sebagai tuan rumah serta undangan lainnya. (**/dfy)




Walikota AA Lantik Pengurus Forum Kota Sehat Kota Manado Tahun 2022

Manado, GN – Badan Pengurus Forum Kota Sehat Kota Manado tahun 2022 dilantik oleh Walikota Manado Andrei Angouw, kamis (15/09/22), di Aula Serbaguna Pemerintah Kota Manado. Acara ini dirangkaikan dengan Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan di 87 Kelurahan dan 11 Kecamatan di Kota Manado.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dr. Steiven Dandel membacakan laporan kegiatan. dilanjutkan dengan pembacaan Tim Pembina Kota Sehat serta Pembentukan Forum Kota Sehat Kota Manado yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Manado.

Sebagai Pengarah Forum Kota Sehat adalah Walikota, Wakil Walikota Manado dan Ketua DPRD Kota Manado, Penanggujawab adalah Sekretaris Pemerintah Kota dan Ketua TP PKK Kota Manado serta Ketua Forum Kota Sehat yang dijabat oleh dr. Merry Sualang Mawardi. Setelah Pembacaan Pengurus dilanjutkan dengan Pembacaan Naskah Pantikan yang disampaikan oleh Walikota Manado yang menandai Pelantikan secara resmi Forum Kota Sehat Kota Manado serta Pengurus Tim Pembina Kota Sehat Kota Manado 2022.

Pembacaan Ikrar Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan oleh Walikota Manado yang diikuti seluruh Camat se Kota Manado dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Forum Kota Sehat, Tim Pembina Kota Sehat serta Stop Buang Air Besar Sembarangan.

Walikota Manado menyampaikan selamat bekerja kepada pengurus yang baru saja dilantik. “Setiap organisasi pasti ada semangatnya,” kata Angouw. Bagi Walikota daerah kita harus bisa bersaing dengan daerah lainnya. Supaya bisa bersaing, masyarakat kita harus sehat,”urainya.
Dia menambahkan, bahwa Kota Manado diharapkan maju dan berkembang dan salah satu parameternya adalah bahwa kota kita harilus sehat dan nyaman ditinggali.

Walikota juga ikut mewarning tentang sampah yang masih menghiasi Kota Manado. ciptakan budaya dan hidup sehat dengan cara berani menegur jika ada yang kencing apalagi BAB sembarangan. “Yang punya wilayah seperti para Camat agar memberdayakan para Lurah dan ketua lingkungan. Harus tegas dan kalau perlu keluarkan SP (Surat Perintah) supaya kita ada wibawa,”tegas Walikota. Walikota menambahkan bahwa hal ini perlu sosialisasi dan sekali lagi harus ada ketegasan dilapangan.

Imunisasi juga menjadi perhatian Walikota untuk dicek dilapangan sebab imuninasi membentengi anak-anak dari penyakit supaya kota ini bisa sehat, bisa maju dan masyatakatnya sejahtera.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Kota Manado Iren Angouw Pinontoan, Sekretaris TP PKK dr. Merry Sualang Mawardi, Sekretaris Pemerintah Kota Manado Dr. Micler C.S. Lakat S.H., para Asisten, Kepala SKPD, Anggota DPRD Kota Manado, Kabag Protokol Innov Walelang Para Camat, Tim Pembina Kota Sehat dan undangan lainnya. (**/dfy)




Penyaluran Alsintan Di Sinyalir Tidak Merata, JT : Pemerintah Bentuk Pokja Selidiki Hal Itu!

Sulut,GN- Warga Dumoga Raya mengeluh terkait tidak meratanya distribusi bantuan alat pertanian (Alsintan). Penyampaian anggota DPRD Sulut Jems Tuuk dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (14/9/2022) ini adalah untuk menindaklanjuti aspirasi dari 17 desa dari kabupaten Bolaang Mongondow.

Anggota DPRD Sulut Jems Julius Tuuk (foto: ist

Dihadapan Wakil Gubernur Steven Kandouw, dengan tegas politisi PDI perjuangan ini menyampaikan kelih warga pada dinas pertanian provinsi Sulut.

JT sapaan akrabnya Jems Tuuk secara tegas meminta Gubernur dan wakil Gubernur provinsi Sulawesi Utara untuk menyelidiki dugaan adanya “permainan” dalam tubuh dinas Pertanian terkait penyaluran Alsintan tersebut.

“Ada info yang masuk dari warga petani bahwa ada oknum ASN dari dinas pertanian, mencatut nama gubernur, lebih dari pada itu, alsintan hanya bertumpuk di dua desa, bahkan untuk mendapatkan alsintan tersebut harus dibayar,” beber Tuuk.

“Kami berharap pemerintah membentuk Pokja untuk menyelidiki hal ini. Diduga ada permainan di dalam penyaluran bantuan Alsintan tersebut, jadi…. biar kebenaran tereksekusi, maka pak Gubernur melalui Sekprov dan Inspektorat harus selidiki,” Tegas Tuuk.

Lanjut disampaikan legislator dari Partai PDIP ini bahwa hal tersebut dapat berimplikasi pada capaian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara karena mengingat bahwa Dumoga merupakan daerah lex spesialis pertanian, Kadis Pertanian Nohvi Wowiling harus bertanggubjawab.

Sudah 17 sangadi yang masing-masing bersama masyarakatnya mengadu kepada saya. Sebelumnya ada IP3A sekarang ada Sangadi di desa Dumoga 3 dan Dumoga 4 yang datang. Total ada 17 Desa, dan semua mengadukan hal yang sama. Ini harus diperhatikan khususnya pak Sekretaris Provinsi maupun pak Kepala Inspektorat,” Tegas Tuuk dihadapan Wakil Gubernur dan Ketua DPRD serta peserta paripurna.

Legislator dua periode ini pun mendesak agar permasalahan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. “Bulan depan diharapkan selesai,” Harapnya.

Secara terpisah Kepala Inspektorat Sulut Mecki Onibala menegaskan bahwa dirinya akan langsung memanggil pihak Dinas Pertanian untuk dimintai penjelasan.

“Kami harus menindaklanjuti penyampaian dari pak Jems Tuuk. Kami akan undang kepala dinas. Besok atau lusa kami akan panggil,” Ujarnya.

“Jika terbukti ada sangsi tentunya,” tegas Onibala. (*/sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna, Fraksi Demokrat Ingatkan Aspirasi Rakyat

Sulut,GN- Rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian /Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022, Penyampaian/Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pendapat Gubernur terhadap Ranperda,sekaligus Tanggapan/Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur,Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Kedua Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 serta Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022.

Rapat dibuka Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB KBD didampingi Wakil Ketua James Kojongian, Wakil Ketua Billy Lombok. Rapat dihadiri langsung Wakil Gubernur Drs. Steven OE Kandouw, diruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu (14/9/2022).

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD, Fraksi Demokrat bersama rakyat tetap berkomitmen terima aspirasi rakyat ‘tolak’ terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disuarakan oleh para pendemo dalam 5 gelombang di DPRD Sulut.

Ketua Fraksi Demokrat, Henry Walukow menyatakan Fraksi Demokrat sudah 5 kali menerima gelombang demo menolak kenaikan BBM. Hal itu dikatakannya dihadapan Pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Sulut drs Steven OE Kandouw.

“Kami mengingatkan aspirasi yang sudah disuarakan, wajib di tindaklanjuti apa yang sudah dibawa ketempat ini. Fraksi Demokrat menyikapi dan mendukung aspirasi terkait ojek, penciptaan lapangan kerja, pemberian subsidi Pemerintah Provinsi Sulut,” ujar Walukow.

Lanjut Kata Walukow, pihaknya akan mengusulkan agar aspirasi tersebut dibawa langsung ke pemerintah pusat atau mengundang perwakilan dari pendemo untuk sama-sama zoom meatting dengan pemerintah pusat.

“Supaya aspirasi ini tidak terkesan dibiarkan seperti kata pendemo bahwa aspirasi tak ada tindak lanjut,” kata Walukow, mengutip pernyataan pendemo dihalaman parkir kantor DPRD Sulut baru-baru ini.

“Kami pun mengakui sangat menghormati sikap dari fraksi-fraksi yang lain. Tapi kami tegaskan kembali, Fraksi demokrat sudah jelas dan tegas menolak kenaikan harga BBM. kami bersama dengan rakyat,” tukas Walukouw.

Walukow, juga mengingatkan pemerintah soal penanganan inflasi. “Karena beredar harga yang ada sudah mengalami kenaikan 30%, Ini harus ada tindakan konkrit dan nyata yang harus dilakukan pemerintah dan kita semua,” tutup wakil rakyat dapil Minut-Bitung itu.

di ketahui Fraksi Demokrat menyetujui pembahasan KUA-PPAS tahun 2022 untuk dibahas lebih lanjut. (sisco)

 




Senator SBAN Liow Soroti Permasalahan Perizinan Tambang Di Daerah

Jakarta, GN – Masalah perijinan sektor Pertambangan dan Kehutanan menjadi sorotan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI. Dinilai perlu adanya perbaikan regulasi perizinan. Problematika tersebut terjadi karena adanya perubahan pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat. Terkait hal tersebut BULD DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar dan praktisi pertambangan untuk menggali informasi tentang problematika perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan serta perbaikan tata kelola pertambangan Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan implikasinya terhadap daerah.

Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow menjelaskan pihaknya saat ini sedang fokus pada pemantauan Perda dan Ranperda yang berkaitan tentang pertambangan, lingkungan hidup dan kehutanan. Menurutnya, kewenangan Pemda yang diambil alih oleh pusat saat ini mengakibatkan sistem perizinan berubah, baik dibidang pertambangan, lingkungan hidup maupun kehutanan. Dinamika kembali bergulir dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), dan munculnya UU Cipta Kerja membuat implikasi kepada kewenangan daerah.

“Terkait permasalahan peralihan kewenangan perizinan ke pusat, daerah harus melakukan penyesuaian melalui Perda dan Ranperda terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu BULD DPD RI juga menyoroti dampak negatif yang terjadi pada masyarakat daerah akibat eksploitasi tambang,” ungkap Stefanus BAN Liow saat membuka RDPU tersebut, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (14/9/22).

Pada kesempatan tersebut, Pakar Hukum Pertambangan sekaligus pengajar di Universitas Tarumanegara Jakarta Ahmad Redi, mencermati persoalan terkait pelaksanaan legislasi/regulasi minerba terutama masalah perizinan, kegiatan usaha pertambangan, serta dampak lingkungan hidup serta implikasinya terhadap kewenangan di daerah.

“Tata kelola SDA di daerah ini butuh intervensi luar biasa dari DPD RI, karena ini menyangkut masyarakat di daerah, saya kira jika DPD RI bisa mendorong dan mencari solusi akan permasalahan ini akan luarbiasa efeknya bagi daerah,” ujar Ahmad Redi.

Senada dengan itu, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya Ekstraktif Migas, Pertambangan dan SDA Aryanto Nugroho mengatakan dalam pengelolaan SDA di Indonesia terkait tata kelola pasti berbicara tentang partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Menurutnya, fenomena saat ini daerah yang mempunyai SDA tinggi mempunyai kecenderungan miskin dan tertinggal dan tidak sebanding dengan dengan SDA yang sudah dieksploitasi.

Lebih lanjut Aryanto menambahkan, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sinkronisasi regulasi, membentuk unit pengawas di daerah, memperbaiki mekanisme keterbukaan informasi perizinan, integrasi kanal pengaduan dan mekanisme penanganan, mengembangkan mekanisme kolaboratif untuk akuntabilitas izin pertambangan.

“Mirisnya sebagian besar daerah yang kaya akan SDA tetapi kemiskinannya rata-rata tinggi, dan laju perekonomian di daerah tersebut rendah, ini yang harus diperbaiki dampak dari eksploitasi tersebut, agar dari dampak negatif menjadi transisi energi yang berdampak baik bagi daerah itu,” ungkap Aryanto.

Pada rapat dengar pendapat ini beberapa anggota BULD RI menyampaikan pendapat, pandangan, pertanyaan di antaranya Anggota DIY GKR Hemas yang menilai persoalan pencabutan izin dari daerah ke pusat bukan menjadi solusi. Ia menjelaskan, permasalahan izin penambangan pasir di sekitar kawasan Merapi bahkan sampai merusak daerah evakuasi.

“Izin yang diberikan seharusnya ditinjau ulang, penambangan pasir di Merapi harus benar jangan menambang tidak sesuai sehingga merusak lingkungan,” ungkap GKR Hemas yang Isteri dari Gubernur DIY.

Pada forum tersebut, Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat Sukiryanto mengungkapkan meski Kalimantan Barat terkenal sebagai penghasil sumber daya kekayaan hutan, dan wilayah yang ber SDA sangat tinggi, tetapi banyak perusahaan asing yang melakukan eksploitasi SDA secara berlebihan tanpa mengindahkan dan memberikan manfaat di daerah itu.

“Hampir tidak ada kemanfaatan dari eksploitasi SDA yang sekarang terjadi, dan kepala daerah juga seolah tidak berdaya, padahal jelas-jelas perusahaan asing itu mengeksploitasi besar-besaran SDA di daerah kami,” ujar Sukiryanto.

Lain halnya dengan Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Faisal Amri. Ia mengungkapkan masalah perizinan tambang selalu mengakibatkan permasalahan, baik dikelola di pusat ataupun di daerah. Menurutnya yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana sistematika Dana Bagi Hasil (DBH) atas eksploitasi SDA tersebut memberikan kemanfaatan bagi daerah.

“Kuncinya bagaimana pembagian bagi hasil pusat dan daerah, karena daerah selalu tidak sejahtera, harus dikaji ulang,” ujarnya. (**/dfy)




Irene Angouw – Pinontoan Pimpin PMI Kota Manado

Manado, GN – Musyawarah Palang Merah Indonesia ( PMI) Kota Manado yang selenggarakan di Three R Hotel Manado, pada Rabu (14/09) siang, akhirnya memilih Irene Angouw Pinontoan sebagai ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Manado.

Irene Angouw Pinontoan terpilih berkat dukungan dari perwakilan 11 kecamatan di Kota Manado satu persatu menyatakan pandangan umum dan dukungan di hadapan pimpinan rapat dan dari pimpinan PMI Pusat, Muhamad Moas, SH MH.

“Kami secara sadar dan tidak ada paksaan mengusulkan dan menginginkan Ibu Irene Angouw Pinontoan sebagai ketua PMI Manado,” ujar, dr. Nenny Tubagus perwakilan dari kecamatan Malalayang saat menyatakan pandangan umum dan usulan.
Kami bertekad akan berjuang dengan maksimal, dan kami akan menyatakan dukungan kepada Ibu Irene Angouw Pinontoan sebagai ketua PMI Kota Manado,” ujar Frangky David perwakilan Bunaken Darat.

“Kami dari Kecamatan Wenang dengan total mendukung Ibu Irene Angouw Pinontoan sebagai ketua PMI Kota Manado,” Hamdan Paleho utusan dari Kecamatan Wenang dan berikut penyampaian pandangan umum dan dukungan dari kecamatan lainnya.
Ketua PMI terpilih Irene Angouw Pinontoan saat memberikan sambutan memberikan rasa terimakasihnya atas dukungan yang telah diberikan kepadanya.
“Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya. saya berhrap dukungan kepada teman di kecamatan, untuk Manado maju dan sejahtera,” ujar istri orang nomor 1 di Kota Manado ini.
Pimpinan sidang rapat dengan tegas langsung mensahkan Irene Angouw Pinontoan sebagai ketua PMI Kota Manado periode 2022-2027.
“Dengan ini saya menyatakan Ibu Irene Angouw Pinontoan sebagai ketua PMI Kota Manado periode 2022-2027,” kata pimpinan sidang dr. Makmun Djafara sambil mengetuk palu.

Diketahui, sidang dipimpin oleh dr. Makmun Djafara, Roy Mewo, dan Ketua PMI Provinsi Sulawesi Utara, Anie Dondokambey, SH, MH.

Acara ini turut dihadiri oleh Walikota Andrei Angouw yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Manado Micler Lakat, asisten 1, asisten 2, dan 3, Kepala Dinas Kesehatan dr. Steaven Dandel, para camat dan pengusaha PMI kecamatan. (**/dfy)