Ketua DPRD Sulut Max F Lua (Foto:Eko)
TALAUD,GN – Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, sangat mendambakan pemimpin yang terpilih atau Bupati baru untuk memimpin Tanah Porodisa kedepan.
Melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud Max F Lua menyatakan, Masyarakat khususnya di Kabupaten Talaud mendesak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) ketika semua persyaratannya telah terpenuhi, untuk selanjutnya dapat dilakukan pelantikan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih (E2L-Mantap) untuk memegang jabatan tertinggi di Tanah Porodisa itu.
“Seluruh masyarakat merindukan datangnya pemimpin baru apa pun dia hasilnya. Semu proses audah mulai dari pemilihan, penetapa di KPU, proses di kantor Gubernur, sampai proses di Mahkama Konstitusi (MK) telah terlewati, dan semuanya tidak ada alasan bagi Instansi apapun untuk tidak melantik,” ungkap Lua Senin, (14/07/2019) di Kantor DPRD Kabupaten Talaud.
Meski demikian lanjut Lua, Mungkin saja belum dikeluarkan SK kalau memang ada informasi pelantikan saat in. Itu bukan berarti tidak. Mungkin masih ada persyaratan atau dokumen sebagai persyaratan untuk di terbitkannya SK belum terpenuhi.
“Tetapi seandainya seluruh dokumen yang diprasyaratkan oleh undang-undang secara administratif sudah terpenuhi, maka tidak ada alasa bagi teman-teman di Kementrian dalam Negeri, untuk tidak mengeluarkan surat keputusan dimaksud,” terang Ketua Dekab Talaud itu.
Lanjutnya lagi, DPRD Kabupaten Talaud saat ini juga menginginkan secepatnya informasi terkait SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, agar kita sebagai pelaksana teknis di daerah, sudah mempunyai kesiapan untuk pelantikan bupati dan Wakil Bupati terpilih, mengingat waktu kurang lebih Empat hari, maka sebagai pimpinan DPRD, meminta dan mendesak Kemendagri untuk secepatnya mengeluarkan surat keputusan perihal pelantikan Bupati dan Wakil bupati terpilih juga kepada teman-teman pemerintah Provinsi untuk membantu percepatan proses diterbitkannya surat keputusan dimaksud, sebab ada orang-orang yang dengan sengaja menciptakan isu terkait dengan pelantikan Bupati terpilih, untuk menjabat daerah ini tidak stabil.
“Paling tidak dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang pelantikan Bupati terpilih, membuat suasana daerah ini kondusif dan tidak ada penafsiran yang berlebih oleh sekelompok atau peroarangan,” tutup Kerua DPRD Talaud. (Eko)
