Cindy Wurangian Soroti Sejumlah Persoalan dan Kondisi Pendidikan
Sulut,GN– Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Senin (19/10/2026).
Rapat tersebut untuk membahas berbagai persoalan pendidikan, termasuk koordinasi penyampaian informasi kepada sekolah terkait kebijakan belajar dari rumah.
Ketua Komisi IV Vonny Paat memimpin jalannya RDP yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Sulut. Sementara dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pendidikan, Drs Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si bersama jajarannya.
Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, pada kesempatan itu menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kondisi pendidikan saat ini. Dia menegaskan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, meskipun penyelesaiannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Terkait anggaran yang dianggarkan, harus mampu menyelesaikan persoalan. Meskipun belum tuntas, paling tidak ada langkah untuk memperbaiki atau menjawab kebutuhan riil yang terjadi di lapangan saat ini,” kata Cindy.
Optimismenya terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Jahja Rondonuwu memimpin sudah dia ketahui termasuk kinerja kepala dinas tersebut sejak masih berada di DPRD Provinsi Sulut. Dia berharap sektor pendidikan di daerah ini dapat semakin baik lagi kedepannya.
Cindy juga mempertanyakan persoalan penyampaian informasi mengenai kebijakan belajar dari rumah menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini.
Kata Cindy, Pemerintah Provinsi Sulut telah mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar siswa belajar dari rumah. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut justru menimbulkan kebingungan karena informasi yang diterima masyarakat dan pihak sekolah tidak seragam.
“Saya juga ingin mengomentari kejadian terkini yang baru kita lewati, yaitu kelangkaan BBM. Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar anak-anak sekolah belajar dari rumah,” ungkapnya.
Cindy menyebutkan pihaknya mendapat telephone dari masyarakat untuk mempertanyakan informasi tersebut.
“Berkaitan dengan hal ini, saya mendapat telepon dari masyarakat yang mempertanyakan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Namun, dari masing-masing sekolah, informasi yang beredar masih simpang siur terkait surat edaran yang ada,” terangnya.
Ketidakjelasan informasi tersebut kata Cindy, berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan sekolah, orang tua, dan siswa. Bahkan, menurutnya, terdapat sekolah yang telah terlanjur meliburkan kegiatan belajar mengajar, padahal situasi sudah berubah.
“Ada yang mendapatkan informasi dari sekolah dasar, sebagian menyampaikan bahwa mereka sudah menerima informasi secara langsung. Ini terlihat sangat kacau. Saya melihat ada sekolah-sekolah yang terlanjur diliburkan, padahal situasi sudah berubah,” tukas Cindy.
Dia mengatakan persoalan koordinasi dan penyampaian informasi seperti ini bukan pertama kali terjadi. Hal ini juga pernah muncul ketika terjadi gempa bumi maupun bencana lainnya, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait aktivitas sekolah. Cindy mengusulkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulut membangun jalur komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan seluruh sekolah, sehingga setiap kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara menyeluruh.
“Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi sekarang. Hal serupa juga pernah terjadi ketika ada gempa, kemudian pemerintah menyampaikan bahwa sekolah diliburkan, atau saat terjadi bencana. Informasi mengenai hal-hal seperti ini sering kali simpang siur di lapangan,” pungkasnya. (sisco)