SANGIHE,GN – Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE ME, mengajak masyarakat Sangihe yang berada di Mindanao Filipina Selatan, untuk menyatakan sikap dalam memilih kewarganegaraan.
Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat Sangihe yang berada di Filipina, dan masih belum jelas kewarganegaraannya apakah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Filipina (WNF).
Dari 10 ribuan WNI yang ada di Mindanau Filipina 2.600 jiwa telah menjadi WNF dan 2.763 jiwa tetap menjadi WNI dengan tanda bukti KTP.
Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana mengajak seluruh warga Indonesia notebene beketurunan Sangihe, untuk dapat menyatakan sikap dalam memilih kewarganegaraan. Dan hal tersebut sudah diakomodir oleh pihak Konjen RI di Davao.
“Sangat sulit pemerintah untuk melegalkan warga keturunan jika masuk ke sangihe untuk melakukan berbagai aktifits. Sebab status kewarganegaraannya belum jelas. Ada berbagai program yang dilakukan pihak Konjen dan harus di taati sehingga semua harapan yang diutarakan dapat kami tindaklanjuti,” ajak Gaghana.
Bupati menjelaskan, di Konjen RI sekarang ini sudah ada petugas Imigrasi dan Kementrian Catatan Sipil, untuk melakukan pendataan dan sistem kerja jemput bola terus dilakukan, agar apa yang menjadi permasalahan kewarganegaraan akan segera tuntas.
“Segera tentukan status warga negara, jika memang WNI pasti akan lebih mudah untuk melakukan aktifitas di Indonesia, kalau abu-abu pasti akan bermasalah nantinya. Kami hadir ke Gensan juga untuk menjalin berbagai kerjasama di berbagai bidang ke Gensan ini,” tutur Gaghana.
Sementara itu Pendeta Ailin Arban yang berdarah Sangihe menuturkan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kedatangan Pemkab Sangihe. Bahkan dirinya menyatakan, apa yang menjadi problema selama ini dapat terjawab dengan sosialisasi soal pilihan untuk memilih status kewarganegaraan.
“Memang kami agak bingung untuk memilih, sebab sudah keturunan ketiga kami menetap di Mindanau. Kerinduan akan kembali ke Indonesia sangat besar dan itupun terganjal aturan, kini kami akan mengambil sikap dengan pendataan yang dilakukan oleh pihak Konjen di Tahun lalu,” ungkapnya.
Terpisah Jamaluddin Salah satu Imam di Mesjid Sarangani yang berasal dari Kampung Naha Tabukan Utara juga membeberkan soal border crosing, selama ini membatasi aktifitas mereka ketika hendak pulang ke kampung halaman.
“Kami dibatasi soal angkutan barang jika akan kembali pulang ke Sangihe, hal ini semoga kehadiran pemerintah ini dapat memberikan solusi terbaik bagi kami semua,” katanya.
Pada saat itu juga Bupati memberikan bantuan pembangunan Gedung Gereja dengan total 30 juta rupiah dan Mesjid dengan total 10 juta rupiah, hasil dari sumbangan pengusaha dan rombongan ke warga indonesia di General Santos.(ROBIN)
