DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sulut T.A 2022

Sulut ,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, Rabu (21/9/2022).

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Memimpin Rapat Paripurna (foto: Gemparnews)

Rapat paripurna tersebut di pimpin langsung ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua James Arthur Konjongian dan anggota DPRD Sulut.

Pada kesempatan ini, hadir Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Sekprov Sulut Praseno Hadi dan jajaran SKPD Provinsi Sulut dan undangan lainnya.

Anggota DPRD Sulut Hadir Dalam Rapat Paripurna (foto: Gemparnews)

Selanjutnya Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada anggota DPRD Hi Amir Liputo,SH untuk melaporkan hasil pembahasan rapat Banggar dengan TAPD Provinsi Sulut terkait Perubahan APBD tahun 2022.

Anggota DPRD Sulut Hadir Dalam Rapat Paripurna (foto: Gemparnews)

Anggota DPRD Sulut yang juga selaku anggota Banggar Hi Amir Liputo,SH dalam laporannya mengatakan bahwa laporan ini merupakan hasil pembahasan yang berisikan masukan bagi pemerintah Sulawesi Utara, untuk kemajuan Sulawesi Utara kedepan sekaligus memuat hasil pembahasan antara badan anggaran DPRD Sulut dan tim anggaran pemerintah daerah provinsi Sulut dan juga pendapat akhir fraksi.

Sekretaris Provinsi Sulut Dan Inspektorat Sulut (foto: Gemparnews)

” Oleh sebab itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara serta Badan Anggaran, TAPD Pemerintah Sulut sehingga pembahasan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah di sepakati,” kata Liputo.

Kepala SKPD Provinsi Sulut (foto: Gemparnews)

Lanjut kata Liputo, pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada SKPD dan TAPD di bawah pimpinan dan arahan Gubernur Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw yang selalu responsif dan koperatif telah memberikan masukan bahkan menerima masukan data informasi sehingga Banggar DPRD dan TAPD Sulawesi Utara dapat menyelesaikan pembahasan dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan dan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penandatanganan Oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD (foto: Gemparnews)

Sementara itu, menangapi hasil laporan Badan Anggaran DPRD Sulut, Gubernur Sulut melalui Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw mengatakan dari hati lubuk yang paling dalam, memberikan apresiasi dan terimakasih atas pembahasan yang singkat tapi substansial.

Penandatanganan Oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Jems A Konjongian (foto: Gemparnews)

“Saya mewakili bapak Gubernur justru terbeban dengan pembahasan yang begitu cepat, berarti ekspektasi yang sangat tinggi, untuk itu saya ingatkan kepada SKPD ekspektasi bagi kita sangat tinggi,” ujar Kandouw.

Wagub juga menekankan apa yang di sampaikan oleh Bapak Gubernur agar menjadi penyemangat atas kepercayaan yang di berikan oleh DPRD Sulut.

Penandatanganan Oleh Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw (foto: Gemparnews)

“Justru pak Gubernur mengingatkan kepada saya, ingatkan bahwa ekspektasi sangat tinggi. Pembahasannya cepat ini justru memberikan kepercayaan kepada kita, supaya betul-betul APBD Perubahan ini sesuai dengan road map visi dan misi bapak Gubernur dan juga disisi lain implementasi harus jelas,” terang Kandouw.

Ketua DPRD Sulut Menyerahkan Buku Besar Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022 (foto: Gemparnews)

Selanjutnya, dlakukan penandatanganan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, oleh Ketua DPRD Sulut dan Wakil Ketua Serta Wakil Gubernur Sulut dengan disaksikan anggota DPRD Sulut, Sekprov Sulut dan jajarannya. (Advetorial)




Gelar RDP, BULD DPD RI Kaji Kebijakan Pencemaran Lingkungan Hidup Pasca UU Ciptaker

JAKARTA, GN- Pencemaran Lingkungan saat ini semakin tidak terkontrol, hal ini mendapat perhatian serius Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI (BULD) dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sert Dirjen Planologi Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas masalah kebijakan Nasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta implikasinya terhadap kewenangan daerah atas lingkungan hidup dan kehutanan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja (UU CK).

Dalam pembukaannya, Stefanus BAN Liow selaku Ketua BULD DPD RI menjelaskan tujuan dari diadakannya RDP ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut terkait dengan instrumen perizinan dan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan pasca UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

“Tujuan dari RDP ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan beserta problematikanya dan untuk memperoleh penjelasan terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta implikasinya terhadap kebijakan atau regulasi lingkungan hidup dan kehutanan di daerah,” ujar Stefanus Liow didampingi Wakil Ketua DPD RI H. Akhmad Kanedi (Bengkulu) dan KH. Amang Syafrudin (Jawa Barat) di Kompleks Parlemen Senayan (21/9/2022). Stefanus Liow, Senator dari Sulawesi Utara mengatakan melalui pemaparan dan pembahasan materi menjadi acuan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda terkait perizinan dibidang lingkungan hidup, kehutanan dan pertambangan dalam kerangka mengharmonisasi legislasi pusat dan daerah, sekaligus membantu mendorong percepatan pembentukan produk hukum daerah demi kepastian hukum bagi efektivitas pembangunan daerah.

Anggota BULD DPD RI dari Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja mempertanyakan mengenai limbah laut dari kapal-kapal yang berdampak pada kondisi pesisir laut namun sampai saat ini belum ada penyelesaian dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

“Banyak pencemaran laut di Kepulauan Riau, adanya limbah oli di pantai dan banyak sampah plastik dari masyakat, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana penanganannya?,” ucap Haripinto.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Anggota BULD DPD RI dari Lampung Jihan Nurlela Chalim mempertanyakan proyek strategi nasional dan pembangunan energi serta mempertanyakan road map sudah sejauh mana dan bagaimana cara membersihkan perairan di Indonesia karena itu berpengaruh pada nelayan kita.

“Dalam berbagai proyek strategis nasional dan pembangunan energi apakah ada komunikasi pada pemerintah daerah setempat dan penduduk lokal, dan sudah sejauh mana usaha dalam proses membersihkan perairan kita?,” kata Jihan.

Terkait proyek strategis nasional dan pembangunan energi, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi dan pelibatan masyarakat.

“Kami sudah melibatkan masyarakat dan sudah berkomunikasi dengan masyarakat perihal proyek strategis nasional dan pembangunan strategis terutama proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat dan kami juga melakukan survey,” ungkap Ruandha.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Sigit Reliantoro memaparkan mengenai limbah laut dan sampah plastik yang ada di pesisir pantai Kepulauan Riau. Sigit mengungkapkan bahwa harus ada peraturan yang tetap mengenai limbah plastik.

“Untuk limbah plastik yang ada di pesisir pantai memang harus ada peraturan yang tetap yang melarang penggunaan kantong plastik, dan sektor agroindustri harus didorong untuk menggunakan manager yang mengelola limbah agar mengurangi limbah yang dihasilkan,” jawab Sigit. Selain Haripunto dan Jihan, sejumlah Senator lainnya, diantaranya Akhmad Kenedi (Bengkulu), Intsiawati Ayus (Riau), Mangku Pastika (Bali), H. Sukiryanto (Kalbar), Muhammad Wartabone (Sulteng) memberikan pertanyaan, pandangan, pendapat dan masukan bahkan meminta kejelasan dari kedua Dirjen KLH sekitar supaya daerah dalam menyusun Ranperda dan Perda tidak berbenturan dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti UU dan Peraturan Pemerintah.  (**/dfy)




Buka Rakor Regsosek, Wawali RS : Ketahui Titik Kemiskinan, Baru Dibenahi

Manado, GN – Pemerintah Kota Manado gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang diadakan oleh BPS Kota Manado di Hotel Peninsula Manado, Rabu,  (21/09/2022.

Kegiatan ini dibuka Wakil Walikota Manado, dr.Richard Sualang meresmikan Portal Satu Data Kota Manado.

Wakil Walikota Manado dalam arahannya, menyoroti angka kemiskinan di Kota Manado. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado selalu mengarah pada pengentasan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim. Namun, pihak pemkot perlu mengetahui titik-titik kemiskinan yang ada di Kota Manado.

“Kalau kita melaksanakan pembangunan tapi kita tidak tahu angka kemiskinan di Kota Manado, maka kita tidak tahu di mana yang harus kita benahi,” ujar Sualang.

Berangkat dari hal tersebut, Wakil Walikota Manado pun menyambut baik dan akan mendukung kegiatan dari BPS ini. Wakil Walikota menghimbau agar para kepala perangkat daerah dan camat se-Kota Manado untuk dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan BPS.

“Harus dibantu kawan-kawan. Kita harus kerjasama dengan BPS, jangan tidak ada support. Jangan dibiarkan khususnya di wilayah-wilayah. Kalau ada perbaikan nanti tolong diperbaiki,” tegasnya.

Acara peresmian dan pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Kota Manado ini ditutup dengan penekanan tombol beroperasinya Portal Satu Data Kota Manado dan pemukulan tatingoran dibukanya Rapat Koordinasi Daerah Kota Manado.

Turut hadir dlm acara peresmian dan pembukaan rapat ini yaitu Asisten II Setda Kota Manado, Forkopimda Kota Manado, Ketua BPS Kota Manado, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat se-Kota Manado.  (**/dfy)




Bupati FDW Kunjungi Kementeriaan Pertanian Sampaikan Keluh Kesah Petani Minsel

Minsel, GN – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar (FDW), mulai menunjukkan kemampuannya untuk mewujudkan Visi Minsel Maju Berkepribadian dan Sejahtera. setelah-sebelumnya dia melakukan lobi-lobi khusus di DPR-RI pada Senin (19/9) kemarin.

Namun, pada hari Selasa (20/9), mantan Direktur YBLH-LBH Manado selama 3 periode (1996-2002) langsung menyambangi Gedung Kementerian Pertanian-RI di Jalan Harsono RM Nomor.3 Ragunan-Jakarta. Kunjungan tersebut menurut FDW, untuk melakukan audensi dengan Kementerian Pertanian RI terkait dengan program prioritas Minahasa Selatan di sektor Pertanian. “Saya berkunjung di kantor Kementerian Pertanian ini, untuk menyampaikan berbagai keluh-kesah warga Minsel khususnya di para petani. Mulai dari benih, pupuk, teknologi pertanian moderen seperti alat dan peralatan pertanian dan lain-lain. Pokoknya semua yang menjadi keluh-kesahnya petani Minsel, saya sampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian saat ini,” tutur FDW.

Bupati mengaku sangat bersyukur. Karena dalam kunjungan tersebut, dirinya disambut baik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc dan telah menerima serta merespon baik permohonan dari daerah Minahasa Selatan, melalui Proposal terkait Sarana & Prasarana Pertanian Kab. Minahasa Selatan. “Saya sangat bersyukur kar’na Pemerintah Pusat selalu memberi signal yang baik terhadap usulan-usulan dari kabupaten Minahasa Selatan begitu juga dengan dan DPR-RI,” ujarnya.

Respon baik itu juga lanjut FDW, dapat dirinya rasakan ketika melakukan kunjungan pada Senin (19/9) di Gedung DPR-RI Jakarta untuk memperjuangkan rencana program pengembangan pembangunan di sector Pariwisata termasuk sektor Pertanian dan Perternakan. “Saya akan tetap berusaha untuk melakukan lobi-lobi baik di DPR-RI maupun Kementerian untuk mewujudkan Visi dan Misi kami di Kabupaten Minsel. Secara khusus, upaya kami agar program-program prioritas ini bisa direalisasikan secara cepat dan tepat,” tambah FDW menutup percakapannya dari seberang ponsel. (**/dfy)




Diminta Terbuka Soal Kemampuan Target, Ketua DPRD Sulut Jamin Dokter Enrico Aman Tetap Jadi Direktur ODSK

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memberi jaminan kepada dr Enrico Rawung,MARS bahwa dirinya aman tetap menjadi direktur RSUD ODSK.

Hal itu disampaikan oleh ketua DPRD Sulut ketika melakukan rapat pembahasan APBD Perubahan 2022, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama tim TAPD Provinsi Sulut, Rabu (21/9/2022) di ruangan Paripurna.

Silangen mengatakan target 33 miliar yang di berikan ke RSUD ODSK ini tidak realistis.

Untuk itu, Silangen menegaskan agar dokter Enrico terbuka saja. Menurut Silangen hal ini akan mempengaruhi kalau tidak tercapai. “Target 33 miliar ini tidak realistis, jadi makanya dokter Enrico terbuka aja, karena ini akan mempengaruhi kalau tidak capai,” ujar Ketua DPRD Sulut itu.

Silangen menyebutkan apabila dokter Enrico terbuka dan tidak mencapai target maka dirinya tetap menjadi direktur RSUD ODSK . “Kalau dia tercapai 5 miliar tidak masalah, anda (dokter Enrico red) tetap terus jadi Direktur RSUD ODSK tetap aman, kira-kira begitu ya,” kata Silangen.(sisco)




Andre Suwuh Dukung Steven Rondonuwu Calon Ketua Askot Manado

Manado, GN  – Steven Rondonuwu dengan langkah pasti maju dalam pertarungan memperebutkan ketua Asosiasi Kota (Askot) PSSI Manado. Hal tersebut dibuktikan setelah dirinya secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon (balon) ketua Askot PSSI Kota Manado kepada panitia seleksi dengan menyerahkan berkas pendaftaran yang diterima langsung oleh Idam Malewa selaku Ketua Komite Pemilihan, bertempat di Kantor DPRD Kota Manado, pada Selasa (20/09/2022).


Ditemani oleh mantan ketua Askot PSSI Manado terpilih, Andre Suwu, “Teba” sapaan akrabnya menyodorkan kelengkapan berkas sebagai salah satu kriteria menjadi bakal calon (balon) ketua Askot PSSI Kota Manado.
Ketua Aliansi Pers Manado (APM) ini mengungkapkan motivasi dirinya maju dalam memperebutkan ketua Askot PSSI Kota Manado yaitu untuk memajukan organisasi dan prestasi sepak bola di Kota Manado.
“Motivasi saya maju dalam pertarungan untuk menjadi ketua Askot PSSI Kota Manado ini adalah semata-mata ingin memajukan lagi olahraga sepak bola di Kota Manado. Karena saya menilai, sekarang ini kondisi pesepakbolaan di daerah kita ini sudah menurun, baik dalam segi organisasi maupun di segi prestasi, ini yang mendorong saya untuk maju dalam pertarungan ini,” ujar Steven “Teba” Rondonuwu yang juga adalah Staf Khusus Walikota dan Wakil Walikota Manado ini.
Lebih lanjut, bagi Rondonuwu apabila dirinya diberi kesempatan untuk memegang ketua Askot PSSI Kota Manado, dirinya siap meningkatkan sepakbola dan bersinergi bersama Pemerintah.
“Meningkatnya sepakbola di Kota Manado akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pemain dan pelatih dan bisa berbicara di kancah nasional serta bersinergi bersama Pemerintah,”ujar Andre.
Sementara itu, mantan ketua Askot PSSI Manado terpilih Andre Suwu, mengatakan kesiapannya untuk mendukung Steven Rondonuwu untuk menjadi ketua Askot PSSI Kota Manado.
“Tentunya mendukung penuh Steven Rondonuwu, untuk menjadi ketua Askot PSSI Kota. Saya siap membantu Steven Rondonuwu untuk memajukan olahraga sepak bola di Kota Manado. Dan saya mengajak kepada semua voters untuk bisa bersinergi dengan memilih Steven Rondonuwu untuk ketua Askot PSSI Kota Manado ,” tukas Suwu.(**/dfy)




Lima Fraksi Di DPRD Sulut Setuju Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 Di bahas Pada Tahapan Selanjutnya

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin jalannya rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2022 serta pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda sekaligus Tanggapan dan jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.

Rapat tersebut di laksanakan di ruangan Paripurna DPRD Sulut Selasa (20/9/2022).
Dalam memimpin rapat paripurna Ketua DPRD Sulut di dampingi Wakil Ketua Jems A Konjongian dan di hadiri Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandou, sekretaris Provinsi Sulut Praseno Hadi beserta jajarannya.

Pada kesempatan itu, pemandangan umum fraksi di DPRD Sulut menyatakan bahwa kelima (5) fraksi tersebut (fraksi PDI P,fraksi Nasdem,fraksi Golkar,fraksi Demokrat dan fraksi Nyiur Melambai) menyetujui Ranperda perubahan APBD tahun 2022 di bahas pada tahapan pembahasan selanjutnya.

Sementara itu, Gubenur Sulut yang diwakili oleh wakil Gubernur Drs Steven OE Kandou menanggapi pemandangan umum fraksi.

Kandou penyampaian apresiasi setinggi-tingginya kepada fraksi di DPRD Sulut atas pemandangan umum dan banyaknya masukan kepada pemerintah provinsi Sulut, untuk kesejahteraan masyarakat di bumi nyiur melambai. (sisco)




Sekretariat DPRD Sulut Siapkan Dana 1,4 Miliar Untuk sosialisasi Perda Kepada 45 Anggota

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut akan melaksanakan kembali sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang dimulai 24-27 September 2022.

Kabag Persidangan Jerry Christofel (Foto: gemparnews)

Sekretaris DPRD Sulut melalui Kabag Persidangan, Jerry  Christofel kepada wartawan menjelaskan, mulai Selasa (20/9/2022) telah dilaksanakan pembekalan serta sosialisasi kepada para nara sumber di ruang Paripurna yang nantinya akan mendampingi para anggota dewan saat sosialisasi Perda nanti.

“Untuk agenda sosialisasi Perda akan digelar 24-27 September. Kalau ada anggota dewan yang akan laksanakan sebelum 24 September atau sesudah 27 september, tidak masalah yang terpenting tidak melewati bulan September,”jelasnya.

Kabag Persidangan mengatakan anggaran sosialisasi Perda, disiapkan sebesar Rp 1,4 miliar untuk 45 Anggota Dewan.

“Untuk anggaran disiapkan sekretariat dewan sebesar Rp 1,4 miliar untuk 45 legislator. Jadi masing-masing akan mendapat Rp 19 juta diluar perjalanan dinas,”katanya.

Untuk sosialisasi Perda  anggota DPRD bisa melaksanakan di luar daerah pemilihan.”Kalau reses, harus di dapil, tapi untuk sosialisasi Perda tidak masalah yang penting masih di wilayah Sulawesi utara,”tandasnya. (sisco/*)




RD Support Agenda Pelantikan IWO Se-Sulut

Minahasa, GN- Wakil bupati minahasa Robby Dodokambey suport Panitia pelantikan bersama pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Minahasa pertemuan tempat rumah dinas Wakil Bupati Minahasa. Sasaran Tondano selasa 20/09/2022.

IWO Minahasa tuan rumah pelantikan se-sulut.

Wabup Robby dengan hangat dalam suasana kekeluargaan mendengarkan paparan panitia pelaksana yang diketuai Youdy Mamuaja.

Mamuaja menguraikan audience dengan wabup untuk melaporkan agenda  pelantikan yang sedianya akan berlangsung pada awal Oktober.

“Perlu kami jelaskan kedatangan panitia bersama pengurus IWO Minahasa, untuk melaporkan agenda pelantikan. Di mana Minahasa, menjadi tuan rumah pelantikan  seluruh DPD IWO dan DPW Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Mamuaja

Menurutnya, demi suksesnya agenda pelantikan ini, pihaknya berharap dukungan dari Pemkab Minahasa lebih khusus dari Wabup Minahasa.

Mendengar paparan ringkas dan padat, Wabup Robby sangat mengapresiasi langkah dan rencana kerja dari IWO Minahasa.

Dia sangat mendukung apa yang direncanakan oleh IWO, khususnya IWO Minahasa yang menjadi tuan rumah pelantikan.

“Saya atas nama pribadi, keluarga dan Wabup Minahasa sangat respek dengan rencana teman-teman IWO Minahasa. Sebagai mitra dan tentunya sangat berterimakasih atas sinergitas yang sudah terjalin selama ini,” ujar Ketua Komisi P/KB GMIM Petra Sawangan dan Ketua P/KB Wilayah Kembes ini.

Wabup berharap rencana yang sudah tersusun oleh panitia termasuk pengurus IWO Minahasa dalam agenda pelantikan berjalan lancar.

“Sukses kegiatan ada di tangan panitia dan pengurus. Karena itu harus persiapkan sebaik-baiknya apalagi akan menghadirkan Ketua Umum IWO pusat, provinsi dan kabupaten kota,” pesan Wabup Dondokambey.

Hadir dalam pertemuan yang diakhiri foto bersama Sekretaris Panitia Ryan Tinggogoy, Ketua IWO Minahasa Stedy W Pude, Sekretaris Frangky Ngantung, Waket Terry Lumentut, Bendahara Yunita Rotikan dan Korbid Frits Mentu (Cipi)




Raker bersama Bapenda, Walikota Manado Targetkan Pencapaian Pajak

Manado, GN – Walikota Manado Andrei Angouw didampingi Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat S.H.,M.H memimpin Rapat Kerja Pencapai PBB dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado di Hall Soekarno, Maumbi, selasa (20/09/22).

Raker ini merupakan Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Khususnya progres capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Manado. Hadir dalam rapat ini Kepala Bapenda Kota Manado Steven Rende, para Kabid dan pejabat teknis Bapenda.

Dalam arahannya, Walikota menyampaikan beberapa hal termasuk kinerja Ketua-Ketua Lingkungan dilapangan yang menurut Walikota harus dibantu oleh Bapenda dalam rangka identifikasi pengenaan PBB. Walikota meminta untuk identifikasi pengenaan PBB dilapangan terutama luas Bumi/tanah dan luas Bangunan. “Total tagihan PBB dalam kaitan ini harus dihitung sesuai peruntukan. Ini penting supaya kita mendapatkan data yang valid,” kata Walikota.

Ikut dibahas adalah Nilai Objek Pajak (NOP) yang ada dilapangan baik untuk warga masyarakat maupun lahan bangunan pihak swasta termasuk para pengembang Perumahan di Kota Manado.
Walikota selalu menanyakan upaya kita bagaimana ketika menemukan dilapangan adanya ketidakpatuhan Pembayaran PBB.

Walikota mengatakan agar dibentuk tim khusus untuk melakukan identifikasi terhadap pengembang untuk mencek dilapangan kondisi lahan termasuk bangunan sehubungan dengan penetapan pajak khususnya PBB. Walikota meminta ada termin waktu pelaksanaan kerja-kerja dilapangan. “Pemukiman umum akan melibatkan ketua-ketua lingkungan, sementara yang khusus seperti pengembang perumahan dan usaha akan ditangani oleh tim khusus,” saran Walikota.

Kembali Walikota menanyakan waktu dan target dengan membuat Konsep Kerja dilapangan. “Buatlah konsep kerja, supaya setiap step dapat kita ketahui dan dapat kita ukur sekaligus kita tau capaianya,” urai Walikota.

Lewat Googale Map Walikota memaparkan beberapa contoh dilapangan, sekaligus menganalisis pengenaan Pajak PBB. Terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan penganaan PBBnya setelah dilakukan analisis.

Selesai membahas PBB, ikut dibahas juga soal Pajak Restoran dengan mengetahui omsetnya berapa. Bagi Walikota Pajak Restoran bukan milik pengusaha restoran tapi itu adalah milik rakyat yang masuk ke Kas Pemerintah dalam bentuk pengenaan Pajak Restoran sebesar 10 Persen. “Jadi yang bayar pajak ini adalah konsumen yang dititip ke mereka, bukan diambil ke mereka,” kata Walikota.

Bagi Walikota hal ini perlu diketahui oleh pihak Restoran agar ada pemahaman bersama dengan Pemerintah bahwa Pajak Restoran sebesar 10 persen ini berasal dari konsumen yakni masyarakat yang makan direstoran tersebut.

Walikota mencontohkan manajemen pengelolaan sebuah Restoran yang mempekerjakan 10 karyawan misalnya. Dari analisis Walikota sudah bisa diketahui besaran omset restoran tersebut berapa besar sehingga tentunya dapat menghitung besaran pajak restorannya sebesar 10 persen dari omset. Walikota mengharapkan bahwa restoran-restoran ini bisa diidentifikasi supaya nantinya akan diundang untuk penyamaan persepsi sehubungan dengan pengenaan Pajak Restoran sebesar 10 persen.

Hal lain yang ikut disinggung Walikota adalah BPHTB disarankan Walikota untuk bisa koordinasi dengan REI. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel juga ikut dikomentari Walikota untuk mendapat perhatian. Bahkan Walikota berharap soal Pajak Restoran, Hiburan, Parkir dan Hotel capaiannya diatas target. (**/dfy)